Tata Cara Menghitung dan Melapor Pajak SHU Koperasi dan Dividen

Sebelum menulis artikel ini saya sempat salah kaprah tentang kepanjangan SHU, saya kira Sisa Hasil Usaha ternyata dilihat di UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah Selisih Hasil Usaha. Lengkapnya ada di pasal 1 ayat 12:

Selisih  Hasil  Usaha  adalah  Surplus  Hasil  Usaha  atau Defisit  Hasil  Usaha  yang  diperoleh  dari  hasil  usaha  atau  pendapatan  Koperasi  dalam  satu  tahun  buku  setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.

SHU biasanya dibagikan pada bulan ke-3 setelah tutup tahun buku, kadang karena masih belum selesai perhitungannya bisa molor pembagiannya. Terlepas dari pro kontra UU Koperasi yang baru, saya hanya ingin memberitahu bahwa SHU dan dividen adalah objek pajak final. Ini berita lama sih, cuma setiap kali diingatkan ke wajib pajak koperasi jelas pasti ada seraut kekecewaan karena SHU yang ditunggu setahun sekali tidak luput dari pajak (lagi). Di sisi lain Permenkeu ini juga berlaku untuk dividen termasuk dividen dari asuransi ke pemegang polis. Berikut ini saya paparkan peraturan yang menjadi dasar hukum ajak SHU dan dividen. Di Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.03/2010  tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, ada beberapa pasal yang patut disimak, sebagai berikut :

  • Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.
  • Pasal 1 ayat 2  menyebutkan bahwa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  • Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
  • Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib menyetor Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan, dengan tanggal jatuh tempo penyetoran paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  • Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.03/2010 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 14 Juni 2010. Yang artinya sudah sejak per Juni 2010 hingga saat ini harus sudah diterapkan oleh wajib pajak.

Cara pembuatan setorannya adalah dengan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama dan NPWP Koperasi dengan Kode MAP : 411128 dan Kode Jenis Setoran : 419 lihat contoh dibawah ini

SSP SHU
Cara Isi SSP untuk pajak SHU/dividen
Cara isi di SPT PPh 4 ayat 2 halaman induk
Cara isi di SPT PPh 4 ayat 2 halaman induk

Nah sekarang bagaimana dengan karyawan yg SHUnya dipotong final apakah mendapat bukti potong? jawabannya ya! Misalkan ada 30 anggota koperasi (pengurus, karyawan, anggota) taruhlah masing-masing dipotong 100rb atas SHU per orang 1 juta. maka bisa dibuatkan bukti potong sebagai berikut

Contoh bukti potong SHU

Contoh bukti potong SHU

Contoh bukti potong SHU

Contoh bukti potong SHU

Silakan download template Bukti PotPut PPh Final SHU/Dividen OP

Cukup jelas dan bisa dipahami ya 🙂

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini