Calon Anggota DPR dan DPD RI 2014 Haruslah Taat Pajak

Hari ini sebenarnya saya mau melihat perkembangan hasil sidang gugatan cagub cawagub Khofifah, walaupun saya belum tentu ikutan sumbang suara di di pilgub Jatim (karena kerja masih di papua) ,tetapi sebagai wong Jatim ikut mawas walaupun dari kejauhan. Setelah laman situs KPU terbuka, eee.. sepertinya saya salah buka situs toh?. sekilas nggak ada berita tentang pilkada Jatim. Tapi yang menarik perhatian saya adalah di sidebar kanan ada box “Profil calon sementara anggota DPR dan DPD 2014”

Saya coba masuk dan telusuri beberapa kandidat penghuni kursi panas (walaupun nggak kenal). Yang jadi pertanyaan saya berikutnya apakah kewajiban perpajakan mereka sudah clear? Dengan adanya transparansi informasi saat ini, bisalah bagi DJP untuk memeriksa calon anggota dewan terhormat terkait kewajiban perpajakannya atau bagi masyarakat biasa sudah waktunya ikut “membimbing” para caleg untuk segera menutup kewajiban perpajakan yang bolong-bolong. Kalau saya jadi caleg dan kurang tertib di pajak, maka akan saya manfaatkan saja momen bersih-bersih utang pajak saya sebagai pencitraan hehe..
Kenapa sih mereka harus tertib dulu di pajak sebelum melaju ke senayan? Kalau dibaca di Pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD disana jelas tidak tertulis pasal mengenai keharusan para caleg untuk bersih dari kekhilafan pajak. Artinya Mereka tidak harus punya NPWP, tidak harus melunasi tunggakan/utang pajak dan jika diartikan gamblang bisa jadi tidak wajib lapor SPT Tahunan OP.
Nah lho.. 😯
Tapi saya yakin kalau sudah duduk di senayan pasti mereka sudah ada NPWP dan lapor SPT. Tanya kenapa? Karena tiap tahun mereka diikutkan di pekan panutan SPT, jadi mau nggak mau, siap-nggak siap pasti lapor SPT 🙂
Kondisi terbalik justru dialami kandidat yang ada di daerah. Calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakilnya diwajibkan memiliki NPWP dan mempunyai surat keterangan yang menyatakan bahwa calon pejabat yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan pajak alias bersih dan surat tersebut jamak kita sebut SKF / Surat Keterangan Fiskal. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 menegaskan bahwa ”Pemenuhan persyaratan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilengkapi dengan bukti, antara lain fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak. , dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak, dari Kantor pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.
Tax clearance yang menjadi inti isi dari SKF bisa menjadi suatu ganjalan bagi calon pimpinan daerah dalam melengkapi administrasinya, namun bisa juga menjadi berkah bagi mereka yang sudah dari sononya tertib pajak. Walaupun saya tidak tahu aakah ada konsekuensi hukum seandainya mereka yang sudah terpilih ternyata digugat salah satunya dari SKF. Who knows ?

Semakin Berpangkat Semakin Dimanja

Itulah kondisi yang ada, peraturan pencalonan caleg haruslah ditambahkan dengan persyaratan adanya SKF/Tax Clearance. Jangan sampai mereka yang jadi tumpuan aspirasi malah nggak ngeh dengan kewajibannya sebagai warga negara indonesia. Lebih parahnya lagi nanti para anggota dewan yang terhormat minta target penerimaan pajak dinaikkan tetapi mereka sendiri malah ngemplang pajak 😡 Oops.. semoga saja tidak karena setiap elemen negara mulai pasukan kuning hingga presiden harus saling mengingatkan

Tags:

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini