Format Baru SPT PPh Pasal 21/26 Tahun 2014 (1)

Format Baru SPT PPh Pasal 21/26 Tahun 2014 (1)

3 1703

Tahun pajak 2014 memang masih akan lama, jika artikel ini ditulis di bulan Agustus maka masih akan ada 4 bulan lagi. Tetapi pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan peraturan baru terkait dengan format SPT PPh Pasal 21/26 yang baru yaitu PER-14/PJ/2013 yang sudah disahkan pada tanggal 18 April 2013 lalu. Cukup menarik jika pada tahun 2011 lalu, DJP menerbitkan format SPT Masa PPN 1111 dan 1111DM maka laik kita tunggu seperti apa format formulir SPT PPh Pasal 21/26 nantinya.

Baik sekarang akan saya kupas sedikit mengenai isi dari PER-14/PJ/2013. Peraturan ini lengkapnya adalah PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tatacara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26 serta bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26.

Di dalam peraturan ini pada Pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa nanti wajib pajak diberi pilihan untuk melaporkan SPT SPT PPh Pasal 21/26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau e-SPT. Jika pada postingan sebelumya tentang e-SPT PPN 1111 maka nanti akan disediakan e-SPT PPh Pasal 21/26 dari DJP untuk wajib pajak secara gratis. e-SPT PPh Pasal 21/26 sebenarnya sudah diimplementasikan di beberapa wajib pajak yang melakukan pemotongan pada karyawannya dengan frekuensi/kuantitas banyak.

Dan di pasal 3 ayat 2 ditegaskan bahwa wajib pajak dapat memilih penggunaan formulir kertas (hard copy) atau e-SPT jika salah satu kondisi dibawah ini terpenuhi, yaitu:

  1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  2. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  3. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Dan kini siapa wajib pajak yang wajib menggunakan e-SPT PPh Pasal 21/26 ? Dimuat dalam pasal 3 ayat (3) PER-14/PJ/2013 bahwa yang wajib e-SPT adalah wajib pajak sebagai berikut:

  1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  2. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  3. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Di pasal 4 ada penegasan serupa dengan e-SPT Masa PPN yaitu “berbunyi Pemotong yang telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT tidak
diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) untuk masa-masa pajak berikutnya.” artinya sekali Anda pakai e-SPT berikutnya dan seterusnya harus menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26

Sebelum saya lanjut dengan membahas pasal demi pasal berikutnya saya akan ringkas materi diatas dengan format tanya jawab

T: Bagaimana nanti cara WP melaporkan SPT PPh Pasal 21/26 per 1 Januari 2014?

J: Bisa dengan bentuk formulir kertas (hard copy) atau bisa juga dengan aplikasi e-SPT

T: Kapan saya harus lapor SPT PPh Pasal 21/26 dengan formulir kertas (hardcopy)?

J: Jika wajib pajak memotong PPh Pasal 21 terhadap pegawai / memotong PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 / memotong PPh Pasal 21 (Final) / menyetor pajak dengan SSP dan atau bukti Pbk yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak

T: Kapan saya harus SPT PPh Pasal 21/26 dengan aplikasi e-SPT?

J: Jika wajib pajak memotong PPh Pasal 21 terhadap pegawai / memotong PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 / memotong PPh Pasal 21 (Final) / menyetor pajak dengan SSP dan atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak

T: Dimana saya bisa mendownload/unduh PER-14/PJ/2013?

J: Silahkan download Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14_PJ_2013

3 Komentar

  1. Tahun ini dan sebelumnya untuk PPh 21 januari sampai november, biasanya saya lapor nihil dulu, baru nanti desember hitung total, apakah untuk tahun 2014 bisa seperti itu pak?
    Terimakasih masukannya.

  2. pak,tanya dong, untuk lembar induk sesuai per 14 tersebut kenapa gak ada kolom untuk angsuran dari januari sampai november ya, bukannya nanti desember akumulasi dari januari-desember ya?mohon di cek lagi kalau bisa diteruskan

    • Salam bang tampan :) Itulah bedanya antara format baru dan format lama bang, yang baru untuk masa desember cukup lapor PPh 21 Desember saja tanpa perlu rekap 11 bulan sebelumnya. nanti akan saya buatkan artikel yang khusus membahas perhitungan PPh 21 Desember 2014

Tulis Komentar

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax