Pajak 1% ? Saatnya Anda Tahu! PP 46 Tahun 2013 –Tata Cara Setor? (3)

Di artikel sebelumnya sudah saya ceritaan sedikit tentang siapa saja yang harus melakukan setoran 1% atas omsetnya dan yang tidak. Kali ini saya akan paparkan tata cara setoran dari PPh Final 1% atas omset. Setoran disini tentunya menggunakan SSP seperti biasa, atau kalau pembaca mau bisa saja menyetornya menggunakan billing system biar gak ribet dan repot, toh semuanya sama saja yang penting ada tanda validasinya yaitu nomor NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara).

 

Pengisian di SSP untuk Pajak UKM 1%

Pengisian di SSP untuk Pajak UKM 1%

 

Cara pengisian SSP masih sama dengan penetoran pajak lainnya

  • Kode Akun Pajak diisi 411128
  • Kode Jenis Setoran diisi 420
  • Uraian Pembayaran diisi Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  • Tahun Pajak diisi tahun pajaknya

 

Lalu bagaimana dengan batas waktu penyetoran PPh Final 1%? Jangka waktunya adalah paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, jadi jika ada pembaca yang ingin membayar PPh Final atas omset juli 2013, bisa dilakukan paling lambat sampai dengan tangal 15 Agustus 2013, karena bulan Agustus 2013 bertepatan dengan libur lebaran, bisa juga diantisiasi dengan membayar melalui billing system, atau membayar pajak secara online.

Bagaimana jika pembaca ternyata sudah ada yang membayar untuk masa Juli dengan kode angsuran PPh 25 (411125-100 atau 411126-200)? Pajak tersebut bisa diajukan pemindahbukuan ke masa pajak yang sama namun tetap harus memperhatikan hitungan atas 1% tersebut apakah pajak yang salah setor tersebut nilainya lebih kecil atau lebih besar. Jika angsuran PPh 25 lebih kecil daripada hitungan atas 1% omset, maka perlu setor kembali untuk selisihnya dengan menggunakan contoh SSP 1% seperti diatas, tetapi jika nilai angsuran lama lebih besar daripadahitungan atas 1% omset, maka bisa dipindahbukukan ke masa berikutnya jika ada kelebihan setoran.

78 replies
  1. altim
    altim says:

    Pak, mau nanya..
    Pt a thn 2014 dari bln 1 sd 5 blm mengurus SKB, trus dipotong pph 23 selama 5 bulan itu. Baru dari juni dapat skb. Bagaimana pengakuannya di spt tahunan, apakah tetap di kreditkan? Bagaimana 0cara pembuatan spt nya ya pak?
    Trus boleh gak pake SPT nihil untuk urus SKB? Karena pembukuan setahun blm beres…

    Reply
  2. novi
    novi says:

    Pak mau tanya, dari bulan 1-5 yang ayah saya salah masukin jenis kode pajak, beliau buat untuk PPh 25, padahal jenis usaha masih dalam golongan PP 46. Cara pemindah bukuannya gimana ya? Terima Kasih.

    Reply
  3. siwi
    siwi says:

    Saya mau tanya, cara mengitungnya bagaimana? Apakah sebelum dimasukan PPN atau sesudah dimasukan PPN
    Sebelumya terima kasih

    Reply
  4. octa
    octa says:

    malam pak dwi,

    saya mau bertanya, sya buka usaha berbentuk PT. dan sudah PKP, selama ini hanya membayarn PPN saja,
    usaha saya ini sudah berjalan sejak januari 2014, tapi saya baru tahu pajak final 1% hari ini, bulan depan yaitu bulan desember saya akan bayarkan pajak 1% dari penghasilan bruto, namun bagaimana kelanjuta pengisian SPT tahunan nya karena selama bulan januari sampai november saya belum bayar..
    mohon pencerahannya terima kasih

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi pak Okta
      Jika di tahun 2014 ini memang memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kecil yg wajib PPh final 1% maka sejak januari-november atas penghasilan kotor bulanan juga disetorkan 1% sebagai pajak UKM-nya

      Reply
  5. Nita
    Nita says:

    Selamat Pagi pak Dwi,

    Tolong dibantu Pak, Perusahaan di tempat saya bekerja menggunakan PP 46 dimana terdapat PPH 23 dan PP 46 kurang bayar. Untuk PP 46 bisa terjadi kurang bayar karena kesalahan hitung pihak admin. Yang menjadi persoalan bagaimana cara mensiasati lebih bayar pada saat lapor SPT tahunan? Apakah perusahaan tempat saya bekerja tidak perlu membayar PP 46 yang kurang bayar sampai pada saat lapor SPT tahunan agar tidak terjadi lebih bayar dengan konsekuensi kena denda admin ?
    Sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas jawabannya

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat malam bu Nita
      Jika SSP PPh 23 yang disetor pemotong tersebut jumlahnya hanya atas perusahaan ibu saja, maka bisa diajukan Pbk. Namun jika PPh 23 yg dipotong atas beberapa rekanan maka perusahaan ibu tetap harus setor kekurangan pajak 1%-nya. dan dimungkinkan SPT Tahunannya jadi lebih bayar. Ibu nggak perlu khawatir selama administrasi pajak perusahaan baik, pasti akan direstitusi tanpa ada kendala.

      Reply
  6. eli
    eli says:

    pa saya mau bayar pajak PPH pinal UKM yg 1% secara online, tetapi saya tidak faham gimana cara terbitkan kode billingnya, cara input data ini gimana? Format: No Urut/Jenis SKP/Tahun Pajak/Kode KPP/Tahun Terbit ? terimakaish sebelumnya :)

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang rekan Eli
      Sepengetahuan saya untuk billing system, yg perlu diinpu adalah memilih jenis pajak, jenis setoran dan masa pajak. Sedangkan yg perlu diisi adalah Tahun pajak, No SK (Jika ada STP atau SKPKB) dan jumlah rupiah yg akan dibayar.
      Namun jika rekan membutuhkan sesuai data diatas maka isikan tahun pajak, dan kode KPP. Saya belum pernah tahu untuk yg isian nomor urut atau SKP seperti yg saudara Eli alami

      Reply
  7. andrew
    andrew says:

    pak,

    kalau saya ada kerja di PT dan dapat gaji

    tapi di luar kerjaan tetap saya juga ada usaha sampingan dengan omset di bawah 4.8 milyar

    apa kah saya bisa pakai PP46 atau harus pakai norma utk hasilan tambahan saya?

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore pak Andrew
      Untuk pekerjaan diluar sebagai karyawan itu bidang usahanya sebagai apa pak? jika sebagai pekerja bebas maka menggunakan norma, selain pekerjaan bebas maka setor pajak 1%.

      Reply
      • andrew
        andrew says:

        jual baju pak lewat kaskus.

        di SPT jadinya gimana kita lapor? dan gimana hitung laba yang jadi sah uang pemasukan yang kami laporkan di SPT selain dari gaji?

        Reply
  8. andrew
    andrew says:

    siang pak,

    saya mau tanya . apa bila saya kerja di PT yang terima gaji

    saya juga ada usaha beli/jual baju di luar pekerjaan saya

    apa kah pp 46 masih berlaku?

    omzet sekitar 50 jt per bulan

    Reply
  9. IDA
    IDA says:

    Selamat siang pak ! saya bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor & supplier ! danomset kami masi dibawah 4.8 M ! apakah kami harus membayar 1% tersebut kan pendapatan dari kontraktor sudah dipotong PPH

    THANKS

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat malam bu Ida
      Untuk kontraktor atau penghasilan ug sudah dikenakan final (konstruksi/jual/sewa tanah bangunan) tidak perlu dikenakan PP 46 lagi. Itu pengecualian dari pengenaan PP 46

      Reply
  10. teguh
    teguh says:

    selamat pagi pak Dwi,
    mau tanya mengenai pajak PPh final 1%, CV kantor saya bekerja bergerak dalam usaha perdagangan/supplier, berdiri tahun 2009, omset sampe dengan sekarang masih dibawah 4,8M setahun. apakah CV kami wajib bayar Pajak PPh final 1 % ?, soalnya sampe sekarang kami belum pernah membayar PPh final 1% tersbut, dan baru sekarang akan membayarnya.

    atas pencerahannya, sebelumnya sy ucapkan matur nuwun

    Reply
  11. Bony
    Bony says:

    Pak, apabila omset dibawah 4,8 masih bisa pake sistem pembukuan atau pasal 25 (berdasarkan perhitungan yang lama)…?
    berhubung yang baru sangat merugikan pengusaha kecil..trims

    Reply
  12. Hermanto
    Hermanto says:

    Pak, kalau tidak ada omset dalam satu bulan (sudah tidak beroperasional). Apakah WP tetap harus laporkan SSP Nihil

    Terima kasih

    Reply
  13. yoppie
    yoppie says:

    pak, bulan juli-des 2013 udah setor pph25.. tapi seteleh di hitung untuk pajak 1% dr omzet ternyata kurang bayar.. apakah hanya perlu setor lagi kekurangannya saja (pakai 6ssp) dan tidak perlu pemindhbukuan? mohon pencerahan

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Pagi pak Yoppie, tetep harus ajukan Pbk pak, karena jika tidak ya KPP hanya membaca setoran PPh final tsb hanya dari selisih kurangnya saja.

      Reply
  14. Ulfa
    Ulfa says:

    Pak, jika saya sebelumnya pd periode juli-des belum menyetorkan pph final 1% (OP) dan baru sekarang ingin membayarnya, apakah pengisian SSP nya bisa diakumulasikan (Jul-Des) atau harus 6 SSP (SSP/bulan). Mohon pencerahannya pak… TQ

    Reply
  15. Sumarna
    Sumarna says:

    Malem Pak, saya pemasok/ rekanan instansi pemerintah. mohon pencerahan apakah pindah bukuan dari pph 22 ke 1% ada batas waktunya ?
    saya sudah mengajukan SKB tapi tidak disetujui karena(kesulitan melengkapi lampiran SPK yang biasanya proses pembuatannya terlambat. Kemudian Jumlah yang dipindahbukukan itu sejumlah PPH 22 yang 1,5% atau cukup 1 % saja. kami tunggu balasan. Terima kasih.

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore pak Marna
      Yang jadi lampiran Pbk adalah SSP lembar ke-1 asli, tanpa SPK gpp. Jumlah yg dipindahkan kan 1,% jadi yg ke PP 46 1% sisany bisa pajak/masa lain. 5 tahun sepertinya untuk jangka waktunya, selama PPh 22 tsb belum jadi kredit pajak, maka bisa dipindahbukukan.

      Reply
  16. Alfian
    Alfian says:

    Selamat siang Pak Dwi, mau nanya sedikit mengenai SSP. Kalau untuk PPh Badan yang kurang bayar, apakah masa pajak yang ada di SSP disilang semua ? Atau hanya masa Desember saja, karena ada beberapa teman saya yang memberi silang pada semua masa pajak di SSP. Untuk kodenya sendiri tetap 411126-200 ? Mohon pencerahannya pak. Terima kasih sebelumnya.

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore pak Alfian
      Untuk penyetoran pajak tahunan tidak perlu disilang pada salah satu masa pajak atau seluruh masa pajak, karena kode akhiran 200 ketika diinput teller pos/bank maka sudah menandakan bahwa itu pajak tahunan.

      Reply
  17. anggie
    anggie says:

    pak,

    omzet masuk kategori PP 46, tidak pernah bayar pajak 1%, belum menyampaikan SKB, pajak jan – juni 2013 nihil karena laporan keuangan rugi tahun kemarin. Untuk PP 46 apakah bisa diakumulasikan dan dibayar jan 2014 ini?…cara setor dan pelaporannya bagaimana??….

    Reply
    • tere
      tere says:

      pak , saya ingin tanya kalau pajak motor itu paling lambat bayar bulan apa yah ?
      apakah dia sama dengan kita ambil tgl motor ?
      atau sama dengan spt tahunan ? dan lewat dari jatuh tempo kena denda ?
      apakah seperti itu ?
      atau apak berpendapat lain ?

      Reply
      • Dwi Utomo
        Dwi Utomo says:

        Siang bu Tere
        Pajak motor itu bagian dari pajak daerah, sementara pajak tahunan itu masuk kategori pajak pusat. Untuk pajak motor (deadline, sanksi) saya kurang tahu bu, bisa ditanyakan di samsat/dispenda atau mungkin ada pembaca lain yg mengerti :)
        Untuk pajak tahunan (pribadi) jatuh tempo akhir bulan ke-3 dan ada sanksi Rp.100.000 atas keterlambatan pelaporan.

        Reply
  18. agus
    agus says:

    slamat siang pak dwi…minta tlong mw tanya..apakah untuk selisih lebih bayar pph 25 atas PPh final 1% bulan sekarang bisa di PBK untuk selisih kurang bayar bulan sebelumnya ? terima kasih.. :)

    Reply
  19. Melin
    Melin says:

    Selamat siang…
    Kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP apakah wajib memungut PPN?, misal sebuah perusahaan jasa konsultan. kalau ada PPN, bukankah hanya akan ada PPN keluaran saja dan PPN masukanya tidak ada?
    Terima kasih

    Reply
  20. I Putu Adnyana
    I Putu Adnyana says:

    Selamat Pagi Pak Dwi,seandainya saya telah menyetor Pajak Bulan Juli 2013,dengan Kode (411125)(100) tetapi kalau dihitung ternyata jumlahnya lebih besar dari perhitungan omset Juli dikalikan 1% apa boleh dikompensasi/dipindah bukukan ke masa Pajak Nopember dan Desember?
    dan bagaimana format pemindahbukuan untuk kejadian tersebut diatas?

    Reply
  21. Firdaus
    Firdaus says:

    Yth pak Dwi,

    Perusahaan saya PKP, omzet usaha dibawah 4,8M pajaknya 1%. Akan tetapi setiap invoice yang dikeluarkn dipotong pph 23 sebesar 2%. Apakah pph 23 bisa diperhitungkan agar tidak bayar sebesar total 3%. Terima kasih

    Salam,

    Firdaus

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi yth pak Firdaus
      Terlanjur dipotong PPh 23 2% bisa jadi karena bapak tidak menyerahkan legalisir SKB ke rekanan. Jika seperti itu, maka solusinya tetap menjadi kredit pajak di SPT Tahunan, kecuali pak Firdaus sudah punya SKB PPh 23 dan sudah menyerahkan legalisirnya juga tetapi masih dipotong, makauangnya bisa diminta kembali. Untuk dipindahbukukan tidak bisa pak

      Reply
  22. DFA
    DFA says:

    Mohon maaf pa’ saya mau nanya kalau misalnya kita sudah setor SSP bulan september misalnya tapi masih ada yang ketinggalan dan baru dibayar pada bulan oktober, bagaimana cara lapornya pa’

    mohon infonya.

    tks

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore rekan
      Untuk membuat SPT pembetulan, bayar dulu pajaknya jika ada yang kurang, kemudian buat SPT pembetulan, lampirkan SSP tsb di SPT pembetulan, dan kopi kembali arsip SPT yg salah. Dan laporkan ketiganya (SPT pembetulan, SSP kurang bayar, SPT sebelumnya). Bisa baca disini pak.

      Reply
  23. Theodorus
    Theodorus says:

    Pak dwi bin salabin hilang 2 per tanya anda atau di jawab?
    gimana ptpk untuk PP 46?
    limit omset berapa harus bayar Rp.236350000/bln ?
    tntu
    jaangan prok 2 x ayo dibantu yah?
    biar jelas dan terbuka

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Malam pak Theo
      Mohon maaf tadi saya ada kerjaan, jadi baru bisa balas sekarang.

      Saya bingung yg pertanyaan hilang yg mana pak?
      Untuk PTKP tidak diperhitungkan pada PP 46 karena omset pada juli-des sudah disetor 1% secara final yang artinya pajak 1% sudah tidak perlu dhitung lagi. Tetapi karena aturan ini mulai berlakunya sejak juli, maka ada penghasilan yang tetap dikurangkan dengan PTKP, yaitu penghasilan jan-jun. Makanya itulah kenapa ada 2 hitungan pajak untuk tahun pajak 2013 ini. Bisa dilihat disini praktek hitungannya pak

      Reply
  24. vina
    vina says:

    salam kenal pak dwi..
    saya ingin bertanya sedikit tentang pp 46 ini, saya salah satu pelaku umkm, untuk masa juli dan agustus saya salah setor, dengan menyetorkan pph mekanisme biasa bukan final 1%, seperti yang Bapak jelaskan diatas mengenai pemindahbukuan tsb, apa bisa bapak jelaskan lbh lanjut bagaimana cara melakukannya? lalu karena masih bingung akhirnya masa september belum saya setor apapun, tolong solusinya pak..trims

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang bu Vina, salam kenal juga
      Ibu harus hitung dulu pajak 1% atas bulan juli & agustus, bandingkan mana yang lebih besar. Jika lebih besar PPh 25 (misal PPh 25 juli 1jt, PP 46 juli 500rb) maka bisa di-Pbk ke 411128-420 Juli 500rb dan sisanya bisa di Pbk juga ke agustus 500rb.
      Di postingan saya ada contoh penulisan di permohonannya juga, sika masih kurang jelas, silahkan saja berkirim email langsung ke dwiut86@gmail.com

      Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Pak Han
      Sudah saya coba barusan dan ada, setelah pilih 411128, tungguin sebentar nanti dibawahnya akan muncul termasuk kode 420. Lagi loading perkiraan saya, jika koneksi internet lancar pasti bisa me-load.
      ini screenshootnya

      Reply
  25. agustinah
    agustinah says:

    Tq ada Blog ini, Pak,gimana dengan kita yg punya perusahaan Konstruksi tapi ada dapat kerjaan pengadaan karena perusahaan kita bukan konstruksi murni.Gimana penyetoran PPH Final Pasal 4 ayat 2 nya?????

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Untuk yang penghasilan konstruksi tetap dikenakan PPh Final dengan tarif konstruksi. Sedangkan dari kegiatan pengadaan dikenakan PP 46. Penyetoran tetep sama seperti artikel diatas, atas omset non konstruksi kalikan dengan 1% dan disetor sesuai contoh. Untuk pelaporannya di SPT nanti ada dua yang diisi, penghasilan dari final dan penghasilan lainnya (PP 46)

      Reply
  26. Henry
    Henry says:

    Siang Pak,
    tolong tanya, kalau saya memiliki lebih dari 1 toko, pembayaran 1% omset ini digabung dalam satu ssp?
    terima kasih sebelumnya.

    Reply
      • Henry
        Henry says:

        terima kasih pak, cepat sekali responsnya :)
        Lalu, di form SSP ada isian NOP dan Nomor ketetapan apakah ini dibiarkan kosong?

        Reply
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Kebetulan lagi senggang & online pak :)
          Dikosongkan saja pak.
          NOP diisi jika ada pelunasan PBB dan No. Ketetapan diisi jika ada pelunasan Surat ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak

          Reply
  27. ruslan
    ruslan says:

    Met malam Pak Dwi, Bagaimana dengan usaha persewaan tenda dan kursi yang merupakan usaha perorangan/pribadi. Apakah juga mengikuti aturan PP no 46 tahun 2013 tersebut ? terimakasih sebelumnya

    Reply
  28. Ade
    Ade says:

    Saya masih belum ngerti pajak.. Saya punya toko UKM (baru setahun) didatangi ama orang pajak (AO) suruh bayar pph 25 tiap bulan (0,75% x omzet bruto bulan) & setor rutin via kantor pos (sejak Feb’13-Sep’13). Terus kemarin, diberitahu teman tentang peraturan baru ini PP No. 4 / 2013, yg skrg setornya 1%, apa yg sy lakukan ? Brarti bln ini sy harus setor 1% x omzet bruto (artinya yg kmarin 0,75% naik jadi 1% ?) atau dobel bayarnya ? Sy mau isi di SSP takut salah, liat contoh di halaman Anda tdk bisa (error). Mohon bantuannya.. Thx.

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Jika pak Ade dihimbau untuk setor 1% artinya usaha bapak bisa dikategorikan wajib PP 46. Jadi ke depannya cukup setor 1% dulu. Tidak perlu dua-duanya/dobel.
      Terimakasih atas masukannya pak, gambar sudah saya perbaiki, bisa dilihat diatas

      Reply

Trackbacks & Pingbacks

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *