Format Baru SKB Baru (PER-32/PJ/2013)

Format Baru SKB Baru (PER-32/PJ/2013)

61 4916

JEBBREETT !! :mrgreen: Pyuhh.. :lol:

Terjawab sudah penantian bagi para pegiat usaha. Setelah sekian lama WP bertanya-tanya apakah ada peraturan baru tentang format SKB terkait dengan PP 46? Di PMK 107/PMK.11/2013 disebutkan permohonan SKB mengikuti PER-1/PJ/2011, dan itu pula yang membuat saya memposting tata cara permohobnan SKB disini, tetapi disebutkan juga di PMK 107 akan diterbitkan Perdirjen baru tentang SKB dan itu terwujud melalui PER-32/PJ/2013 tentang TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU yang baru terbit tanggal 25 september kemarin.

Pertanyaan berikutnya apakah format SKB di PER-1/PJ/2011 dianggap tidak berlaku/dihapus? Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2011 bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, tetap berlaku sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan. Artinya terhitung sejak 25 September 2013, permohonan SKB menggunakan format sesuai Per-32.

Selanjutnya bagaimana cara mengajukan SKB baru ini?

Cara Mengajukan SKB PPh Format Baru (pasal 4 ayat 1 PER-32/PJ/2013)

  1. Diajukan ke KPP tempat Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan
  2. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas
  3. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas;
  4. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
  5. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Apakah Satu SKB Boleh Untuk Beberapa Kali Pemotongan?

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) PER-32/PJ/2013 diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23. Misalkan ada SKB untuk PPh 22, kemudian ajukan lagi SKB untuk PPh 23 dst.

 

Berapa Lama Proses Penerbitan SKB?

5 (lima) hari sejak surat permohonan diterima lengkap (pasal 5 ayat 1 PER-32/PJ/2013)

 

Kapan Kadaluarsa/ Jatuh Tempo / Masa Berlaku SKB Yang Dikabulkan ?

Surat Keterangan Bebas berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan (pasal 6 PER-32/PJ/2013)

 

SKB Asli atau Fotokopi Yang Diberikan ke Pemotong?

Fotokopi SKB yang telah dilegalisasi KPP (pasal 7 ayat 1 PER-32/PJ/2013)

 

Bagaimana Cara Meminta Fotokopi SKB Legalisir? (pasal 7 ayat 2 PER-32/PJ/2013)

  1. Permohonan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat:
  2. Menunjukkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1);
  3. Menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa Surat Setoran Pajak lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas:
    1. Impor;
    2. Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
    3. Pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi;
    4. Pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri;
  4. Mengisi identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut Pajak Penghasilan dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam Surat Keterangan Bebas.
  5. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

 

Berapa Banyak Fotokopi SKB Yang Bisa Diajukan Legalisasi ?

Fotokopi Surat Keterangan Bebas diajukan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu: (pasal 7 ayat 3 PER-32/PJ/2013)

  1. Satu lembar untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan;
  2. Satu lembar untuk diserahkan Wajib Pajak kepada Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut;
  3. Satu lembar untuk diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong dan/atau pemungut terdaftar

 

Berapa Lama Proses Legalisasi Diproses?

Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan legalisasi diterima lengkap (pasal 7 ayat 4 PER-32/PJ/2013)

 

Dimana Saya Bisa Download Surat Permohonan, Surat Pernyataan, Surat Legalisir SKB?

Silahkan..

Semoga bermanfaat bagi pembaca semua :)

61 Komentar

  1. pak saya ada keluhan…
    misal …saya dapat proyek dari Depag
    paket pekerjaan sama tapi beda lokasi,
    SKBnya apakah bisa 1 set..
    tolong penjelasannya

  2. slamat pagi pak…
    saya mau tanya,,kalo dapat proyek dari dinas PU tapi paket pekerjaan sama,,,
    itu SKBnya 1 set boleh gak pak,,,
    kmudian jika dinasnya berbeda tapi paket pekerjaan masih sama,,,
    misal pembangunan gorong2 di desa gayam, dan
    pembangunan gorong2 di desa asri.
    tolong d beri penjelasan,,,trima ksaih

    • Untuk yg beda dinas, otomatis SKB-nya beda pak, sekalipun jenis pekerjaan sama persis. Jadi diajukan terpisah jika beda NPWP pemberi proyek. Jika pembangunan fisik /konstruksi maka tidak perlu SKB karena sudah tarif final konstruksi

  3. maaf pak mau tanya, jadi wp omset < 4,8 milyar setelah mengajukan SKB, pada tahun 2014 sepenuhnya tidak ada lagi pph pasal 22 dan 23 pak ?

    mohon bantuannya pak, untuk mengerjakan skripsi
    terimakasih pak :)

    • Pagi bu Ambar maaf telat
      Iya bener jika SKB diterbitkan dan rekanan sudah diberikan salinannya/legalisir maka tidak perlu lagi dipotong/pungut PPh 23/22

  4. mohon maaf sebelumnya pak.
    pada perusahaan saya karena baru mengetahui info tentang pajak 1% pada tahun 2014, tahun pajak 2013 kemaren untuk bulan juli dan seterusnya , SSP PPh 22 dan 23 di PBK ke Final 1% karena pesan dari AR , agar tidak terjadi lonjakan biaya pajak 1% yg harus dibayarkan dengan melakukan PBK. padahal saya tidak mengajukan SKB untuk pekerjaan tersebut . dan saya lupa menanyakan hal tersebut . apakah itu akan menjadi masalah di kemudian hari ?

    • Siang pak Irham
      Ini yang ditanyakan tentang SKB-nya? atau LB-nya? Saya setuju dengan langkah AR disana, memang ajukan saja Pbk kecuali untuk PPh 22 impor dan PPh 23 tidak bisa diajukan Pbk

  5. Selamat malam pak,

    Saya ingin menanyakan mengenai SKB yang sudah saya terima dan akan saya legalisir, untuk jumlah legalisir berarti apabila saya setiap bulan memberikan kwitansi kepada lawan transaksi saya berarti setiap bulan saya juga harus memberikan legalisir SKB tersebut ya pak? Jadi setiap bulan saya tetap harus mengurus legalisasi SKB apabila nilai transaksi sama maupun berberda dengan bulan sebelumnya.
    Mohon pencerahannya pak, tksh

    • Selamat siang bu Indri
      Saya belum mendapatkan ketentuan yg mengatur legalisir massal/berulang/sekaligus
      Jadi yang disebutkan pada ketentuan legalisir (Per-32/PJ/2013 pasal 7 ayat (2.b) adalah menyerahkan SSP untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa Surat Setoran Pajak lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, kecuali ….

      Jadi kesimpulan sementara adalah iya sekalipun nilai transaksi sama, atau ibu bisa hubungi AR, karena SKB ini erat kaitannya dengan pengawasan kepatuhan pemungutan/pemotongan pajak

  6. Dear Pak Dwi Utomo, seluruh rakyat dan para pejabat pembuat “aturan” dan “kebijakan”

    Selamat tahun baru 1 Jjanuari 2014, semoga SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA, bekerja atas dasar PERATURAN dan PERUNDANGAN yang berlaku.
    Tahun 2013 sehubungan dengan SKB BEBAS PPH PSL.22 IMPORT, saya SANGAT KECEWA, karena ada pihak ketiga yang bekerja seenaknya tanpa mengindahkan aturan, dan tidak mau tahu dengan SKB Pph psl.22 import.
    Saya yakin bukan hanya saya yang mengalaminya.
    Mudah2an semua manusia Indonesia termasuk saya, akan menjalankan aturan yg sudah ditetapkan, termasuk “PEJABAT” yang selalu membuat dan merubah aturan tanpa memikirkan kondisi lapangan yang ada. Tahun 2014 adalah tahun politik, marilah mencari pimpinan yg punya integritas, bermoral dan bertanggung jawab.
    Terimakasih
    Agustin

    • Dear rekan Agustin
      Terima kasih atas masukannya, semoga di tahun 2014 ini ada perbaikan bagi peraturan ini sehingga semua pihak mendapat manfaat yang pro bisnis.

      Selamat tahun baru juga bu :)

  7. dalam tahun ini perusahaan saya kan Statusnya PP 46.. dan kemungkinan besar tahun depan sudah tidak lagi.. saya punya transaksi pada masa oktober, dan saya telah urus SKB PPh pasal 23 nya.. setelah menyerahkan legalisasi SKB nya ke pemungut pajaknya, katanya tidak bisa berlaku karna pembayaran transaksinya tahun 2014.. menurutnya SKBnya sudah tidak berlaku lagi.. karena masa SKBnya hanya sampai tgl 31 des 2013,, dia mintanya SKB 2014,. otomatis perusahaan saya tidak bisa dapat SKB lgi d 2014.. karna sudah lewat 4,8 m.. padahal transaksinya masa oktober 2013… :( gmn yah..? hari senin saya mau ktmu kepala kantor pelayanan pajak untuk memperjelas masalah ini…

    • “karna pembayaran transaksinya tahun 2014″ memang tanggal pembayaran yg jadi acuan untuk legalisirnya. Ya harusnya tetap dipotong nantinya rekan. Kalo ada solusi lain, boleh dishare kemari buat tambahan wawasan bagi yg lain :)

      • iya sih mas.. legalisirnya yg digunakan tahun 2014, tapi tahun 2014 perusahaan saya omsetnya sudah di atas 4,8 M.. yg menjadi pertanyaan, apakah bagian pelayanan pajak, masih dapat memberikan SKB..?

  8. pak gimana kalo saya rela2 saja pengadaan saya dipotong pph pasal 22 sm bendaharawan ( kyk ribet gitu/kenapa gak bendaharawannya sj yang potong 1% memakai pph pasal 4 (2) langsung dengan cara SKB diterbitkan satu kali diawal tahun sesuai laba rugi di SPT Tahunannya (kayak Surat Keterangan Fiskal) ) jadi gak ribet kayak begini..atau sy pbk kan ssp pph pasal 22 yang dipotong bendaharawan ke pph pasal 4 (2) tersebut..

    • Selamat sore pak Adi
      Jika ingin diajukan Pbk juga bisa pak. Atau biarkan dipungut PPh 22 jg gpp. Yang kebanyakan WP khawatir itu adalah saat LB nantinya kan ada proses pemeriksaan, itu yg ingin dihindari.

      • apakah dengan di PBK menjadi LB pak ?, padahalkan dilaporannya tidak dijelaskan bahwa suatu perusahan LB , karena sudah menjadi final dengan di PBK tersebut.
        semisal nilai dari PPh 22 1,5% di PBK ke Final 1% , apakah 0,5% tersebut dikatan LB ?

        • Sisa 0.5% tersebut kan menjadi LB jika tidak di-Pbk ke pajak/masa pajak lain. Disebut SPT LB jika setelah di-Pbk dan dihitung ulang ternyata posisi kredit pajaknya masih lebih tinggi daripada pajak terutangnya. Jadi ajukan juga Pbk atas 0.5% tsb ke yg lainnya biar habis.

  9. pak saya mau tanya,
    untuk pembuatan SKB itu di peruntukan untuk apa saja.
    apa hanya untuk Waris dan Hibah.
    dan saya kalau boleh tau perundang undangannya atau peraturannya
    trims

    • Malam bu Ratna
      SKB PPh disini dalam hubungannya dengan transaksi kepada pemotong/pemungut PPh 22/23 misalkan penjualan barang ke dinas2. Lengkapnya surat keterangan bebas pajak penghasilan.
      Terkait waris/hibah saya belum paham yg dari bu ratna maksudnya apa?

  10. Pak saya mau tanya untuk permohonan SKB nya itu misal pph 22 dibuat surat permohonan sendiri pph 23 dibuat surat permohonan sendiri atau bisa dicantumkan dalam satu surat permohonan ? terima kasih untuk penjelasannya.

  11. Siang Pak,
    Saya telah mendapat SKB PPh psl.22 impor legalisir dari kantor pajak, tetapi tidak bisa kami gunakan karena kami impor barang hanya dengan NPWP, APIT tanpa NIK.
    Selama ini kami bisa melakukan impor sepanjang berat barang <100kg dengan memakai PIBK Pemberitahuan impor barang khusus. Setelah saya berikan SKB legalisir ke forwarder ternyata barang tidak bisa keluar (berat barang 0.5kg dan harga EUR 300) karena kami tidak punya NIK. Supaya SKB pph ss impor bisa kami gunakan, konsekuensinya kami harus mengurus NIK, untuk mengurus NIK biasanya luar biasa dan waktunya lama. Solusinya bagaimana ya Pak ? Mohon jawabannya
    matur nuwun
    Donita

    • Siang bu Nita
      Saya baru tahu untuk penggunaan SKB PPh 22 impor harus mempunyai NIK. Sayangnya pengurusan NIK ditangani oleh DJBC, dan saya sendiri tidak paham tentang SOP dan jangka waktu pemrosesan NIK. Ibu Nita harua ke Kantor Bea Cukai setempat untuk bertanya. Biasanya jika berkas telah lengkap sesuai administrasi maka permohonan diproses. Mohon maaf kali ini diluar jangkauan saya.
      Beberapa pengetahuan dasar NIK bisa dibaca disini

      Cheers

  12. Pak Dwi, saya mau legalisir SKB atas pemotongan PPH psl 22 dr Pabrikan Farmasi. (perusahaan sy distributor farmasi, jd dipungut pph 22 dr industri farmasi). Tetapi legalisir ditolak dengan alasan SPP psl 4(2) yg dilampirkan tdk sesuai dengan nilainya yg permohonan legalisir SKB. SSP psl 4(2) yg sy lampirkan 1% itu kan dari omset, senilai total omset x 1% dari masa ybs. Sedangkan pemungutan dr pabrik farmasi itu kan pembelian saya. Jelas nilainya tdk sesuai. Kata AR nya sy disuruh bayar 1% lagi dari nilai pembelian dari pabrik, spy SSP sama dengan nilai transaksi dlm permohonan legalisir SKB ? bagaimana ini?

    • Sore bu Vivi

      1.Benar yang disampaikan AR ibu, untuk legalisir SKB PPh adalah 1% dari penghasilan yang terkait pemotongan/pemungutan, jadi 1% per transaksi yang akan dicairkan bukan akumulasi per masa.
      2.Jika berkenan, boleh dijelaskan maksud dari “dipungut pph 22 dr industri farmasi” berapa tarifnya dan apakah PPh 22 final maksudnya?

      • Pak Dwi, yg sy maksud sy dipungut pph psl 22 dengan tarif 0,3% sesuai dg PMK no 224/PMK.011/2012, dan pph ini tidak final.
        Pemintaan AR dlm proses legalisir SKB melampirkan SSP bukti bayar 1% atas pembelian hsl industri ke pabrik tdk ada dasarnya hukumnya, karena itu pembelian bukan penjualan saya. Dan saya rasa bertentangan dg PER-32/PJ/2013 pasal 7 ayat 2 di point b. Thanks

        • Selamat pagi bu
          Mohon maaf baru balas sekarang. Setelah dijelasin 2 teman AR + 1 atasan, akhirnya saya ngerti juga.
          Transaksi pembelian obat tersebut dengan pemungut PPh 22, sementara argumen bu Vivi bahwa 1% haruslah atas penjualan maka saya setuju.
          Pada PER-32/PJ/2013 pasal 7 ayat 2 di point b, sudah ada solusinya yaitu pada kalimat

          kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan Pajak Penghasilan
          Pasal 22 atas: …. 3) pembelian hasil produksi industri semen,
          industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi

          Sementara pada awal ayat 2 diawali dengan kata “menyerahkan” dan kemudian ditutup dengan “pengecualian”, yang artinya untuk transaksi ibu tidak perlu menyerahkan SSP 1% atas penjualan.
          Semoga bisa membantu bu Vivi :)

  13. Selamat siang Pa, saya mau tanya pada peraturan tersebut dikatakan SKB diajukan ke KPP tempat dilaporkannya SPT tahunan. Bagaimanan kalau untuk cabang yang berbeda KPP ? mksdnya di cabang ada omzet yang kena pemotongan PPH 23, saya mengajukannya ke pusat (tempat lapor SPT tahunan) atau ke cabang ?, lalu pada kolom NPWP yg ada disurat permohonan yg dimasukkkan NPWP pusat atau cabang ? Maaf kalau pertanyaannya banyak Pak, karna saya cukup bingung dengan aturan baru ini
    Terima kasih sebelumnya

    • Siang pak Tatang
      Di aturannya SKB diajukan ke KPP tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban SPT Tahunan. Jika disini yang dapat omset adalah cabang, sementara lapor SPT-nya di pusat maka permohonan SKB tetap disampaikan di cabang, kenapa? Karena itu adalah omset cabang. PP 46 sendiri mewajibkan cabang yang ada omset untuk menyetorkan 1%-nya tersebut sesuai dengan KPP cabangnya.
      Yang ditulis di kolom bawah untuk legalisir tentu adalah NPWP cabang, karena setoran 1%-nya atas cabang yang dapat proyek

  14. Maaf pak, kebetulan saya sudah mengajukan permohonan SKB pak lagi menunggu selama 5 hari dari KPP. Maksudnya ingin mempersiapkan legalisir agar langsung bisa dapat diproses untuk pemotongan/ pemungutan PPh 23 nya. Nah,barusan saya telfon AR tp dia juga masih belum mengerti karena tidak ada dalam peraturan mengenai legalisir ini pak apabila berbeda proyek atau invoice. Berarti saya simpulkan sedikit pak, cukup 1 set tersebut untuk 5 proyek yang sama walaupun berbeda klien (lawan transaksi)? Misalkan pak:
    - perusahaan A mempunyai klien B,C,D semuanya proyek konsultasi, maka cukup mengajukan 1 set (3 rangkap) saja untuk PPh 23 B,C,D atau
    -1 set konsultasi klien B, 1 set konsultasi klien C. 1 set untuk konsultasi klien D?

    terima kasih pak

    • Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh untuk setiap transaksi yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan PPh tidak final apabila telah menerima fotokopi SKB yang telah dilegalisasi oleh KPP tempat WP menyampaikan SPT Tahunan. (Pasal 7 ayat (1) PER-32/PJ/2013)

      Kemudian jika dilihat di lampiran III Per-32/PJ/2013. Disediakan box untuk pengisian saat akan meminta legalisasi. Di pojok kiri bawah ada isian “Jenis Transaksi”. Makanya itu saya berkesimpulan, penerima jasa boleh sama tetapi atas jenis proyek yang berbeda (proyek beda tentu nilainya beda sekalipun masih dari 1 klien).

      Terimakasih pak Gerald atas sharing-nya. Jika bapak berkenan bisa telepon kring pajak (021-500200). Itu sumber info super valid DJP, dan jangan lupa nanti sharing kembali disini biar saya juga ikut paham :)

      • Selamat siang pak Gerald. Sudah saya telpon ke kring pajak untuk penyelarasan tentang SKB PPh. Jawabannya masih sesuai dengan yang saya sampaikan. Jika Pak Gerald sudah mempunyai SKB PPh Pasal 22, maka ke depannya, setiap transaksi yang akan dipotong PPh 22 tidak perlu mengajukan SKB lagi cukup ajukan legalisir saja.

  15. Selamat Siang Pak Dwi, saya ingin bertanya lagi pak..Maaf Mengganggu lagi ini pak. saya ingin bertanya setelah mendapatkan SKB kita kan membuat legalisasi fotokopi SKB.
    1. Kira2 berapa fotokopi SKB yang harus diminta ke KPP?
    2. apakah banyaknya tergantung dengan invoice kita?satu lagi pak,
    3. Di lampiran permohonan legalisasi fotokopi surat keterangan bebas terdapat 3 rangkap surat keterangan bebas,kalau kita mau buat 20 tidak ada masalah pak?Terima Kasih banyak sebelumnya.

    Salam

    • Sore pak gerald
      Pertanyaannya saya merjer disini saja.

      1. 1 legalisir SKB untuk 1 pemotong/pemungut untuk 1 macam proyek
      2. Banyaknya tergantung macam proyek, jadi sekalipun proyeknya pencairannya 4 tahap, SKB-nya cukup 1 saja
      3. Tetep 3 rangkap pak.

      Contoh ya pak
      Bapak dapat proyek dari:
      Dnas A untuk proyek pengadaan mebel dan perawatan mesin
      Dinas B untuk perawatan mesin.

      Setelah SKB terbit maka legalisir yg diperlukan adalah
      3 rangkap untuk Dinas A yg proyek mebel, 3 rangkap untuk dinas A yg mesin, 3 rangkap untuk Dinas B yang perawatan mesin. Total 9 rangkap

      • 1. Kalau 3 rangkap tersebut untuk siapa saja pak?
        2. Berarti setiap kita minta permohonan legalisasi fotokopi surat keterangan bebas yang ada di lampiran VI, hanya untuk 1 kali proyek saja yah pak?repot dong berarti pak, setiap ngajuin. Misalkan pak,proyeknya ada 10 berarti kita ngajuin permohonan legalisasi (lampiran VI) 10 kali pak ke KPP WP kita?
        Terima Kasih sebelumnya pak.

        • Malam pak Gerald, mohon maaf telat merespon

          1. Untuk KPP, WP dan pemotong masing-masing dapat 1 kopian legalisasi pak
          2. Benar sekali pak, SKB yang dimohonkan cuma 1, tetapi legalisirnya bisa berali-kali sesuai proyek. Jika ada kesulitan administrasi ( misal: ingin SSP-nya 1 untuk multiple proyek atau lainnya) maka coba hubungi AR pak, biar diberi kelonggaran tetapi KPP tetap bisa mengawasi :)

          • Selamat Pagi pak Dwi, ingin meluruskan saja pak. Misalkan saya punya invoice ada 5, nah saya ingin mengajukan permohonan legalisir PPh 23 ke KPP. Maka saya membuat di surat permohonan (lampiran VI) tersebut 15 rangkap pak? atau saya mengajukan legalisir SKB ini 5x ke KPP?

            Terima Kasih pak

          • Selamat siang pak
            Ajukan dulu SKB-nya atas pemotongan PPh 23. Jika sudah terbit maka ajukan legalisir. 1 legalisir untuk 1 pemotongan PPh 23 pak, artinya jika 5 invoice tersebut masih dalam proyek yang sama, maka cukup ajukan 1 set (3 rangkap), tetapi jika atas proyek yang berbeda-beda (tapi semuanya masih PPh 23) maka ajukan jadi 15 rangkap.

  16. Met malam pak Dwi,saya mau bertany lagi,jika dlm work order yg kami terima dr pengguna jasa nilainya 162jt dg terms of payment DP 20% sisanya 80%,saya bln ini baru mau nagih dp 20% nya,jika bln ini jg saya mengajukan SKB,dlm lampirannya brp jumlah peredaran bruto yg hrs saya tulis?
    catatan: kami WP baru bln mei 2013,mei-sept blm ada transaksi,pekerjaan baru kami mulai tgl 1 okt,Work Order yg kami terima tertanggal 20 sept’13.
    demikian pertanyaan saya pak Dwi,mohon maaf pertanyaannya selalu panjang spt ini.Terimakasih.

  17. Maaf mungkin mengulang pertanyaan karena saya masih awam.
    Semisal Pada bulan Oktober ini, saya ada transaksi ke Dinas A : Rp. 25.000.000, dinas B : 10.000.000. untuk pengajuan SKB transaksi tersebut saya harus membawa SSP yang telah dibayar PPH Final 1% untuk masing -masing transaksi ataukah Global omzet saya pada bulan sebelumnya?

    • Maaf pak Kugy terlambat merespon
      SSP yang dibawa adalah SSP atas setoran omset bulan sebelumnya pak, dalam hal ini yang masa september.
      SSP yang dibawa adalah pembayaran 1% atas transaksi yang akan dicairkan. ((25jt+10jt*)1%)

      Begitu pak

  18. Bapak, berarti untuk satu transaksi dibayarkan dengan 1 ssp? kalau ada 50 transaksi dengan perusahaan yang berbeda harus ada ssp sebanyak 50 lembar untuk permohonan legalisir SKBnya ya pak?

    • Ibu Lilis (koreksi saya jika maksud pertanyaan beda)

      1 kegiatan/proyek/tender dimintakan 1 SKB. Ketika SKB terbit, sekalian dimintakan legalisasi.

      Sementara jika ada 50 kegiatan berbeda ya legalisir SKB-nya 50 juga (1legalisir membutuhkan 3 rangkap kopian).

      SSP dalam pengajuan legalisir SKB adalah SSP yang menunjukkan bahwa di masa itu perusahaan telah setor PPh Final 1%. Jika butuh untuk 50 legalisir SKB SSP tetap 50, boleh SSP difotokopi

      • siang pak dwi, mohon maaf,
        ko saya masi kurang jelas ya tentang jumlah ssp nya hehe.

        jika saya ada 50 proyek pemayaran pph final 1%, apakah boleh pembayarannya di gabung menjadi 1 ssp saja?
        barusan saya telpon kring pajak mereka menyarankan untuk ssp tetap 50 buah sesuai dengan jumlah proyeknya, tetapi repot juga kalo harus buat 50 ssp, bank juga bakal kewalahan hehe.
        mereka menyarankan hubungi AR tetapi AR saya lagi SPN pak Hehe.
        lalu untuk kurs yang saya pakai menggunakan kurs tanggal invoice atau kurs pada saat saya bayar? kurs pajak atau kurs BI?
        soalnya saya mau mengajukan pembayarannya sekarang pak hehe.

        terima kasih pak, mohon maaf jika pertanyaannya tidak berbobot hehe.

        • Siang mas Rob

          Ini pertanyaan yg berbobot sebenarnya, hanya saja jawaban secara birokrasi tidak memuaskan.

          Kembali pada aturan, mintanya 1 SSP per transaksi, ya akhirnya WP buat 50 SSP. Opini pribadi saya memang ruwet n gak praktis, dalam sisi saya sebagai AR juga membebani pekerjaan. Tapi gak ada salahnya AR-nya ditungguin mungkin ada kompromi toh yang utama adalah pajaknya harus disetor dulu, untuk list NPWP-nya bisa saja diselipkan.
          Kurs ini saya juga bingung, setahu saya kalau transaksi PPN antara kurs tanggal invoice dengan kurs pencairan keduanya pakai kurs KMK pada tanggal tsb. Sehingga ada selisih untung/rugi selisih kurs. Maka hal yang sama seharusnya berlaku untuk PP 46.
          Kalau mas Obi mau telpon kring pajak sekali lagi untuk tanya kurs dan berkenan sharing disini, akan sangat saya apresiasi sekali hehe :)

          • siang pak dwi,

            wah jadi seru ya diskusi, tapi bikin kesel juga kalo waktunya mepet hehe.
            maklum saja saya baru pak di dunia perpajakan.

            list NPWP untuk apa ya pak? bukannya di ssp atas nama perusahaan penyedia jasa, ato nama klien saya? ato NPWP hanya untuk legalisir SKBnya saja?

            waduh lupa saya share ya tadi, sebenarnya saya sudah menanyakan tentang kurs juga ke kring pajak berbarengan dengan yang tadi ssp. ternyata pihak kring pajak pun bingung karena memang di aturan tersebut tidak menyinggung mengenai kurs. kembali lagi mereka menyarankan untuk menghubungi AR saya.

            gini loh pak yang saya tangkap, kita kan harus setor duluan jika diperkirakan ada pekerjaan di masa depan kata ARnya, berarti bisa jadi saya harus bayar dulu yang 1%nya walaupun invoice belum keluar. anggap lah saya menggunakan kurs kmk, tetapi bisa saja kan kurs pada saat bayar dan kurs pada saat invoice muncul itu berbeda. mohon koreksi bila alurnya salah, tetapi seperti itu lah yang sekarang saya tangkap.

            mohon maaf ya kalo muter-muter, saya masi anak ayam hehe.

          • Maaf telat balas mas List NPWP tadi ide dari saya aja, tetapi tidak ada dasar hukumnya artinya sekedar opini hehe… Kalau di PPN memang alurnya bisa seperti itu, sehingga muncul selsiih kurs nantinya. Cuma di PPh tidak dijelaskan, hanya saja semua kurs KMK yang terbit salah satu penggunaannya untuk perhitungan pajak penghasilan. Saya sendiri juga penasaran, mungkin hari kerja nanti saya coba diskusikan ke teman kantor.

  19. dalam surat Surat Permohonan Legalisir SKB PP 46 SSP lembar 3..itu SSP yang mana pak..yg setelah kita bayar 1%..

Tulis Komentar

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax