Pajak 1% ? Saatnya Anda Tahu! PP 46 Tahun 2013 – Apakah Saya Wajib Kena? (2)

Apa yang dikenai pajak/objek pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013?

  • Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Lebih detail objeknya?

  1. peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.
  2. Usaha meliputi usaha dagang dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Berapa tarifnya?

  • Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)

Siapa yang dikenai pajak/subjek pajak  berdasarkan PP 46 Tahun 2013?

  • Orang pribadi
  • Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT),

Inti subjek pajaknya ?

  1. Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
  2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Siapa yang tidak dikenai pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013? (Non Subjek Pajak)

  • Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima,  dan  sejenisnya.
  • Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar.

Apa yang dimakud beroperasi secara komersial?

  • Saat melakukan produksi, saat ada transaksi komersial/pemasukan uang

Bagaimana Ilustrasi Saat Beroperasi Komersial?

Secara garis besar memang WP sampai dengan saat mulai beroperasi masih dikenai tarif umum PPh, dan jika jangka waktu 1 tahunnya berada di tengah tahun maka diteruskan sampai dengan akhir tahun pajak.

Misalnya jika mulai beroperasi 1 Agustus 2013 maka sampai dengan 31 Juli 2014 (dan diteruskan hingga akhir tahun pajak) mendapat kelonggaran untuk menggunakan tarif umum. Kemudian apakah tahun 2015 menggunakan tarif umum atau final, dilihat dari omset bulan Januari sampai Desember 2014 (hal ini dituangkan di dalam SE-42).

PP Nomor 46 TAHUN 2013 dan PMK-107/PMK.011/2013 memang tidak mendefinisikan “beroperasi secara komersial”, jadi ada 2 opsi, bagi yang melakukan penyerahan jasa atau perdagangan, terjadi pada saat melakukan penjualan. Kemudian di Contoh Penghitungan Angka 5 Lampiran PMK-107/PMK.011/2013 untuk yang industri, dimulai ketika melakukan produksi.

Contoh lainnya

Jika mulai beroperasi pada 25 Februari 2012, maka 1 tahun SMB-nya jatuh pada 24 Februari 2013. Karena 1 tahun sejak mulai beroperasinya ini tidak melewati masa berlaku PP Nomor 46 TAHUN 2013 (1 Juli 2013), maka seharusnya untuk menentukan pengenaan pajaknya menggunakan ketentuan Pasal 10 PP Nomor 46 TAHUN 2013, yaitu melihat peredaran bruto tahun 2012 yang disetahunkan.

Berbeda halnya jika WP mulai beroperasi 1 November 2012. Karena 1 tahun sejak beroperasinya (31 Oktober 2013) melewati masa berlaku PP Nomor 46 TAHUN 2013, maka pengenaan pajaknya mengikuti ketentuan Pasal 7 PMK-107/PMK.011/2013. Hal ini memang tidak disebutkan dalam PP Nomor 46 TAHUN 2013, PMK-107/PMK.011/2013, maupun SE-42/PJ/2013. Jadi, jika ada WP menanyakan masalah tersebut sebaiknya meminta penegasan ke KPP.

Apa Penghasilan Yang Tidak Termasuk Dalam Akumulasi Bruto 4,8M/ penghasilan yang tidak dikenakan pajak 1%?

  • Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
  • Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  • Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

FAQs aka TJ

T: Bang, yang dimaksud 1 tahun pajak sebagai dasar/objek pajak saat ini tahun berapa?

J: Untuk tahun pajak 2013 berarti yang dilihat adalah omset tahun lalu (Tahun buku 2012), jika omset Anda tahun 2012 kurang dari 4,8 M maka Anda perlu wajib PPh Final 1% dan Anda mulai bayar 1% sejak masa Juli 2013

T: Jadi kalau omset usaha saya tahun 2012 hanya 4 Miliar saya mulai Juli 2013 setor 1% ya?

J: Benar bung, karena masih < dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak

T: Bang, saya mulai buka usaha sejak Mei 2013, hingga akhir Juni omset saya Rp. 600.000.000, apa di masa Juli saya pakai tarif 1%.

J: Gini itungannya, harus disetahunkan dulu.
Omset 2 bulan (Mei-Juni 2013) = Rp. 600.000.000
Omset disetahunkan =Rp600.000.000 x 12/2 = Rp.3.600.000.000 (3,6 miliar )
Karena masih dibawah 4,8 miliar jadi harus pakai tarif 1% final

T: Bang, saya juragan es cendol, punya gerai ada 5, berikut data omset masing-masing gerai 2012
Gerai es cendol A: Omset 2012 = Rp. 600.000.000
Gerai es cendol B: Omset 2012 = Rp. 900.000.000
Gerai es cendol C: Omset 2012 = Rp. 800.000.000
Gerai es cendol D: Omset 2012 = Rp. 800.000.000
Gerai es cendol E: Omset 2012 = Rp. 900.000.000
Untuk tahun 2013 ini saya wajib PPh Final 1% atau tidak? Lokasi semua gerai di Indonesia

J: Berati total omset Saudara 2012 adalah 600jt+900jt+800jt+800jt+900jt=4 miliar rupiah
Saudara wajib setor 1% dari omset

T: Bang, saya pengusaha abon internasional. Ada 3 lokasi jualan abon saat ini, yaitu:
Lokasi I di Surabaya, omset 2012 Rp. 1,5 miliar
Lokasi II di Arab Saudi, omset 2012 Rp. 2 miliar
Lokasi III di Taiwan, omset 2012 Rp. 1,5 miliar
Berarti saya masih pakai aturan lama ya kan total omset sudah 5 miliar?

J: Omset di PP 46/2013 adalah akumulasi omset usaha domestik saja yang diakui, karena omset diluar negeri sudah dipungut pajaknya oleh otoritas pajak negara masing-masing sesuai P3B (Perjanjian Pajak-Pajak Berganda). Jadi omset tuan 2012 adalah dari lokasi I saja yang ada di Surabaya sebesar Rp 1,5 miliar dan tuan wajib PPh Final 1%

T: Tarif 1% itu dikalikan dengan omset yang mana pak?

J: 1 dikalikan dengan omset/peredaran bruto bulan berjalan,
contoh:Tahun 2012 omset bapak Rp400.000.000 dan otomatis wajib PPh Final 1% sejak di tahun 2013, dan ternyata di bulan Juli 2013 omset bapak sebesar Rp. 50.000.000 maka untuk yang disetorkan di SSP Masa Juli 2013 adalah Rp50.000.000 x 1% =Rp.500.000 (lima ratus ribu)

Kredit tambahan ilustrasi: tanyajawabpajak.com

Download PMK-107/PMK.11/2013

Download lampiran PMK-107/PMK.11/2013

Download SE-42/PJ/2013

331 replies
« Older Comments
  1. Michael
    Michael says:

    Pak mau nanya dikit, saya punya usaha toko kelontongan dan omzet saya pertahun di bawah 4m dan selama ini saya bayar pajak 1% dari omzet bruto saya. yang mau saya tanyakan apabila saya menggunakan faktur pajak dari distributor yg mensuplai barang ke saya, itu nanti bagaimana lagi hitungannya ?

     

    Balas
  2. Fia Devianty
    Fia Devianty says:

    Saya mau tanya, kalau untuk Badan yg bergerak di bidang Jasa Properti , dengan kegiatan seperti menjual tanah / sewa bangunan seperti itu. dengan omzet dibawah 4,8M.

    apakah wp tsb dikenakan PP 46 (1%) atau dikenakan ke PP 34 sebesar 2,5%?

    Balas
  3. Dicky
    Dicky says:

    Salam kenal pak dwi… mau tanya, apakah WP Badan usaha konsultan dgn omzet dibawah 4.8M boleh pakai tarif pp 46? Jika boleh, penegasannya ada di pasal yg mana ya?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      WP Badan usaha yang pekerjaannya konsultan tidak bisa disebut pekerjaan bebas pak, karena pelakunya adalah badan hukum. Pekerjaan bebas hanya untuk orang pribadi yang melakukannya. Dasarnya ada di (Pasal 3 ayat (2) PMK-107/PMK.011/2013). Sehingga WP badan konsultan juga dikenai tarif PPh final 1%

      Balas
  4. sisi
    sisi says:

    halo mas,

    mau tanya jika di 2015 total omzet hanya 4M, maka di januari 2016 saya undah mulai bayar PP46 1% untuk masa 2016. tapi ternyata di september 2016 diketahui bahwa total omzet sudah mencapai diatas 4.8 M. apakah tetep harus setor PP46 atau langsung ganti ke cicilan pph 25?

     

    lalu bagaimana dengan PP 46 yg sudah dibayarkan jan-sept 2016? apakah bisa di Pindah buku atau bagaimana

    Balas
  5. Memey
    Memey says:

    Pak saya ingin tanya, bagaimana jika pendapatan yg saya terima didalamnya termasuk PPN? Misal :
    Harga Perolehan : Rp 1.000.000.000
    PPN : Rp 100.000.000
    Jumlah yg saya terima : Rp 1.100.000.000
    Dari data diatas berarti saya harus setor PPN sebesar 100jt. Kemudian unk tarif 1% dari omset saya dikenakan dari nominal 1M atau 1.1M Pak?
    Terima Kasih

    Balas
  6. Uli
    Uli says:

    Selamat sore, pak mohon bantuannya. Untuk Pengusaha perkebunan kelapa sawit orang pribadi, apakah bisa menggunakan pp 46? kalau masih dibaha 600 jt apakah termasuk pp 46 juga kah? terimakasih buat perhiannya.

    Balas
  7. rita
    rita says:

    Salam Kenal Pak,

    Saya ingin bertanya, saya mau lapor spt yang kebetulan memang belum saya laporkan sudah lama, saya punya CV bergerak di bidang percetakan atas nama saya dengan omset 100jt -an per tahun,

    pertanyaan saya apakah tidak bisa menggunakan Norma Perhitungan? kalau dengan tarif 1% itu apakah saya harus membuat laporan laba/rugi pribadi atau laporan laba/rugi CV?

    Mohon bantuannya Pak

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Salam kenal juga Bu Rita
      Untuk CV/WP Badan wajib membuat laporan keuangan/pembukuan. Sebaiknya mulai mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran terkait usaha cetak CV setiap hari/minggunya.

      Balas
      • Agus
        Agus says:

        Mau ikut bertanya Pak.

        Saya memiliki CV, dengan omzet diatas 4,8M per tahun dan merupakan PKP dengan pembukuan. Saya selaku direktur dan pemilik saham di CV tersebut.

        Saat ini saya juga menjalankan usaha perdagangan lain secara pribadi (diluar CV) dengan omzet dibawah 4,8M per tahun.

        Pertanyaannya apakah usaha pribadi saya yang omzetnya dibawah 4,8M itu dikenakan pph final 1%? Karena jika digabung omzetnya dengan CV, tentu diatas 4,8M per tahun. Terima kasih.

        Balas
  8. Winna Arifannisa
    Winna Arifannisa says:

    Pak. Maaf saya mau tanya, saya bekerja di salah satu konsultan konstruksi dimana omzet pada tahun 2015 masih dibawah 4,8m. Lalu pada tahun 2016 menggunakan peraturan pp 46 yaitu 1% dari omzet. Dan pada tahun 2016 juga omzet naik menjadi sebesar 11M. Untuk tahun 2017, pajak yg dikenakan yang mana ya Pak? Sementara jasa konsultan konstruksi termasuk objek pajak final pasal 4 ayat 2. Apakah peraturan nya memakai 4 ayat 2? lalu berapa persen tarif nya? Terimakasih Pak.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Bu Winna
      Memang benar bu, penghasilan atas jasa konstruksi (perencana, pelaksana, pengawas) adalah objek pajak final sesuai pasal 4 UU PPH sehingga tidak dikenakan PP 46 1% tetapi mengikuti tarif PPh final jaskon, berapapu itu nilai omsetnya

      Balas
      • Haha
        Haha says:

        Halo pak . mau bertanya. Kalo untuk dokter gigi yg buka praktek.. Perhitungan pajaknya seperti apa ya. Misalkan bruto 300 juta 1 tahun. Saya baca dikalikan norma 50%. Sedangkan laba yang didapat hanya 35 juta 1 tahun setelah dikurangin biaya operasional dll. Apakah bisa yg dikenakan pajak laba nya ? Trims

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Untuk dokter penghasilan kotornya dikalikan bruto dulu, jadi
          300juta x 50% = 150juta.
          dikurangi PTKP 150juta – PTKP= hasilnya dikalikan tarif PPh

          Balas
  9. Rana
    Rana says:

    Pak, saya sudah 1 tahun yg lalu resign pekerjaan dikantor dan bekerja sendiri sebagai tenaga freelance jadi penghasilan tidak tetap setiap bulannya. Saya baru mendapatkan info dari admin pajak ditelepon jika pembayaran pajak yg dikenakan ke saya adalah pph final 1%. Dan katanya saya dapat memperoleh kode e-billing untuk setiap bulan di website sse.pajak.go.id . Yg mau saya tanyakan adalah saya kan skrg mau setor pajak dari e-billing yg saya buat di web sse.pajak.go.id, apakah saya dikenakan denda karna dalam kurun 1 tahun, saya blm byr pajak tiap bulannya? Atau saya tinggal setor saja pajak dari setiap e-billing yg saya buat di web? Mohon dibantu ya pak utk info pengajarannya. Soalnya masih sedikit bingung. Terimakasih banyak!

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore rekan Rana
      Sanksi akan diterapkan jika terjadi keterlambatan penyetoran, misal pada bulan januari 2016 rekan ada penghasilan 10.000.000 maka pajak 1% adalah 100.000 dan jika disetorkan sekarang tentu ada denda keterlambatan karena seharusnya disetornya tanggal 15/02/2016. Namun jika ada bulan tertentu dimana tidak mendapatkan penghasilan sama sekali tentu tidak ada pajak 1% yang dibayar. Yang harus rekan lakukan saat ini adalah tetap membayar pajak yang telah lewat, nanti akan ada Surat Tagihan Pajak dari KPP untuk pengenaan sanksinya.

      Balas
      • rana
        rana says:

        pak, kalau pada form cetak ssp nya, di kolom “jenis setoran”, saya salah input gimana ya? tapi saya sudah bayar pajaknya lewat i-banking. harusnya jenis setorannya kode 420. tp saya input nya yg 199.

        Balas
          • Rana
            Rana says:

            Terima kasih banyak pak dwi utk arahannya pak. Sangat membantu sekali! Salam sejahtera dan sehat selalu.

            Balas
          • Nur azizah
            Nur azizah says:

            pak, kalau pada form cetak ssp nya, di kolom “jenis setoran”, saya salah input gimana ya? e billing sudah keluar tetapi belum bayar. harusnya jenis pajak  pph final  jenis setorannya 420 . tp saya input nya yg jenis pajak 21 kjenis setorannya 100.

            Balas
          • Nur azizah
            Nur azizah says:

            pak, kalau pada form cetak ssp nya, di kolom “jenis setoran”, saya salah input gimana ya? tapi saya belum bayar. salah input jenis pajak dan jenis setoran

            Balas
  10. ed-ed
    ed-ed says:

    Selamat pagi pak, mohon bantuannya.
    Saya punya usaha distribusi/dagang, selama ini biasanya membayar pajak final 1% omzet. Namun omset 2016 naik. Omzet bulan Jan-Nov 2016 sebesar 5M dan saya belum daftar PKP sampai sekarang (1 Feb 2017). Usaha saya juga belum menjalankan pembukuan.

    Pertanyaan saya:
    – Apakah benar daftar PKP paling lambat 1bulan sesudah omzet diatas 4,8 M?
    – Berapa pajak yang harus saya bayar ketika omzet diatas 4,8 M namun belum daftar PKP? Apakah tetap 1% atau pakai perhitungan PPN? Jika pakai perhitungan PPN apakah pajak PPN masukan yang sudah dipungut pabrik ketika saya order produk bisa saya pakai sebagai kredit pajak?

    Saya mendapat info kalau pajak masukkan tidak bisa dikreditkan selama belum PKP; Jika demikian maka saya harus membayar PPN 10% dari omzet diatas 4,8 M yang tentu saja membuat usaha rugi.

    Terimakasih banyak untuk penjelasannya pak. Sehat selalu.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang Pak Ed
      Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 jika pada Nov 2015 omset sudah >4.8M maka WP diwajibkan mengajukan permohonan pengukuhan PKP paling lambat 31/12/2016. Jika sampai dengan saat ini belum PKP, maka segera ajukan. Karena jika Pak Ed diperiksa, maka omset periode Des-Jan 2017 akan ditagih PPN-nya sementara pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

      Kemudian untuk menghitung angsuran Sejak januari 2017 dapat dihitung seperti menghitung angsuran PPh 25 WP baru, contoh hitungan ada di artikel ini

      Balas
  11. keykey
    keykey says:

    siang Pak Dwi,
    Mohon pencerahannya.
    saya punya CV baru berdiri bulan Juni 2016 kemarin. Sampai bulan desember kemarin selalu melapor ke Kantor Pajak dengan laporan nihil (pasal 25 dan pasal 21/26) karena memang belum ada penjualan/pekerjaan.
    pada akhir bulan Desember sy mendapatkan proyek pemasangan alat komunikasi dari Pemkot sebesar 60jt. Sudah lunas dan selesai di bulan Desember jg. Oleh pemkot juga pembyaran sudah dipotong PPN dan PPh 22. jadi yg saya terima nett.
    yang jadi pertanyaan, apakah CV saya berkewajiban membayar yang 1% juga? sy belum PKP.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang Pak Key
      Untuk WP badan yg baru berproduksi maka harus nunggu 1 tahun sejak bulan produksi pertama untuk tahu jumlah omsetnya nanti. Dari kondisi di atas, satu tahun produksi dihitung dari omset Desember 2016 s.d. November 2017. Jika pada masa tersebut omsetnya < 4.8M maka sejak Januari 2018 kewajibannya pajak 1% (PP 46). Sedangkan untuk masa Desember 2016 s.d. Nov 2017 kewajinannya PPh 25 plus Des 2017 juga PPh 25.

      Balas
  12. Wati
    Wati says:

    Selamat siang Pak Dwi, saya bekerja di perusahaan konsultan manajemen, yang memberi pelatihan kepada karyawan perusahaan baik secara inhouse training maupun public training. Selain itu, perusahaan juga bergerak di bidang business center yang menyewakan ruang kantor. Omzetnya < 4,8 M. Apakah dikenai pajak 1%? Terima kasih.

    Balas
  13. Yulaikah
    Yulaikah says:

    Selamat Sore Bapak Dwi,
    Mohon bantuannya atas kebingungan saya atas kasus berikut: Perusahaan kami berdiri sejak bulan Agustus 2012, terdaftar NPWP sejak November 2012, baru beroperasional secara Komersial pada bulan Desember 2012 (Omzet Dibawah 4,8 M status Rugi). Pada Pelaporan SPT Tahunan 2012 melaporkan omzet dengan menggunakan periode pembukuan Agustus s.d Desember 2012.

    Yang saya tanyakan: Apakah di bulan Juli – Desember 2013 Perusahaan kami harus menyetor PPh 4 (2) 1% omzet atau masih boleh menggunakan PPh 25 ? Karena AR kami “bersikukuh” bahwa mulai masa pajak Juli-Desember 2013 Perusahaan kami harus menyetor PPh 4 (2) 1% Omzet sesuai dengan PMK 107/PMK.011/2013 Pasal 3…. Namun sepengetahuan kami, mengacu pada PMK 107/PMK.011/2013 Pasal 7 seharusnya penerapan PP 46 Tahun 2013 bagi perusahaan kami baru dimulai pada masa pajak Januari 2014.

    Mohon bantuan penjelasan Bapak atas permasalahan kami tersebut.. Jika tidak keberatan, mohon agar jawaban Bapak bisa diteruskan juga ke alamat email saya. Terima Kasih..
    Salam

    Balas
  14. Iwan
    Iwan says:

    Salam kenal Pak Dwi..
    kalau perusahaan yg ekspor tapi omset belum 4.8M setahun bagaimana pembayaran pajaknya?
    Krn setau saya kalau ekspor pajaknya 0%
    Mohon pencerahannya
    Terima kasih

    Balas
  15. hari
    hari says:

    siang pak dwi, perusahaan kami baru berdiri di tahun 2014, omzet tahun 2014 1,6 m, rugi 6 m, tahun 2015 omzet mencapai 11 m, apakah untuk tahun 2015 di kenakan pph final walau setiap transaksi telah di potong pph ps 23 sebesar 2%, terimakasih..

    Balas
  16. erik erlangga
    erik erlangga says:

    selamat sore Pak
    Saya ingin bertanya, perusahaan saya begerak dibidang jasa. jika perusahaan saya mengalami kerugian apakah masih harus membayar pajak final 1 %? mengingat omset perusahaan dibawah 4,8 M

    Terimakasih

    Balas
  17. Effendi
    Effendi says:

    sore Pak Dwi. mau tanya saya buat npwp pada tgl 25 januari, usaha saya pengrajin genteng, belum ada tanggungan misal omset saya sebesar 2.5 jt perbulan saya bayar pajak berapa ya ? dan misal ditengah jalan saya menonaktifkan npwp karena beralih profesi sebagai karyawan apakah bisa ? nuhun

    Balas
  18. Dedy saputra
    Dedy saputra says:

    salam pak,,
    saya punya koperasi usaha jual/beli buah kopi, saya cuma jual di indonesia saja,,
    omset saya 5 milyar per tahun ,, berapa persen saya harus bayar pajak?

    terima kasih

    Balas
  19. Devy
    Devy says:

    Selamat siang pak Dwi

    Perkenalkan nama saya Devy. Saya ada pertanyaan terkait PER 17/PJ 2015 dan PP 46 tahun 2013. Dua-duanya mengatur WP OP yang melakukan usaha dengan omzet kurang dari Rp.4,8M. Dalam pasal 1 ayat 2 PER 17 tahun 2015 disebutkan bahwa

    Blockquote

    WP OP …. dan menerima/memperoleh penghasilan yang tidak dikenai PPh yang bersifat final menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

    Blockquote

    Apakah ini berarti WP OP yang melakukan usaha dengan omzet kurang dari Rp.4,8M dan memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh tidak final akan diikat PER 17/PJ/2015, sedangkan WP OP yang melakukan usaha dan memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final akan diikat dengan PP 46 tahun 2013?

    Terima kasih

    Balas
  20. Devy
    Devy says:

    Pak, barusan diterbitkan PER-17 PJ 2015 terkait norma penghitungan. Naah, yang jadi pertanyaan saya apakah penggunaan norma ini menjadi pilihan atau tidak untuk WP OP dengan omzet di bawah Rp.4,8M. Kalau menjadi pilihan, apakah ada peraturan yang menyatakan demikian. Karena dalam PP46 tahun 2013 mengikat WP OP dengan omzet dibawah Rp.4,8M. Terima kasih.

    Balas
  21. amanda
    amanda says:

    Pak Dwi, saya butuh pencerahan. saya masih bingung apakah RS (masih dlm bentuk yayasan) dikenakan PPh Final 1% sesuai PP 46 Thn 2013? AR bilang kita disuruh pakai PPh final 1% krn omzet <4,8 M. bukankah RS itu termasuk jasa tenaga ahli? kalaupun dikenakan PPh Final 1%, bagaimana perhitungannya?
    Terima kasih

    Balas
  22. ardians
    ardians says:

    mau tanya min, kl saya laporan pph badan kena pp 46, apa pph 25 kalau nihil saya harus lapor juga?
    saolnya kemaren ada orang nitip antrian kesaya & saya liat orang tersebut laporan pph 25(nihil), terus saya tanya laporan pph tahun 2014 kenapa pp 46(1%) tidak mas? dia bilang iya kena 1%.
    saya mau tanya helpdesk antrinya banyak sekali & takut berpaspasan dengan antrian lapor spt.

    yang mau saya tanyakan:
    Bukannya kalau kena pp46, pph 25 tidak perlu lapor min?(mohon koreksi jika saya salah)

    mohon penjelasannya ya min..

    Salam

    Ardians

    Balas
  23. sigit
    sigit says:

    Mohon pencerahan pak, saya ngin mengilustrasikan kalau usaha dagang sembako, dengan omset rata rata 1 hari 2.jt atau sebulan 60 juta, sementara laba kotor dari penjualan yang didapat dari dagang sembako kisaran 5 s/d 6 % perbulan yaitu sebesar 3 jt s.d 3,6 jt .Laba kotor tersebut kemudian dikurangi biaya tenaga kerja, listrik, barang yang rusak atau hilang dll, dan angsuran pinjaman di bank, sehingga jika dihitung keuntungannya sangat tipis atau cuma bisa sekedar untuk nyambung hidup. Apakah mungkin pemerintah masih tega mewajibkan pedagang tersebut membayar pajak 1 % atau sebesar 600 ribu tiap bulannya?. Menurut kami pak, omset tidak serta merta mencerminkan keuntungan, karena untuk mencapai BEP, tentu masing masing usaha berlainan tingkat omsetnya, demikian juga prosentase profit usaha tentu berbeda antara usaha satu dengan yang lainnya, untuk sembako sendiri, persaingan sangat ketat, sehingga rata rata pedagang kecil sekali mengambil margin keuntungannya. itu saja yang bisa saya sharingkan pak. terima kasih.

    Balas
  24. Dody
    Dody says:

    Salam kenal mas,
    Saya baru mendirikan perusahaan cv sejak bulan mei 2015, saya ingin membayar pajak, surat apa saja yang saya harus diurus dikantor pajak agar dapat membayar pajak secara rutin?
    , saya sudah mengerjakan 2 proyek, dengan omset 28.000.000 selama 5 bulan (mei-oktober) 2015,
    bagaimana hitungan membayar pajak tersebut?
    mohon dijelaskan secara rinci mas terima kasih

    Balas
  25. Rubin
    Rubin says:

    Salam kenal Pak Dwi,

    Mohon bantuan informasinya, kalo pengusaha PKP awal nya walaupun belum omzet 4,8M membayar pajak selisih masukan – keluaran. Kemudian berlaku peraturan dibawah 4,8M kena 1%.
    Dengan kondisi seperti ini, mana yang harus di bayar? PP 46 ( 1% dari omzet ) atau yang model PKP ?

    Terima kasih sebelumnya

    Balas
  26. Yudhistira Mauris
    Yudhistira Mauris says:

    Terima kasih Pak Dwi atas penjelasannya tentang PP 46 th 2013 yang sangat bermanfaat ini. Penjelasan di blog Bapak sangat mudah dicerna dibandingkan dengan PP-nya sendiri,hehe.

    Saya mempunyai sebuah pertanyaan. Saya adalah pekerja bebas yang mana klien saya berasal dari luar negeri. Saya juga memiliki toko online kecil untuk pasar luar negeri. 100% pendapatan saya berasal dari luar negeri. Dan beberapa bulan sekali saya membayar pajak ke luar negeri contohnya EU VAT jika ada kustomer saya berasal dari negara-negara di eropa, dsb. Dan sepengetahuan saya, saya tidak dikenai pajak final 1% PP 46 th 2013 karena penghasilan saya 100% dari luar negeri. Apakah saya harus melaporkan jumlah bruto saya yang dari luar negeri tersebut dan pajak 0 rupiah saya? Jika iya, bagaimana caranya?

    Dan untuk pembayaran pajak 1% ini, apakah wajib dibayar per bulan, atau bisa beberapa bulan sekali?

    Terima kasih,
    Yudhistira

    Balas
  27. Hengky
    Hengky says:

    Salam kenal Om Dwi,

    Apabila usaha nya adalah usaha bimbingan belajar (pemilik), dengan penghasilan bruto di bawah 4,8 M per tahun, apakah cara menghitung pajak 1% ini tetap berlaku?

    Terima kasih sebelumnya

    Balas
      • Jayavardhana
        Jayavardhana says:

        Selamat malam pak. Salam kenal. Sy mau tanya ttg pajak yg harus sy bayar. Sya statusnya guru, dari yayasan saya selalu bayar SPT, sekarang saya ada sampingan yaitu les privat dengan siswa yang penghasilan bulanannya sampai 3juta. Pajak yg harus bayar berapa pak? Thx.

        Balas
  28. sdr
    sdr says:

    selamat siang pa,
    saya mau tanya nih, saya karyawan di CV bergerak dibidang kontraktor dan terdaftar juli 2014 dan mulai ada kegiatan dibulan oktober s.d desember 2014 dgn omzet 2,8 m apakah saya harus setor PPh 1% dan kami sudah dipotong 2% oleh pemberi kerja, terima kasih

    Balas
  29. Danar Sugiantoro
    Danar Sugiantoro says:

    Pp 46 th. 2013 beroperasi okt 2013

    Malam pak, perusahaan saya beroperasi bulan oktober 2013, menurut pp 46 mendapat kelonggaran sampai sep 14, tapi waktu itu kami ikut pp 46 dengan mengajukan ke pp dengan omzet yang disetahunkan dan diterima berikut juga sjb pphnya.

    bagaimana dengan aturan pp 46 , apakah mesti pembetulan ????

    Balas
  30. seni
    seni says:

    siang pak, saya mau tanya di perusahaan tempat saya bekerja ada ongkos kirim yang di bebankan kepada pelanggan, apakah dasar penghitungan pajak 1% nya menggunakan hasil setelah ditambah ongkos kirim, atau sebelum.
    terima kasih pa

    Balas
  31. iman
    iman says:

    Resend..
    Pak, agak bingung nih mohon dijawab ya..

    Saya baru daftar NPWP bulan april 2015 ini. Saya usaha bisnis buku secara online, tidak ada karyawan. Krn baru bbrp bulan, selama ini omset masih di bawah 2jt per bulannya. Bahkan ada yg 1 bulan omset nol.

    Apakah saya sudah wajib langsung membayar pajak 1% ini? Atau menunggu 1 tahun dulu atau baru juli 2015 nanti? Maaf krn saya agak bingung..
    Jika omset 0 / nihil apakah saya tetap lapor ke kantor pajak atau saya tidak perlu lapor? Baru lapor nanti begitu ada omset..
    Jika omzet di bulan ini di bawah 500rb apa tetap harus dibayar 1% nya?
    Jika saya telat melapor (setelah tgl 15) apakah kena denda, bunga atau bagaimana?
    Jika saya tidak melapor apa NPWP saya akan dicabut atau bagaimana?

    Terima kasih atas infonya.. Webnya sangat bermanfaat sekali..

    Balas
  32. jonson hp
    jonson hp says:

    Siang . Pa. Dwi. Saya mau tanya, Bagaimana tentang Pembayaran Pajak Penjualan Tiket Pesawat, dimana di Tiket Pesawat sudah di kenakan pajak di dalam Harga Tiket Pesawat tsb .
    Apakah masih tetap membayar pajak dari omzet penjualan tiket? sedangkan komisi dari tiket rata-rata 3%, Contoh. Jika harga 1 tiket rata-rata 700 ribu (jika 1 bulan ada 300 tiket ) maka omzet 700.000 x 300 = 210.000.000 . Maka Pajak 1% x 210.000.000= 2.100.000 . sedangkan Margin hanya 4.100.000. Maka Pajak ini sangat besar sekali.
    Mohon Pejelasannya.
    Thanks

    Balas
  33. Anggie
    Anggie says:

    Siang pak, saya mau nanya
    saya bekerja di PT yg kena pp 46 final 1 %, karena ini tahun pertama saya membuat laporan pajak nya dan saya masih blm tahu banyak soal pajak. Bagaimana ya pak cara menghitung pajak penghasilan terutang yang tercantum di L/R untuk PT saya?
    Makasih sebelumnya

    Balas
  34. afif
    afif says:

    permisii pak…mohon infonya..sy pada tahun2014 omset < 4.8m tp perusahaan ttp memilih stts pkp trhitung sejak april 2015 ini..apa setiap bulannya sy ttp harus mrlaporkan Pajak final dgn stts pkp ?
    apabila ttp mlaporkan pp 46 brarti setiap bulanx sy melaporkan double pak y ?pph dan ppn ?
    mohon infonya trimakasi skali.

    Balas
  35. DHARU
    DHARU says:

    Siang pak Dwi,
    Apakah WP Badan yang terkena PPH ps 4 ayat 2 ( pph final 1%) setelah membuat SPT Tahunan harus membuat SSP ?

    Terimakasih & salam,
    Dharu

    Balas
  36. morgan debra
    morgan debra says:

    Hello Am Mrs, Morgan debra Am pemberi pinjaman pinjaman yang sah dan dapat diandalkan memberikan pinjaman
    pada syarat dan ketentuan yang jelas dan dimengerti pada tingkat bunga 2%. dari
    $ 12.000 untuk $ 7.000.000 USD, Euro dan Pounds Hanya. Saya memberikan Kredit Usaha,
    Pinjaman Pribadi, Pinjaman Mahasiswa, Kredit Mobil Dan Pinjaman Untuk Bayar Off Bills. jika Anda
    membutuhkan pinjaman apa yang harus Anda lakukan adalah bagi Anda untuk menghubungi saya secara langsung
    di: morgan debra 1986@gmail.com
    Semoga Tuhan Memberkati.
    Salam,
    Mrs Morgan debra
    Email: morgandebra1986@gmail.com
    Catatan: Semua balasan harus kirim ke: morgandebra1986@gmail.com

    Balas
  37. rahayu
    rahayu says:

    Pak Dwi,
    saya mau nanya, apakah pajak final 1 % yang kita bayar berpengaruh di dalam pengisian spt tahunan?
    Karenan bersifat final, bagaimana jika setelah satu tahun ternya pajak yang kita bayarkan kurang bayar atau lebih bayar? terimakasih.

    Balas
  38. ayu
    ayu says:

    Pak Dwi,
    saya mau nanya, Apakah besarnya pajak final 1 % yang kita bayar berpengaruh di dalam SPT Tahunan?
    karena bersifat final, bagaimana jika yang kita bayarkan setelah satu tahun ternyata kurang bayar ato lebih bayar?

    Balas
  39. ayu
    ayu says:

    Pak Dwi, saya mau nanya, Apakah besarnya pajak final 1 % yang kita bayar berpengaruh di dalam SPT Tahunan? karena bersifat final, bagaimana jika yang kita bayarkan setelah satu tahun ternyata kurang bayar ato lebih bayar?

    Balas
  40. Katherina
    Katherina says:

    Pak, mau tanya , usaha CV saya di bawah 4.8M setahun, berarti saya dah kena pp46 yg 1% itu yg dibayar per bulan, tetapi karena belum mempunyai SKB di thn 2014 itu, jadi sy masih dipotong PPH23 sbesar 2% oleh pihak customer, jadi bgmn utk PPH23 yg sudah dipotong tsb. bisa dikurangi dari pp46 1 % itu pak ?
    Kalau saya bayar full pp46 berarti akan terjadi lebih bayar ? Mohon penjelasannya ,terima kasih.

    Balas
  41. Edy
    Edy says:

    Yth Pak Dwi,

    Semoga pertanyaan saya bisa sampai ke Pak Dwi dan bisa mendapatkan pencerahan masalah pajak.
    Dari tahun 2007 saya mendapat NPWP, sejak tahun itu saya membayar pajak walaupun penghasil tidak menentu dari freelance jasa support IT, karena mendengar isu bahwa pemegang NPWP wajib bayar pajak biarpun kecil yg penting ikut bayar. Saya memakai konsultan pajak pertama kali bayar pajak, dan oleh jasa konsultan dibikin sebagai usaha elektronik, dengan bayar pajak sekitar 35-40ribu perbulan dan setiap tahun dihitung kurang bayar sekitar 500ribuan… Fee utk konsultan pajak 50rb perbulan dan 1.5jt utk laporan tahunan…. Ini berjalan selama 3 tahun. Tahun 2009 saya sewa toko sebagai tempat usaha service sambil jualan komputer sampai sekarang.
    Tahun 2010, saya mulai mengurus sendiri pelaporan pajak bulanan dan tahunan, mengikuti form document yg dikasih konsultan pajak kepada saya.
    Saya mengikuti pengisian forma dan perhitungan norma 30% dan kode akun 411125 100 (bulanan)/200(tahunan), setiap tahun dibulan maret pengisian kekurangan bayar dan pelaporan spt tahunan. Pembayaran melalui bank dengan menggunakan form SSP, itu berlaku sampai dengan maret 2014.
    Per bulan january 2014, saya menggunakan 1% dari omzet PP 46.
    Pembayaran juga menggunakan billing ID.

    Yang menjadi pertanyaan:
    1. apakah omzet bruto disini hanya untuk jual beli atau harus termasuk jasa service komputer? mengingat ada 1 perusahaan memotong pph 21 atas jasa saya. omzet penjualan sangat kecil kadang bisa dibawah 10juta per bulan karena hanya jual ke client yg mengambil jasa service komputer.
    2. kode akun yg digunakan apakah benar 411128-420 (pph final)?
    3. apakah biaya sewa toko dikena pajak juga?
    4. apakah tetap harus ada pelaporan pajak tahunan dengeng pengisian form 1170?

    Terima kasih atas kesediaan dan waktunya…

    Balas
  42. lismi
    lismi says:

    Komentar:selamat siang pak, saya mau tanya jika cv sudah dipotong pph 23 oleh rekanan, bagaimana cara melaporkan spt thunannya? sedangkan omset tahunan <4,8 M dan cv tidak membayar pp 46. terimakasih

    Balas
  43. silvia
    silvia says:

    Siang Pak Dwi,

    saya bekerja di hotel. jika hotelnya baru beroperasi mulai Juli 2014 dan sampai dengan desember 2014 omzet nya masih di bawah 4,8M apakah tetap dikenakan PPH final 1%?
    Mohon arahannya ya. Trims.

    Balas
  44. willy
    willy says:

    siang mas dwi , mau tanya untuk penyampaian spt tahunan op 2014 terkait pajak 1%
    1. apakah ssp pph 29 tidak usah dilampirkan , karena tidak punya penghasilan tambahan lain nya selain pajak 1%
    2. KLU di formulir 1770 harus di isi terkait pajak 1%
    3. untuk status bujangan di formulir 1770 status kewajiban perpajakan suami-istri dikosong kan saja ?

    terima kasih…….

    Balas
  45. willy
    willy says:

    mau tanya mas dwi…
    untuk pengisian spt tahunan op yang terkena pajak 1% tanpa ada penghasilan tambahan lain nya , 1. apakah ssp pph 29 tidak dilampirkan saat penyampaian spt tahunan karena kena pajak 1% ?
    2. untuk status bujangan pada formulir 1770 status kewajiban suami-istri di kosongkan saja ?
    3. apakah KLU masih ditulis untuk pajak 1% di lembar 1770 ?

    terima kasih….

    Balas
  46. andy
    andy says:

    Pak…saya cuma jual sarapan pagi dengan omzet 1 hari sekitar 150rb dengan lokasi jualan dikaki lima cuma dalam lingkungan komplek pasar…apakah saya diharuskan bayar pph final 1%? Kalau mau hapus npwp saya bisa gak (dulunya ngurus npwp gara2 mau ambil kredit dibank)? Soalnya dengan adanya pph final 1% ini sangat memberatkan saya..sekian terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi pak Andy
      Setiap WNI yang mempunyai penghasilan maka dia diharuskan ber-NPWP dan membayar pajak termasuk PPh final 1%. Apakah NPWP bisa dihapus? tentu bisa pak, salah satu penyebabnya karena pribadi bersangkutan tidak mempunyai penghasilan atau sudah meninggal. Pastinya Pak ANdy gak mau kan dalam kriteria itu, jadi tetap ber-NPWP pak dan ikut membayar/mengawasi penggunaan pajak karena itu kewajiban dan sikap patriotik sebagai WNI.

      Balas
      • shierly
        shierly says:

        Malam pak dwi
        Mau tanya, suami saya usaha rental komik yg per bulannya omsetnya krg lbh 3-4jt.. apakah pajaknya tetap berlaku byr final 1%
        Mohon bantuannya.. terima kasih

        Balas
      • dicky
        dicky says:

        Utk WP yg jualan makanan dan minuman di kaki lima itu dikecualikan dari pengenaan pph final 1%. Baca deh tulisan pak dwi diatas.

        Balas
  47. ade parwoto
    ade parwoto says:

    kalau sebuah yayasan memberikan jasa persalinan (melahirkan), apakah yayasan ini dikecualikan dari PP/46/2013

    Balas
  48. cenfuk
    cenfuk says:

    Pak dwi,
    saya ingin bertanya :
    JIka perusahaan tmpt saya bekerja baru berdiri di bulan sep 2014.
    bergerak dibidang sewa truck. Kontrak Tetap perbulan Rp 200jt. (1 thn jg < 4.8M)
    1. untuk pelaporan SPT 2014 hrs pakai pajak apa ?
    final 1% atau psl 17 ?
    2. Selama ini saya dipotong pph psl 23 (2%) oleh si penyewa.
    3. Jika sudah menggunakan PPh final, Apakah si penyewa wajib potong PPh 23 (2%) lg ?
    4. Utk laporan SPT jk pakai psl 17, apakh sy hrs koreksi negatif pendapatan sewa sy ?krn berhubung sdh dipot PPh 23.

    Mohon pencerahannya yah Pak..Terima Kasihi

    Balas
  49. cenfuk
    cenfuk says:

    Dear Pak Dwi,
    Bisakah memberikan masukkan untuk saya ?
    Perusahaan tmpt saya bekerja baru berdiri di Ags 2014 dan Baru ada transaksi di Bln Sept 2014.
    Perusahaan bergerak dibidang jasa menyewakan truck. dengan kontrak tetap Rp 200 jt/bln (penghasilan bruto)
    pertanyannya :
    1. Tarif pajak apa yg saya harus pakai ? apakah Final 1% atau PPh psl 17 ? (karena perush saya blm beroperasi slma 1 thn).
    2. Untuk Januari 2015. Apakah saya WAJIB menyetorkan PPh 25 krn selama ini blm membayar pajak apapun? (bagaimana cara menghitungnya ?)
    3. Saya dipotong PPh psl 23 sebesar 2% dr Omset selama bulan Sept-Des 2014.
    4. Untuk SPT thn 2014, jika saya memakai tarif umum (pph psl 17) apakah sy hrs koreksi Negatif penghasilan jasa ? krn sy sdh dipot pph 23. ataukah penghasilan jasa tersebut tdk dikoreksi negatif, tp tetap diperhitungankan dan PPh 23 yg dipotong hrs dikreditkan ? kl begini brarti utk sewa kami dikenakan 2x kena pajak yah pak ?Dipotong PPh 23 + harus membayar PPh psl 17 lg…

    MOhon untuk jawabannya yah pak..Terima Kasih

    Balas
  50. marlene
    marlene says:

    selamat siang Pak Dwi,
    Saya adalah sarjana pendidikan dan bekerja dengan memberi les rumah ke rumah.
    Yang ingin saya tanyakah apakah saya kena pajak final 1 %? atau masih mengikuti Peraturan UU (PPh Ps.25?
    karena sewaktu ke kantor pajak saya di suruh membayar yg pajak final 1%

    Terimakasih

    Balas
  51. abdul
    abdul says:

    Mohon pencerahan pak, saya punya usaha kelontong toko bahan bangunan, omset saya hanya 150 jt setahun, apakah saya kena pajak 1% dari omset pa..? trus bagaimana perhitungannya dan tatacara pelaporannya pak, tks

    Balas
  52. lia
    lia says:

    selamet sore pak dwi…
    mau bertanya masalah PPH 1%/ PPH Final dengan PPN .
    apakah PPH final ini untuk ambil omset nya dari kita jual barang yang dikenakan PPN atau gmn??
    saya disini mempunyai usaha bengkel dan klinik jadi satu nama badan, dan untuk klinik di sini omset/hasil pelayanan kita tidak dikenakan PPN. bagaimana untuk mengambil omset PPH final ini??? dan disini AR memberikan surat kepada saya,bahwa CV saya ada membeli obat dan untuk penjualan nya mana? kata AR bgtu dalam surat nya. mohon penjelasan nya segera.
    thanks.

    Balas
  53. Yusuf Marzuki
    Yusuf Marzuki says:

    Mau tanya pak…kalo saya sudah bayar pajak 1% badan tiap bulan selama tahun 2014..nantinya ketika laporan SPT Tahunan 2014 bayar lagi atau tidak?
    Karena ketika saya input data di SPT Tahunan tidak muncul angkanya.
    Mohon penjelasannya.

    Terima kasih

    Balas
  54. viny
    viny says:

    Selamat sore pak Dwi,
    Saya baru mulai freelance jasa per jan 2015, dgn pendapatan bersih sekitar 2jtan. Gimana perhitungan pajak yg harus saya bayar ya?
    Terima kasih.

    Balas
  55. Falia Yasin
    Falia Yasin says:

    Selamat siang Pak Dwi,
    Sampai dengan tahun 2011 perusahaan kami dapat proyek besar yang PPNnya sampai 25M per tahun. Setelah 2010 kami vakum, sehingga dari tahun 2011 hingga 2014, tidak ada PPN keluaran. Total PPN masukan ada 1,5M sejak 2011. Karena kami optimis akan mendapat proyek lagi di tahun mendatang, PPN masukan tersebut hanya kami kompensasikan dengan maksud untuk kami offset ketika kami mendapat proyek baru. Terakhir kami lapor SPT PPN masa Nopember 2014 masih kami kompensasikan 1,5M. Ketika akan lapor PPN Desember 2014 ternyata PKP kami dicabut. Kami tidat pernah menerima surat verifikasi atau dihubungi oleh AR kami mengenai masalah Per-12/PJ/2014. Menurut Pak Dwi masalah ini bagaimana, apa kelebihan PPN 1,5M kami hilang begitu saja? Mohon tanggapannya Pak… Terima kasih sebelumnya. Salam.

    Balas
  56. devina
    devina says:

    Yth Pak Dwi, didalam bruto untuk perhitungan PP 46 apakah termasuk PPN barang yang dijual? Atau PPN nya dikeluarkan terlebih dahulu?

    Balas
  57. Darma Sanjaya
    Darma Sanjaya says:

    Malam Pak Dwi. Mau tanya mengenai bukti potong pph21. jika UKM dengan omset < 4,8 dan membayar pph final 1%, tetapi ada bukti potong pph21 dari pemberi jasa, apakah bukti potong tersebut menjadi kredit pajak ?. Sebab setahu saya segala penghasilan yang bersifat final maka bukti potong maupun beaya2 nya tidak dapat dikreditkan. Mohon pencerahannya.

    Terima Kasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang pak Darma
      Bukti potong PPh 21 biasanya dibuat untuk pemberi jasa yang statusnya perorangan, bisa dilihat di bupotnya pakah ditujukan untuk individu atau badan usaha. Untuk badan usaha yang memberikan jasa biasanya dibuatkan bukti potong PPh 23. Apakah mungkin pengusaha kecil mengkreditkan pajak? Mungkin saja, biasanya karena mereka tidak memiliki SKB PPH sehingga walaupun sudah setor pajak 1%-nya juga masih dipotong/pungut pihak lain.

      Balas
  58. Abdi
    Abdi says:

    Selamat siang Pak Dwi,

    Saya lagi Asmsyong nih pak tetang PPh Badan 🙁 mohon bantuan pak Dwi.

    Usaha saya berbentuk PT, mulai beroperasi tanggal 28 Agustus 2014. Sebelum mulai operasional, saya tanya AR di domisili saya untuk PPh-nya bagaimana. Menurut AR tersebut karena perusahaan masih baru maka ikut PPh Final 1% karene omzet belum mencapai 4,8M. Jadi sampai dengan Desember 2014 ini saya setor PPh 1% dari omzet.

    Tapi tadi pagi saya telpon ke Kring Pajak untuk menanyakan perihal SPT Tahunan, malah dapat info bila perusahaan belum berjalan setahun maka yang dikenakan adalah tarif umum .

    Amsyong saya pak.. yang benar yang mana ya? Mohon bantuan Pak Dwi.

    Terima kasih.

    Balas
    • Abdi
      Abdi says:

      Selamat siang Pak Dwi,

      Sekedar info saja, saya sudah diskusi lagi dengan AR saya, jadi seharusnya Pajak yang dikenakan adalah Tarif Umum BUKAN Pajak Final 1% sesuai dengan PMK-107/PMK.011/2013 Pasal 27 dan SE-32/PJ/2014.

      Selamat beraktifitas kembali, tetap update ya Pak Dwi tulisan2nya, website bapak menjadi referensi utama buat saya yang orang awa untuk urusan pajak.

      Terima kasih.

      Balas
  59. Nora
    Nora says:

    Salam Kenal Pak Dwi,

    Saya memiliki usaha untuk membantu customer dalam proses pengeluaran barang di bea cukai.
    Dalam proses di bea cukai ini saya menggunakan jasa orang lain lagi, dari tagihan yang diberikan tersebut saya mendapatkan keuntungan dari selisih tagihan yang ke customer. Nah tapi antara customer saya dengan orang yang mengurus di bea cukai tersebut tidak pernah saling ketemu / saling kenal.
    Yang masih saya bingungkan, apakah usaha saya ini tetap termasuk dalam jasa perantara yang diharuskan menghitung dengan norma? Atau menggunakan pajak penghasilan yang seperti apa?
    Terima kasih atas respon yang diberikan.

    Balas
  60. fitri
    fitri says:

    sore pak mau tanya,

    selama ini saya kan bayar 1% dari omset saya, hanya per juni 2014 saya sudah tidak beroperasi pak, nah dari juni itu saya tidak membayar pph final 1% itu, kemudian beberapa hari lalu saya mendapat surat himbauan dr kantor pajak karena belum melapor dan menyetorkan pph final pasa 4 ayat 2, bagaimana saya menanggapi surat himbauan tersebut, jika saya balas surat tersebut, kira2 dokumen apa saja yg harus saya lampirkan yg menunjukan saya sudah tidak mendapat penghasilan dr usaha tersebut. karena usaha tersebut sekarang sudah saya serahkan ke kakak saya dan sudah menjadi beban pajak dia atas omset tsb. mohon pencerahannya. trims

    Balas
  61. budi
    budi says:

    Siang pak….
    Mohon bantuan saran…
    Sy punya usaha apotek. Skrg ada pemeriksaan pajak dr tahun 2010 smp 2012. Saya kurang mengetahui mslh perpajakan. Stlh diperiksa sy dpt info klo omset lbh dr 600 jt harus pkp. Skrg sy dikenakan denda ppn mulai tahun 2010 smp 2012 padahal status sy blm dikukuhkan pkp. Menurut bpk apakah krn ketidaktahuan sy mslh pajak ttg status pkp…sy bisa dikenakan denda pkp pdhl sy blm pkp??. Seharusny jika sy sdh layak pkp harusny ada pemberitahuan dr kantor pajak….jd thn berikutny sy tidak di denda. Mhn saran….tks.

    Balas
  62. pelepah
    pelepah says:

    siang pak dwi,

    pak, saya mau menanyakan mengenai pp 46, saya bekerja di perusahaan forwarding/pengurusan dokumen export import dengan omset dibawah 4.8m, selama ini sudah menyetorkan pph final 1%.
    karena perusahaan kami hanya mengurus dokumen saja, untuk jasa transportasinya kami menggunakan jasa perusahaan transportasi dimana atas setiap truk yang digunakan oleh perusahaan kami, kami diberikan “fee” berkisar antara rp 50-100rb per container.

    yang ingin saya tanyakan, apakah fee tersebut termasuk kriteria jasa perantara?
    bagaimana dengan perlakuan atas jasa perantara tsb, karena selama ini atas fee tsb saya masukkan sebagai omset dari perusahaan yang dikenakan pph 1%.

    saya baru menyadari bahwa jasa perantara dikecualikan dari pph 46, apakah selama ini saya salah membayarkan pajak atas fee tsb? jika tidak termasuk bagaimana perhitungan pajak untuk fee tsb?

    jika perusahaan sudah kena pp 46, apakah masih perlu lapor spt badan tahunan lagi?

    saya pernah menanyakan permohonan untuk skb pemotongan pph 23, karena atas fee tsb saya masih dikenakan pph 23 oleh perusahaan transportasi tsb.

    tetapi sepertinya koq rumit ya pak, karena menurut kring pajak dalam permohonan skb harus dilampirkan dengan keterangan pihak lawan dan jumlahnya berapa dan jumlahnya tidak dapat digabungkan dalam 1 bulan?

    ditunggu jawaban nya ya pak..
    terima kasih
    lisa

    Balas
  63. herdi
    herdi says:

    Selamat malam Pak Dwi,

    Sebelumnya terima kasih untuk sharing artikel2 nya, saya merasa terbantu dengan banyak nya artikel bapak.

    Saya ingin menanyakan, saat ini status saya adalah memiliki UD. (Usaha Dagang) dan dimana tiap bulannya saya membayarkan pajak hanya berupa PPH pribadi saya sesuai pp46 (omset dibawah 4,8 M). Apakah betul ini adalah hal yang benar?

    Lalu usaha yang saya kerjakan adalah menenjual produk ke toko-toko, termasuk supermarket ukuran sedang atau kecil. Apakah saya diwajibkan membayarkan PPN pak? Saya kurang paham pak dalam hal ini, mohon pencerahannya ya Pak Dwi. Terima kasih banyak atas bantuannya.

    Balas
  64. kitty
    kitty says:

    Selamat pagi pak,
    saya mau menanyakan apakah pendapatan dari hasil usaha margin trading forex (bukan perdagangan valas seperti money changer ya) dikenai PPh final 1%?
    Perlu diinformasikan saya trading menggunakan broker luar negeri sehingga semua transaksi trading terjadi tidak di dalam negeri/domestik. Selama ini saya mencari informasi di forum-forum online hanya mendapat info bahwa penghasilan seorang WNI entah dari dalam ataupun luar negeri akan terkena PPh. Mohon informasinya.
    Terimakasih.

    Balas
  65. ROSALYN
    ROSALYN says:

    Selamat siang Pak Dwi,

    Mohon pencerahannya, apakah usaha cafe di daerah (Medan) diberlakukukan PPH 1 % untuk omzet dibawah 4.8M?

    Terimakasih dan regads,

    Balas
  66. Agnes
    Agnes says:

    Dear Pa Dwi,

     

    Pa mohon arahannya, kalau usaha desain grafis dengan omzet di bawah 500 juta, itu sebagai UMKM atau sebagai orang pribadi dengan pekerjaan bebas? Jadi kalau maua bayar pajak berdasarkan 1% x omzet atau norma?

    Selain itu bila saya terlambat melakukan pembayaran dari Januari 2016, berapa besar denda yang harus dibayar ya Pa?

     

    Terimakasih

    Balas
  67. Dwi Utomo
    Dwi Utomo says:

    Selamat sore Bu Agnes
    Lebih pas jika jasa desain grafis masuk PP 46. Disebut pekerja bebas seperti arsitek karena mempunyai keahlian tertentu/bersetifikat dan menempuh pendidikan tertentu.

    Jika pada Januari 2016 terlambat membayar PP 46, maka dendanya 100.000 atas telat setor dan bunga telat setor 2% x 2 bulan x jumlah setornya januari

    Balas

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Di artikel sebelumnya sudah saya ceritaan sedikit tentang siapa saja yang harus melakukan setoran 1% atas omsetnya dan yang tidak. Kali ini saya akan paparkan tata cara setoran dari PPh Final 1% atas omset. Setoran disini tentunya menggunakan SSP seperti biasa, atau kalau pembaca mau bisa saja menyetornya menggunakan billing system biar gak ribet dan repot, toh semuanya sama saja yang penting ada tanda validasinya yaitu nomor NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara). Pengisian di SSP untuk Pajak UKM 1% Cara pengisian SSP masih sama dengan penetoran pajak lainnya […]

  2. […] Di artikel sebelumnya sudah saya ceritaan sedikit tentang siapa saja yang harus melakukan setoran 1% atas omsetnya dan yang tidak. Kali ini saya akan paparkan tata cara setoran dari PPh Final 1% atas omset. Setoran disini tentunya menggunakan SSP seperti biasa, atau kalau pembaca mau bisa saja menyetornya menggunakan billing system biar gak ribet dan repot, toh semuanya sama saja yang penting ada tanda validasinya yaitu nomor NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara). Cara pengisian SSP masih sama dengan penetoran pajak lainnya […]

  3. […] August 12, 2015 By almaidah196 Di artikel sebelumnya sudah saya ceritaan sedikit tentang siapa saja yang harus melakukan setoran 1% atas omsetnya dan […]

« Older Comments

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *