Pajak 1% ? Saatnya Anda Tahu! PP 46 Tahun 2013 – Apakah Saya Wajib Kena? (2)

Apa yang dikenai pajak/objek pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013?

  • Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Lebih detail objeknya?

  1. peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.
  2. Usaha meliputi usaha dagang dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Berapa tarifnya?

  • Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)

Siapa yang dikenai pajak/subjek pajak  berdasarkan PP 46 Tahun 2013?

  • Orang pribadi
  • Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT),

Inti subjek pajaknya ?

  1. Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
  2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Siapa yang tidak dikenai pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013? (Non Subjek Pajak)

  • Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima,  dan  sejenisnya.
  • Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar.

Apa yang dimakud beroperasi secara komersial?

  • Saat melakukan produksi, saat ada transaksi komersial/pemasukan uang

Bagaimana Ilustrasi Saat Beroperasi Komersial?

Secara garis besar memang WP sampai dengan saat mulai beroperasi masih dikenai tarif umum PPh, dan jika jangka waktu 1 tahunnya berada di tengah tahun maka diteruskan sampai dengan akhir tahun pajak.

Misalnya jika mulai beroperasi 1 Agustus 2013 maka sampai dengan 31 Juli 2014 (dan diteruskan hingga akhir tahun pajak) mendapat kelonggaran untuk menggunakan tarif umum. Kemudian apakah tahun 2015 menggunakan tarif umum atau final, dilihat dari omset bulan Januari sampai Desember 2014 (hal ini dituangkan di dalam SE-42).

PP Nomor 46 TAHUN 2013 dan PMK-107/PMK.011/2013 memang tidak mendefinisikan “beroperasi secara komersial”, jadi ada 2 opsi, bagi yang melakukan penyerahan jasa atau perdagangan, terjadi pada saat melakukan penjualan. Kemudian di Contoh Penghitungan Angka 5 Lampiran PMK-107/PMK.011/2013 untuk yang industri, dimulai ketika melakukan produksi.

Contoh lainnya

Jika mulai beroperasi pada 25 Februari 2012, maka 1 tahun SMB-nya jatuh pada 24 Februari 2013. Karena 1 tahun sejak mulai beroperasinya ini tidak melewati masa berlaku PP Nomor 46 TAHUN 2013 (1 Juli 2013), maka seharusnya untuk menentukan pengenaan pajaknya menggunakan ketentuan Pasal 10 PP Nomor 46 TAHUN 2013, yaitu melihat peredaran bruto tahun 2012 yang disetahunkan.

Berbeda halnya jika WP mulai beroperasi 1 November 2012. Karena 1 tahun sejak beroperasinya (31 Oktober 2013) melewati masa berlaku PP Nomor 46 TAHUN 2013, maka pengenaan pajaknya mengikuti ketentuan Pasal 7 PMK-107/PMK.011/2013. Hal ini memang tidak disebutkan dalam PP Nomor 46 TAHUN 2013, PMK-107/PMK.011/2013, maupun SE-42/PJ/2013. Jadi, jika ada WP menanyakan masalah tersebut sebaiknya meminta penegasan ke KPP.

Apa Penghasilan Yang Tidak Termasuk Dalam Akumulasi Bruto 4,8M/ penghasilan yang tidak dikenakan pajak 1%?

  • Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
  • Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  • Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

FAQs aka TJ

T: Bang, yang dimaksud 1 tahun pajak sebagai dasar/objek pajak saat ini tahun berapa?

J: Untuk tahun pajak 2013 berarti yang dilihat adalah omset tahun lalu (Tahun buku 2012), jika omset Anda tahun 2012 kurang dari 4,8 M maka Anda perlu wajib PPh Final 1% dan Anda mulai bayar 1% sejak masa Juli 2013

T: Jadi kalau omset usaha saya tahun 2012 hanya 4 Miliar saya mulai Juli 2013 setor 1% ya?

J: Benar bung, karena masih < dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak

T: Bang, saya mulai buka usaha sejak Mei 2013, hingga akhir Juni omset saya Rp. 600.000.000, apa di masa Juli saya pakai tarif 1%.

J: Gini itungannya, harus disetahunkan dulu.
Omset 2 bulan (Mei-Juni 2013) = Rp. 600.000.000
Omset disetahunkan =Rp600.000.000 x 12/2 = Rp.3.600.000.000 (3,6 miliar )
Karena masih dibawah 4,8 miliar jadi harus pakai tarif 1% final

T: Bang, saya juragan es cendol, punya gerai ada 5, berikut data omset masing-masing gerai 2012
Gerai es cendol A: Omset 2012 = Rp. 600.000.000
Gerai es cendol B: Omset 2012 = Rp. 900.000.000
Gerai es cendol C: Omset 2012 = Rp. 800.000.000
Gerai es cendol D: Omset 2012 = Rp. 800.000.000
Gerai es cendol E: Omset 2012 = Rp. 900.000.000
Untuk tahun 2013 ini saya wajib PPh Final 1% atau tidak? Lokasi semua gerai di Indonesia

J: Berati total omset Saudara 2012 adalah 600jt+900jt+800jt+800jt+900jt=4 miliar rupiah
Saudara wajib setor 1% dari omset

T: Bang, saya pengusaha abon internasional. Ada 3 lokasi jualan abon saat ini, yaitu:
Lokasi I di Surabaya, omset 2012 Rp. 1,5 miliar
Lokasi II di Arab Saudi, omset 2012 Rp. 2 miliar
Lokasi III di Taiwan, omset 2012 Rp. 1,5 miliar
Berarti saya masih pakai aturan lama ya kan total omset sudah 5 miliar?

J: Omset di PP 46/2013 adalah akumulasi omset usaha domestik saja yang diakui, karena omset diluar negeri sudah dipungut pajaknya oleh otoritas pajak negara masing-masing sesuai P3B (Perjanjian Pajak-Pajak Berganda). Jadi omset tuan 2012 adalah dari lokasi I saja yang ada di Surabaya sebesar Rp 1,5 miliar dan tuan wajib PPh Final 1%

T: Tarif 1% itu dikalikan dengan omset yang mana pak?

J: 1 dikalikan dengan omset/peredaran bruto bulan berjalan,
contoh:Tahun 2012 omset bapak Rp400.000.000 dan otomatis wajib PPh Final 1% sejak di tahun 2013, dan ternyata di bulan Juli 2013 omset bapak sebesar Rp. 50.000.000 maka untuk yang disetorkan di SSP Masa Juli 2013 adalah Rp50.000.000 x 1% =Rp.500.000 (lima ratus ribu)

Kredit tambahan ilustrasi: tanyajawabpajak.com

Download PMK-107/PMK.11/2013

Download lampiran PMK-107/PMK.11/2013

Download SE-42/PJ/2013

243 replies
Newer Comments »
  1. Uli
    Uli says:

    Selamat sore, pak mohon bantuannya. Untuk Pengusaha perkebunan kelapa sawit orang pribadi, apakah bisa menggunakan pp 46? kalau masih dibaha 600 jt apakah termasuk pp 46 juga kah? terimakasih buat perhiannya.

    Balas
  2. rita
    rita says:

    Salam Kenal Pak,

    Saya ingin bertanya, saya mau lapor spt yang kebetulan memang belum saya laporkan sudah lama, saya punya CV bergerak di bidang percetakan atas nama saya dengan omset 100jt -an per tahun,

    pertanyaan saya apakah tidak bisa menggunakan Norma Perhitungan? kalau dengan tarif 1% itu apakah saya harus membuat laporan laba/rugi pribadi atau laporan laba/rugi CV?

    Mohon bantuannya Pak

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Salam kenal juga Bu Rita
      Untuk CV/WP Badan wajib membuat laporan keuangan/pembukuan. Sebaiknya mulai mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran terkait usaha cetak CV setiap hari/minggunya.

      Balas
      • Agus
        Agus says:

        Mau ikut bertanya Pak.

        Saya memiliki CV, dengan omzet diatas 4,8M per tahun dan merupakan PKP dengan pembukuan. Saya selaku direktur dan pemilik saham di CV tersebut.

        Saat ini saya juga menjalankan usaha perdagangan lain secara pribadi (diluar CV) dengan omzet dibawah 4,8M per tahun.

        Pertanyaannya apakah usaha pribadi saya yang omzetnya dibawah 4,8M itu dikenakan pph final 1%? Karena jika digabung omzetnya dengan CV, tentu diatas 4,8M per tahun. Terima kasih.

        Balas
  3. Winna Arifannisa
    Winna Arifannisa says:

    Pak. Maaf saya mau tanya, saya bekerja di salah satu konsultan konstruksi dimana omzet pada tahun 2015 masih dibawah 4,8m. Lalu pada tahun 2016 menggunakan peraturan pp 46 yaitu 1% dari omzet. Dan pada tahun 2016 juga omzet naik menjadi sebesar 11M. Untuk tahun 2017, pajak yg dikenakan yang mana ya Pak? Sementara jasa konsultan konstruksi termasuk objek pajak final pasal 4 ayat 2. Apakah peraturan nya memakai 4 ayat 2? lalu berapa persen tarif nya? Terimakasih Pak.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Bu Winna
      Memang benar bu, penghasilan atas jasa konstruksi (perencana, pelaksana, pengawas) adalah objek pajak final sesuai pasal 4 UU PPH sehingga tidak dikenakan PP 46 1% tetapi mengikuti tarif PPh final jaskon, berapapu itu nilai omsetnya

      Balas
      • Haha
        Haha says:

        Halo pak . mau bertanya. Kalo untuk dokter gigi yg buka praktek.. Perhitungan pajaknya seperti apa ya. Misalkan bruto 300 juta 1 tahun. Saya baca dikalikan norma 50%. Sedangkan laba yang didapat hanya 35 juta 1 tahun setelah dikurangin biaya operasional dll. Apakah bisa yg dikenakan pajak laba nya ? Trims

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Untuk dokter penghasilan kotornya dikalikan bruto dulu, jadi
          300juta x 50% = 150juta.
          dikurangi PTKP 150juta – PTKP= hasilnya dikalikan tarif PPh

          Balas
  4. Rana
    Rana says:

    Pak, saya sudah 1 tahun yg lalu resign pekerjaan dikantor dan bekerja sendiri sebagai tenaga freelance jadi penghasilan tidak tetap setiap bulannya. Saya baru mendapatkan info dari admin pajak ditelepon jika pembayaran pajak yg dikenakan ke saya adalah pph final 1%. Dan katanya saya dapat memperoleh kode e-billing untuk setiap bulan di website sse.pajak.go.id . Yg mau saya tanyakan adalah saya kan skrg mau setor pajak dari e-billing yg saya buat di web sse.pajak.go.id, apakah saya dikenakan denda karna dalam kurun 1 tahun, saya blm byr pajak tiap bulannya? Atau saya tinggal setor saja pajak dari setiap e-billing yg saya buat di web? Mohon dibantu ya pak utk info pengajarannya. Soalnya masih sedikit bingung. Terimakasih banyak!

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore rekan Rana
      Sanksi akan diterapkan jika terjadi keterlambatan penyetoran, misal pada bulan januari 2016 rekan ada penghasilan 10.000.000 maka pajak 1% adalah 100.000 dan jika disetorkan sekarang tentu ada denda keterlambatan karena seharusnya disetornya tanggal 15/02/2016. Namun jika ada bulan tertentu dimana tidak mendapatkan penghasilan sama sekali tentu tidak ada pajak 1% yang dibayar. Yang harus rekan lakukan saat ini adalah tetap membayar pajak yang telah lewat, nanti akan ada Surat Tagihan Pajak dari KPP untuk pengenaan sanksinya.

      Balas
  5. ed-ed
    ed-ed says:

    Selamat pagi pak, mohon bantuannya.
    Saya punya usaha distribusi/dagang, selama ini biasanya membayar pajak final 1% omzet. Namun omset 2016 naik. Omzet bulan Jan-Nov 2016 sebesar 5M dan saya belum daftar PKP sampai sekarang (1 Feb 2017). Usaha saya juga belum menjalankan pembukuan.

    Pertanyaan saya:
    – Apakah benar daftar PKP paling lambat 1bulan sesudah omzet diatas 4,8 M?
    – Berapa pajak yang harus saya bayar ketika omzet diatas 4,8 M namun belum daftar PKP? Apakah tetap 1% atau pakai perhitungan PPN? Jika pakai perhitungan PPN apakah pajak PPN masukan yang sudah dipungut pabrik ketika saya order produk bisa saya pakai sebagai kredit pajak?

    Saya mendapat info kalau pajak masukkan tidak bisa dikreditkan selama belum PKP; Jika demikian maka saya harus membayar PPN 10% dari omzet diatas 4,8 M yang tentu saja membuat usaha rugi.

    Terimakasih banyak untuk penjelasannya pak. Sehat selalu.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang Pak Ed
      Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 jika pada Nov 2015 omset sudah >4.8M maka WP diwajibkan mengajukan permohonan pengukuhan PKP paling lambat 31/12/2016. Jika sampai dengan saat ini belum PKP, maka segera ajukan. Karena jika Pak Ed diperiksa, maka omset periode Des-Jan 2017 akan ditagih PPN-nya sementara pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

      Kemudian untuk menghitung angsuran Sejak januari 2017 dapat dihitung seperti menghitung angsuran PPh 25 WP baru, contoh hitungan ada di artikel ini

      Balas
  6. keykey
    keykey says:

    siang Pak Dwi,
    Mohon pencerahannya.
    saya punya CV baru berdiri bulan Juni 2016 kemarin. Sampai bulan desember kemarin selalu melapor ke Kantor Pajak dengan laporan nihil (pasal 25 dan pasal 21/26) karena memang belum ada penjualan/pekerjaan.
    pada akhir bulan Desember sy mendapatkan proyek pemasangan alat komunikasi dari Pemkot sebesar 60jt. Sudah lunas dan selesai di bulan Desember jg. Oleh pemkot juga pembyaran sudah dipotong PPN dan PPh 22. jadi yg saya terima nett.
    yang jadi pertanyaan, apakah CV saya berkewajiban membayar yang 1% juga? sy belum PKP.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang Pak Key
      Untuk WP badan yg baru berproduksi maka harus nunggu 1 tahun sejak bulan produksi pertama untuk tahu jumlah omsetnya nanti. Dari kondisi di atas, satu tahun produksi dihitung dari omset Desember 2016 s.d. November 2017. Jika pada masa tersebut omsetnya < 4.8M maka sejak Januari 2018 kewajibannya pajak 1% (PP 46). Sedangkan untuk masa Desember 2016 s.d. Nov 2017 kewajinannya PPh 25 plus Des 2017 juga PPh 25.

      Balas
  7. Hengky
    Hengky says:

    Salam kenal Om Dwi,

    Apabila usaha nya adalah usaha bimbingan belajar (pemilik), dengan penghasilan bruto di bawah 4,8 M per tahun, apakah cara menghitung pajak 1% ini tetap berlaku?

    Terima kasih sebelumnya

    Balas
  8. Danar Sugiantoro
    Danar Sugiantoro says:

    Pp 46 th. 2013 beroperasi okt 2013

    Malam pak, perusahaan saya beroperasi bulan oktober 2013, menurut pp 46 mendapat kelonggaran sampai sep 14, tapi waktu itu kami ikut pp 46 dengan mengajukan ke pp dengan omzet yang disetahunkan dan diterima berikut juga sjb pphnya.

    bagaimana dengan aturan pp 46 , apakah mesti pembetulan ????

    Balas
  9. Anggie
    Anggie says:

    Siang pak, saya mau nanya
    saya bekerja di PT yg kena pp 46 final 1 %, karena ini tahun pertama saya membuat laporan pajak nya dan saya masih blm tahu banyak soal pajak. Bagaimana ya pak cara menghitung pajak penghasilan terutang yang tercantum di L/R untuk PT saya?
    Makasih sebelumnya

    Balas
  10. rahayu
    rahayu says:

    Pak Dwi,
    saya mau nanya, apakah pajak final 1 % yang kita bayar berpengaruh di dalam pengisian spt tahunan?
    Karenan bersifat final, bagaimana jika setelah satu tahun ternya pajak yang kita bayarkan kurang bayar atau lebih bayar? terimakasih.

    Balas
  11. andy
    andy says:

    Pak…saya cuma jual sarapan pagi dengan omzet 1 hari sekitar 150rb dengan lokasi jualan dikaki lima cuma dalam lingkungan komplek pasar…apakah saya diharuskan bayar pph final 1%? Kalau mau hapus npwp saya bisa gak (dulunya ngurus npwp gara2 mau ambil kredit dibank)? Soalnya dengan adanya pph final 1% ini sangat memberatkan saya..sekian terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi pak Andy
      Setiap WNI yang mempunyai penghasilan maka dia diharuskan ber-NPWP dan membayar pajak termasuk PPh final 1%. Apakah NPWP bisa dihapus? tentu bisa pak, salah satu penyebabnya karena pribadi bersangkutan tidak mempunyai penghasilan atau sudah meninggal. Pastinya Pak ANdy gak mau kan dalam kriteria itu, jadi tetap ber-NPWP pak dan ikut membayar/mengawasi penggunaan pajak karena itu kewajiban dan sikap patriotik sebagai WNI.

      Balas
  12. devina
    devina says:

    Yth Pak Dwi, didalam bruto untuk perhitungan PP 46 apakah termasuk PPN barang yang dijual? Atau PPN nya dikeluarkan terlebih dahulu?

    Balas
  13. Darma Sanjaya
    Darma Sanjaya says:

    Malam Pak Dwi. Mau tanya mengenai bukti potong pph21. jika UKM dengan omset < 4,8 dan membayar pph final 1%, tetapi ada bukti potong pph21 dari pemberi jasa, apakah bukti potong tersebut menjadi kredit pajak ?. Sebab setahu saya segala penghasilan yang bersifat final maka bukti potong maupun beaya2 nya tidak dapat dikreditkan. Mohon pencerahannya.

    Terima Kasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang pak Darma
      Bukti potong PPh 21 biasanya dibuat untuk pemberi jasa yang statusnya perorangan, bisa dilihat di bupotnya pakah ditujukan untuk individu atau badan usaha. Untuk badan usaha yang memberikan jasa biasanya dibuatkan bukti potong PPh 23. Apakah mungkin pengusaha kecil mengkreditkan pajak? Mungkin saja, biasanya karena mereka tidak memiliki SKB PPH sehingga walaupun sudah setor pajak 1%-nya juga masih dipotong/pungut pihak lain.

      Balas
  14. Abdi
    Abdi says:

    Selamat siang Pak Dwi,

    Saya lagi Asmsyong nih pak tetang PPh Badan 🙁 mohon bantuan pak Dwi.

    Usaha saya berbentuk PT, mulai beroperasi tanggal 28 Agustus 2014. Sebelum mulai operasional, saya tanya AR di domisili saya untuk PPh-nya bagaimana. Menurut AR tersebut karena perusahaan masih baru maka ikut PPh Final 1% karene omzet belum mencapai 4,8M. Jadi sampai dengan Desember 2014 ini saya setor PPh 1% dari omzet.

    Tapi tadi pagi saya telpon ke Kring Pajak untuk menanyakan perihal SPT Tahunan, malah dapat info bila perusahaan belum berjalan setahun maka yang dikenakan adalah tarif umum .

    Amsyong saya pak.. yang benar yang mana ya? Mohon bantuan Pak Dwi.

    Terima kasih.

    Balas
    • Abdi
      Abdi says:

      Selamat siang Pak Dwi,

      Sekedar info saja, saya sudah diskusi lagi dengan AR saya, jadi seharusnya Pajak yang dikenakan adalah Tarif Umum BUKAN Pajak Final 1% sesuai dengan PMK-107/PMK.011/2013 Pasal 27 dan SE-32/PJ/2014.

      Selamat beraktifitas kembali, tetap update ya Pak Dwi tulisan2nya, website bapak menjadi referensi utama buat saya yang orang awa untuk urusan pajak.

      Terima kasih.

      Balas
  15. fitri
    fitri says:

    sore pak mau tanya,

    selama ini saya kan bayar 1% dari omset saya, hanya per juni 2014 saya sudah tidak beroperasi pak, nah dari juni itu saya tidak membayar pph final 1% itu, kemudian beberapa hari lalu saya mendapat surat himbauan dr kantor pajak karena belum melapor dan menyetorkan pph final pasa 4 ayat 2, bagaimana saya menanggapi surat himbauan tersebut, jika saya balas surat tersebut, kira2 dokumen apa saja yg harus saya lampirkan yg menunjukan saya sudah tidak mendapat penghasilan dr usaha tersebut. karena usaha tersebut sekarang sudah saya serahkan ke kakak saya dan sudah menjadi beban pajak dia atas omset tsb. mohon pencerahannya. trims

    Balas
  16. ROSALYN
    ROSALYN says:

    Selamat siang Pak Dwi,

    Mohon pencerahannya, apakah usaha cafe di daerah (Medan) diberlakukukan PPH 1 % untuk omzet dibawah 4.8M?

    Terimakasih dan regads,

    Balas
  17. ROSALYN
    ROSALYN says:

    Selamat malam Pak Dwi Utomo,
    Mohon pencerahannya pak, apakah PP 46 itu berlaku untuk usaha cafe di daerah? dengan hitungan omzet per tahun tidak lebih dari 4.8M maka wajib final PPH 1%?
    Terimakasih.

    salam

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Jika usaha cafe dijalankan atas NPWP pribadi maka iya juga berlaku PP 46, untuk WP badan pun juga berlaku tetapi setelah memperhitungkan setahun beroperasi komersil.

      Balas
  18. Sofyan
    Sofyan says:

    Saya mau bertanya, kalau misalkan perusahaan saya tahun 2013 kemarin omzet di atas 4.8 M di tahun 2014 ini kan berarti saya tidak kena yang 1%. Tapi kalau omzet di tahun 2014 di bawah 4.8M untuk tahun 2015 apakah saya kena yang 1% plus bayar selisih pajak antara penjualan – pembelian karena perusahaan sudah PKP?

    Thanks & best regards,

    Sofyan

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi pak Sofyan
      Jika tahun buku 2014 ini < 4,8M memang sejak januari 2015 nanti kembali setor 1% atas omset bulanan. Sedangkan atas kewajiban sebagai PKP maka ada perhitungan PK-PM sehingga nanti bisa diketahui apakah ada kurang bayar PPN atau tidak. Kalau atas selisih nggak ada pak. Ya kewajiban PPh final 1% plus kewajiban pungut PPn aja.

      Balas
  19. Aprilia
    Aprilia says:

    mas Dwi yth,

    saya memiliki beberapa usaha, diantaranya adalah sebagai penyalur produk bbm yg penghasilannya telah d kenakan pajak final, dalam satu tahun omset-nya alhamdulillah lebih dari 4,8 M
    selain itu pula saya punya usaha jasa angkutan kota (AngKot), yg omsetnya kurang dari 4,8M setahun

    jika d akumulasikan, omset saya setahun sebagai penyalur produk bbm+usaha angkot sekitar 5 M-an
    nah yang ingin saya tanyakan, apakah saya termasuk kategori WP PP46?
    omset yg d maksud PP46 apakah omset keseluruhan (final+non final) atau yg non final-nya saja, sehingga atas usaha angkot saya d kenai pp 46?

    oke itu saja mas Dwi pertanyaan saya, mudah2-an dapat d carikan solusinya

    trima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Yth bu April
      Akumulasi 4.8M tidak dihitung dari omset SPBU karena SPBU sudah dikenakan PPh 22 final (Permenkeu 107/PMK.11/2013 pasal 3 ayat (2) huruf C) oleh pertamina sehingga yang dimaksud adalah omset angkotnya saja. Sehingga wajib PP 46 juga atas penghasilan kotor angkot bulanan.

      Balas
  20. Ades (M)
    Ades (M) says:

    Salam Pajak Pak Dwi,

    Mohon advice dan pencerahannya.
    saya sebagai pengelola dan pemilik (Direktur) dari badan usaha yang masih berbentuk CV.
    Setiap bulan dari CV tersebut saya mendapatkan gaji Rp. 1,500,000.-

    Untuk pelaporan SPT Tahun menggunakan Form apa yaa Pak ? dan apakah saya tetap harus membuat Laporan SPT PPh21 OP juga atau hanya satu Form 1770 saja.

    Dan bagaimana dengan perhitungan Gaji bulanan saya apakah menjadi koreksi Fiskal Positive pada Laporan Fiskal CV saya itu.

    Pencarahan dan adive dari Bapak sangat saya tunggu.

    Terima kasih sebelum dan sesudahnya.

    Salam pajak,
    Ades (M)

    Balas
  21. athaira
    athaira says:

    pak dwi…..
    saya mau bertanya……..

    Perusahaan saya di tahun 2012 mempunyai omzet di bwah 4,8M, tetapi di 2013 sudah di atas 4,8M
    di juli 2013 sd Des 2013 saya telah membayar PPh final
    Saya masih belum jelas mengenai aturan pp 46 ini, dan kebetulan bukti potong pph 23 di tahun 2013 baru saya peroleh di 2014, atas saran dari AR saya laporkan NIHIl untuk SPT tahunan 2013, dan kemudian akan dilakukan perbaikan.
    Yang mau saya tanyakan:
    SPT Tahunan yang saya laporkan adalah dari periode januari – Des 2013, tetapi yang dikenakan pajak apakah hanya dari januari-Juni 2013 saja, karena dari Juli-Des2013 saya terkena PPh final?

    Terimakasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore rekan Athaira
      Yang rekan lakukan sudah benar, yaitu setor 1% untuk juli-des 2013. Untuk saran AR bisa saja dilakukan, namun yang pasti yang dilaporkan memang atas penghasilan januari-des 2013 di SPT, namun akhirnya atas penghasilan 12 bulan terkoreksi(terkurangi) dengan penghasilan jul-des dan kemudian harus juga dikurang dengan kredit pajak yg muncul, salah satunya PPh 23.

      Balas
  22. radian
    radian says:

    pagi pak dwi, saya benar2 awam soal pajak, dan kemarin membuat badan usaha komanditer namun belum beroperasi. Persoalannya sekarang ternyata PKP nya dicabut karena ini persh jasa catering keluarga dan memang belum berjalan cukup lama dan saya harus mengurus ulang segala sesuatunya, nah saya diminta untuk memberi laporan 3 bulan terakhir nihil, apa yg harus saya sertakan dan lakukan ya pak?
    terimakasih atas petunjuknya

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Cara termudah adalah dengan minta bantuan helpdesk/AR di KPP untuk mengecek kewajiban laporan SPT yg telat-telat. Untuk SPT Tahunan yg perlu disiapkan adalah laporan keuangan( Laba rugi, neraca). Nanti kwajiban lapor menyesuaikan dengan jenis usaha yg aktif dari perusahaan pak Radian

      Balas
      • deka
        deka says:

        Pak mohon beri penjelasan. Saya usaha apotik omset thn 2013 1,2m, saya tidak ada pembukuan laba/rugi… brp pajak yg harus saya bayar. ?

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Selamat siang rekan Deka
          Usaha apotik ini menggunakan NPWP pribadi atau badan? Tetapi bisa disimpulkan kalau rekan setor 1% atas omset, disini artinya atas penjualan kotor apotik tersebut.

          Balas
  23. endah nurmasari
    endah nurmasari says:

    Pak, saya mau tanya
    Saya bekerja di perusahaan yg bergerak di bidang jasa “konsultan hukum”, melihat dari kriteria yg sehubungan dgn pekerjaan bebas saya pikir untuk pengacara tidak termasuk wajib pajak yg dikenakan PPh final 1% tsb.

    tapi kantor saya ini berbentuk badan usaha, dan ada rencana untuk menjual barang juga.

    yg saya tanyakan adlh, apakah kami termasuk wajib pajak yg memenuhi kriteria yg wajib dikenakan 44 46?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat malam bu Endah
      Jika dilihat dari sudut pandang karyawannya/lawyer yg bekerja di perusahaan maka bisa jadi dikategorikan pekerja bebas apalagi jika anatara karyawan dengan perusahaan bukan sebagai karyawan tetap namun tenaga ahli panggilan. Sedangkan dari sisi lain, perusahaan adalah badan hukum sehingga omset yg didapat perusahaan bisa dikategorikan objek PPh final 1%. Mungkin analogi mirip dengan dokter panggilan di klinik, dokter tersebut dipotong PPh 21 sedangkan atas jasa kesehatan klinik setor PPh final 1%

      Balas
      • ray
        ray says:

        selamat sore, saya mau menanyakan untuk penerapan pp 46 ini, apakah sudah sampai di daerah tangerang selatan? terima kasih

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Selamat malam pak ray
          PP 46 berlaku nasional pak, Wajib Pajak di seluruh Indonesia jika kriterianya memenuhi maka wajib menerapkan aturan tersebut.

          Balas
  24. Fajar
    Fajar says:

    Selamat siang pa dwi,
    pa saya ingin bertanya jika kasus seperti ini :
    PT A sudah membayar dan melaporkan pph final 1% sampai Masa Agustus 2014, setelah dikoreksi ternyata setiap bulan dari bulan Juni 2014 ada omset yg belum disetorkan 1% nya.
    1. Bagaimana prosedur pembayaran kekurangannya?
    2. Apakah terkena sanksi administrasi ?
    Mohon bantuannya pa.

    Terima Kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore pak Fajar
      Saya asumsikan untuk yang setoran Jan-Aug sudah tepat waktu, hanya saja masih ada omset yg belum disetorkan atas 1%-nya, maka

      1. Segera lakukan setoran PPh final 1% atas kekurangannya. Misalkan dari Juni-Aug ada kekurangan ya buat SSP sebanyak 3 x untuk 3 bulan dan diisi seperti biasa hanya saja nominalnya cukup selisih kurangnya saja, misal Juni sudah setor 200.000 atas omset 20.000.000 ternyata seharusnya omsetnya adalah 23.000.000 maka setor lagi 3.000 atas selisih PPh 1% yg belum tersetor.
      2. Dari aturan pajak terkena sanksi, sanksi nanti akan diterbitkan dalam bentuk Surat Tagihan Pajak/STP, jika STP sudah pak Fajar terima maka bisa dibayar atas sanksi tersebut
      Balas
  25. David
    David says:

    Selamat Siang Pak Dwi,

    Saya ingin bertanya, jika perusahaan yang melakukan training public dan tidak dikenakan PPn ke customer, apakah perusahaan kami tetap harus bayar PPh Final 1% ?
    Terima Kasih.

    Balas
  26. dita
    dita says:

    Sore Pak Dwi,
    sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas postingan di blog bapak karena sangat membantu saya
    Pak, saya ingin menanyakan terkait PP 46,
    Saya bekerja di Perusahaan baru bergerak dalam bidang Jasa Konsultan, setelah sebulan berdiri kami belum memiliki peredaran usaha, sehingga saya pada bulan pertama melaporkan SSP nihil untuk angsuran PPh pasal 25 karena masih rugi dan tidak ada Penghasilan Usaha. Nah saya ingin menanyakan, sebenernya perusahaan tempat saya bekerja ini apakah wajib lapor SSP nihil untuk angsuran PPH pasal 25/29 Badan atau PPh final 1% ya pak? saya masih bingung untuk hal ini pak karena perusahaan baru dan belum ada peredaran bruto

    terima kasih pak, mohon pencerahannya

    Balas
  27. Danar Sugiantoro
    Danar Sugiantoro says:

    Sore Pak,

    Untuk perusahaan dibawah 4,8 M setahun menggunakan tarif pph final 1 %, sehingga tidak wajib bayar PPh 25.
    Kalau Omzet nya 0, belum beroperasi, PPh 25nya bagaimana pak ?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore pak Danar Untuk perusahaan baru yg belum beroperasi maka lapor SSP PPh 25 nihil, kemudian setelah setahun beroperasi barulah bisa disimpulkan apakah masih lanjut PPh 25 atau berganti ke PP 46. Bisa dibaca di SE-32/PJ/2014

      Balas
  28. lina
    lina says:

    Pak mohon pencerahannya atas situasi berikut ini:
    Apabila suatu perusahaan SKT 24 Juli 2013 dan memperoleh SPPKP 28-08-13 diketahui memperoleh omset atau pendapatan mulai mei 2014..Untuk perhitungan PPH nya apakah mengikuti PP 46 atau tidak. ? Bisa tolong diilustrasikan pak?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Untuk WP badan maka dihitung setahun sejak masa operasi (SMO). Disini SMO dimulai dari bulan Mei 2014-April 2015, jika dalam kurun satu tahun tsb omsetnya <4.8M maka terhitung sejak Januari-Desember 2016 wajib setor PP 46, nah antara Mei-Desember 2015 tetap lanjut menggunakan PPh 25.

      Balas
  29. fadeladel
    fadeladel says:

    Selamat sore P’ Dwi Utomo

    saya minta solusi dari bapak,saya bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang supplier BBM dan baru berjalan selama 2 tahun. Omzet kami ditahun 2014 belum mencukupi 4,8 Milyar.
    Apakah perusahaan kami tetap dikenakan pasal pph 4 ayat 2 ?

    Terima kasih atas perhatiannya.
    salam
    M.fadel

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat malam pak Fadel
      Supplier disini bukan sebagau agen resmi/SPBU Pertamina kan? jika hanya menyalurkan dari BBM di agen ke konsumen atau penjual kecil lainnya maka setor pajak final 1%. Wajib PP 46 jika omset tahun 2013 <4.8M

      Balas
  30. erwin
    erwin says:

    pak sy menyewa sebuah toko bulanan, dan baru berjalan 8 bulan barang dagangan saya itu barang titipan smua ,apakah saya sudh wajib bayar pajak 1% .trima kasih mohon bimbingannya

    Balas
  31. nia puspitasari
    nia puspitasari says:

    Pak, Saya bekerja di perusahaan jasa konsultan perencana.setiap ada proyek dari pemerintah, perusahaan sudah dikenakan pph final (4%). apakah kami dikenakan PP 46 (pph final 1%) juga?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore bu Nia
      untuk jasa konstruksi (perencana, pelaksana, pengawas) dikecualikan dari pengenaan PPh final 1%, jadi sudah benar dipotong 4% tidak perlu lagi setor 1%

      Balas
  32. Danar Sugiantoro
    Danar Sugiantoro says:

    resend

    Dear Pak Dwi,

    Mulai Tahun 2014 kami masih menggunakan PP 46 sebesar 1 % dari Omzet untuk PPh Finalnya,
    Mulai Agustus 2014 ini omzet sudah 5 M.

    Apakah sampai akhir tahun kami tetap menggunakan tarif 1 % atas Omzetnya.(Mohon peraturannya yang menyatakan itu)
    Bagaimana nanti untuk SPT Badannya. apakah ada pertanyaan bila omzetnya lebih dari 4,8 M ditahun 2014.

    Thanks,

    Danar Sugiantoro

    Balas
  33. Danar Sugiantoro
    Danar Sugiantoro says:

    Dear Pak Dwi,

    Mulai Tahun 2014 kami masih menggunakan PP 46 sebesar 1 % dari Omzet untuk PPh Finalnya,
    Mulai Agustus 2014 ini omzet sudah % M.

    Apakah sampai akhir tahun kami tetap menggunakan tarif 1 % atas Omzetnya.(Mohon peraturannya yang menyatakan itu)
    Bagaimana nanti untuk SPT Badannya. apakah ada pertanyaan bila omzetnya lebih dari 4,8 M ditahun 2014.

    Thanks,

    Danar Sugiantoro

    Balas
  34. Heri
    Heri says:

    Yth. P’ Dwi Utomo

    Dh,
    Mohon pencerahannya Pak
    Apakah perusahaan yang sudah kena pph 1% final (PP 46) sudah tidak ada kewajiban untuk pph lainnya misanya PPh 23.
    Kami perusahaan transportasi, mempunyai vendor (transporter) juga, sebut saja A. Sebelumnya A kami potong PPh23 atas jasa sewanya, setelah th 2014 A kena PP 46. Nah, apakah setelah th 2014 ini, si A sudah tidak ada kewajiban untuk PPh 23 ya Pak? dan bagaimana cara pelaporan pajak kami untuk vendor si A ini. (Maaf, nyubi Pak 😀 :D)

    Terima kasih pencerahannya

    Salam

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Yth juga pak Heri
      Untuk vendor yang sudah menerapkan PP 46 sudah memberikan legalisir SKB PPh 23 ke perusahaan bapak, maka tidak wajib lagi dipotong PPh 23. Sehingga hanya muncul tagihan atas jasa sewa dan PPN saja.

      Balas
      • Heri
        Heri says:

        Yth Pak Dwi Utomo,

        Untuk SKB itu berlaku per tanggal atau per tahun ya Pak? SKB yang diberikan ke kami oleh vendor A itu untuk masa berlaku 5 September s.d 31 Desember 2013. Sedangkan, transaksi 2013 terjadi di luar periode masa berlaku SKB, transaksi terjadi antara April s.d Juni 2013.
        Sementara untuk tahun 2014 SKB belum terbit dan infonya masih dalam proses, tetapi A tetap bersikukuh kalau bebas pajak.
        Mohon pencerahaannya,

        Terima kasih

        Balas
  35. Hesti
    Hesti says:

    slamat sore Pak..mau tanya klo perusahaan Jasa Outsorching keamanan kena PP 46 ga?mohon penjelasannya.trimakasih

    Balas
  36. Hesti
    Hesti says:

    sore Pak..
    Mau tanya, klo perusahaan Jasa outsorching keamanan kena PP 46 apakah kena PP 46, mohon penjelasannya.trimakasih

    Balas
  37. Sangaji
    Sangaji says:

    Salam Pak,

    Mau tanya, kalo tahun 2012 omset saya kurang dari 4,8 M maka terhitung Juli 2013 kan saya harus mulai bayar PPh 1%, tapi di akhir tahun 2013 omset saya setahun sudah lebih dari 4,8 M, bagaimana perlakuan pajaknya, apakah bisa dijadikan kredit pajak?

    Balas
    • Irfan Hartono
      Irfan Hartono says:

      Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar. Misalkan, tahun 2012 Omzet Rp4 miliar, maka di tahun 2013 s.d sebelum berlaku PP 46, akan dikenakan PPh Umum . Lalu mulai Juli s.d. Des 2013 akan dikenakan PPh final 1% meskipun total omzet tahun berjalan misalnya Rp5 miliar. Jika omzet 2013 Rp5 miliar maka tahun 2014 dikenai dengan Tarif Umum Ketentuan UU PPh. Kwembali seperti peraturan sebelum adanya PPh 1% ini.

      Balas
  38. eajel
    eajel says:

    pak mau tanya…..dan pencerahan…
    saya ga ngerti sm sekali masalah PPH pak…..saya mulai usaha tahun 2009 dan TDP ssaya berupa perusahaan perorangan (PO)yg bergerak dibidang toko kelontongan …sdh terbit ditahun 2009, tp jujur sebagai org awan sy ga tau masalah PPH, saya tau nya jualan dan jualan…..baru akhir2 ini sy dengar masalah PPH itu, ditahun 2014….saya mau mealapor ke kantor pajak saya takut pak…. apakah saya klo saya melapor dan membayyar tunggakan selama tahun 2009 ga apa-apa pak…..?ini yg jadi dilema hari2 saya…kalopun saya didenda akan saya bayar karena ketidak tauhan saya…..dan bagaimana perhitungannya pak? mohon percerahan….tapi usaha saya mulai bener mengahsilkan ditahun 2012 pak….karena ditahun 2009 sampai 2012 permodalan ssaya banyak hutang di Bank…kadang nihil untuk bayar utang saja…..mohon pencerahannya pak….trimakasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi rekan Eajel

      1. Tentu saja boleh pak lapor saat ini, nanti akan dibantu AR untuk menghitung pajak yang telah lalu. Agar hasil perhitungan pajaknya akurat dan tidak membebani usaha, maka sampaikan catatan usaha penghasilan tiap tahunnya dengan biaya-biaya sedetil mungkin.
      2. Sanksi pasti ada, namun jika dirasa akan membebani usaha maka bisa diajukan pengurangan/penghapusan sanksi. Salah satu syaratnya adalah bapak bisa memberikan argumen dan didukung bukti kuat untuk jadi pertimbangan pengurangan sanksi
      Balas
      • eajel
        eajel says:

        Selamat malam pak….kalo saya melapor sekarang…apa kira2 saya ga kena pidana pak…. oleh ketidak tauan saya…..kalaupun di denda akan saya usahakan membayar biarpun hutang2 sama org untuk membayarnya…..masalah ini benar2 membebani pikiran saya….ssaya ga tau hitungan untung laba…yg saya tau jualan aja pak….bingung saat ini saya….tapi temen2 saya yg berjualan seakan ko ga ada yg perduli seakan dengan masalah PPH…..,tapi sehabis ini saya akan jadi wajib pajak yg rutin pak biarpun usaha semakin sulit….mohon pak pencerahannya….terima kasih selamat malam pak…

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Sebelumnya saya sampaikan terimakasih atas niatan baiknya pak.
          Pidana dalam pajak contohnya adalah jika bapak bukan PKP tapi menerbitkan faktur maka bisa dipidanakan.
          Untuk kasus ini, berpikir positif aja pak. Sudah pernah ke KPP untuk ngobrol dengan ARnya pak eajel belum? Jika bapak gak tahu sama sekali nanti akan dibimbing, kemudian jika dikenakan sanksi pun akan diberi penjelasan bagian mana yg melanggar ketentuan. Tapi sanksi pun bisa diajukan keringanan. Untuk teman2 usaha yg belum tersentuh pajak, bapak bisa sampiakan infonya ke KPP agar ditindaklanjuti. Saran saya silahkan pak eajel ke KPP terdekat untuk bantu hitungkan pajaknya, insyaAlloh akan mudah berikutnya.

          Balas
          • eajel
            eajel says:

            selamat siang pak….terima kasih ya pak sebelumnya….atas bimbingan dan informasinya…..,sedikit lagi pak….PKP itu apa pak dan AR itu apa juga…sy kurang paham…..

            Balas
            • Dwi Utomo
              Dwi Utomo says:

              PKP itu status tambahan yg bisa diberikan pada WP agar saat dia jual barang/jasa bisa memungut PPN-nya.
              AR/Account representative, petugas dari KPP yg ditugaskan untuk membimbing dan mengawasi kepatuhan pajak dari WP. AR itu mirip konsultan pajak tp gratis dan ada di KPP. Tiap WP pasti punya AR

              Balas
  39. ira
    ira says:

    Siang pak, saya mau bertanya.
    Kondisi saya :
    Perusahaan saya tahun 2012 omzet di bawah 4,8 M tapi tahun 2013 omzetnya di atas 4,8 M.
    Selama ini saya bayar spt pasal 25 untuk tahun 2013, ternyata karena tahun 2012 omzet di bawah 4,8 M kena yang 1%.
    Untuk 2013 karena ada kompensasi kerugian, saya cuma bayar sedikit dibandingkan yang 1%.
    Pertanyaan saya :
    1. Apakah ada prosedur ke kpp agar saya tetap bisa perhitungan spt pasal 25 saja?
    2. Kalau tidak bisa, berarti tahun ini saya bayar yang 1% dan tahun depan kompensasi kerugian saya baru dihitung ya?
    3. Lalu karena jumlah yang sisa 1% cukup besar, bisakan dicicil selama 2014 ini? gimana prosedurnya ke kpp?
    Bolehkan jawabannya selain ke website ini, juga ke email saya? thank you sebelumnya.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi bu Ira

      1. Untuk tahun pajak 2014, ibu Ira memang setor PPh 25, jika yang ibu maksud tahun 2013 masa juli-des ingin tetap PPh 25 maka tidak bisa bu karena omset pada tahun 2012 pada kenyataannya memang <4.8M
      2. Tahun ini artinya jul-de 2013 bayar 1%, sedangkan sejak januari 2014 kembali angsur PPh 25, dan bisa melakukan kompensasi kerugian
      3. Nyicil bisa, namun kena sanksi 2% atas PP 46 kurang bayar, lebih baik ibu hubungi AR-nya untuk solusi lain
      4. Baik saya kirim salinannya
      Balas
  40. Dhanang
    Dhanang says:

    Kalo misal omset kami Rp. 100 juta, tapi karena melakukan ekspansi usaha (penambahan stok) dan promo gencar, pengeluaran total mencapai Rp. 99,5 juta.. Apakah masih wajib membayar pajak? Karena jika membayar pajak, hasilnya malah menjadi rugi.

    Rp.500rb (Laba sebelum pajak) – Rp.1 juta (pajak 1% dari omset) = minus Rp.500 rb

    Mohon pencerahannya..

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Apa ini usaha baru atau sudah berjalan lama pak? Untuk usaha baru yg berdiri setelah juli 2013, omset pada bulan pertama disetahunkan dulu untuk tahu wajib PP 46 atau tidak. Jika memang wajib PP 46, maka kemungkinan rugi usaha pada suatu bulan tertentu bisa terjadi

      Balas
  41. Shinta N
    Shinta N says:

    Begini Pa. Dwi, saya ditugaskan atasan saya untuk menghandle akunting & pajak 3 perusahaan A, B & C.
    Masing-masing memiliki omset yg berbeda-beda. Jadi apa untuk pelaporan PPh nya saya tinggal mengalikan 1% dari masing-masing omzet per bulannya saja (tanpa mengurangi dengan PPh 21 atau PPh 23 yang sudah dibayarkan perusahaan ?).
    Untuk PPh Final ini hanya perlu setor saja ya, nanti di SSP akan tercetak NTPN yang sudah ngelink otomatis ke KPP (tanpa kita harus lapor), begitu ya pa ??
    Kalo untuk pelaporan pajak periode sebelumnya yang sudah dilaporkan Nihil bagaimana ??
    Apa saya tinggal lanjutkan saja penghitungan, penyetoran & pelaporan PPH Final ini dibulan berjalan ??

    Terima kasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Malam bu Shinta

      1. Ya bener, kalikan 1% tersebut denganomset bulanan, tanpa dikurangi biaya-biaya termasuk segala jenis pajak disini
      2. Jika sudah tercetak NTPN, artinya data setoran tsb sudah masuk di data KPP, jadi nggak perlu lagi lapor
      3. Jika periode sebelumnya nihil, maka tidak perlu setor dan lapor
      4. Jik dari januri ibu sudah setor 1% atas omset, maka lanjutkan hingga desember 2014 seperti biasa

      Semoga jawaban sesuai dgn yg kondisi ibu maksud

      Balas
  42. Shinta N
    Shinta N says:

    Pa, saya mau tanya : saya bekerja di perusahaan Jasa Konsultansi dan Agen pembuatan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) seperti Merek Dagang, Patent, Hak Cipta dll. Dalam perusahaan ini ada 3 (tiga) nama perusahaan yg mempunyai omzet sebagai berikut :
    Omzet A Tahun 2013 : Rp. 250.000.000 ,-
    Omzet B Tahun 2013 : Rp. 3.600.000.000 ,-
    Omzet C Tahun 2013 : Rp. 1.800.000.000 ,-
    Bagaimana cara penghitungan PPh Finalnya untuk kewajiban setor di tahun 2014 ??
    Apakah kewajiban setor dilakukan perbulan dengan penghitungan Omzet tahun lalu x 1% : 12 bln ??
    apakah di akhir tahun akan muncul kurang (lebih) bayar seperti penghitungan PPh pasal 25 ??
    terima kasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore bu Shinta
      Saya bingung apa hubungannya antara perusahaan tempat ibu bekerja dengan 3 perusahaan (A, B & C).
      Tapi gini, jika sudah diketahui bahwa tahun 2013 <4.8M maka 1% tersebut adalah atas omset bulanan di tahun 2014 sejak januari, misalkan:

      Omset Januari 2014 100jt, maka pajak 1%-nya 1jt
      Omset Februari 2014 nihil/idle, maka pajak 1%-nya 0 juga alias gak perlu setor dan nggak perlu lapor
      begitu seterusnya

      Untuk di akhir tahun/SPT Tahunan nggak akan ada lebih bayar/kurang karena sudah final atas setoran tsb.

      Balas
  43. Irene
    Irene says:

    Salam kenal Pak Dwi,

    Saya ingin menanyakan peraturan PP46.
    Saya pemilik Agen Pendidikan ke Luar Negri.
    Baru Buka Usaha tahun 2013, namun di dalam pembukuan tahunan kami, kami mengalami kerugian 95.000.000. Dengan pendapatan kursus bahasa sebesar 39.000.000,- apakah saya tetap membayar pajak 1% dari Omzet saya?
    Mengingat membayar operasional tiap bulan adalah 15.000.000, maka udah sangat rugi. Apakah dengan kondisi rugi ttp hrs bayar pajak Final ini?
    Mohon petunjuk pak Dwi.
    Terima Kasih
    Salam sukses selalu,

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Salam kenal bu Irene
      Saya masih bingung membedakan omset agen dengan kursus bahasa. Apakah usaha ini baru berdiri atau sudah berdiri sebelum 2013?
      Apa sebagai agen pedidikan ibumendapatkan komisi dari pihak luar?
      Pada dasarnya 1% memang atas pendapatan usaha, dengan mngenyampingkan munculnya biaya, karena sifat PPh-nya sendiri yang final,sehingga biaya dianggap sudah selesai terhitung ketika disetor final

      Balas
  44. Elvie
    Elvie says:

    Dear Pak Dwi Utomo,

    Mengenai PP46 ini, untuk bidang usaha peternakan ayam petelur. Dalam hal ini yang dijual adalah telur dan ayam tua. Omset 1% ini nilai omsetnya diambil darimana ya Pak? Apakah diambil dari total penjualan telur kita selama sebulan. Cth : Dijual 3000 butir x Rp. 600 / butir : Rp. 1.800.000,- Apakah 1,8jt ini yg dimaksud dgn omset kt dan kita byr 1% nya?

    Sedangkan penghasilan kita sebenarnya bukanlan 1,8jt. Krn biaya pemeliharaan ayam (vaksin, pakan, dll) jg telah kita keluarkan.

    Mohon penjelasannya mengenai nilai untuk omset yg kita ambil.

    Trim’s,
    Elvie

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Dear bu Elvie
      Pada PP 46 ini mengenyampngkan adanya biaya dan PTKP bu. Sehingga 1% x 1.800.000 dan jika ada penjualan ayam tua ya berarti omset gabungan keduanya kemudian dikalikan 1%. Pada saat penyampaian SPT Tahunan nanti tidak perlu menghitung lagi pajak tahunan karena 1% yg disetor tsb sifatnya sudah final.

      Balas
  45. rahadian
    rahadian says:

    omset 2012 <4,8m tpi di 2013 ternyata >4,8m
    jadi buat spt tahunan 2013 bagaimana pak?
    omset dibagi 2 atau disatukan aja?

    Balas
  46. suheimi
    suheimi says:

    Tanya pak,
    Perusahaan saya adalah MLM (Multi Level Marketing), aktif bulan Jan 2014.

    Apakah 1% dari omzet perusahaan ? atau dikurangi dulu bonus Member, baru kali 1% ?
    Apakah tetap bayar PPH member ? Kalau bayar lagi bukankah berarti bayar 2 kali ?

    Terima kasih, info nya sangat membantu.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Ini agak sulit karena saya belum paham alur bisnisnya pak. MLM adalah pekerjaan bebas yg dikecualikan dari PP 46, artinya yg dikecualikan adalah perorangan yg mendapat komisi dari perusahaan induk MLM, jadi ya dipotong PPh 21 bagi member. Untuk perusahaan pemberi pekerjaan selama kurang dari 4,8M tetap PP 46, yg dikalikan 1% adalah omset penjualan kotor.

      Balas
      • suheimi
        suheimi says:

        Terimua kasih Pak,

        Mohon maaf saya jelaskan sedikit:
        Member MLM adalah Mitra Usaha Mandiri (bahasa Inggrisnya adalah “independent distributor”). Kata “Mitra Usaha Mandiri” perlu ditekankan disini. Dari kata tsb sepertinya dapat dikategorikan sebagai kerja sama. Semua perhitungan bagi untung dikerjakan oleh perusahaan pusat. Disisi member ada yg namanya Stockist dan Distribution Center, yaitu: tempat para member lain membeli produk selain di kantor pusat. Stockist bisa punya ruko sendiri, karyawan sendiri dan mengelola stok sendiri, tetapi tidak membayar bonus member (kantor pusat yg bayar). Member bisa berupa perorangan, perusahaan berbadan hukum, atau yayasan. Stockist bisa mempunyai legalitas sendiri, lepas dari perusahaan. Yang merupakan bagian dari perusahaan adalah cabang, dan biasanya cabang hanya ada beberapa saja yang tujuannya adalah mempercepat distribusi & efisiensi. Member, Stockist dan Distribution Center masing2 mendapatkan “Royalty” (bonus) dari hasil penjualan mereka.
        Di perusahaan saya hampir 90% penjualan berasal dari stockist dan Distribution Center (di MLM lain porsinya mungkin berbeda).

        Menurut saya:
        Jika PP 46 dikenakan di omzet perusahaan MLM, sedangkan di dalam omzet ini terdapat Bonus/Royalty member/Stockist/Distribution Center, dan kemudian Bonus ini dikenakan kembali PPh 21, maka terjadi 2x pengenaan pajak.

        Dan ada 2 cara untuk menghindari hal ini:
        1. PP 46 dikenakan di perusahaan MLM, PPh 21 tidak dipungut, member/stockist/DistributionCenter dikenakan PP 46.
        2. PP 46 dikenakan sesudah omzet dikurangi bonus. PPh 21 bonus member/stockist/Distribution Center tetap dipungut.

        Usul saya, kantor pajak mengambil no. 1, karena PPh 21 bonus member sulit di kontrol oleh kantor pajak, dan member/stockist/DistributionCenter adalah Mitra Usaha Mandiri yg mempunyai legalitas sendiri.

        Terima kasih atas info nya, maaf bila ada kata yg salah.

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Terimaksih lagi atas tambahan ilmunya pak, sebagian besar pertanyaan sering tidak bisa saya jawab karena minimnya pengetahuan tentang proses bisnis WP.

          1. Pada opsi ini bisa saja PPh 21 tidak dipungut namun member harus menyerahkan legalisir SKB PPh 21 ke induk MLM sehingga dinyatakan PPh 21 bebas dari pungutan, namun bagi induk MLM harus bisa menyaring member mana saja yang sudah punya SKB atau belum.
          2. Pada opsi kedua, itu dimungkinkan. untuk PPh 21 bonus bisa dibuatkan bukti potong sehingga penerima bonus bisa melampirkannya pada SPT tahunannya

          Artinya bisa milih mana aja tergantung tingkat kepraktisannya.

          Balas
  47. Yuni
    Yuni says:

    Dear All Numpang Sharring aja yahhhh…..
    Sebenarnya PP 46 Th 2013 ini tidak mendukung atau mempermudah para Wajib Pajak. karena dari usaha bisnis dagang consumer goods biasanya kita hanya dapat margin antara 3% s/d 8% karena semakin kompetitifnya dunia bisnis saat ini. dengan berlakunya PP 46 ini malah tambah memberatkan dan tidak berpihak kepada para wajib pajak
    contoh Seorang Wajib Pajak baru memiliki usaha sebagai pedagang eceran bahan makanan di Jakarta. Penjualan dalam satu bulan diperkirakan sebesar Rp.15.000.000,00. Ia kawin dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Jumlah peredaran setahun = 12 X Rp. 15.000.000,- = Rp. 180.000.000,-. Persentase penghasilan menurut norma Kode 62320 = 25%
    Penghasilan neto setahun = 25% X Rp. 180.000.000,- = Rp. 45.000.000,-
    Penghasilan Kena Pajak = penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tida kKena Pajak = Rp. 45.000.000,- – Rp. 30.375.000,- = Rp. 14.625.000,-
    Pajak Penghasilan yang terutang = 5% X Rp. 14.625.000,00 = Rp. 731.250,-
    Tetapi apabila kita menggunakan PP 46 Tahun 2013 ini maka perhitungannya Rp. 180.000.000 X 1% = Rp. 1.800.000,-

    Dan Contoh untuk Badan Usaha yang memiliki omset 3 Milyar dengan profit Rp. 175.000.000 apabila di hitunga pph pasal 29 dengan tarif pasal 17 dan memanfaatkan fasilitas pasal 31 E UU PPh No. 36 Tahun 2008 maka pph terhutangnya sebesar Rp. 175.000.000 X 50% X 25% = Rp. 21.875.000 akan tetapi apabila perhitungannya menggunakan PP 46 Th 2013 maka PPh yang terhutangnya Rp. 3.000.000.000,- X 1 % = Rp. 30.000.000
    Seperti yang kita ketahui penerbitan pp 46 th 2013 ini dimaksudkan lebih sederhana dalam perhitungan pajaknya terutama bagi usaha UMKM. Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (equity principle), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity (Musgrave & Musgrave, 1976). untuk perusahaan yang dalam masa rugi apakah tetap harus membayar pajak ??? Di mana peran serta pemerintah dalam mengembangkan UMKM kita ???
    Dengan mengenakan PPh Final berdasarkan tarif 1 persen, UMKM yang berbentuk badan usaha tidak diuntungkan dan tidak dirugikan apabila persentase Penghasilan Kena Pajak terhadap peredaran bruto dapat mencapai 8 persen. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan: 1 persen x peredaran bruto sebulan = 12,5 persen x 8 persen x peredaran bruto sebulan. Tarif 12,5 persen adalah merupakan tarif pasal 31 E dari UU PPh.

    Apabila UMKM dalam bentuk badan usaha mampu meraih persentase penghasilan kena pajak di atas 8 persen, maka UMKM dalam bentuk badan usaha akan diuntungkan karena membayar PPh lebih kecil dari ketentuan sebelumnya. Demikian sebaliknya akan membayar PPh lebih besar apabila persentase penghasilan kena pajak kurang dari 8 persen terhadap peredaran bruto, bahkan akan tetap membayar PPh Final meskipun dalam keadaan merugi. Persentase minimum atas penghasilan kena pajak yang harus dicapai oleh UMKM perorangan akan lebih besar dari 8 persen agar tidak dirugikan dengan berlakunya pengenaan PPh Final 1 persen dari peredaran bruto, sebab dengan berlakunya PP 46 Tahun 2013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak lagi menjadi faktor pengurang dalam menghitung kewajiban PPh UMKM orang pribadi.

    Sederhana Tetapi Mundur dari Sistim Self-Assessment yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance).

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Dear Bu Yuni
      Terima kasih sebelumnya saya sampaikan secara personal atas opini (bahkan ada yg fakta) yang runtut ini. Jangan-jangan bu Yuni ini seorang konsultan pajak ya ;). Saya menerima banyak pendapat serupa baik lewat email, FB, dan komentar di blog, semuanya saya muat dan semuanya mengeluhkan, tapi gapapa namanya demokrasi harusnya gitu.
      Dari dasar hitungan sebagai simulasi saya setuju dengan bu Yuni, namun ini secara personal karena dari DJP masih belum merevisi atau mencabut aturan ini. Artikel serupa pernah ada di ortax dengan hasil hitungan yang mirip dengan bu Yuni. Pada titik tertentu PP 46 menguntungkan, tetapi bisa merugikan jika profit dibawah standar tsb.
      Sebagai orang pajak, saya harus melaksanakan aturan ini dan menghimbau WP lain, tetapi sebagai wajib pajak, saya secara pribadi juga menolak walaupun akhirnya manut juga.
      Saya barusan lihat di web MK, masih belum ada yg mengajukan judicial review atas aturan ini, artinya aturan ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya masih berlaku.

      Cheers

      Balas
  48. Diana
    Diana says:

    Dear Pak Dwi,

    Mohon tanya. Saya sebagai pegawai kantoran (sudah terima bukti potong) punya usaha sampingan jual selang & atap PVC, per Januari 2013. Usaha sampingan tsb omzetnya kurleb 1.5M/tahun.
    Pertanyaan saya:
    1. Apakah saya masih bisa bayar untuk tahun 2013, diugabungkan dengan laporan akhir maret ini, walau tidak ada SPT Masa?
    2. Kalau no 1. bisa, untuk melaporkan dalam PP46 tsb,data apa saja yang harus saya siapkan?
    3. Input di SPT nya, menggunakan form 1770 atau 1770 S? dan penghasilan dari sampingan ini masuk di mana ya?

    Terimakasih banyak bantuannya, Pak Dwi.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Dear bu Diana

      1. Selama SPT Tahunannya belum dilaporkan, maka masih bisa setor yg 1%
      2. Setelah disetor ibu bisa bikin rekapan penjualan kotor PVC tersebut per bulannya
      3. Karena ibu seorang karyawati, silhkan gunakan form 1770S dan rekapan bruto dan pajak 1% tadi bisa diisikan di 1770S-II bag. A no . 14
      Balas
  49. setiawan
    setiawan says:

    selamat malam,

    saya ingin menanyakan mengenai PPH final 1%
    saya mantan pegawai swasta dan punya npwp ( tahun 2012 lapor spt nihil krn penganguran ) , saat ini saya berjualan makanan di mobil pribadi yang selalu berpindah tempat ( baru mulai feb 2013 ), dan omsetnya kurang dari 4,8 M .saya kena pp 46 yg 1% final tidak ? lalu saya lapor nya pakai norma ?
    mohon pencerahan nya
    terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore pak Setiawan
      Berdasarkan info yg bapak tulis saya simpulkan usaha pak Setiawan juga berlaku PP 46 juga. Khusus untuk yg penjualan jan-jun bisa dihitung dengan norma, sedangkan yg juli-des tidak perlu dihitung lagi karena sudah disetor dengan pajak final 1%. Silahkan baca artikel ini untuk rujukan sederhana.

      Balas
      • setiawan
        setiawan says:

        terima kasih penjelasan nya pak dwi.. kalau spt saya 2012 pakai 1770S sedangkan sekarang pakai 1770 ya pak dwi..?
        pelunasan yg 1% itu kan saya blm bayar bisa sekaligus aja ya pak jun sampai dec 2013 . cara bayar nya pakai ssp ?

        Balas
  50. yudi
    yudi says:

    halo pak, saya pegawai di toko persewaan komik kecil, di toko saya tidak potong pajak, jadi saya gak ada bukti potong
    saya mau isi spt 1770 ss, tetapi kata petugas pajak tidak bisa karena tidak punya bukti potong
    jadi disuruh untuk 1770, yang mau saya tanyakan pak
    1: apakah hitungannya tetap gaji 1 tahun – ptkp lalu dikali 5% seperti pph pasal 21 karyawan tapi pakai form 1770

    2: apakah langsung dari gaji dikali 1% pph final

    3: apakah saya pakai norma 00000 tentang pekerjaan bebas profesi lainnya kena 50%

    terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore pak Yudi, disebut pegawai umumnya karena dia bekerja pada seseorang/perusahaan, pak yudi sendiri pemilik usaha atau karyawan murni? Dan memang bener untuk SPT tahunan karyawan harus punya bukti potong dan itu dibuatkan oleh pemberi kerja.

      1. Rumusnya iya sama pak, di bupot adalah akumulasi dari 12 bulan tsb
      2. kalau status pegawai tetap, maka ada biaya jabatan pak
      3. Norma berlaku untuk pekerjaan bebas profesi, dan persentasenya bervariasi sesuai jenis pekerjaan, untuk karyawan tidak perlu norma
      Balas
  51. ucieadinda
    ucieadinda says:

    pak, kantor saya selalu buat faktur pajak dengan kode 030 apa itu juga harus bayar 1% .
    omset per tahun kurang dr 4,8M, terima kasih pak

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      FP itu hubungannya dengan PPN, sedangkan 1% terkait PPh, jadi keduanya aturan tersendiri. Karena batasan PKP saat ini 4.8M juga, maka ibu bisa ajukan pencabutan PKP sehingga kewajiban yg tersisa cukup setor PPh final 1% saja.

      Balas
  52. Landra
    Landra says:

    Pak, bagaimana dengan calo jasa perantara, termasuk dlm pp 46 atau PPh Pasal 23 atau norma ya pak? tahun sebelumnya sy sebagai karyawan.?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Yang dikecualikan di PP 46 itu adalah perantara, sayangnya tidak jelas apakah semua jenis perantara dikecualikan. Silahkan ibu hubungi AR saja karena lebih tahu proses bisnis yang lebih rinci terkait usaha sebagai perantara. Saya pribadi cenderung ke norma.

      Balas
  53. YULIA
    YULIA says:

    pak,saya mau tanya usaha di kantor saya baru mulai berjalan usahanya februari 2014 dengan omzet di bawah 4,8 milyar /tahun ato 400juta /bulan.
    apakah harus menggunakan pph final 1% atau pph 25?
    mohon di bantu pak,terima kasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Guru lesnya apa bekerja pada suatu bimbel/lembaga? Digaji oleh lembaga? Jika mengajar atas nama pribadi dan menerima honor atas les maka iya termasuk PP 46

      Balas
      • priyatna
        priyatna says:

        les dr rumah ke rumah, dan tidak tetap. Bkn guru les adalah jasa pengajar. Jd dikecualikan. Kalo pake pp46 aku byr berapa ? Kalo pake pph 25 kan cuma 12500 perbulan.

        Balas
      • valent
        valent says:

        mohon pencerahannya pak dwi,
        untuk Penghasilan sebagai pemilik bimbel ( atas nama pribadi bukan yayasan) merupakan objek PP 46?

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Pengajar dikecualikan pada PP 46, tapi jika pak Valent sebagai pemilik memperkerjakan beberapa orang sebagai tenaga pengajar maka kena PP 46

          Balas
          • Yohan
            Yohan says:

            Boleh minta contoh perhitungan pajak untuk guru les (dr rumah ke rumah)
            Dengan penghasilan tidak tetap tiap bulannya
            Misalnya :
            jan 3jt
            feb 4jt
            mar 5jt
            apr 4jt
            mei 3jt
            jun 1jt
            jul 1jt
            aug 3jt
            sep 4jt
            okt 5jt
            nov 5jt
            des 1jt

            Terima kasih banyak sebelumnya

            Balas
  54. Priadi
    Priadi says:

    Salam kenal pak,

    Terimakasih sebelumnya pak, bahasan2nya sangat memberi pencerahan pd saya yang awam pajak..
    Berikut saya ada pertanyaan: kaitannya dengan kriteria WP yang dimaksud dalam PP 46 tsb…
    Jika ada WP OP yang bekerja di lebih dari 1 perusahaan (sebagai Direktur Utama, Komisaris), menjadi distributor MLM, dan mendapatkan deviden, apakah termasuk yang wajib mengikuti ketentuan PP 46 ?

    Thx, Frans

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Salam kenal pak Frans
      PP 46 hanya mengatur pajak penghasilan atas usaha, sementara penghasilan atas pekerjaan (karyawan, direktur, komisaris) sudah dikenakan PPh 21 sehingga tidak dikenakan tarif 1% lagi. Sedangkan untuk distributor MLM dikecualikan dari pengenaan PP 46 juga. Deviden biasanya sudah dikenakan PPh final. Secara kasar saya tidak melihat ada potensi PP 46 atas 3 sumber penghasilan diatas.

      Balas
      • Priadi
        Priadi says:

        Pagi pak,
        Sepakat pak.. Tapi untuk Desember kemarin (WP OP yang sama), pengajuan Pbk kami yang seharusnya Kode MAP-Kode Setor 411125-100 tertulis 411121-100 ditolak oleh KPP mengacu pada PP 46 pasal 2, pasal 3 ayat (1) & SE-42/PJ/2013 sehingga seharusnya menurut KPP menjadi 411128-420 Bagaimana menurut pendapat bapak?
        Terimakasih, Salam # Frans #

        Balas
  55. iva_gjt
    iva_gjt says:

    siang pak, mohon dibantu pak solusinya, saya agak terlambat dpt informasi ttg PP no 46, dan baru menyadari kl omzet 2012 kami kurang dari 4,8 M. Sedangkan kami sdh terlanjur bayar pph 25 badan dgn perhitungan yg lama pak (Jan – Des 2013), pertanyaan kami adalah :

    1.Bagaimana tahap2 pembetulan dr masing2 bulan yg telah kami bayar pph 25 nya.

    2.Info yg kami dpt pph 25 yg terlanjur dibayar bs dipindahbukukan dengan mengajukan surat ke kpp,, nah isi suratnya nti utk point dipindah bukukan di sini maksudnya dipindahbukukan ke mana pak?

    Kami jg mempunyai bukti potong PPh 23 dr rekanan kami. untuk perlakuan bukti potong tsb bagaimana pak? apa masih bisa dikreditkan dlm SPT Tahunan Badan, ato ada prosedur/peraturan lain pak ?
    Utk tarip 1% itu dihitung dr omzet bruto perbulan, ato harus disetahunkan dulu pak (yg DPP ato PPN pak) ?
    Selisih dr perhitungan pph 25 yg lama dengan tarip 1% dr omzet, itu nanti bagaimana sistem dan proses pembayaran dan pelaporannya pak

    Mungkin itu dulu pak, mohon dengan sangat bantuan penjelasannya krn trs terang ini masih baru bagi kami dan kami msh agak bingung pak, jd maaf jg kl pertanyaannya banyak.

    Sebelumnya trimakasih banyak pak, jangan kapok ya pak 🙂

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Siang bu Iva

      1. Dengan asumsi bahwa perusahaan bu Iva belum setor 1% maka bisa diajukan Pbk ke PPh final 1%
      2. Di-Pbk artinya dari jenis kode pajak PPh 25 ke jenis pajak PPh Final 1%
      3. Bukti potong PPh 23 nantinya menjadi kredit pajak bu
      4. Tarif 1% dihitung atas omset per bulannya ya bu
      5. Jika selisih itu karena PPh 25-nya yg lebih besar maka, atas selisih lebih tsb bisa di-Pbk ke jenis pajak lainnya
      6. InsyaAlloh nggak kapok bu 🙂
      Balas
  56. Yessica Novia Chandra
    Yessica Novia Chandra says:

    Siang, Pak.
    Sebenarnya saya masih bingung dengan peraturan baru ini.
    Jika Omzet toko saya tidak melebihi 4.8 M maka saya membayar PPh final 1%, lalu bagaimana dengan PPn saya, pak? Apakah masih perlu dilakukan pembayaran?
    Kondisinya begini. Saya mempunyai toko yg berbentuk PT bergerak di penjualan kain. Omzet saya dalam setahun tidak melebihi 4.8M. Saya mendapat saran dari orang lain bahwa jika keadaannya sudah begini maka saya tidak perlu membayar PPn lagi, tapi membayar PPh saja. Apakah ini benar, Pak? Mohon petunjuk dari Bapak. Terima Kasih sebelumnya 🙂

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Siang b. Novi
      Saat ini dengan terbitnya PMK 197/PMK.03/2013 yg berlaku sejak 1 jan 2014, memang memberikan pilihan bagi WP PKP yg omsetnya <4.8M untuk memilih apakah status PKP-nya dicabut atau tetap jalan. Jika memilih untuk dicabut maka kewajiban setor dan lapor PPN-nya otomatis hilang

      Balas
  57. wynda
    wynda says:

    Pagi pak Dwi, untuk petani sawit jika lahannya hanya sedikit dan omset di bawah 4.8M, apakah terkena PP 46 ini ?

    Balas
      • mirzaadr
        mirzaadr says:

        klo ada situasi begini:
        situasi1:
        “Penjualan saya 8M (orang pribadi) tapi saya bagi menjadi 2 yaitu 4m ke toko A dan 4M ke toko B, maka tiap bulan saya bayar ke negara 80juta klo merujuk ke pph final 1%”

        situasi ke 2:
        “Penjualan saya 8M DPP+PPN (PKP) dengan margin keuntungan yg diisyratkan dari supplier 10% maka saya jual ke cust 7.2m dan ppn keluaran 720juta, dan hpp saya jika keuntungan yg diisyaratkan 10% maka 6.5M ppn masukan saya 650juta”

        bisa dsimpulkan saya bayar utk bualan tersebut 720juta-650juta=70juta

        trus yg saya tanyakan lebih baik pkp dengan bayar ppn atau orang pribadi merujuk ke pph final 1%?

        Balas
        • Agus Surya
          Agus Surya says:

          PPh dan PPN beda pak. Pada situasi1 bpk bercerita ttg PPh sedangkan situasi2 ttg PPN. Sepanjang bapak belum dicabut PKP nya, kewajiban PPN tetap jalan. Dikenakan atas penjualan (omset) sblm PPN Keluaran.
          Sedangkan PPh Final 1% lebih berfungsi pengganti PPh25. Kebetulan pula dasar penarifannya dikaitkan dengan omset jadi sering salah kaprah dengan PPN.

          Balas
  58. agus
    agus says:

    pak dwi..saya mw tanya tentang bagaimana bentuk laporan keuangan laba rugi koperasi terkaitan penerapan PPh final 1% ? SHU setelah pajak = SHU sebelum pajak dikurangi pajak…apakah pajak yang dimaksud ini pajak PPh final 1 % ?

    Balas
  59. fachry
    fachry says:

    setelah kami membayar tarif 1%dari omset ternyata laporan keuangan kami mengalami rugi bagaimana perhitungan tarif pajak tahunan badan dan bagaimana omset yg sudah kami bayar 1% apa bisa d kembalikan kalau tidak bisa berarti kita tidak perlu bikin laporan keuangan dalam laporan tahunan pajak karana ga ada fungsinya jadi seolah 2 rugi atau untung tidak ada pegaruh untuk dilaporkan , mohon jawabannya ?

    Balas
    • Irfan (co-admin)
      Irfan (co-admin) says:

      Selamat malam Pak Fachry, ijinkan saya mewakili Pak Dwi yang sedang kurang enak badan untuk menjawab pertanyaan Pak fachry. Untuk perhitungan SPT tahunan 2013 ini ada dua jenis penghasilan. yaitu atas pengasilan dari omzet dari januari s.d. juni, adalah bukan final. sedangkan untuk penghasilan dari omzet juli s.d. desember adalah bersifat final. silakan dihitung penghasilan di semseter pertama, jika memang rugi dan ada kelebihan bayar maka bisa dilakukan restitusi. catatan: kelebihan bayar di sini hanyalah dari pembayaran PPh non final saja seperti PPh 25, PPh 22 dan PPh 23. Sayangnya untuk PPh final 1% memang tidak mengenal untung dan rugi.

      Balas
  60. Adi
    Adi says:

    Pagi saya ……..
    Sya Adi,Saya sedan mendirikan Perusahaan di bidang Jasa Tours & Travel,saya sangat tidak paham dengan masalah pajak mohon pencerahannya.Perusahaan saya berbentuk PT.efektif 2014.mohon di berikan penjelasan: Pajak apa saja yang harus saya bayar nanti setelah perusaan itu ber jalan. dan berapa % ke wajiban pajak yang harus di bayarkan,mulai dari pajak bulanan sampai pajak tahunan.
    atas bantuannya saya ucapkan terimakasih.

    Adi

    Balas
    • Irfan Hartono
      Irfan Hartono says:

      salam, pak adi. jika bapak sedang mengurus pendirian perusahaan, maka pasti bapak juga mengurus NPWP ke kantor pajak juga kan?
      jangan sungkan untuk minta konsultasi kepada petugas pajak di sana, pak. konsultasi yang bersifat khusus seperti ini akan lebih memudahkan bapak untuk mengerti apa saja kewajiban perusahaan bapak.
      namun secara umum, pajak yang nantinya akan menjadi kewajiban perusahaan antara lain adalah PPh dan PPN.
      untuk PPh, bapak bisa membaca artikel pada link dibawah ini, apakah bapak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang dikenai PPh final 1% atau tidak.

      jika ternyata tidak memenuhi, bolehlah kita bahas di kemudian hari. hehehe

      untuk PPN, maka selain mendaftarkan untuk mendapat NPWP, bapak juga harus mendaftar untuk dikukuhkan sebagai PKP atau Pengusaha Kena Pajak.
      hal ini erat kaitannya dengan penerbitan faktur pajak. apalagi bapak nanti akan bermitra dengan perusahaan lain seperti maskapai penerbangan dan lain-lain. biasanya mereka akan meminta status mitra mereka sudah dikukuhkan sebagai PKP.
      besarnya PPN adalah 10%, menjadi beban bagi pengguna jasa perusahaan Pak Adi. Pak adi diminta membantu negara untuk memungutkan PPN dari mereka. kadang juga tidak perlu memungut, namun disetorkan sendiri oleh konsumen. yang seperti itu contohnya adalah jika perusahaan pak adi menjual jasa “penjualan tiket” dari perusahan maskapai penerbangan BUMN.
      secara garis besarnya seperti itu pak, namun saya tetap menyarankan bapak untuk konsultasi dengan petugas pajak di sana. agar bapak bisa menjelaskan secara detail usaha bapak, lalu petugas pajak juga akan menjelaskan sesuai kebutuhan perusahaan Pak Adi.
      demikian.

      Balas
  61. aryani nurbawa
    aryani nurbawa says:

    Pak, saya Aryani dari papua mau tanya. pph psl 4 peerhitungannya bagaimana dengan pasal 22 jasa konstruksi. Misal saya di bulan nopember ada omzet 300.000.0000 yang sudah dipotong pasal 22 sebesar 2%. Apakah saya juga setor 1% dari 300.000.000? Terus perhitungan spt tahunannya bagaimana? Terimakasih.

    Balas
  62. Farida
    Farida says:

    Siang pak,
    CV t4 saya kerja baru membuat NPWP tahun lalu Mulai Nov dengan omzet 7.200.000.
    Omzet didapat dari proyek-proyek yang dikerjakan. Adapun proyek ada yang dari luar dan dalam negeri dan omzet nya tergantung proyek yang dikerjakan.
    Pada bulan jan-Jul, CV memiliki omzet,dan melapor tapi tidak membayar pajak (NIHIL) dengan form pasal 25.
    Bulan Ags-Nov belum melapor.

    Yang saya tanyakan:
    1. Perhitungan wajib pajak untuk bulan jan-jun gimana ya pak?
    2. Pajak dibedakan seperti apa untuk proyek dalam dan luar negeri(memakai dolar)?
    3.Bagaimana cara menghitung pajak per bulan ags-nov?apakah terkena denda?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore bu, dengan ibu ida ya
      Omset 7,2jt tsb apakah omset pada SPT tahunan 2012 kemarin atau bulan apa? Saat ini CV ikut PP 46 atau tidak bu?

      1.Untuk pajak jan-jun masih ikut angsuran PPh 25, kalau hasil hitungan dari SPT badan 2012 nilai angsurannya 0 berarti udah bener yg CV lakukan (lapor SSP PPh 25 nihil)
      2.Untuk penghasilan dari luar negeri biasanya dikenakan tarif P3B, pastikan dulu apakah sudah dipotong pajak di negara asal atau belum. Untuk omset dalam negeri dihitung bisa dengan PPh 25 atau PP 46
      2.Nah itu tadi apakah saat ini ikut PP 46 atau tidak, pastinya jika omset dalam negeri tahaun 2012 masih dibawah 4,8M maka tahun ini setor 1% diluar penghasilan luar negeri.

      Balas
      • Farida
        Farida says:

        terimakasih pak,
        tahun 2012, angsurannya ‘nihil’, dengan SPT akhir tahun 37k.

        menurut dinas pajak, pajak pasal 25 yang diangsur ‘nihil’ selama jan-jun utk 2013, untuk juli dst diganti pp no 46.
        apakah itu artinya jan-jun, cv tidak terbebani pajak, dan mulai juli, cv mulai dikenai pajak dengan perhitungan 1% omzet perbulan?.

        bagaimana dengan perhitungan setahunnya?
        terimaksih sebelumnya,,

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Sore bu Ida.
          Untuk jan-jun ada pajak, tapi karena angsurannya nihil di SPT maka ya laporkan nihil saja. Tetapi nanti untuk omset jan-jun (jika ada) dihitung lagi pajaknya. Yg omset jul-des karena sudah disetorkan 1% dan final maka tidak perlu dicari lagi. Ilustrasinya ada di sini.

          Balas
  63. Gunawan
    Gunawan says:

    Pak Dwi, jika omset setahun diatas 600 juta dan dibawah 4,8milyard, apakah saya harus menjadi PKP? Saat ini status saya masih non PKP. Langganan saya semua home industri, jadi tidak memerlukan PPN. Sebab saya pernah membaca bahwa jika omset diatas 600 juta, WP diharuskan menjadi PKP.
    Terima kasih atas infonya.

    Balas
  64. Gunawan
    Gunawan says:

    Pak Dwi, jika omset setahun diatas 600 juta dan dibawah 4,8milyard, apakah saya harus menjadi PKP? Saat ini status saya masih non PKP. Langganan saya semua home industri, jadi tidak memerlukan PPN. Sebab saya pernah membaca bahwa jika omset diatas 600 juta, WP diharuskan menjadi PKP.
    Terima kasih atas infonya.

    Balas
  65. fitri
    fitri says:

    Selamat sore Pak,
    saya mau tanya… saya bekerja di sebuah Yayasan Perguruan Tinggi… apakah untuk Yayasan juga berlaku PP 46 apabila pendapatan kami dalam 1 tahun < 4,8 M?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat malam bu Fitri
      Maaf baru sempat balas
      Peraturan ini berlaku jika dalam yayasan ada bidang usaha komsersial, sementara jika hanya semata-mata sosial maka tidak kena. Tetapi kewajiban lapor SPT tetap berlaku.

      Balas
  66. dessy h
    dessy h says:

    maaf saya mau bertanya..perusahaan kami omset msh dibwh 4,8M..dan baru tau hari ini kalo kami diminta membayar pph secara final bkn psl.25 seperti biasanya (jan-oktober2013)..yang kami bingung bagaimana dengan pph 23 yg telah dipotong dan dilaporkan oleh klien??bagaimana kamimenghitung pph finalnya???misal omset bulan oktober 230.000.000, ps 25 yg telah disetor tiap blnnya 266.715 dan pph 23 yg telah dipotong dibln oktober 4.600.000..brp pph final yang harus kami setor???karena tiap bln pph 23 kami yg telah dipotong dan laporkan 2% dari nilai invoice..terimakasih..

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat (senin) pagi bu Dessy
      Mohon maaf telat balas
      Untuk PPh 23 yang sudah terpotong nanti akan dijadikan kredit pajak pada SPT Tahunan. Sedangkan sejak juli dst, usaha ibu tetap setor 1%-nya dari omset bulanan. Dari contoh oktober berati 1% yg disetor 2.300.000

      Balas
      • Ades (L)
        Ades (L) says:

        Selamat malam Pak Dwi,
        Misal sampai dengan Desember 2014 nanti perusahaan saya masih beromzet di bawah 4,8 milyar.
        Dimana setiap bulan saya tertib bayar PPh Final 1% dari Omzet bulanan sesuai PP No. 46, dan setiap bulan pula saya mendapatkan Bukti Potong PPh 23 dari Klient kami atas jasa penyewaan kendaraan.
        Berarti nanti pada saat Laporan Tahunan, Bukti Potong PPh 23 tersebut dapat dikreditkan atau dipindahbukukan untuk pengurang PPh Final Masa Desember 2014 yaa Pak.

        Yang menjadi pertanyaan saya :
        1. Bagimana jika PPh Final Masa Desember 2014 tersebut lebih kecil dari Total Bukti Potong yang saya terima selama tahun takwim 2014.
        2. Jika PPh Final lebih besar dari Total Bukti Potong PPh 23 selama tahun takwim 2014 sudah pastinya saya hanya membayar kekurangannya saja yaa Pak Dwi tapi tentunya semua setelah melalui proses Pemindahbukuan.

        Mohon pencerahannya Pak untuk persiapan nanti.
        Terima kasih sebelum dan sesudahnya.

        Salam Pajak.

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Selamat siang pak Ades
          Bupot PPh 23 nantinya jadi kredit pak, kecuali pak Ades sudah punya SKB PPh 23 maka klien tidak perlu potong PPh 23 lagi.

          1. Karena PPh 23 tidak bisa di-Pbk maka tidak bisa dikompensasikan ke PPh final 4 ayat (2)
          2. Kembali lagi ke poin 1, jadi yang bisa diperbandingkan dengan pajak 1% adalah PPh 22 atau PPh 25 yg terlanjur angsur pak
          Balas
          • Ades (L)
            Ades (L) says:

            Terima kasih Banyak Pak Dwi atas pencerahan dan penjelasannya yang sangat cukup jelas sekali.

            Semoga kami dan rekan-rekan menjadi WNI yang tertib pajak.

            Dan semoga sukses buat semua…amiin..

            Balas
  67. enyma
    enyma says:

    pak, mau tanya jika usaha grosiran kan % nya sedikit, omset besar tapi laba % kecil. misalnya laba 5% dari omset, apakah tetap 1% yang harus di setor ? terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Siang pak
      Maksudnya contoh untuk kegiatan apa ini pak?
      Jika hanya bekerja sebagai PNS saja, maka sudah dipotong PPh 21 oleh instansi pak.
      Untuk koperasi simpin, tarif 1% dikalikan atas pendapatan bunga simpanan

      Balas
  68. manda
    manda says:

    Malam pak, maaf saya awam sekali dengan perpajakan. Saya ingin sedikit merepotkan nih. Setelah baca dan tanya ke AR ada yg masih saya bingung untuk bayar pajak. Kasus saya berbentuk PT bertransaksi dengan pt kawasan berikat. Otomatis saya tidak bayar ppn kan pak. Untuk pph, baru ada transaksi dengan omset
    Juli : 16.000.000
    Agustus : nihil
    September : 31.000.000
    Oktober : 44.000.000
    Perhitungan pajak pph dikalikan 1% saja pak?
    Apa tidak memperhitungkan beban yg dikeluarkan?
    Apa saja kewajiban saya pak
    Maaf pak mohon dibantu, karna AR saya kurang bersahabat hihihihihi
    Terimakasih banyak

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang rekan Manda

      1.Ya benar, PPh 1% kalikan dengan omset per bulan, kecuali yang bulan agustus tidak perlu setor karena nihil omsetnya 2.Beban yang dikeluarkan tidak diperhitungkan pada pajak 1% ini, tetapi tetap dirincikan pada laporan laba rugi di SPT Tahunan nanti 3.Kewajiban badan atau perorangan? Jika badan lapor SPT Masa PPN, SPT Masa PPh 21 dan lain yang terkait.
      4.Minta aja ditukar dengan AR lain rekan, bisa aja kok asal disampaikan ke yang berwenang (atasan AR tsb)

      Semoga bisa membantu 🙂

      Balas
  69. acok
    acok says:

    Siang pak..!!

    saya pernah konsultasi ke AR dan AR masih kebingungan menjawan pertanyaan2 saya tentang PPH 1% dan SPT tahunan tahun berikutnya ? begini pertanyaan saya mohon kiranya bapak bisa memberi pencerahan :

    Acuan pengenaan PPh 1% tahun (2012) omset 4,8 milyar lbh 4.8m peraturan
    tetap mengacu tarif yang lama = cukup jelas
    efektif PPh final psl 4 ayat 2 (juli) perproject 1%tidak termasuk PPn= ckp jelas
    perusahaan kami adalah perusahaan jasa (periklanan) yang pendapatan tidak
    menentu, artinya kadang bulan agustus 2milyar, 400jt, 900jt , tidak lbh
    4,8M dan hrs setor 1%, tetapi ternyata dibulan desember dpt pekerjaan
    8milyar sedangkan perusahaan sudah setor 1% dibulan agustus..untuk kasus
    seperti ini apa yang harus dilakukan??
    untuk SPT tahunan perhitungan PPh omset 1 tahun dikurangi HPP dan biaya2
    umum dan adm ketemu tafsiran PPhnya setelah itu dikenakan tarif
    progressif atau taruf tunggal disesuaikan tafsirannya, setelah itu dikurang
    anggusaran PPh 25 dan kredit pajak pph23/22…dengan adanya PPh final 1% ini yang tidak bisa diperhitungkan “karena bersifat final” bagaimana dgn PPh 1% yg sudah disetor dan perhitungan SPT tahunan tersebut?

    mohon penjelasan untuk kasus tersebut diatas..

    terimakasih atas perhatiannya
    berikutnya bisa nihil

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang juga pak Acok
      Maaf telat responnya.

      1.% atas omset per bulan, misal dalam 1 bulan ada 2 project ya jumlahkan dulu omset keduanya kemudian kalikan 1%. Untuk yg desember 8M, ya kalikan juga dengan 1% untuk setoran PP 46-nya. Jika dalam tahun ini ternyata omsetnya melebihi 4,8M, maka tahun depan kembali menerapkan angsuran PPh 25.
      2.Untuk perhitungan SPT dalam hal ini SPT badan, maka laba semester 1 dikali tarif PPh pasal 17, kemudian dikurangi dengan kredit pajak, maka itulah yang dilporkan pada SPT Tahunan. Untuk omset juli-desember dan pajak 1% yang terutang tetap dilaporkan pada SPT Tahunan
      Referensi hitungan
      Referensi pelaporan

      Balas
      • MOCHAMAD SYAFRUDIN
        MOCHAMAD SYAFRUDIN says:

        disini saya bingung pa kan di bulan desember itu omzetnya > 4,8 M jadi tidak perlu pake PP 46 yang 1% tapi pake perhitungan lama kan aturan di PP 46 th 2013 jelas yang kena pph 1% adalah apabila pedapatan Brutonya <= 4,8 M

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Untuk tahu tahun pajak 2013 wajib gunakan PP 46 atau tidak adalah dengan melihat jumlah omset pada tahun pajak 2012 apakah sudah melebihi atau belum. Pada contoh tsb diasumsikan tahun pajak 2013 menggunakan PP 46, sehingga sampai dengan bulan desember 2013 sekalipun omset sudah melebihi 4.8M tetap menggunakan PP 46, barulah pada tahun pajak 2014 kembali lagi ke angsuran PPh 25

          Balas
  70. eli
    eli says:

    siang Pak,
    saya mau nanya, kalo untuk perusahaan baru bagaimana pemberlakuan pp 46 tahun 2013 ini, perusahaan berdiri bulan mei 2013, terdaftar sebagai PKP bulan Juni 2013, omsetnya sbb:
    Mei : 10.000.000
    Juni : nihil
    juli : 32.000.000
    agustus : nihil
    september : 220.000.000
    perhitungan pph final 1% nya bagaimana pak? batas waktu untuk setor dan lapornya bgmana juga? mohon pencerahannya, terimakasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore bu Eli
      Karena terdaftarnya di tahun ini sebelum PP 46 diterapkan, maka penghasilan dari sejak berdiri hingga bulan sebelum PP 46 diterapkan harus disetahunkan. Jadinya omset mei s.d x 12/2 = 10.000.000 x 12/2 = 60jt. Kondisi usaha ibu dikenakan PP 46.

      Hitungannya? Karena mulai berlaku bulan juli, maka
      Juli = 32.000.000 x 1% = Rp.320.000
      Agustus = 0 x 1% = Rp.0
      September = 220.000.000 x 1% = 2.200.000
      Bulan juli & agustus ibu setor senilai diatas

      tentang setor bisa dibaca disini
      tentang lapor bisa dibaca disini

      Balas
  71. Lina
    Lina says:

    Pak, yang saya ketahui untuk perusahaan baru yang beroperasi kurang dari 1 tahun pada tahun 2013 (operasional nya mulai mei 2013) maka masih menggunakan PPH pasal 25 walaupun omsetnya tidak melebihi 4.8M. Mohon pencerahannya. Info ini saya dapatkan dari AR saya.
    Terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Malam Bu Lina Semoga hanya miskomunikasi saja karena aturannya seragam

      Saya kutipkan dari PMK-107/PMK.11/2013 pasal 3 ayat (3), (4) & (5) dengan ilustrasinya.

      (3) Dalam hal peredaran bruto dari usaha pada Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan yang disetahunkan. contoh: PT berdiri Agustus 2012 dan omset usaha hingga desember 2012 400jt, maka jika disetahunkan 12/5 x 400jt = 960jt

      (4) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar pada tahun pajak 2013 sebelum Peraturan Menteri ini berlaku pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalamt Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang disetahunkan. Contoh: PT berdiri januari 2013, baru terima mulai bulan mei 2013 dan omset dari mei-juni 2013 adalah 500jt, maka jika disetahunkan 12/2 x 500jt = 3M

      (5) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan Contoh: PT berdiri agustus 2013 dan pada bulan agustus sudah mendapat omset 200jt, maka disetahunkan 12/1 x 200jt = 2,4M


      Karena 3 contoh semua omsetnya dibawah 4,8 M maka wajib PP 46

      Balas
  72. Gerald
    Gerald says:

    Selamat Siang Pak, saya ingin bertanya. misalkan kita wajib pajak yang punya usaha dan dikenai PPh final serta tidak dipungut/ dipotong oleh pihak lain. Nah,kalau kita punya transaksi diluar usaha kita tersebut kira2 termasuk dikenai PPh final gak pak?dan tidak dipotong/dipungut oleh pihak lain lagi gak? Terima Kasih pak

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore pak Gerald
      Penghasilan diluar “usaha” itu maksudnya apa ya pak?
      Penghasilan sebagai karyawan, penghasilan atas pekerjaan bebas, penghasilan dari konstruksi itu semua memang dikecualikan dari pengenaan PP 46.

      Balas
      • Gerald
        Gerald says:

        kalau misalkan begini pak, saya punya usaha atau perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pak (otomastis kena pph 23 atas usaha saya), kalau saya punya usaha selain sebagai konsultan maksudya pak tapi masih tetap bernaung di perusahaan saya. Terima kasih sebelumnya palk Dwi

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Selama usaha lain tersebut bukan termasuk yang dikecualikan dari PP 46, berarti ya tetep kena pak. Nanti omset per bulannya gabungkan dulu dan kalikan 1%

          Balas
  73. rahayu
    rahayu says:

    pak saya mau nanya, jika rumah sakit di kenakan pajak final 1 %, apakah omzet dari penjualan obat masuk dalam perhitungannya, padahal obat sudah dikenakan ppn? terimakasih sebelumnya.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      PP 46 hanya mengatur tentang PPh saja bu, tidak mempengaruhi PPN. Aturan pengenaan PPN untuk obat masih berlaku seperti biasa.
      Begitu bu Ayu

      Balas
  74. Ade
    Ade says:

    Pak, sy pengusaha UKM baru (eceran) di ITC dgn norma 30% (termasuk WPOP).
    Sesuai anjuran AO Pajak, tiap bln setor SSP pph 25 (omzet rata2 hanya 6 jt/ bln) di kantor pos, dan kaget krn baru saja tahu klo ada aturan PP 46 ini (1%).

    Pertanyaan:
    1) apakah sy harus berhenti setor pph 25 (Feb-Sep’13) berganti ke pp 46 (bulan Okt’13 ini) ?
    2) Formulirnya sama spt SSP atau ada formulir baru ? Trus, di awal tahun 2014 harus tetap pelaporan SPT tahunan yah ?
    3) Klo isi SPT tahunan rumusannya berubah lagi, sy bingung itung SPT-nya lagi.. 🙁
    4) Klo bisa, bikin donk artikel isi SPT tahunan 2014 dgn contoh perhitungan “kasus umum” spt sy, krn banyak temen2 jua gak tahu caranya isi SPT dgn perubahan baru ini. Arti pph final aja kagak ngerti 🙂 kuatir “salah isi”
    Maaf banyak tanya, sy bingung & awam banget ama pajak.. Thx.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sebelum menjawab, saya bingung dengan istilah AO, mungkin AR/Account Representative

      1. Untuk masa Jan-Jun 2013 tetap setor PPh 25. Sementara untuk yang bulan Juli-September 2013 dilakukan pemindahbukuan ke kode yang seharusnya (411128-420) tata cara Pbk lihat bisa baca disini
      2. Untuk saat ini (juli-des 2013) hanya wajib setor saja pak tidak perlu lapor, nanti wajib lapornya per januari 2014 bisa baca disini
      3. Rumusnya nggak banyak berubah, hanya kali ini dipisahkan menjadi 2 bagian. Saya buat artikelnya disini
      4. Untuk pengisian ke SPT Tahunan pasti akan saya buatkan menjelang tutup tahun nanti, saya pribadi masih was-was apakah akan ada perubahan format SPT Tahunan atau tidak.

      Silahkan tanya pak, daripada sesat dijalan

      Balas
      • Ades (L)
        Ades (L) says:

        Pak Dwi….untuk tahun 2014 apakah saya tetap harus Lapor PPh 25 atau tidak ?, karena saya jadi bingung dengna adanya PPh Final tersebut jika masih harus lapor PPh Pasal 25

        Balas
  75. sri
    sri says:

    Bagaimana dgn jasa perantara,seperti biro jasa pengurusan surat atau dokument. apakah perjitung pp 46? atau tetap pph 25?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Ibu Sri, usaha ini statusnya orang pribadi atau perusahaan?
      Jika perorangan maka tetap PPh 25, karena masuk di pekerjaan bebas
      Jika badan hukum terhitung PP 46

      Balas
  76. Dwi Utomo
    Dwi Utomo says:

    Tetap menggunakan norma bu. Di PER-31/PJ/2012 dijelaskan pada lampirannya, penghasilan yang dikenakan pajak adalah Bruto x 50% untuk kondisi bukan pegawai dan tidak selalu menerima penghasilan secara berkesinambungan

    Balas
  77. Lili
    Lili says:

    Selamat pagi, Pak Dwi….
    Terima kasih atas jawabannya yang sangat membantu. Jadi, untuk agen property seperti saya, perhitungannya tetap memakai norma ya? Dan apakah benar, jika kantor saya melakukan pemotongan pajak setiap bulan, tetapi nilai normanya 50 %? Kalau melihat tabel norma, saya lihat nilainya 40 %. Saya selalu meminta bukti potong pajak sehingga saya bisa melakukan laporan SPT dengan bukti potong itu. Dan apakah saya masih dikenakan pemotongan pajak yang lain lagi? Thanks.

    Balas
  78. Lili
    Lili says:

    Selamat malam, Pak Dwi Utomo & salam kenal.
    Pak, saya seorang agent property free lance & memiliki NPWP. Pertanyaannya, apakah untuk profesi saya ini terkena pajak final 1%? Dan apakah saya tetap melaporkan pajak penghasilan saya (PPh 21) memakai norma perhitungan untuk agen properti (norma 182 dengan nilai 40 %)?
    Mohon bantuannya karena saya sangat awam tentang pajak.
    Thanks.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi ibu Lili ya
      Agen property yg freelance tidak dikenai Pajak Final 1%. Kenapa? Karena itu termasuk kategori pekerjaan bebas, sekalipun agen property statusnya sebagai karyawan di perusahaan juga tidak dikenai Pajak final 1% karena bukan pengusaha. Jadi kategori wajib pajak final 1% adalah pengusaha, lokasi usahanya bukan di ruang publik, bangunan permanen dan omset <4,8M
      Semoga bisa membantu

      Balas
  79. Hifa
    Hifa says:

    bagaimana cara menghitung omset perusahaan ? apakah menggunakan laporang keuangan atau apa? mohon bantuaannya sy masih pemula untuk usaha dan membyar pajak.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Ini ibu Hifa ya? Maaf kalau salah
      Laporan keuangan tetap dibuat seperti biasanya, sepertiLaba rugi, neraca dan penyusutan. Hanya saja nanti laba yang dikalikan tarif pajak adalah laba untuk periode Januari-Juni saja. Selengkapnya bisa baca disini

      Balas
  80. M.IQBAL
    M.IQBAL says:

    Pak dwi mohon pencerahannya, bgm pak cara perhitungan angsuran pph pasal 25 badan tahun 2014, dimana tahun 2013 ini kami sdh dikenakan pph final 1 persen, misalkan omzet jan sd juni 2013 3M dan omzet juli sd des 2013 5M, mohon dibantu pak cara perhitungannya.tks

    Balas
  81. M.IQBAL
    M.IQBAL says:

    Saya jg sdh mengurus SKB dan sy jg sdh baca per 32/pj/2013 yg mensyaratkan legalisasi fotocopy skb dimana salah satu persy legalisasi hrs melampirkan ssp yg telah dibayar, bgmn pak jika skb lsg sy lampirkan ke bendaharawan pemerintah tanpa harus dilegalisasi apakah pihak bendaharawan akan tetap memotong pph ps 22 atau tidak?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Pada dasarnya SKB terbit untuk rekanan bukan bendahara oleh karena itu SKB perlu diberi legalisir. Menurut opini saya pribadi sekedar ditunjukkan saja maka bendahara sudah paham, tetapi untuk keperluan arsip/administrasi dinas memang sebaiknya tetap yang fotokopi legalisir, jadi SKB asli tetap bapak pegang sendiri

      Balas
  82. M.IQBAL
    M.IQBAL says:

    Tks atas jawabannya, misalkan bln sept 2013 omset 5M, okt 2013 nihil, nop2013 3M, des2013 2M, bgmn pak perhitungan pphnya jika dijumlah sd des mencapai 10M apakah tetap 1 persen dibayar tiap bulannya? Bgmn dgn bln okt yg tdk ada transaksi?

    Balas
  83. M.IQBAL
    M.IQBAL says:

    Pak Dwi mau tanya pph final 1 persen ini diberlakukan bagi badan usaha yg omsetnya dibawah 4,8M, apakah itu utk omset tahun berjalan juli-des 2013 ataukah utk omset tahun lalu (spt th 2012)? Bgm jika misalkan pda tahun berjalan ini ada omset yg nilainya diatas 4,8 misalkan 5M apakah wajib 1 persen atau normal sprt biasa?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Pagi pak

      Jika omset setahun kemarin (omset tahun 2012) < 4,8M maka tahun ini wajib pajak 1%. Tarifnya tsb dikalikan dengan omset per bulan tahun ini. Seandainya tahun ini (2013), ternyata mengnjak bulan oktober omset badan sudah melebihi 5M, maka hingga masa desember 2013 masih menggunakan tarif 1%, barulah kemudian terhitung januari 2014 menggunakan tarif PPh lama

      Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Pajak 1% dilapor menggunakan SPT PPh 4 ayat (2). Wajib lapor terhitung per masa Januari 2014 pak. Saat ini setor juga dianggap sudah lapor.

      Balas
  84. Priyo KJ
    Priyo KJ says:

    T: Tarif 1% itu dikalikan dengan omset yang mana pak?

    J: 1 dikalikan dengan omset/peredaran bruto bulan berjalan,
    contoh:Tahun 2012 omset bapak Rp400.000.000 dan otomatis wajib PPh Final 1% sejak di tahun 2013, dan ternyata di bulan Juli 2013 omset bapak sebesar Rp. 50.000.000 maka untuk yang disetorkan di SSP Masa Juli 2013 adalah Rp50.000.000 x 1% =Rp.50.000 (lima puluh ribu)

    __________

    Saya salah hitung gak ya?

    50.000.000 dikali 1% bukannya 500.000 ya?

    Balas
  85. yuni
    yuni says:

    Pak,cara dasar menghitung pph final 1% itu bagaimana?
    Berdasarkan dari omset dibawah 4,8M tahun 2012 atau omset bulan berjalan di tahun 2013?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Salam kenal bu Yuni
      Omset tahun 2012 hanya untuk mengecek apakah ibu tahun ini wajib menggunakan tarif 1% atau masih tarif biasa
      Dan seandainya bu Yuni memang wajib PP 46, maka tarif 1% tersebut dikalikan dengan omset bulan berjalan tahun ini

      Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selama jualannya hanya:
      -Premium
      -Solar
      -Premix/Super TT
      -Gas/LPG
      -Minyak Tanah
      -Pelumas dari Pertamina

      Bisa dipastikan final semua dan tidak wajib PP 46. Kecuali jualan LPG 12kg, jualan oli merk top one/merk asing, atau jualan bensin dari malaysia, bisa wajib PP 46, tergantung omsetnya masih dibawah atau sudah tembus 4,8 M diluar produk resmi pertamina yg saya rinci diatas

      Balas
      • Adi
        Adi says:

        Terima kasih pak..tp masih ada pertanyaan.. 🙂
        dalam pengisian SPT Tahunan nanti untuk bulan januari s/d juni kan masih pakai norma, jadi diisi PTKP nya dalam SPT Tahunan..misalnya angsuran setiap bulan dari januari sd juni 134.000 (perhitungan dari spt tahunan 2012), pph trutang tahun 2012 = 1.608.000 (asumsi norma 20% dan omzet perbulan 20.000.000 status TK/0). apakah SPT Tahunan tidak akan selalu lebih bayar mengingat omzet yang diperhitungkan dengan norma adalah omzet jan-jun dan PTKP di SPT adalah PTKP setahun..??

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Dulu saya pernah sependapat dengan pak Adi. Ini bocoran dikit dari yang saya dengar tetapi masih belum disahkan secara hukum jadi sekedar gambaran aja sambil nunggu peraturan yang sah terbit. .
          Untuk SPT Tahunan 2013 baik OP dan Badan, nantinya penghasilan kena pajak januari-juni disetahunkan, artinya dikali 2. Misalkan dari soal diatas

          “table sudah dihapus, lihat komentar di bawah untuk revisi hitungan”

          Untuk saat ini hitungan diatas belum bisa jadi patokan baku untuk mengisi SPT Tahunan PPh 2013, karena masih menunggu petunjuk teknis dari dampak pemberlakuan PP 46, sementara hanya untuk gambaran saja 😀

          Balas
          • Adi
            Adi says:

            Walaupun disetahunkan pak sesuai dengan petunjuk penghitungan pph terutang atas peghasilan yang disetahunkan,menurut saya perhitungannya spt berikut :
            Penghasilan Netto (Norma) 48.000.000
            PTKP 24.300.000
            Penghasilan Kena Pajak 23.700.000
            PPh Terutang 1 Tahun 1.185.000
            PPh Terutang ( 6 Bulan ) 592.500 Jan-Jun (6/12)
            Kredit Pajak 804.000
            Lebih Bayar (211.500)

            Kita tidak bisa memperhitungakan omzet jul – des karena sudah dikenakan PPh Final.
            Kalau memang harus LB ga pa2 pak ya..

            Balas
          • Dwi Utomo
            Dwi Utomo says:

            Saya baru ingat, gak bagi PPh terutang menjadi 1/2 tahun dan salah ngalikan tarif PPh, ini hitungan revisinya pak Adi

            Akun Rupiah   Keterangan
            Angsuran PPh 25/bulan 134.000    
            Angsuran Jan-Jun 2013 804.000   134.000×6
                   
            Omset rata-rata/bulan 20.000.000    
            Omset Jan-Jun 2013 120.000.000   20.000.000×6
            Omset disetahunkan 2013 240.000.000   120.000.000×2
                   
            Norma 20%    
            Penghasilan Neto 48.000.000   240.000.000×20%
            PTKP TK/0 2013 24.300.000 (-)  
            Penghasilan Kena Pajak 23.700.000   48.000.000-24.300.000
            PPh Terutang setahun 1.185.000   23.700.000×5%
            PPh terutang 6 bulan 592.500   1.185.000/2
                   
            Kredit PPh 25 804.000 (-)  
            Pajak Tahunan Lebih Bayar -211.500   592.500-804.000

            Dan memang lebih bayar jadinya, boleh diminta kembali/restitusi tapi nanti harus diperiksa dulu atau jika ikhlas naikkan aja hitungan penghasilannya biar jadi kurang bayar

            Di tabel ini, omset disetahunkan ini tidak memandang omset riil jul-des, kebetulan aja sama omset per bulannya.

            Balas
          • Adi
            Adi says:

            betul-betul..knp jd LB karena omzetnya sama dengan 2012 sedangkan PTKP naik..
            pertanyaan selanjutnya yg masih membingungkan sy pak.. 😀
            1. apakah sy perlu memakai formulir pph pasal 4 (2) atau hanya bawa SSP saja untuk melaporkan ke KPP..??
            2. bagaimana jika dalam bulan itu tidak ada omzet..apa yang harus dilaporkan ke KPP..?
            3. apakah tidak dikenakan denda jika tidak melaporkan ke KPP karena tidak adanya omzet dalam bulan itu..?

            Balas
  86. kiki
    kiki says:

    selamat siang saya ingin menanyakan mengenai pengenaan pph final 1% untuk rumah sakit, terutama untuk rawat inapnya.
    terimakasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore, disini rumah sakit swasta atau pemerintah? Jika swasta, maka perlakuan PPh-nya mirip badan hukum seperti PT atau CV. Tinggal dicek tahun lalu omsetnya nembus 4,8 M atau tidak. Jika <4,8M maka wajib PPh final 1%
      Insyaaloh begitu rekan 🙂

      Balas
  87. Fen
    Fen says:

    Siang Pak/ Bu, saya mau tanya, kalo tenaga teknisi komputer ( perbaiki komputer ke kantor- kantor ato ke rumah- rumah pribadi) penghitungan pajak penghasilannya mengikuti PPh Ps.4 ayat (2) final ato masih mengikuti Peraturan UU (PPh Ps.25), sehubungan dengan dikeluarkannya PP No.46/2013. Terima Kasih Sebelumnya

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang juga Mr. Fen (semoga benar) disini dengan Pak Dwi Utomo 🙂

      Yang dikecualikan dari PP 46 adalah pekerjaan bebas. Di UU, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
      Jadi, misalkan bapak mempunyai sertifikat keahlian teknis komputer dan menempuh jalur pendidikan khusus untuk menjadi teknisi maka bapak masih menggunakan aturan umum (PPh 25)
      Tetapi jika keahlian reparasi komputer didapat karena belajar otodidak atau dibimbing teman maka usaha bapak wajib PP 46 atau wajib setor PPh Final 1%

      Balas
  88. Dwi Utomo
    Dwi Utomo says:

    Pak stefanus, saya belum tahu maksud “pembukan” yang Anda tanyakan? apakah maksudnya “pembukuan” atau “pemindahbukuan”? Tetapi akan saya jawab saja.

    1. Jika yang dimaksud kewajiban pembukuan, berarti jika usaha Anda adalah dalam bentuk wajib pajak badan maka sekalipun wajib setor 1% juga wajib menyelenggarakan pembukuan seperti biasanya, karena PPh Final 1%/pajak UKM tidak mempengaruhi kewajiban pembukuan
    2. Jika yang Anda maksud pemindahbukuan, maka boleh dilakukan pemindahbukuan atas pajak yang dibayar sejak masa juli 2013 (misal karena sudah terlanjur sudah angsur PPh 25 bulanan) dengan syarat jumlah yang dpindahbukukan sama dengan hasil 1% x omset bulan juli. Jika kurang maka setor lagi.

    Balas
  89. stefanus
    stefanus says:

    apakah dengan PP 46 tahun 2013 kami dapat melakukan pembukan saja daripada PPh final 1%
    terima kasih

    Balas
  90. Agnes
    Agnes says:

    Dear Pa Dwi,

     

    Pa mohon arahannya, kalau usaha desain grafis dengan omzet di bawah 500 juta, itu sebagai UMKM atau sebagai orang pribadi dengan pekerjaan bebas? Jadi kalau maua bayar pajak berdasarkan 1% x omzet atau norma?

    Selain itu bila saya terlambat melakukan pembayaran dari Januari 2016, berapa besar denda yang harus dibayar ya Pa?

     

    Terimakasih

    Balas
  91. Dwi Utomo
    Dwi Utomo says:

    Selamat sore Bu Agnes
    Lebih pas jika jasa desain grafis masuk PP 46. Disebut pekerja bebas seperti arsitek karena mempunyai keahlian tertentu/bersetifikat dan menempuh pendidikan tertentu.

    Jika pada Januari 2016 terlambat membayar PP 46, maka dendanya 100.000 atas telat setor dan bunga telat setor 2% x 2 bulan x jumlah setornya januari

    Balas

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Di artikel sebelumnya sudah saya ceritaan sedikit tentang siapa saja yang harus melakukan setoran 1% atas omsetnya dan yang tidak. Kali ini saya akan paparkan tata cara setoran dari PPh Final 1% atas omset. Setoran disini tentunya menggunakan SSP seperti biasa, atau kalau pembaca mau bisa saja menyetornya menggunakan billing system biar gak ribet dan repot, toh semuanya sama saja yang penting ada tanda validasinya yaitu nomor NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara). Pengisian di SSP untuk Pajak UKM 1% Cara pengisian SSP masih sama dengan penetoran pajak lainnya […]

  2. […] Di artikel sebelumnya sudah saya ceritaan sedikit tentang siapa saja yang harus melakukan setoran 1% atas omsetnya dan yang tidak. Kali ini saya akan paparkan tata cara setoran dari PPh Final 1% atas omset. Setoran disini tentunya menggunakan SSP seperti biasa, atau kalau pembaca mau bisa saja menyetornya menggunakan billing system biar gak ribet dan repot, toh semuanya sama saja yang penting ada tanda validasinya yaitu nomor NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara). Cara pengisian SSP masih sama dengan penetoran pajak lainnya […]

  3. […] August 12, 2015 By almaidah196 Di artikel sebelumnya sudah saya ceritaan sedikit tentang siapa saja yang harus melakukan setoran 1% atas omsetnya dan […]

Newer Comments »

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *