Usaha Sewa Kapal Laut dan Pelayaran Kena Pajak Apa Saja?

catamaranBeberapa waktu lalu saya mendapat pertanyaan dari seorang wajib pajak

“Pak, jika perusahaan kami membeli kapal laut dan sesekali disewakan ke pihak lain maka apa saja kewajiban pajak kami?”

Saya tidak bisa menjawab langsung, jujur saja yang terlintas tentunya PPh 23 atas jasa sewa namun sempat teringat ada pajak tarif tertentu atas angkutan laut. Tanya sana-sini dan berselancar kesana kemari akhirnya ada sedikit pencerahan terutama buat Anda pembaca yang mempunyai usaha angkutan laut/pelayaran.

Pajak untuk angkutan umum laut

Kendaraan apa saja masuk dalam kategori angkutan umum?

Sebelum membahas pajak terkait jasa angkutan laut. Saya akan jabarkan sedikit apakah yang dimaksud sebagai jasa angkutan umum karena berdasarkan UU PPN jasa angkutan umum termasuk bukan objek pajak sehingga tidak dikenai PPN.

Disebut angkutan umum jika (mohon dikoreksi jika salah):

  1. Angkutan darat: Memakai plat dasar kuning dengan warna huruf putih hitam (betul gak ya warnanya 🙄  memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi /SIUJPT
  2. Angkutan Laut: Memiliki Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan laut/SIUPAL
  3. Angkutan Udara: Memiliki surat ijin usaha di bidang angkutan udara

Jika ketentuan poin 2 untuk angkutan laut terpenuhi maka pajak yang harus dibayar oleh penyelenggara angkutan adalah PPh Pasal 15 sebesar 1,2% dari peredaran bruto dan atas jasa tersebut tidak dikenakan PPN. Pajak 1,2% harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 410. PPh pasal 15 ini bersifat final yang artinya jika perusahaan hanya menyelenggarakan jasa angkutan laut saja maka PPh badan dan PPh 25 bulanan/Pajak UKM akan nihil.

Pajak untuk non angkutan umum laut

Jika penjelasan pajak diatas untuk kendaraan yang semata-mata hanya untuk jasa angkutan umum, maka berikutnya untuk yang diluar angkutan umum.

PPh Pasal 23

Jika perusahaan pelayaran menyewakan kapalnya kepada pihak lain maka perusahaan pelayaran akan dipotong PPh Pasal 23 oleh penyewa dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Pengertian menyewakan kapal adalah sewa kapal tanpa awak (bareboat charter).

Atas penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 23 yang telah dipotong menjadi kredit pajak di SPT Tahunan. Penyewaan kapal selain bareboat tidak dikenakan PPh Pasal 23 tetapi dikenakan PPh Pasal 15 (lihat tentang angkutan umum)

PPN

Dalam PPN tidak dikenal jasa pelayaran, yang ada adalah jasa angkutan umum diatas air. Jasa angkutan umum diatas air tidak termasuk Jasa Kena Pajak/JKP.

Jasa pelayaran bisa menjadi JKP jika Kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan (trip).

Ketika sewa kapal menjadi JKP. Pemilik kapal tetap bisa tidak membayar PPN karena sesuai PP 146/2000 stdtd PP 38/2003 tanggal 14 Juli 2003, penyerahan atas sewa kapal termasuk dalam jasa yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN

Pajak UKM dan (Kapan) Pemotongan PPh 23 Dilakukan?

Sebuah ilustrasi. PT. Raja Laut (berdiri juni 2013) adalah perusahaan angkutan umum di atas air dan mempunyai SIUPAL. Omset atas jasa angkutan umum tiap bulannya 200jt. Selain angkutan umum, setiap bulan sekali kapal milik PT. Raja Laut juga disewa oleh CV. Raja Darat dengan rincian kontrak sebagai berikut:

  • CV. Raja Darat menyewa kapal dengan durasi kontrak 4 bulan (juli -oktober 2013)
  • Frekuensi pemakaian kapal oleh CV. Raja Darat adalah 1 bulan sekali
  • Nilai total kontrak untuk 4 bulan adalah Rp 400.000.000
  • Dibayar setiap bulan saat pemakaian yaitu Rp. 100.000.000
  • CV. Raja Darat hanya menyewa kapal saja tanpa awak

Hitung kewajiban pajak PT. Raja Laut?

Langkah pertama tentukan apakah PT. Raja Laut kena Pajak UKM 1% atau tidak.

Caranya hitung semua perkiraan omset tahun 2013 caranya hitung Omset atas angkutan umum perbulan Rp.200jt/bulan jika disetahunkan maka 200jtx12bln=Rp 2,4 miliar ditambah kontrak sewa dari CV. Raja Darat Rp. 400jt sehingga total Rp 2,4 miliar +Rp. 400jt=Rp 2,8 miliar dan wajib Pajak UKM 1% karena <4,8 miliar. ketentuan lihat di sini

Dengan demikian CV. Raja Darat tidak boleh memotong PPh 23 atas sewa kapal, dan CV. Raja Darat harus meminta SKB dari kantor pajak agar dibebaskan dari kewajiban memotong PPh pasal 23. Contoh permohonan SKB lihat di sini.

PT Raja Laut di bulan Juli harus membayar PPh Final 1% sebesar 1%x(200jt+100jt)=3.000.000 cara setor lihat di sini

Kredit gambar: visitindonesia.co.id, kredit sumber: dedensaefudin.wordpress.com, pembayarpajak.com

 

12 replies
  1. marjoeki
    marjoeki says:

    Yth, pak Dwi.
    Sy mw tanya..
    Kl agen pelayaran rakyat , yg hanya menarik jasa keagenan dan jasa fee perusahaan bongkar muat, dikenakan pajak pph 23 jg ya pak..?

    Balas
      • Marjoeki
        Marjoeki says:

        Iya pak, kl keagenan pelayarannya kita hanya mengurus dokumen clearance in out aja pak, maka pihak kapal ditarik jasa pengurusan dokumen clearance on out.. Terus kl jasa perusahaan bongkar muatnya Ditarik dari pemilik barang, pak. Karna pemilik barang memakai perusahaan bongkar muat pelayaran..
        Jd dikenakan pph 23 ya pak..!!!
        Terima kasih sebelumnya, pak atas penjelasannya

        Balas
  2. Ardinta
    Ardinta says:

    Saya mau bertanya, dijelaskan bahwa “PPh pasal 15 ini bersifat final yang artinya jika perusahaan hanya menyelenggarakan jasa angkutan laut saja maka PPh badan dan PPh 25 bulanan/Pajak UKM akan nihil”.
    Maka apabila ada pembelian yang dipotong pph 22 tidak final oleh pihak lain artinya pph tidak final tersebut tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan ya karena sudah dikenakan pph final ? apakah benar perlakuan atas pph tidak final tsb sbg biaya bukan uang muka pajak ?
    Mohon penjelasannya, terima kasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang rekan Ardinta
      Pembelian tidak final itu seprti apa maksudnya ya? Jadi misal PT LAYAR sebagai penyedia jasa angkut antar pulau membeli perlatan atau logistik, seharusnya hanya dipungut PPN saja oleh penjual.

      Balas
      • Ardinta
        Ardinta says:

        Maksudnya dalam hal ini adalah perusahaan pelayaran membeli solar dan oleh penjual dipotong pph 22 tidak final, maka perlakuannya bagaimana ya ? Apakah pph 22 tsb tetap dianggap sbg biaya ?

        Balas
  3. aam
    aam says:

    Barangkali ada yang punya kapal cepet,fiber/stainlis,kapasitas 350 yg di sewakan /kerjasama,hitungan perbulan 100-150 jt sy punya bajet,muat penumpang dari kalianget ke kangean sumenep
    Jika ada yg punya hub
    081270240222.081932340222

    Balas
  4. nia
    nia says:

    Dear Pak Dwi,
    saya mau bertanya mengenai pemotongan objek PPh 23,
    untuk objek PPh 23 dan pemotongannya, apakah point-point dibawah ini termasuk dalam objek PPh 23?
    1. jasa tunda
    2. jasa tambat & labuh
    3. jasa mooring
    4. jasa asssist
    5. jasa pandu
    6. jasa navigasi

    ** kami adalah perusahaan pelayaran DN, dimana point-point tsb diatas adalah jasa-jasa yg kami bayarkan kepada pihak ke-3.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Dear Bu Nia
      Untuk jasa yang tersebut di atas adalah termasuk dari Jasa pelayanan kepelabuhanan yang dimaksud PMK-141/PMK.03/2015 sehingga terutang PPh 23

      Balas
  5. Max
    Max says:

    Yth Bp/Ibu,

    Kami pemilik kapal dan memberikan jasa angkutan laut dengan SIUPAL.
    Kami mendapat kontrak dari Dinas Perhubungan Laut sebagai Operator Kapal milik Dishub tsb. Jasa kami hanya mendapat pembayaran apabila kapal tsb berlayar dgn trip yg sudah ditentukan dengan membawa penumpang(kapal penumpang)

    Jadi Kapal milik Dishub dan kami hanya tenaga operator dgn memiliki SIUPAL. Nah dalam pemberian jasa sebagai tenaga operator tsb apakah kami termasuk dibebaskan PPN dan pihak DISHUB memotong PPH psl 15 yaitu 1.2%.

    Tetapi kalau terjadi tidak dibebaskan PPN maka bagaimana dengan PPH psl 15 apakah tetapi dipotong 1.2% atau PPH 23 – 2% dan bagaimana didalam Laba/Rugi kami ada yg final dan ada yg tidak final.

    Mohon penjelasannya.

    Terima kasih
    Max

    Balas

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan komentar Anda disini..