Apa saja yang dipotong dari PPh Pasal 21/26?

Apa saja yang dipotong dari PPh Pasal 21/26?

0 1698

Artikel ini membahas objek pajak dari PPh Pasal 21/26. Objek disini adalah penghasilan, tetapi penghasilan sendiri ada berbagai macam untuk masing-masing jenis pekerjaan. Artikel ini sekaligus menutup rangkaian teori yang umumnya Anda pernah dengar tentang PPh Pasal 21/26. InsyaAlloh nanti akan ada simulasi perhitungan di postingan selanjutnya.

Artikel Pertama

Artikel Kedua

 

  1. Apa saja penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26?

Jawaban:

  • PENGHASILAN YANG DIPOTONG

    PPh 21/26

    KETERANGAN
    1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap
    berupa:

    1. Penghasilan yang Bersifat Teratur
    2. Penghasilan yang Bersifat Tidak Teratur
    1. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur
    berupa:

    1. uang pensiun; atau
    2. penghasilan sejenisnya
    1. penghasilan yang:
    • dibayarkan sekaligus,
    • yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
    berupa:

    1. uang pesangon,
    2. uang manfaat pensiun,
    3. tunjangan hari tua, atau
    4. jaminan hari tua
    1. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
    berupa:

    1. upah harian,
    2. upah mingguan,
    3. upah satuan,
    4. upah borongan atau
    5. upah yang dibayarkan secara bulanan
    1. imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan
    berupa:

    1. honorarium,
    2. komisi,
    3. komisi,
    4. imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun
    1. imbalan kepada peserta kegiatan
    berupa:

    1. uang saku,
    2. uang representasi,
    3. uang rapat,
    4. honorarium,
    5. hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan
    6. imbalan sejenis dengan nama apapun
    1. penghasilan yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
    berupa:

    1. berupa honorarium, atau
    2. imbalan yang bersifat tidak teratur
    1. penghasilan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
    berupa:

    1. jasa produksi,
    2. tantiem,
    3. gratifikasi,
    4. bonus, atau
    5. imbalan lain yang bersifat tidak teratur
    1. penghasilan peserta program pensiun yang:
    • masih berstatus sebagai pegawai,
    • dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
    berupa:

    • penarikan dana pensiun

     

    1. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun
    yang diberikan oleh:

    1. WP yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
    2. WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)

(Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PER-31/PJ/2012)

 

  1. Kapan objek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 akan dipotong PPh Pasal 21?

Jawaban:

Penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 akan dipotong PPh Pasal 21 apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

(Pasal 6 ayat (1) PER-31/PJ/2012)

  1. Kapan objek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 akan dipotong PPh Pasal 26?

Jawaban :

Penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 akan dipotong PPh Pasal 26 apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.

(Pasal 6 ayat (2) PER-31/PJ/2012)

  1. Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 apabila penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 (selain penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya) diterima atau diperoleh dalam mata uang asing?

Jawaban:

Dalam hal penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 (selain penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya) diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada:

  • saat pembayaran penghasilan tersebut, atau
  • saat dibebankan sebagai biaya.

(Pasal 7 ayat (1) PER-31/PJ/2012)

  1. Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya?

Jawaban:

Dalam hal penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada:

  • harga pasar atas barang yang diberikan, atau
  • nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diberikan.

(Pasal 7 ayat (2) PER-31/PJ/2012)

  1. Apa saja penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26?

Jawaban:

  • PENGHASILAN YANG TIDAK DIPOTONG

    PPh 21/26

    KETERANGAN
    a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan:

    • asuransi kesehatan,
    • asuransi kecelakaan,
    • asuransi jiwa,
    • asuransi dwiguna,
    • asuransi beasiswa
    b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh WP atau Pemerintah, termasuk penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja atau pemerintah.

    (Pasal 8 ayat (2) PER-31/PJ/2012)

    kecuali yang diberikan oleh:

    1. WP yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
    2. WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)
    c.
    1. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
    2. iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja
    • yang dibayar oleh pemberi kerja.
    d.
    1. zakat dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
    2. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

    (Ketentuan lebih lanjut mengenai badan atau lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan diatur dalam PER-33/PJ/2011 stdd PER-15/PJ/2012)

    • yang diterima oleh orang pribadi yang berhak;
    • sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
    e. beasiswa terdiri dari:

    1. biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee),
    2. biaya  ujian,
    3. biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil,
    4. biaya untuk pembelian buku, dan/atau
    5. biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

    (Pasal 2 PMK-246/PMK.03/2008 stdd PMK-154/PMK.03/2009)

    • yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia;
    • dari Wajib Pajak pemberi beasiswa;
    • dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri

    (Pasal 1 ayat (1) PMK-246/PMK.03/2008 stdd PMK-154/PMK.03/2009)

(Pasal 8 PER-31/PJ/2012)

Big Credits: Direktorat Jenderal Pajak especially P2Humas

Belum Ada Komentar

Tulis Komentar

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax