Pajak 1% ? Saatnya Anda Tahu! PP 46 Tahun 2013 –Tata Cara Setor? (3)

Di artikel sebelumnya sudah saya ceritaan sedikit tentang siapa saja yang harus melakukan setoran 1% atas omsetnya dan yang tidak. Kali ini saya akan paparkan tata cara setoran dari PPh Final 1% atas omset. Setoran disini tentunya menggunakan SSP seperti biasa, atau kalau pembaca mau bisa saja menyetornya menggunakan billing system biar gak ribet dan repot, toh semuanya sama saja yang penting ada tanda validasinya yaitu nomor NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara).

 

Pengisian di SSP untuk Pajak UKM 1%

Pengisian di SSP untuk Pajak UKM 1%

 

Cara pengisian SSP masih sama dengan penetoran pajak lainnya

  • Kode Akun Pajak diisi 411128
  • Kode Jenis Setoran diisi 420
  • Uraian Pembayaran diisi Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  • Tahun Pajak diisi tahun pajaknya

 

Lalu bagaimana dengan batas waktu penyetoran PPh Final 1%? Jangka waktunya adalah paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, jadi jika ada pembaca yang ingin membayar PPh Final atas omset juli 2013, bisa dilakukan paling lambat sampai dengan tangal 15 Agustus 2013, karena bulan Agustus 2013 bertepatan dengan libur lebaran, bisa juga diantisiasi dengan membayar melalui billing system, atau membayar pajak secara online.

Bagaimana jika pembaca ternyata sudah ada yang membayar untuk masa Juli dengan kode angsuran PPh 25 (411125-100 atau 411126-200)? Pajak tersebut bisa diajukan pemindahbukuan ke masa pajak yang sama namun tetap harus memperhatikan hitungan atas 1% tersebut apakah pajak yang salah setor tersebut nilainya lebih kecil atau lebih besar. Jika angsuran PPh 25 lebih kecil daripada hitungan atas 1% omset, maka perlu setor kembali untuk selisihnya dengan menggunakan contoh SSP 1% seperti diatas, tetapi jika nilai angsuran lama lebih besar daripadahitungan atas 1% omset, maka bisa dipindahbukukan ke masa berikutnya jika ada kelebihan setoran.

Share this Story

Related Posts

53 Comments

  1. Hermanto

    Monday, 21 April, 2014 at 13:29

    Pak, kalau tidak ada omset dalam satu bulan (sudah tidak beroperasional). Apakah WP tetap harus laporkan SSP Nihil

    Terima kasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 21 April, 2014 at 17:05

      Tidak perlu pak, saat nihil tidak wajib lapor PP 46.

      Reply

  2. yoppie

    Wednesday, 26 March, 2014 at 16:58

    pak, bulan juli-des 2013 udah setor pph25.. tapi seteleh di hitung untuk pajak 1% dr omzet ternyata kurang bayar.. apakah hanya perlu setor lagi kekurangannya saja (pakai 6ssp) dan tidak perlu pemindhbukuan? mohon pencerahan

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 27 March, 2014 at 08:54

      Pagi pak Yoppie, tetep harus ajukan Pbk pak, karena jika tidak ya KPP hanya membaca setoran PPh final tsb hanya dari selisih kurangnya saja.

      Reply

  3. Ulfa

    Tuesday, 25 March, 2014 at 09:49

    Pak, jika saya sebelumnya pd periode juli-des belum menyetorkan pph final 1% (OP) dan baru sekarang ingin membayarnya, apakah pengisian SSP nya bisa diakumulasikan (Jul-Des) atau harus 6 SSP (SSP/bulan). Mohon pencerahannya pak… TQ

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 25 March, 2014 at 15:08

      Tetep harus disetor per-SSP untuk setiap bulannnya, otomatis ada 6 SSP mbak Ulfa.

      Reply

  4. Sumarna

    Monday, 17 March, 2014 at 00:32

    Malem Pak, saya pemasok/ rekanan instansi pemerintah. mohon pencerahan apakah pindah bukuan dari pph 22 ke 1% ada batas waktunya ?
    saya sudah mengajukan SKB tapi tidak disetujui karena(kesulitan melengkapi lampiran SPK yang biasanya proses pembuatannya terlambat. Kemudian Jumlah yang dipindahbukukan itu sejumlah PPH 22 yang 1,5% atau cukup 1 % saja. kami tunggu balasan. Terima kasih.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 17 March, 2014 at 16:26

      Sore pak Marna
      Yang jadi lampiran Pbk adalah SSP lembar ke-1 asli, tanpa SPK gpp. Jumlah yg dipindahkan kan 1,% jadi yg ke PP 46 1% sisany bisa pajak/masa lain. 5 tahun sepertinya untuk jangka waktunya, selama PPh 22 tsb belum jadi kredit pajak, maka bisa dipindahbukukan.

      Reply

  5. Alfian

    Thursday, 27 February, 2014 at 16:56

    Selamat siang Pak Dwi, mau nanya sedikit mengenai SSP. Kalau untuk PPh Badan yang kurang bayar, apakah masa pajak yang ada di SSP disilang semua ? Atau hanya masa Desember saja, karena ada beberapa teman saya yang memberi silang pada semua masa pajak di SSP. Untuk kodenya sendiri tetap 411126-200 ? Mohon pencerahannya pak. Terima kasih sebelumnya.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 28 February, 2014 at 15:04

      Sore pak Alfian
      Untuk penyetoran pajak tahunan tidak perlu disilang pada salah satu masa pajak atau seluruh masa pajak, karena kode akhiran 200 ketika diinput teller pos/bank maka sudah menandakan bahwa itu pajak tahunan.

      Reply

  6. anggie

    Wednesday, 29 January, 2014 at 18:35

    pak,

    omzet masuk kategori PP 46, tidak pernah bayar pajak 1%, belum menyampaikan SKB, pajak jan – juni 2013 nihil karena laporan keuangan rugi tahun kemarin. Untuk PP 46 apakah bisa diakumulasikan dan dibayar jan 2014 ini?…cara setor dan pelaporannya bagaimana??….

    Reply

    • tere

      Sunday, 2 March, 2014 at 19:25

      pak , saya ingin tanya kalau pajak motor itu paling lambat bayar bulan apa yah ?
      apakah dia sama dengan kita ambil tgl motor ?
      atau sama dengan spt tahunan ? dan lewat dari jatuh tempo kena denda ?
      apakah seperti itu ?
      atau apak berpendapat lain ?

      Reply

      • Dwi Utomo

        Monday, 3 March, 2014 at 11:50

        Siang bu Tere
        Pajak motor itu bagian dari pajak daerah, sementara pajak tahunan itu masuk kategori pajak pusat. Untuk pajak motor (deadline, sanksi) saya kurang tahu bu, bisa ditanyakan di samsat/dispenda atau mungkin ada pembaca lain yg mengerti :)
        Untuk pajak tahunan (pribadi) jatuh tempo akhir bulan ke-3 dan ada sanksi Rp.100.000 atas keterlambatan pelaporan.

        Reply

  7. wie

    Friday, 10 January, 2014 at 16:47

    Boleh minta pin BB untuk konsultasi seputar pajak? trims

    Reply

  8. agus

    Thursday, 19 December, 2013 at 11:24

    slamat siang pak dwi…minta tlong mw tanya..apakah untuk selisih lebih bayar pph 25 atas PPh final 1% bulan sekarang bisa di PBK untuk selisih kurang bayar bulan sebelumnya ? terima kasih.. :)

    Reply

  9. Melin

    Tuesday, 17 December, 2013 at 13:21

    Selamat siang…
    Kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP apakah wajib memungut PPN?, misal sebuah perusahaan jasa konsultan. kalau ada PPN, bukankah hanya akan ada PPN keluaran saja dan PPN masukanya tidak ada?
    Terima kasih

    Reply

  10. I Putu Adnyana

    Monday, 16 December, 2013 at 11:05

    Selamat Pagi Pak Dwi,seandainya saya telah menyetor Pajak Bulan Juli 2013,dengan Kode (411125)(100) tetapi kalau dihitung ternyata jumlahnya lebih besar dari perhitungan omset Juli dikalikan 1% apa boleh dikompensasi/dipindah bukukan ke masa Pajak Nopember dan Desember?
    dan bagaimana format pemindahbukuan untuk kejadian tersebut diatas?

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 17 December, 2013 at 08:34

      Selamat pagi pak Putu
      Boleh dipindahkan ke masa Pajak Nopember dan Desember, contohnya ada di sini

      Reply

  11. Firdaus

    Monday, 9 December, 2013 at 03:04

    Yth pak Dwi,

    Perusahaan saya PKP, omzet usaha dibawah 4,8M pajaknya 1%. Akan tetapi setiap invoice yang dikeluarkn dipotong pph 23 sebesar 2%. Apakah pph 23 bisa diperhitungkan agar tidak bayar sebesar total 3%. Terima kasih

    Salam,

    Firdaus

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 9 December, 2013 at 08:48

      Selamat pagi yth pak Firdaus
      Terlanjur dipotong PPh 23 2% bisa jadi karena bapak tidak menyerahkan legalisir SKB ke rekanan. Jika seperti itu, maka solusinya tetap menjadi kredit pajak di SPT Tahunan, kecuali pak Firdaus sudah punya SKB PPh 23 dan sudah menyerahkan legalisirnya juga tetapi masih dipotong, makauangnya bisa diminta kembali. Untuk dipindahbukukan tidak bisa pak

      Reply

      • puspa

        Tuesday, 10 December, 2013 at 18:02

        pak saya mau tanya cara menghitung pph pasal 4 ayat 2 setiap tahunya bagai mana ya pak??

        Reply

        • Dwi Utomo

          Tuesday, 10 December, 2013 at 18:07

          Sore bu Puspa & salam kenal
          Terkait PP 46 kan, bisa dibaca disini untuk perhitungan tahun pajak 2013, jika untuk pajak tahunan 2014 bisa nihil dengan catatan, sepanjang tahun 2014 usaha bu Puspa ikut aturan PP 46.

          Reply

  12. DFA

    Wednesday, 27 November, 2013 at 16:07

    Mohon maaf pa’ saya mau nanya kalau misalnya kita sudah setor SSP bulan september misalnya tapi masih ada yang ketinggalan dan baru dibayar pada bulan oktober, bagaimana cara lapornya pa’

    mohon infonya.

    tks

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 2 December, 2013 at 16:38

      Sore rekan
      Untuk membuat SPT pembetulan, bayar dulu pajaknya jika ada yang kurang, kemudian buat SPT pembetulan, lampirkan SSP tsb di SPT pembetulan, dan kopi kembali arsip SPT yg salah. Dan laporkan ketiganya (SPT pembetulan, SSP kurang bayar, SPT sebelumnya). Bisa baca disini pak.

      Reply

  13. Theodorus

    Monday, 25 November, 2013 at 16:39

    Pak dwi bin salabin hilang 2 per tanya anda atau di jawab?
    gimana ptpk untuk PP 46?
    limit omset berapa harus bayar Rp.236350000/bln ?
    tntu
    jaangan prok 2 x ayo dibantu yah?
    biar jelas dan terbuka

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 25 November, 2013 at 19:46

      Malam pak Theo
      Mohon maaf tadi saya ada kerjaan, jadi baru bisa balas sekarang.

      Saya bingung yg pertanyaan hilang yg mana pak?
      Untuk PTKP tidak diperhitungkan pada PP 46 karena omset pada juli-des sudah disetor 1% secara final yang artinya pajak 1% sudah tidak perlu dhitung lagi. Tetapi karena aturan ini mulai berlakunya sejak juli, maka ada penghasilan yang tetap dikurangkan dengan PTKP, yaitu penghasilan jan-jun. Makanya itulah kenapa ada 2 hitungan pajak untuk tahun pajak 2013 ini. Bisa dilihat disini praktek hitungannya pak

      Reply

  14. Teres

    Monday, 28 October, 2013 at 17:22

    pak, cara hitung spt tahunan bagaimana sih ?

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 28 October, 2013 at 20:10

      Yang bagian mananya yang bingung bu?
      Secara umum, cuma omset dari jan-jun 2013 saja yg perlu dihitung untuk SPT Tahunan. Jika ada contoh kasus boleh di-share disini

      Reply

      • Teres

        Tuesday, 29 October, 2013 at 10:47

        ada berapa cara yah pak untuk spt tahunan ?

        Reply

        • Dwi Utomo

          Tuesday, 29 October, 2013 at 11:16

          Baik untuk OP ataupun Badan semua tarifnya mengacu ke PPh pasal 17. Hanya karena yang juli-des 2013 tidak perlu dihitung ulang karena sudah disetor tiap bulannya final 1%.

          Reply

          • asya

            Thursday, 27 March, 2014 at 12:29

            Dear Om Dwi, Kalau PPh ps 17 (Jan-Jun 2013) sudah di hitung, misal kurang bayar di SPT Tahunan (bayarnya tiap akhir tahun dengan KAP 411125-200), nah yang saya tanyakan untuk yang PP 46 (Jul-Des 2013) KAP nya berapa pa? Thanks

            Reply

  15. vina

    Monday, 21 October, 2013 at 11:20

    salam kenal pak dwi..
    saya ingin bertanya sedikit tentang pp 46 ini, saya salah satu pelaku umkm, untuk masa juli dan agustus saya salah setor, dengan menyetorkan pph mekanisme biasa bukan final 1%, seperti yang Bapak jelaskan diatas mengenai pemindahbukuan tsb, apa bisa bapak jelaskan lbh lanjut bagaimana cara melakukannya? lalu karena masih bingung akhirnya masa september belum saya setor apapun, tolong solusinya pak..trims

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 21 October, 2013 at 14:03

      Selamat siang bu Vina, salam kenal juga
      Ibu harus hitung dulu pajak 1% atas bulan juli & agustus, bandingkan mana yang lebih besar. Jika lebih besar PPh 25 (misal PPh 25 juli 1jt, PP 46 juli 500rb) maka bisa di-Pbk ke 411128-420 Juli 500rb dan sisanya bisa di Pbk juga ke agustus 500rb.
      Di postingan saya ada contoh penulisan di permohonannya juga, sika masih kurang jelas, silahkan saja berkirim email langsung ke dwiut86@gmail.com

      Reply

  16. Han

    Friday, 18 October, 2013 at 13:09

    Pak, di Online billing system gk ada menu untuk kode Akun Pajak 411128
    gimna tuh?

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 18 October, 2013 at 16:37

      Pak Han
      Sudah saya coba barusan dan ada, setelah pilih 411128, tungguin sebentar nanti dibawahnya akan muncul termasuk kode 420. Lagi loading perkiraan saya, jika koneksi internet lancar pasti bisa me-load.
      ini screenshootnya

      Reply

  17. agustinah

    Friday, 18 October, 2013 at 02:15

    Tq ada Blog ini, Pak,gimana dengan kita yg punya perusahaan Konstruksi tapi ada dapat kerjaan pengadaan karena perusahaan kita bukan konstruksi murni.Gimana penyetoran PPH Final Pasal 4 ayat 2 nya?????

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 18 October, 2013 at 05:21

      Untuk yang penghasilan konstruksi tetap dikenakan PPh Final dengan tarif konstruksi. Sedangkan dari kegiatan pengadaan dikenakan PP 46. Penyetoran tetep sama seperti artikel diatas, atas omset non konstruksi kalikan dengan 1% dan disetor sesuai contoh. Untuk pelaporannya di SPT nanti ada dua yang diisi, penghasilan dari final dan penghasilan lainnya (PP 46)

      Reply

  18. Henry

    Wednesday, 16 October, 2013 at 13:20

    Siang Pak,
    tolong tanya, kalau saya memiliki lebih dari 1 toko, pembayaran 1% omset ini digabung dalam satu ssp?
    terima kasih sebelumnya.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 16 October, 2013 at 13:26

      Selamat siang juga pak Hen
      Ya benar, diakumulasi dulu omset seluruh toko, dikalikan 1% dan disetor dengan menggunakan 1 SSP saja.

      Reply

      • Henry

        Wednesday, 16 October, 2013 at 13:30

        terima kasih pak, cepat sekali responsnya :)
        Lalu, di form SSP ada isian NOP dan Nomor ketetapan apakah ini dibiarkan kosong?

        Reply

        • Dwi Utomo

          Wednesday, 16 October, 2013 at 13:38

          Kebetulan lagi senggang & online pak :)
          Dikosongkan saja pak.
          NOP diisi jika ada pelunasan PBB dan No. Ketetapan diisi jika ada pelunasan Surat ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak

          Reply

  19. ruslan

    Friday, 11 October, 2013 at 22:35

    Met malam Pak Dwi, Bagaimana dengan usaha persewaan tenda dan kursi yang merupakan usaha perorangan/pribadi. Apakah juga mengikuti aturan PP no 46 tahun 2013 tersebut ? terimakasih sebelumnya

    Reply

    • Dwi Utomo

      Saturday, 12 October, 2013 at 06:00

      Slamat pagi pak Ruslan
      Iya, usaha jasa bapak termasuk yang dikenakan PP 46 selama omsetnya masih < 4,8M.

      Reply

  20. Ade

    Wednesday, 9 October, 2013 at 12:31

    Saya masih belum ngerti pajak.. Saya punya toko UKM (baru setahun) didatangi ama orang pajak (AO) suruh bayar pph 25 tiap bulan (0,75% x omzet bruto bulan) & setor rutin via kantor pos (sejak Feb’13-Sep’13). Terus kemarin, diberitahu teman tentang peraturan baru ini PP No. 4 / 2013, yg skrg setornya 1%, apa yg sy lakukan ? Brarti bln ini sy harus setor 1% x omzet bruto (artinya yg kmarin 0,75% naik jadi 1% ?) atau dobel bayarnya ? Sy mau isi di SSP takut salah, liat contoh di halaman Anda tdk bisa (error). Mohon bantuannya.. Thx.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 9 October, 2013 at 12:52

      Jika pak Ade dihimbau untuk setor 1% artinya usaha bapak bisa dikategorikan wajib PP 46. Jadi ke depannya cukup setor 1% dulu. Tidak perlu dua-duanya/dobel.
      Terimakasih atas masukannya pak, gambar sudah saya perbaiki, bisa dilihat diatas

      Reply

      • Ade

        Wednesday, 9 October, 2013 at 13:11

        Thx, pak.. gbr udah kliatan.. kode akun pajak (411128) & kode setoran (420) mmg harus diisi spt itu yah pak ? Thx.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Wednesday, 9 October, 2013 at 13:13

          Iya seperti itu dari petunjuk aturannya pak

          Reply

  21. yons

    Friday, 4 October, 2013 at 02:50

    Ok thank

    Reply

  22. yons

    Friday, 4 October, 2013 at 00:58

    Bos kodenya 420 apa 402?

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 4 October, 2013 at 01:28

      420 kode jenis setorannya bos

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Search / Cari artikel

Newsletter Amsyong

Ingin berlangganan email info pajak gratis? Klik Disini Yaa

Share your support

Close
Dukung Blog Ini
Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini