Leaflet: Cara Hitung dan Lapor Pajak Jasa Konstruksi

Kembali saya ulas leaflet dari web pajak resmi yang berjudul “Tahukah Anda kewajiban perpajakan atas Jasa Konstruksi”. Leaflet ini sederhana isinya dan mudah dimengerti bagi pembaca khususnya yang bekerja di bagian keuangan perusahaan kontraktor.

Pengertian

  1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi;
  2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Tarif PPh pada jasa konstruksi bersifat final, yang artinya jika perusahaan

hanya memperoleh pekerjaan pada proyek konstruksi saja (perencana, pelaksana,pengawas) maka pada laporan SPT Tahunan PPh Badannya bisa dipastikan nihil nilai pajaknya. SPT Nihil pada konraktor jamak terjadi, walaupun begitu laporan keuangan (Neraca, Laba Rugi, Penyusutan) wajib dilampirkan.

Ada beberapa tarif untuk jasa konstruksi, yang menjadikannya bervariasi adalah dilihat dari ada tidaknya kualifikasi usaha. Jika kontraktor tersebut mempunyai kualifikasi usaha maka langkah selanjutnya harus dilihat gradenya ada di tingkatan berapa gradenya dan terakhir lihat bentuk pekerjaan yang dilakukan.

Tarif PPh Final

Bagi yang Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan Klasifikasi Usaha Tarif Sifat
Pelaksanaan Konstruksi Kecil 2% (*) Final
Menengah dan Besar 3% (*) Final
Perencanaan dan Pengawasan Kecil, Menengah dan Besar 4% (*) Final

 

Bagi yang Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan Tarif Sifat
Pelaksanaan Konstruksi 4% (*) Final
Perencanaan dan Pengawasan 6% (*) Final

(*) dari jumlah/penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

(*) Kecil = Grade 1-4, Menengah = Grade 5, Besar = Grade 6-7

Kesimpulan: Bagi kontraktor/jasa pelaksana konstruksi yang tidak mempunyai kualifikasi usaha dikenakan tarif PPh Final lebih tinggi daripada yang mempunyai kualifikasi usaha. Info selengkapapnya tentang tata cara mendapatkan kualifikasi usaha dari Sertifikat Badan Usaha/SBU bisa dilihat disini

 

Tarif PPN

Baik yang mempunyai kualifikasi ataupun tidak, semua dikenakan sama yaitu 10%

Tata Cara Pemotongan

  1. Bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin.
  2. Bila pengguna jasa adalah selain huruf a, disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin.

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan

  1. Dalam hal Pajak Penghasilan yang terutang melalui pemotongan, maka Pembayaran atau penyetoran pajak disetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;
  2. Dalam hal Pajak Penghasilan terutang harus disetor sendiri oleh yang penyedia jasa, maka wajib menyetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa masa pajak berakhir;
  3. Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  4. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Tata Cara Pengisian SSP

Untuk PPh: Kode Map 411128 Kode Jenis Setoran 409

Untuk PPN: Kode Map 411211 Kode Jenis Setoran 900

 

Download Leaflet: Cara Hitung dan Lapor Pajak Jasa Konstruksi

Semoga bermanfaat 😀

Kredit gambar: dedesithefallen.blogspot.com

 

19 replies
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Maksudnya untuk orang pribadi yang pekerjaannya sebagai konsultan proyek ya? Apakah bisa untuk OP mendapat sertifikasi sebagai konsultan proyek? Akan saya buatkan besok

      Balas
  1. ratna
    ratna says:

    Pak dwi, apakah pd jasa konstruksi laba th berjalan bisa dikompensasikandg kerugian tahun sebelumnya. Bgm cara pengisian SPT tahunan utk pajak final dan non final? Mohon petunjuk praktis. Terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang bu Ratna
      Karena laba dari jasa kosntruksi sudah dikenakan PPh final, maka atas laba yang muncul tidak bisa dikompensasikan dengan kerugian tahun sebelumnya.
      Saya asumsikan SPT badan ya. Untuk jasa konstruksi/penghasilan final sudah disediakan tempat isian di 1771-IV. Sedangkan baik dari jaskon atau non jaskon semuanya diisikan di 1771-II, kemudian laba akumulasi dikurangkan dengan laba dari jaskon sehingga yang tersisa adalah laba non jaskon yang bisa dikenakan PPh pasal 29.

      Balas
  2. Danar Sugiantoro
    Danar Sugiantoro says:

    Dear Pak Dwi,

    Bila kontraktor memisahkan antaha Material dan Jasa, Apkah PPh Final Jasa kontruksinya dari Material + Jasa.

    Thanks,

    Danar Sugiantoro

    Balas
  3. shely rizky
    shely rizky says:

    selamat sore, saya mau tanya, untuk perusahaan jasa konstruksi SPT tahunan nya apakah selalu nihil?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Tidak selalu nihil tergantung jenis usahanya, jika hanya usaha konstruksi semua/murni konstruksi maka pasti nihil karena hanya PPh 4 ayat (2) saja yg disetor

      Balas
  4. rudi
    rudi says:

    jika perusahaan jasa konstruksi peredaran usahanya melebihi Rp. 4,8 Milyar dan pph nya bersifat final apa laporan spt tahunannya nihil juga?

    Balas
  5. akila
    akila says:

    sore mas dwi..
    kalo perusahaan kontruksi ga wajib pp 46 kan ya? berarti tetap setor pph 25 badan ya mas?
    trims..

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi ibu Akila
      Iya jasa konstruksi tidak wajib PP 46, jika pada tahun lalu omsetnya final konstruksi semua maka tidak ada angsuran PPh 25, karena jasa konstruksi kan sudah final juga pajaknya.

      Balas
  6. Nourma
    Nourma says:

    Assalam,….Boleh Nanya Mas Dwi,Bagaimana caranya Menghitung SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN untuk formulir 1771 – I ? makasih sblomnya mas Dwi.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Waalaikum salam bu Nur
      Bisa lihat di artikel ini, ada contoh pengisian SPT Tahunan PPh badan khususnya yg terkait PP 46, disitu ada unduhan file excel SPT-nya juga.

      Balas
  7. wulandari
    wulandari says:

    boleh nanya nggak? saya pengen tau bedanya laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, dan konraktor itu terletak dimananya?
    trimakasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Siang bu Wulan
      Pada prinsipnya nggak ada bedanya antara laporan keuangan, biasanya yang jadi omset di konstruksi adalah nilai proyek tsb. Yg berbeda adalah pada selain konstruksi, labanya perlu dihitung lagi untuk mencari pajak badannya.

      Balas
  8. moneristo
    moneristo says:

    Pertanyaan.Kalau perusahaan mengalami kesulitan mendapatkan profit bahkan loss sehingga dikhawatirkan bangkrut.Apakah PPh badan tetap ?Mana lebih baik PPh nya dipaksakan tetapi berakibat bangkrut dan karyawannya nganggur atau PPh nya ditangguhnkan sampai perusahaan sehat tetapi karyawan dan perusahaan hidup terus

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Siang Pak Mone
      Pertanyaan ini mirip dengan “Milih mana ayam atau telur?” Jawabannya pasti milih ayam. Itulah sebabnya di DJP ada yang namanya fasilitas pengurangan angsuran PPh 25. Bahkan saat perusahaan tersebut merugi pada pajak tahunanannya, maka ada fasilitas untuk mengkompensasikan kerugian tsb.

      Balas
  9. yoyoi
    yoyoi says:

    “Tata Cara Pengisian SSP Untuk PPh: Kode Map 4111528 Kode Jenis Setoran 409”

    gak salah itu pak ???

    Balas

Trackbacks & Pingbacks

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan komentar Anda disini..