Blog

0 6219
Sanksi atas penggunaan FP fiktif

Selamat hari senin pengunjung sekalian. Selamat hari batik (kemarin tanggal 2 oktober) dan semoga di awal senin sudah semangat kerja selain faktor karena masih tanggal muda 😀

Langsung aja yak, masuk ke bahasan FP fiktif. Jika bapak ibu mencari istilah Faktur Pajak Fiktif di aturan perpajakan UU maka dijamin nggak akan ketemu karena istilah FP fiktif adalah sebutan komunikatif informal lain dari istilah resminya yaitu: “Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya” jika disingkat jadi FP TBTS. Wuih panjang juga istilahnya. Artikel ini saya susun setelah pada medio september kemarin saya mendapat Bimtek Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya di Makassar dan akan saya bagi ilmunya buat Anda sekalian tentunya dari sudut pandang WP PKP.

0 12548

Berawal dari menyimak obrolan di web forum diskusi internal DJP, beberapa AR mengeluh karena WP mengeluh (nah lho..) karena sejak terbit PMK-141/PMK.03/2015 terdapat penambahan daftar obyek pajak PPh 23 tetapi pada aplikasi e-SPT PPh 23 sendiri masih belum keluar patch/modifikasi terbaru agar obyek PPh 23 tersebut bisa masuk di aplikasinya. Sambil menunggu patch dari direktorat teknis yang menangani e-SPT PPh 23 ini, coba kita telaah bersama apa maunya PMK ini.

0 7715

Pada tahun lalu, dana desa menjadi bahasan di pentas politik dan akhirnya terealisasi sudah. Dana desa yang bergulir ke kas desa tentu harus ada pengelolanya dan perorangan yang ditunjuk sebagai bendahara desa harus mampu memahami fungsinya dan ada fungsi pajak disitu, yaitu sebagai wajib pungut. Apa bedanya Wajib Pajak & Wajib Pungut, kalau disingkat toh sama-sama WP. Secara sederhana Wajib Pungut itu mempunyai kewajiban

6 25680

Dari beberapa pertanyaan masuk terkait penerapan PTKP tahun 2015 ini, beberapa menanyakan tentang kertas kerja untuk penghitungan PPh 21 pegawai tetap. Pada artikel lama yang masih menggunakan PTKP lama (yg berlaku 2013-2014) sang pembuat file, Bapak Faisal mengunci sheet yang digunakan sebagai referensi PTKP sesuai PMK-122/PMK.03/2015 yaitu pada sheet baca. Secara pribadi saya bisa merubah tetapi lebih afdol jika empunya turun tangan, maka dari hasil blogwalking di blognya Pak Faisal akhirnya nemu juga file kertas kerja dengan PTKP terbaru.

4 11033

Pernahkah bapak ibu melihat spanduk, banner atau iklan dengan gambar seperti dibawah ini?

Pajak 2015 Spanduk

Jika pernah melihatnya, maka Anda beruntung,  jika belum silahkan coba lagi hehe.. Nggak ada maksud apa-apa ah. Seperti yang bapak ibu kakak adik tahu, DJP tahun ini (2015) sedang menggencarkan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak atau yang biasa disingkat dengan TPWP. Salah satu bentuk stimulus atau rangsangan agar WP menjadi lebih patuh adalah dengan menggelar Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administrasi yang biasa disingkat (lagi-lagi) dengan PSA dengan dasar hukum pada PMK-91/PMK.03/2015. Penghapusan sanksi administrasi ini lebih meberikan kepastian karena setiap permohonan yang memenuhi syarat akan pasti haqqul yakin 100% akan disetujui oleh DJP untuk dihapuskan sanksinya. Seperti apa dan bagaimana pemanfaatannya?

0 28458
Pembetulan e-SPT PPh Pasal 21

Semenjak disahkannya PTKP baru yang berlaku mundur untuk tahun pajak 2015 ini membuat sebagian Wajib Pajak jadi kerepotan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21, walaupun masyarakat/karyawan/pegawai juga mendapat untung karena batas penghasilan yang bisa dikenakan pajak menjadi naik. Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak januari-juni sendiri diatur pada Perdirjen No. 32 pada bagian ketentuan peralihan, dimana jika setelah dilakukan pembetulan maka atas lebih setor/LB tersebut dapat dikompensasikan pada PPh 21 masa pajak Juli-Desember 2015. Bagaimana caranya? Akan saya sajikan di bawah ini

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini