Usaha Sewa Kapal Laut dan Pelayaran Kena Pajak Apa Saja?

catamaranBeberapa waktu lalu saya mendapat pertanyaan dari seorang wajib pajak

“Pak, jika perusahaan kami membeli kapal laut dan sesekali disewakan ke pihak lain maka apa saja kewajiban pajak kami?”

Saya tidak bisa menjawab langsung, jujur saja yang terlintas tentunya PPh 23 atas jasa sewa namun sempat teringat ada pajak tarif tertentu atas angkutan laut. Tanya sana-sini dan berselancar kesana kemari akhirnya ada sedikit pencerahan terutama buat Anda pembaca yang mempunyai usaha angkutan laut/pelayaran.

Pajak untuk angkutan umum laut

Kendaraan apa saja masuk dalam kategori angkutan umum?

Sebelum membahas pajak terkait jasa angkutan laut. Saya akan jabarkan sedikit apakah yang dimaksud sebagai jasa angkutan umum karena berdasarkan UU PPN jasa angkutan umum termasuk bukan objek pajak sehingga tidak dikenai PPN.

Disebut angkutan umum jika (mohon dikoreksi jika salah):

  1. Angkutan darat: Memakai plat dasar kuning dengan warna huruf putih hitam (betul gak ya warnanya 🙄  memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi /SIUJPT
  2. Angkutan Laut: Memiliki Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan laut/SIUPAL
  3. Angkutan Udara: Memiliki surat ijin usaha di bidang angkutan udara

Jika ketentuan poin 2 untuk angkutan laut terpenuhi maka pajak yang harus dibayar oleh penyelenggara angkutan adalah PPh Pasal 15 sebesar 1,2% dari peredaran bruto dan atas jasa tersebut tidak dikenakan PPN. Pajak 1,2% harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 410. PPh pasal 15 ini bersifat final yang artinya jika perusahaan hanya menyelenggarakan jasa angkutan laut saja maka PPh badan dan PPh 25 bulanan/Pajak UKM akan nihil.

Pajak untuk non angkutan umum laut

Jika penjelasan pajak diatas untuk kendaraan yang semata-mata hanya untuk jasa angkutan umum, maka berikutnya untuk yang diluar angkutan umum.

PPh Pasal 23

Jika perusahaan pelayaran menyewakan kapalnya kepada pihak lain maka perusahaan pelayaran akan dipotong PPh Pasal 23 oleh penyewa dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Pengertian menyewakan kapal adalah sewa kapal tanpa awak (bareboat charter).

Atas penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 23 yang telah dipotong menjadi kredit pajak di SPT Tahunan. Penyewaan kapal selain bareboat tidak dikenakan PPh Pasal 23 tetapi dikenakan PPh Pasal 15 (lihat tentang angkutan umum)

PPN

Dalam PPN tidak dikenal jasa pelayaran, yang ada adalah jasa angkutan umum diatas air. Jasa angkutan umum diatas air tidak termasuk Jasa Kena Pajak/JKP.

Jasa pelayaran bisa menjadi JKP jika Kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan (trip).

Ketika sewa kapal menjadi JKP. Pemilik kapal tetap bisa tidak membayar PPN karena sesuai PP 146/2000 stdtd PP 38/2003 tanggal 14 Juli 2003, penyerahan atas sewa kapal termasuk dalam jasa yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN

Pajak UKM dan (Kapan) Pemotongan PPh 23 Dilakukan?

Sebuah ilustrasi. PT. Raja Laut (berdiri juni 2013) adalah perusahaan angkutan umum di atas air dan mempunyai SIUPAL. Omset atas jasa angkutan umum tiap bulannya 200jt. Selain angkutan umum, setiap bulan sekali kapal milik PT. Raja Laut juga disewa oleh CV. Raja Darat dengan rincian kontrak sebagai berikut:

  • CV. Raja Darat menyewa kapal dengan durasi kontrak 4 bulan (juli -oktober 2013)
  • Frekuensi pemakaian kapal oleh CV. Raja Darat adalah 1 bulan sekali
  • Nilai total kontrak untuk 4 bulan adalah Rp 400.000.000
  • Dibayar setiap bulan saat pemakaian yaitu Rp. 100.000.000
  • CV. Raja Darat hanya menyewa kapal saja tanpa awak

Hitung kewajiban pajak PT. Raja Laut?

Langkah pertama tentukan apakah PT. Raja Laut kena Pajak UKM 1% atau tidak.

Caranya hitung semua perkiraan omset tahun 2013 caranya hitung Omset atas angkutan umum perbulan Rp.200jt/bulan jika disetahunkan maka 200jtx12bln=Rp 2,4 miliar ditambah kontrak sewa dari CV. Raja Darat Rp. 400jt sehingga total Rp 2,4 miliar +Rp. 400jt=Rp 2,8 miliar dan wajib Pajak UKM 1% karena <4,8 miliar. ketentuan lihat di sini

Dengan demikian CV. Raja Darat tidak boleh memotong PPh 23 atas sewa kapal, dan CV. Raja Darat harus meminta SKB dari kantor pajak agar dibebaskan dari kewajiban memotong PPh pasal 23. Contoh permohonan SKB lihat di sini.

PT Raja Laut di bulan Juli harus membayar PPh Final 1% sebesar 1%x(200jt+100jt)=3.000.000 cara setor lihat di sini

Kredit gambar: visitindonesia.co.id, kredit sumber: dedensaefudin.wordpress.com, pembayarpajak.com

 

3 Comments

  1. nia Nov 23, 2016
    • Dwi Utomo Nov 29, 2016
  2. Max Feb 17, 2014

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini