Format Baru SPT Tahunan 1770 SS Tahun 2013

Format Baru SPT Tahunan 1770 SS Tahun 2013

17 7306

Bagi para karyawan/pegawai yang penghasilan kotor setahunnya kurang dari 60jt mendapat kejutan baru. Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan format baru untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sangat Sederhana atau biasa disingkat 1770 SS. Ya jika tahun sebelumnya untuk melapor SPT 1770 SS tinggal mengisi jumlah harta dan kewajiban saja maka sekarang mendapat tambahan kolom isian baru. Perubahan format SPT 1770 SS ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya dan mulai berlaku untuk tahun pajak 2013 dan seterusnya.

Mari kita cermati format SPT 1770 SS 2013 yang baru tersebut.

1770 SS Baru 2013

Siapa yang wajib menggunakan SPT 1770 SS?

Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain, lebih rincinya pada lampiran:

  • Mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas
  • Jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.

Apa saja lampiran yang perlu disiapkan pada SPT 1770 SS?

Lampiran Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa Bukti Pemotongan 1721 A1 untuk wajib pajak PNS dan/atau 1721 A2 untuk wajib pajak karyawan swasta

Tidak wajib melampirkan bukti potong 1721-A1 ataupun 1721 A2. Bukti potong tersebut hanya sebagai referensi angka yang akan diisikan ke SPT

revisi oleh kang edi

Dimana saya bisa download format SPT 1770 SS?

Sementara format PDF 1770 SS bisa didownload disini, untuk format excel masih belum tersedia

17 Komentar

  1. Dear Pak Dwi,
    Perusahaan tempat saya bekerja adalah peusahaan penyedia jasa tenaga kerja yg tanggung jawabnya salah satunya adalah melaporkan PPh 21 karyawan PKWT. Nah, upah karyawan PKWT ini kan tidak tetap jumlahnya setiap bulannya, belum lagi ada yang masa kerjanya misalnya hanya 3 bulan dalam 1 tahun pajak jadi pas mau bikin SPT Tahunannya banyak PPh 21 karyawan tsb lebih bayar. misalnya karyawan an. Mieke dgn gaji pokok Rp.2.489.300, status TK, tahun pajak 2013 sisa masa kontraknya tinggal 1,5 bulan dan tidak diperpanjang lagi. Bulan Januari ybs menerima upah Bruto Rp. 2.916.864 dengan PPh 21 sebesar Rp. 34.812 sedangkan bulan Februari karena ybs waktu kerjanya dalam sisa masa kontrak tidak cukup sebulan maka gaji pokok ybs dihitung secara prorata dan menerima upah sebesar Rp. 1.532.365 dengan PPh 21 0/minus. Saya bingungnya pas bikin SPT Tahunannya, setelah disetahunkan ternyata PPh 21 ybs hanya Rp. 3.860. Gimana caranya pak biar angka pada laporan tahunannya sama dengan angka yang sudah kita bayarkan pada laporan bulanannya ? Mohon bantuannya pak. Terima kasih sebelum & sesudahnya. Salam.

    • Dear bu Linda
      Wah ini saya kurang begitu paham, memang ketika ada pegawai yg tidak bekerja setahun penuh kecenderungannya akan lebih bayar, otomatis perusahaan harus mengembalikan ke masing-masing karyawan yg LB, kemudian perusahaan bisa minta ke DJP atas LB akumulatif perusahaan. Nggak ada trik khusus bu Linda, karena taruhlah dari perusahaan ibu bupotnya dari jan-okt, dari perusahaan barunya karyawan nantinya diterbitkan yg periode nov-des. Ketika digabungin normalnya menjadi pas/nihil.

  2. Pak Dwi,
    Mohon bantuannya.
    Karyawan saya mulai kerja Sept 13; gaji 2750,000/bln, K1. Utk tahun 2013, masa kerja hanya 4 bulan.
    Jamsostek yg dibayar perusahaan 156,000/bln
    Biaya jabatan 137,500
    Cara perhitungannya apakah harus di x12 (disetahunkan) atau di x4 sesuai masa kerja?
    Karena setelah dikurangi PTKP hasilnya kok jadi minus ya?

    terima kasih

  3. Dear pa’ dwi yang baik,,,
    Bagaimana ya cara pengisian spt untuk badan dan orang pribadi (direkturnya) yang cv.nya itu non aktif alias ga ada kegiatan (tidak ada pemasukan) ya maksudnya pelaporannya pak, Karna saya bingung mau ngisi nya bagaimana, apa diisi ‘nol’ semua atau bagaimana? Trus pakai formulirnya yang mana dan apa aja yang harus dilampirkan ? mohon bantuannya (makasih sebelumnya)

  4. pak kalo ngisi kolomB, 8,9 dan10 gimana caranya,saya kan cuman pekerja satu penghasilan gak punya sampingan yg lain apa harus diisi 0 ya,mohon balasanye ke email saya aja pak, maturnuwun

    • Dear bu Nita
      Bagian B adalah dari penghasilan yg dikenakan final, misalkan seorang penghasilannya selain sebagai karyawan juga buka toko di rumahnya, kebetulan omset toko dikenakan PPh Final 1%, maka omset toko final tsb masuk di bagian B.8 & B.9. Sementara B.10 adalah penghasilan yg bukan objek pajak, misalkan atas hibah.
      Bagian C adalah rekap dari kondisi harta & kewajiban per 31 Desember 2013

      • Saya mendapat tunjangan beban kerja yang besarnya 500.000/bulan, dan dibebankan PPh pajak 21 Final. karena saya PNS Golongan II, maka tarif pajaknya 0%. Apakah di Bagian B.8 diisikan 6.000.000 dan B.9 diidikan 0?

  5. Dear pak Dwi

    saya mau bertanya pak..
    ni saya kesulitan dalam pelaporan spt tahunan bagi karyawan

    begini pak di perusahaan saya ada beberapa kary ber NPWP yang masih berpenghasilan PTKP
    ni saya mau laporkan spt tahunan mereka yang katanya hanya lpor pakai 1 formulir aja 1770ss
    tp setelah hari ini saya laporkan penerimanya kantor pajak minta 1721-a1 juga katany cuman sebagai cek hitungan
    kalau tahu seperti itu apa tidak sebaiknya formulirnya 2 lembar gitu aja ya dari pada bolak balik
    masalahnya kalau di hitung 1721-a1 hasilnya kan minus contoh
    -gaji A @ bulan 1.800.000 setahun 21.600.000
    -thr 1.800.000
    -bruto 23.400.000
    dikurangi biaya jab dan biay pensiun 1.170.000
    penghasilan neto 22.230.000
    karena statusnya perempuan belum kawin
    maka PTKP nya 24.300.000
    maka saya tulisnya di form 1770ss no 4 kan minus
    kok sama petugas Kantor pajaknya disalahkan ya pak
    katanya tidak mungkin hasilnya minus
    lha saya binggung lha emang hasilnya minus trus bagaimana?

    pertanyaan ke 2
    pada waktu saya lapor spt masa bulan agustus 2013 yang ada thrnya,
    kary tersebut mendapat potongan gaji atas thr tsb senilan 54.000
    lha di form 1770ss di nomor 7 yang B saya tulis yang sudah di pot 54.000
    petugasnya pajak tadi juga bilang katanya lha ni kok terjadi lebiih bayar…berati anda minta uang anda di kembalikan gitu kalau seperti ini nanti akan di periksa lo mb gitu katanya..

    karena itu saya mohon bantuannya pak seharusnya saya lapor spt tahunan bagaimana?
    dan pengertian atau yang dimaksud pph nihil itu yang bagaimana ?
    apa nihil itu harus selalu 0 atau kalau hasil jumlah minus itu termasuk nihil apa bukan?

    terimaksih

    yusi

    • Dear mbak Yusi

      1. Saya coba itung hasilnya (sementara) minus juga, nah loh, jka berkenan mbak yusi bisa kirim via email ke saya contoh bukti 1721-A1-nya biar saya lihat per item.
      2. Untuk potongan PPh 21 THR nantinya bergabung dengan potongan atas PPh 21 yg penghasian rutin/bulanan). Jika dijumlah harusnya sesuai sih
  6. mungkin cmn ralat pak berdasarkan Per-26/PJ/2013
    WP OP yg menggunakan formulir 1770 SS tidak lagi wajib melampirkan bukti potong (1721-A1/1721-A2)

  7. dear Pak Dwi,
    Saya bingung Pak dengan aturan pajak di negara ini, yang bener2 bayar pajak selalu harus mengikuti aturan baru dimana aturan tersebut kalau sudah ditetapkan harus diikuti, padahal yg membuat aturan belum tentu paham dengan aturan yg mereka buat sendiri.
    Orang2 yang tidak membayar pajak bahkan punya usaha tanpa punya NPWP masih banyak sekali, contoh orang yg berbisnis dengan penyewaan sound system, 1x order penghasilan bersih = 12juta minimal, padahal hampir tiap hari mereka mendapat order, apakah adil orang2 semacam ini dibebaskan bahkan tidak termonitor oleh petugas, melalui media ini saya usul, setiap ada komplek pertokoan dan/atauperumahan didata warganya kerja sama dengan lurah setempat supaya ditetapkan secara jabatan apakah mereka sudah layak untuk ber-NPWP atau belum.
    Kalau harus ada sensus lagi mungkin terlalu banyak biaya dan terbukti tidak efektif, lebih baik lewat kelurahan dan ditetapkan secara jabatan, kalau memang sudah ada yg punya NPWP kan bisa dikembalikan dan copy NPWP yg sudah dimiliki.
    Demikian Pak uneg-2 hati saya, atas ketidakadilan yg berlangsung, maaf kalau komentar saya tidak sesuai topik, karena sebenarnya saya adalah korban PP46, PPH CUMA 1%
    Terimakasih telah memuat koemntar saya

    • Dear Ibu Agusin..
      Terima kasih atas sarannya.
      Saya sebagai fiskus/orang pajak merasakan apa yang ibu sampaikan. Karena saya sendiri juga menjadi wajib pajak dengan hak dan kewajiban yang seragam satu sama lain.
      Saya tanggapi per poin saja ya

      1. Jumlah wajib pajak saat ini >20jt. Angka yang kecil jika dibandingkan dengan masyarakat yang punya potensi penghasilan. Sedangkan jumlah pegawai pajak saat ini ± 32.000 orang. Setiap tahun DJP menargetkan adanya penambahan wajib pajak baru dan tugas ini diemban oleh seksi ekstensifikasi. Disinilah fungsi masyarakat untuk memberitahukan ke kantor pajak bahwa masih ada diantara kita yang belum mempunyai NPWP ataupun melaporkan pajaknya lebih kecil daripada penghasilan riilnya. Sampaikan saja bu ke KPP Pratama/KP2KP yang terdekat, jika perlu ada detil rincinya sehingga tepat sasaran.
      2. Untuk sensus, tepatnya sensus pajak nasional/SPN yang sejak 2 tahun lalu dilakukan adalah program resmi DJP, salah satu tujuan sensus juga mendata warga yang belum punya NPWP agar bisa diberikan NPWP. Wewenang menetapkan NPWP secara jabatan adalah hak dari kantor pajak, tetapi siapapun itu berhak untuk memberikan info tentang perorangan/badan usaha yang seharusnya mendapatkan NPWP ke kantor pajak. Agar tertib administrasi, silahkan menulis surat untuk disampaikan ke KPP terdekat. jangan takut dan jangan ragu karena itu hak setiap warga yang ingin memajukan bangsanya.
      3. Tambahan dari saya bu, DJP berfungsi untuk menghimpun pajak, uang yang ibu Agustin setorkan dengan wajib pajak lain termasuk saya pasti akan masuk ke rekening kas negara (dengan catatan melalui prosedur yang benar). Tetapi untuk penyaluran kembali uang pajak ke rakyat adalah dilakukan kementerian/lembaga dan pemerintah (pusat & daerah). Maka sudah sepatutnya saya dan ibu dan semua orang mengawasi pembangunan di daerahnya masing-masing.
      4. Terakhir, saya penasaran dengan keluhan ibu sebagai korban PP 46. Silahkan berbagi problem disini. Akan saya bantu semaksimal mungkin.

Tulis Komentar

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax