Tata Cara Menghitung dan Melapor Pajak Bunga Simpanan Anggota Koperasi

Di artikel sebelumnya sudah dibahas tentang pajak SHU koperasi atau dividen sekarang akan saya ulas pajak atas bunga simpanan dari anggota koperasi. Berdasarkan UU N0. 17 2012 tentang perkoperasian, pada pasal 1 ayat 13 pengertian simpanan adalah

Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.

Berdasarkan PMK No: 112/PMK.03/2010  tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi, ada poin yang bisa ditarik:

  1. Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
  2. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan ; atau
  3. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000, 00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan
  4. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran. Koperasi wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipotong, termasuk terhadap penghasilan bungan simpanan yang dikenai tarif pemotongan sebesar 0% (nol persen).
  5.  Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi wajib disetorkan ke kas negara melalui Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penulisan di
    Surat Setoran Pajak atas nama dan NPWP Koperasi dengan Kode MAP : 411128 dan Kode Jenis Setoran : 417.
  6. Koperasi wajib melaporkan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) , paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
  7. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 14 Juni 2010.

Untuk sampel bisa download disini Bukti PotPut PPh Final Bunga Koperasi dan

Petunjuk Pengisian Bukti PotPut PPh Final Bunga Koperasi

Selamat menerapkan 😀

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini