Pajak 1% ? PP 46 Tahun 2013 – Tata Cara dan Syarat...

Pajak 1% ? PP 46 Tahun 2013 – Tata Cara dan Syarat Memperoleh Surat Keterangan Bebas/SKB (5)

16 3464

Perhatian !
Pembaca amsyong.com yang baik hatinya. Telah terbit PER-31/PJ/2013 yang mengatur permohonan SKB dengan format baru, sehingga artikel di bawah ini tidak berlaku sejak 25/09/2013, silahkan baca tata-cara permohonan dan download formulir SKB PPh baru disini

Kali ini adalah postingan saya yang ke-5 tentang penerapan pajak final 1 % atas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 46 tahun 2013 sendiri memang masih baru saja tebit dan hingga postingan ini dibuat masih belum terbit peraturan turunan baik petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pendukungnya yang keluar. Diisisi lain, mulai berlakunya peraturan ini adalah sejak 1 Juli 2013 yang artinya sudah berlaku saat ini (red: sekarang agustus 2013).

Salah satu hal yang diyakini bakal menjadi tantangan dari penerapan ini adalah bagaimana jika wajib pajak sudah menyetor tiap bulannya 1% kemudian ada pihak lain yang memotong pajaknya atas suatu pekerjaan?

Contoh:

CV. Anti Amsyong di bulan Agustus 2013 mendapat proyek dari Badan Kepegawaian Daerah untuk pengadaan mebel dan ATK senilai total Rp. 300.000.000. Bendahara Dinas memotong PPh 22 sebesar 1,5% atas nilai tersebut yaitu Rp4.500.000

CV Anti Amsyong sendiri juga menyetor PPh Final 1% atas proyek tersebut sebesar Rp.3.000.000. Dengan demikian ada 2x penyetoran pajak atas nilai proyek yang sama.

Sudah barang tentu bisa jadi nanti di SPT Tahunan wajib pajak akan timbul kredit pajak yang besar dan jika kredit pajak (PPh Pasal 22, 22 Impor dan 23) dan/atau angsuran pajak berjalan (PPh 25) totalnya lebih besar daripada pajak terutang maka akan muncul SPT Lebih Bayar alias SPT Lebay SPT LB. Apakah salah jika lebih bayar? Tidak salah! Hanya saja nanti baik WP dan Kantor Pajak akan sama sibuknya untuk meneliti LB tersebut. Waktu produktif WP juga akan berkurang karena harus ikut serta dalam pemeriksaan SPT LB dan itu tidak ekonomis.

Untuk mengantisipasi pajak ganda tersebut, rekanan dalam hal ini CV. Anti Amsyong meminta Surat Keterangan Bebas atas pemotongan PPh Pasal 22 kepada Kantor Pajak ( KPP) jadi nanti WP cukup membayar PPh Final 1% saja dan Dinas tidak perlu memotong PPh 22 jika sudah disertai SKB.

Sekarang bagaimana tata cara dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh SKB PPh Pasal 22/23/26? Berdasarkan PMK-107/PMK.11/2013 cara memperoleh SKB diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN

Di Perdirjen Nomor PER-1/PJ/2011 diatur mengenai cara meminta SKB atas PPh Pasal 21, 22, 22 Impor dan 23) dan sudah disertakan contoh formulir permohonan SKB yang bisa diajukan ke kantor pajak. Syaratnya adalah melampirkan hitungan pajak untuk tahun berjalan sebagai bahan analisa Account Representative dalam memutuskan apakah permohonan SKB tersebut diterima atau ditolak

Bagi yang membutuhkan contoh formulir permohonan SKB (kosongan) bisa klik disini

Bagi yang membutuhkan contoh pengisian formulir permohonan SKB dan cara membuat lampiran hitungan pajak tahun berjalan bisa klik disini

Jika ada diantara pembaca perlu bertanya silakan bertanya ke petugas pajak di KPP terdekat atau hubungi kring pajak (021)500200

Terima Kasih

Perhatian !
Pembaca amsyong.com yang baik hatinya. Telah terbit PER-31/PJ/2013 yang mengatur permohonan SKB dengan format baru, sehingga artikel di bawah ini tidak berlaku sejak 25/09/2013, silahkan baca tata-cara permohonan dan download formulir SKB PPh baru disini

Artikel lainnya

16 Komentar

  1. assalamu”alaikum

    terima kasih artikelnya pak.
    apabila sdh terlanjur di potong pph23 bagaimana ya pak ? setelah di potong baru SKB saya keluar. supaya tidak lebih bayar bagaimana ya pak ?

    • Waalaikum salam rekan Firdaus
      Normalnya PPh 23 yg terlanjur dipotong harus dikreditkan, karena tidak bisa di-Pbk. Kecuali dalam hal perusahaan rekanan hanya memotong PPh 23 atas NPWP saudara saja maka bisa diajukan Pbk (yg ngajukan nanti perusahaan pemotong, karena nama di SSP adalah perusahaan rekanan), namun jika perusahaan rekanan memotong dari lebih 1 usaha dan di SSP yg mereka bayarkan nilainya sudah akumulatif dari berbagai pihak maka tidak bisa diajukan Pbk dan harus dikreditkan.

  2. syarat terbaru saat saya akan mengajukan hari selasa tgl 19 nov 13 ini selain surat SKB dan perhitungan L/R thn lalu ditambah lagi surat kontrak kerja sama (surat pernyataan kerjasama) alasannya agar lebih jelas. hedeh makin ribet aja :(

    • Pagi rekan Vifi
      Syarat sesuai Per-32/PJ/2013 sebenarnya tanpa L/R, karena jika WP sudah melaporkan SPT Tahunannya secara benar dan lengkap mestinya sudah ada L/R disana. Mungkin petugas ingin memastikan aja atas usaha rekan Vifi :) Untuk surat kerjasama/adendum itu adalah dokumen yang disetarakan dengan buku kontrak, dan memang diperlukan.

  3. Dear Pak Dwi,
    Kami sudah menerima SKB dan legalisirnya. Legalisir sudah kami bagi antara lain ke DHL yang mengurus import kami. Pihak DHL masih tetap menagih pph psl.22 impor DAN KAMI TIDAK BISA COMPLAIN karena PIB sudah ditalangi dulu oleh DHL tanpa kirim draft kepada kami apakah PIB sudah benar apa belum.
    Apakah ada hubungan jika kita terima SKB tanggal 6 nopember 2013, PIB tanggal 11/11/2013 tetapi masih dibebani pph psl.22 impor, pph nya masih bisa kreditkan di SPT Tahunan ?
    Mohon jawabannya, terimakasih
    Agustin

    • Dear bu Agustin

      1.Mana yang lebih dulu terbit. Tanggal legalisir SKB PPh atau tanggal “penalangan” PIB? Setiap ada pemungutan PPh 22 impor, biasanya bu agustin dapat dokumen apa sebagai buktinya?

      2.Tanggal SKB hanya sebagai acuan dimana WP punya hak untuk mengajukan pembebasan PPh, sedangkan tanggal pelegalisiran itu adalah tanggal dimana si pemberi kerja tidak dibolehkan memungut/motong. Jika tanggal legalisir 12/11/13 sementara sudah dipungut tanggal 11/11/13 ya benar si lawan transaksi tsb.

      Silahkan dikoreksi jika saya salah interprestasi bu

  4. Bagaiman jika sudah terlanjur bayar pph 22 import, apakah tetap harus byr pph final 1% atau boleh bayar hanya sisanya setelah dikurangi pph 22 supaya akhir tahun tidak terjadi LB?

    • Malam bu
      Iya tetap bayar final 1%-nya atas omset impor bulan tersebut. Kemudian atas yang terlanjur pungut PPh 22 impor bisa diminta kembali uangnya atau bisa dijadikan kredit pajak di SPT Tahunan.

  5. maaf pak,saya ingin bertanya.Kalau perusahaan mengalami kerugian fiskal apakah juga bisa melakukan permohonan SKB?kalau bisa, di peraturan mana yah?Terima Kasih

    • Saya lihat di PER-32/PJ/2013 tidak menjelaskan pengecualian tentang WP yang rugi apa boleh ajukan SKB PPh atau tidak, tetapi di peraturan sebelumnya yaitu PER-1/PJ/2011 pasal 1 ayat 1 huruf (a) menyebutkan bahwa WP yang mengalami kerugian fiskal dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

      Kesimpulan saya pak, sekalipun rugi masih bisa mengajukan SKB PPh. Jangan lupa pakai aturan yang baru ya PER-32/PJ/2013

  6. pak, saya mohon pencerahan tentang SKB untuk PP 46 tahun 2013, bagaimana saya melakukan permohonan?
    terima kasih.

Tulis Komentar

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax