Mengenal Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Mengenal Surat Keterangan Fiskal (SKF)

0 851

Pembaca pasti pernah mendengar istilah Surat Keterangan Fiskal (SKF) apalagi yang perusahaannya sering menjalin mitra dengan pemda atau instansi lain. Ya SKF memang  dipergunakan oleh  Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan pada saat hendak melakukan penawaran barang dan atau jasa untuk keperluan pemerintah. (Pasal 2 ayat (2) PER-69/PJ./2007). Tanpa adanya SKF peserta lelang bisa gagal lolos syarat administratif (walaupun ehem.. mungkin masih ada yg pakai jalur tikus, walhasil kucing pun lolos).

Oke, kita bicara normatif aja. Saya rangkum tentang SKF dalam bentuk FAQ berikut

  1. Apa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Fiskal?

Jawaban :

Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan DJP yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu. (Pasal 1 angka 1 PER-69/PJ./2007)

Catatan : Di Dispenda juga menerbitkan SKF juga, hanya saya belum pernah lihat langsung bentuk, isi dan prosedur perolehannya, tapi untuk keperluan pengadaan pastinya SKF dari KPP/DJP

 

  1. Apa kegunaan dari Surat Keterangan Fiskal?

Jawaban:

Surat Keterangan Fiskal dipergunakan oleh  Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan pada saat hendak melakukan penawaran barang dan atau jasa untuk keperluan pemerintah. (Pasal 2 ayat (2) PER-69/PJ./2007)

Catatan : Untuk pemilihan gubernur provinsi, cagub juga wajib membuat SKF (sumbernya saya masih cari)

 

  1. Ke mana Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal?

Jawaban:

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. (Pasal 2 ayat (3) PER-69/PJ./2007)

Catatan saya: lihat catatan sebelumnya jika perlu

 

  1. Apa persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal?

Jawaban:

  1. tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
  2. mengisi formulir permohonan (Lampiran I PER-69/PJ./2007) dan Koreksi Positif dan Negatif untuk Penghitungan Fiskal (Lampiran II PER-69/PJ./2007) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
    1. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir beserta tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan tersebut;
    2. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
    3. fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khusus untuk Wajib Pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan baik karena pemindahan hak (antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya), maupun pemberian hak baru.

     (Pasal 3 PER-69/PJ./2007)

Catatan: Biar terlihat tertib administrasi dan cepat dikabulkan, lampirkan juga fotokopi tanda terima SPT Masa (PPh 21, PPN dsb) 3 bulan terakhir

 

  1. Bagaimana jika permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen yang ditentukan?

Jawaban:

Kantor Pelayanan Pajak meminta Wajib Pajak untuk melengkapi dokumen-dokumen yang masih harus dilengkapi melalui faksimili dan atau sarana komunikasi lainnya, dengan menggunakan formulir pada Lampiran III PER-69/PJ./2007. (Pasal 4 PER-69/PJ./2007)

Catatan: Selalu minta no kontak Account Representative atau petugas helpdesk agar mudah berkomunikasi

 

  1. Berapa jangka waktu yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak untuk melengkapi dokumen permohonan Surat Keterangan Fiskal?

Jawaban:

Kelengkapan dokumen tersebut dapat diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan kelengkapan dokumen melalui faksimili dan atau sarana komunikasi lainnya. Apabila kelengkapan dokumen tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan Surat Keterangan Fiskal tidak dapat diproses lebih lanjut. (Lampiran III PER-69/PJ./2007)

 

  1. Berapa jangka waktu penyelesaian atas proses pemohonan Surat Keterangan Fiskal?

Jawaban:

Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Fiskal untuk Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan dengan menggunakan formulir pada Lampiran IV PER-69/PJ./2007 atau Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal dengan menggunakan formulir pada Lampiran IV PER-69/PJ./2007, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak secara lengkap. (Pasal 5 ayat (1) PER-69/PJ./2007)

 

  1. Apa yang menyebabkan pemohonan Surat Keterangan Fiskal ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak?

Jawaban:

  1. tidak menyampaikan/memasukkan SPT Tahunan PPh tahun terakhir;
  2. mempunyai tunggakan pajak atas ketetapan PPh, PPN & PPnBM dan atau PBB tahun-tahun sebelumnya;
  3. mempunyai tunggakan pajak tahun berjalan untuk jenis PPh Pasal 21/22/23/25/26/4(2)/Final, PPN & PPnBM, dan atau PBB.

(Lampiran V PER-69/PJ./2007)

Jika pembaca membutuhkan contoh permohonan SKF, bisa diunduh disini :)

 

Belum Ada Komentar

Tulis Komentar

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax