Pajak 1% ? PP 46 Tahun 2013 – Info Update dan Cara Lapor

Pembaca setia, tak terasa sudah masuk bulan september saat ini. Adakah yang sudah melaksanakan setoran PPh Final 1%? Mumpung masih belum tanggal 15 jadi masih ada waktu untuk menyetornya. Jika bingung cara setornya bisa baca disini dan jika ada yang pengen coba pembayaran pajak online bisa lihat panduannya disini. Di artikel ini saya ingin menambahkan beberapa hal terkait pajak 1% atau pajak UKM berdasarkan surat edaran dari DJP. Bukan hal baru semuanya tetapi bisa bermanfaat bagiwajib pajak di masa-masa transisi ini. Antara lain:

  1. Wajib Pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  2. Wajib Pajak yang menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final tetapi Surat Setoran Pajaknya tidak mendapat validasi dengan NTPN, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak
    sesuai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan cara pengisian SPT-nya:

    • Kolom Uraian diisi dengan “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”;
    • Kolom KAP/KJS diisi dengan “411128/420″.

      Cara Isi SPT PPh 4 (2) untuk lapor PPh Final 1%

  3. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain diatur sebagai berikut:a) Atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan:
  • dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan; atau
  • dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
  • dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.b) Atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan, termasuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas import
  • dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
  • dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Download Formulir SPT PPh Final 4 ayat (2)

Demikian semoga bermanfaat :)

[pl_alertbox type="info"] Para pengunjung sekalian, kewajiban lapor SPT Masa PPh 4 ayat (2) terkait PP 46 berlaku mulai masa Januari 2014
[/pl_alertbox]
Share this Story

Related Posts

348 Comments

  1. Johny

    Tuesday, 8 April, 2014 at 10:28

    Mas Dwi, apakah pph pasal 25 setiap bulan SSP nya NIHIL, pada awal tahun berikutnya masih harus melaporkan SPT nya, saya setiap bulan sudah melaporkan SSP. Mohon penjelasannya Mas Dwi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 8 April, 2014 at 15:49

      Untuk PPh 25 jika tidak ada angsuran memang nihil untuk pelaporannya, silahkan lanjutkan saja seperti itu.

      Reply

      • Johny

        Tuesday, 8 April, 2014 at 16:59

        Maaf Mas Dwi, apakah SPT perlu dilaporkan jg pada awal tahun berikutnya, atau saya hanya perlu laporkan saja SSP tiap bulannya, jd SPT tidak perlu diisi dan dilaporkan. Saya melaporkan SSP lewat Pos. Saya usaha gas LPG 3kg, karena pajak sudah dipotong oleh pertamina, jd SSP saya NIHIL terus.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Wednesday, 9 April, 2014 at 11:26

          Jenis pajaknya apa itu ya pak? apakah PPh 22 final? jika iya nggak perlu lapor nihil, namun bukti pungut dari pertamnina perlu disimpan untuk lampiran SPT Tahunan nanti.

          Reply

          • Johny

            Wednesday, 9 April, 2014 at 11:33

            PPh pasal 25 mas

            Reply

            • Dwi Utomo

              Thursday, 10 April, 2014 at 09:07

              Iya tetep laporkan saja SSP PPh 25 nihil setiap bulannya, karena sebagai pemberitahuan bahwa angsurannya nihil

              Reply

  2. tjandra

    Monday, 10 March, 2014 at 11:59

    slamat pagi pak dwi, saya mau nanya bagaimana format penulisan surat yah ke KPP mengenai penggunaan norma penghitugnan untuk pajak pribadi dimana dulu saya menggunakan PP 25 dan sekarang katanya sudah diganti ke PP 46.

    ini contoh format surat saya yang dulu pak

    Memenuhi ketentuan dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan KEP-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000, tentang Norma Penghitungan untuk menghitung Penghasilan Netto, dengan ini kami :

    Nama ; xx
    Alamat : xx
    N P W P : xx
    Jenis Usaha : Perdagangan Eceran Barang-barang Kelontong.

    Memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan tahun 2012 akan menggunakan Norma penghitungan .
    Menurut Norma Penghitungan, penghasilan utama yang kami peroleh termasuk dalam kode Nomor : 62200.

    nah….pak bagaimana yah surat untuk yang sekarang dimana norma penghitungan kan sudah berubah ke PP 46 yang 1 %? bagian2 mana saja yang perlu diubah yah pak ?

    Terima kasih atas bantuannya….

    atau kalau boleh tolong dikirim ke alamat email saya saja pak dwi … sung77chen@yahoo,com

    terima kasih pak

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 13 March, 2014 at 13:08

      Selamat siang rekan Tjandra
      Untuk WP yang menerapkan PP 46 tidak perlu mengajukan pemberitahuan penggunaan tarif 1%, karena memang gak ada ketentuannya. Langsung saja bapak hitung sendiri dan setorkan 1% tersebut.

      Reply

      • Ades (L)

        Sunday, 13 April, 2014 at 09:38

        Selamat Pagi Pak Dwi.

        Mohon penceraannya perihal PP No. 46 yang menerapkan PPh Final terhadap Omzet mulai Juli 2013.
        Bagi Perusahaan Outsourching yang membayarkan gajinya sendiri, DPP (Omzet yang menjadi dasar) untuk PPh Final tersebut apakah dari :
        1. Total Tagihan sebelum PPN, atau dari
        2. Management Fee saja
        Terima kasih atas perhatian dan pencerahannya.

        Salam,
        Ades

        Reply

        • Dwi Utomo

          Monday, 14 April, 2014 at 11:38

          Pagi pak Ades
          DPP PP 46 tsb adalah 1% x management fee saja

          Reply

  3. googs

    Wednesday, 5 March, 2014 at 19:11

    pak tanya msh bru tentang pajak… gmna sih pjak it ap yg byar pjak 1% dr total keuntungan ato semuanya kena pajak

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 6 March, 2014 at 09:40

      Atas omset kotor/peredaran usaha pada masing-masing bulannya saja.

      Reply

  4. vera

    Wednesday, 5 March, 2014 at 13:48

    siang pak, mau tanya masalah penyetoran pp46 untuk periode juli sd des’13 apakah boleh digabung 1 ssp saja?

    Untuk setiap bulannya apakah boleh tidak menyetor PP46 tapi akan kami akumulasikan setiap 3 bulan sekali mengingat nilai yang yang dibayar juga sangat kecil…

    Mohon petunjuk pak dwi …terima kasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 6 March, 2014 at 09:49

      Tetap disetornya per bulan. Untuk nominal kecil, coba rekan Vera gunakan setoran yang lewat ATM, petunjuknya ada disini.

      Reply

  5. Ryan

    Tuesday, 4 March, 2014 at 14:03

    Pak Dwi, mohon bantuan jika angsuran pajak bulanan terlanjur dibayar padahal omset selama tahun 2013 mengalami penurunan drastis akibat sepi pembeli dan penjual jatuh sakit, untuk laporan SPT nya bagaimana ya pak? Apakah kalau diabaikan dalam arti dalam SPT tidak dicantumkan nilai yang sudah disetor akan jadi masalah tidak? KBerhubung nilainya kecil tidak lebih dari 100 ribu. Tahun sebelumnya WP menggunakan perhitungan norma? O ya pak untuk besar perhitungan norma untuk pekerja bebas berdasarkan komisi penjualan berapa % dari penghasilan bruto yang terkena pajak?

    Trims,
    Ryan

    Reply

  6. amir

    Tuesday, 18 February, 2014 at 21:14

    Pak Dwi mohon pendapatnya

    Ada perusahaan dalam bentuk PMA dan pembukuannya dlam mata uang asing, namun omset tahun 2012, 2013 tidak sampai 4.8M (dalam akta notaris masuk ke perdagngan besar)

    Apakah PMA ini berhak menggunakan tarif final 1%?
    sementara selama tahun 2013 (Jan-Dec 2013) melaksanakan angsuran PPh pasal 25.
    dan bulan Jan 2014 juga menyetorkan angsuran PPh pasal 25

    Jika menggunakan tarif final 1% maka angsuran juli 2013 s/d Dec 2013 harus di PBK ke pasal 4(2) benar tidak yach pak?

    Mohon pendapatnya
    terimakasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 19 February, 2014 at 02:17

      Saya masih bingung dengan penghasilan PMA. Yg dikecualikan adalah Bentuk Usaha Tetap. Dan penghasilan dari luar negeri juga dikecualikan dlm perhitungan omset 4,8M. Jika kondisinya sesuai maka wajib PP 46. Untuk Pbk iya pak Amir sudah benar

      Reply

      • amir

        Thursday, 20 February, 2014 at 12:41

        Terimakasih atas informasinya pak,
        Tapi saya masih bingung dengan arti “Penghasilan dari luar negeri”

        Perusahaan PMA ini berbentuk PT, namun clientnya semua ada diluar negeri,,,,, namun kegiatan jasanya ada di indonesia dan ada yg di LN

        Apakah penerimaan dari client diluar negeri atas jasa yg dilkasanakan di Indonesia termasuk pengertian “Penghasilan dari Luar Negeri?”

        mohon informasinya pak

        Reply

  7. kurniasih

    Monday, 10 February, 2014 at 15:15

    Siang Pak Dwi,

    Pak, aku lagi bingung nih
    ternyata dikantor yang baru ini kami telat info bahwa ada penggantian perhitungan dari pph pasal 25 menjadi pph pasal 4 ayat 2
    masa jul-des 2013 masih bayar untuk pph pasal 25 setealah dihitung-hitung ternyata harus buat pembetulan karena kurang bayar?

    Bagaimana ya pak untuk buat surat pembetulannya ke KPP??
    dan kekurangan bayarnya harus saya bayar dulu ke bank persepsi atau buat surat pembetulan dulu ya pak?

    Mohon infonya

    terimakasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 17 February, 2014 at 00:59

      Malam mbak Asih

      1. Prosedurnya bisa dibaca disini, dan jika setelah di-Pbk tetapi masih ada yg kurang setor ya bisa dilunasi juga sehingga nanti jumlahnya komplit.
      2. Untuk kurang bayarnya bisa berbarengan atau sebelum atau sesudah, yg pasti segera dilunasi sebelum melaporkan SPT tahunan perusahaannya

      Reply

  8. Juli Puspasari

    Friday, 7 February, 2014 at 10:16

    Sir, PTKP semua pegawai kantor (kita di BUMD) yang khusus cewek semua status tanpa tanggungan/belum nikah. Gimana sebenarnya Kantor Pajak kok realita kita cewek banyak yang nanggung tapi peraturan waktu ditanyakan memang harus begitu karena logikanya yang nanggung harus suami. Selisihnya besar lo Pak sekitar 6 jutaan. Mohon dibantu solusinya. Apa bener begitu peraturannya? Thanx…ditunggu infonya Sir

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 7 February, 2014 at 14:38

      Iya mam, PTKP dengan tanggungan itu adalah hak suami sebagai kepala ekonomi rumah tangga, secara default/normalnya PTKP suami pastilebih besar dari PTKP istri karena status kwain dan tanggungan yang ditanggung suami. Kalo dua-duanya ikut nanggung status kawin dan anak kan nanti bisa-bisa keitung dobel kawin dan dobel anak :D

      Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut (PMK No 252/PMK.03/2008 pasal 10 ayat 5):

      1. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
      2. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

      Reply

  9. Alimaulana

    Thursday, 6 February, 2014 at 09:20

    Pak dwi freelance saya , jika saya baca dr ket katagori tsb , perantara penjaja dagangan dgn ambil laba 5%an trimaksih apa saya masih pakai cara lama atau pp baru 1%/

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 6 February, 2014 at 12:42

      Saya juga bingung freelance tapi spesifik kegiatan usahanya lebih ke yg mana? jika mirip dengan perantara/broker dsb maka tidak wajib PP 46 yg berarti menggunakan PPh 25

      Reply

  10. Johny

    Wednesday, 5 February, 2014 at 19:40

    Maaf pak dwi, mau tny lg. Jd pangkalan gas itu mesti byr pajak atau tidak. Saya sdh kekantor pajak, AR nya Blg saya mesti byr pajak pph pasal 25, jd gimana ini pak Dwi mohon pencerahannya, soalnya saya baru buat NPWP tgl 29 januari 2014

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 6 February, 2014 at 12:56

      Informasi dari pak Johny masih kurang pak. Apakah status pangkalan tsb sebagai distibutor resmi atau beli dari distributor wilayah dan dijual kembali. Kemungkinan dari AR bapak memilih PPh 25 karena omset atas pangkalan gas ini jika dalam 1 bulan dikalikan 12 bln/disetahunkan hasilnya lebih dari 4.8M. Saya cenderung ikut AR disana pak, karena yg tahu pasti kondisi usaha ya AR sana.
      Mohon maaf jika kurang berkenan pak.

      Reply

  11. Johny

    Tuesday, 4 February, 2014 at 14:33

    Yth. Pak Dwi, apakah pangkalan gas LPG 3kg jg dikenakan pajak 1% dari omset penjualan, atau 1% dari keuntungan, soalnya HET nya diatur pemerintah, seblmnya saya ucapkan terima kasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 5 February, 2014 at 16:37

      Jika status pangkalan LPG adalah distributor resmi pertamina maka tidak wajib 1% pak, karena sudah dipungut pertamina PPh-nya. Jika penjual biasa maka 1% atas profit yg sudah ditentukan, kecuali harga dinaikkan sepihak oleh penjual melebihi HET maka atas selisih keuntungan juga diluar HET

      Reply

  12. anggie

    Monday, 3 February, 2014 at 11:22

    pak,

    omzet masuk kategori PP 46, tidak pernah bayar pajak 1%, belum menyampaikan SKB, pajak jan – juni 2013 nihil karena laporan keuangan rugi tahun kemarin. Untuk PP 46 apakah bisa diakumulasikan dan dibayar jan 2014 ini?…cara setor dan pelaporannya bagaimana??….

    Reply

  13. Alimaulana

    Wednesday, 29 January, 2014 at 14:40

    pak dwi pph final 1% untuk saya sebagai freelance apakah di berlakukan juga? omzet saya tak tentu kadang sehari ada yang order kadang tidak dapat order laba yang saya ambil dari harga dasar 3% s/d 7,5% jika saya jumlahkan 1 bulan kadang 10 juta maximal kalau banyak yang minta bisa sampai 50 juta per bulan ( bekeluarga dengan 1 anak) terimakasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 29 January, 2014 at 15:24

      Sore pak ALi, saya tidak tahu spesifiknya seperti apa freelancenya, hanya sudah dirinci beberapa pekerjaan bebas yg dikecualikan dari pajak 1% seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter,
      konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek, perantara; petugas penjaja barang dagangan, agen asuransi; distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling)
      dan kegiatan sejenis lainnya.

      Reply

  14. indah

    Saturday, 25 January, 2014 at 18:46

    maaf pak Dwi, :)
    kalau boleh sy minta contoh pengisian 1771 dengan PP 46 dgn rincian penghasilan kurang dari 4.8 m, terima kasih sebelumnya.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 28 January, 2014 at 09:04

      Ibu Indah bisa baca sebagian contohnya disini
      Semoga bermanfaat

      Reply

  15. Ayu

    Wednesday, 15 January, 2014 at 13:42

    Maaf pak, mau nanya untuk perusahaan dagang bagaimana cara perhitungan 1%, apakah 1% x omset sebelum harga PPN atau Harga Penjualan – Harga Pembelian lalu hasilnya 1% x Hasil tersebut. Ditunggu jawabnya.. tks

    Reply

    • Irfan Hartono

      Thursday, 16 January, 2014 at 16:47

      iya, bu ayu. 1% dihitung dari harga jual tidak termasuk PPN.

      Reply

  16. Rna

    Wednesday, 15 January, 2014 at 01:10

    Pak, mau tnya kalau perusahaan kami (PT) pada tahun 2012 omsetnya tdk melebihi 4,8 miliar. apakah juli-des 2013 harus setor pph final 1% tersebut? sedangkan omset dari jan-juli 2013 telah mencapai 4,8 m.

    dan apakah ppf final 1% yang disetor sekarang (telah lewat 31 des 2013) itu dikenakan denda?
    apakah boleh tetap memakai pph 25 karena jan-juli omset telah mencapai 4,8 m?

    Reply

    • Irfan Hartono

      Wednesday, 15 January, 2014 at 14:07

      Dalam hal pada tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp4,8 miliar, tetap dikenai PPh final sampai dengan akhir Tahun Pajak dan tahun berikutnya dikenai ketentuan PPh umum.
      contoh:
      Tahun 2012 omsetnya kurang dari 4.8M, maka januari sampai juni 2013 menggunakan tata cara PPh umum yaitu angsuran PPh 25. Lalu untuk bulan juli-desember menggunakan PPh Final 1% walaupun omzet total selama tahun berjalan (2013) melebihi 4,8 M. Untuk tahun 2014 menggunakan tarif umum lagi, karena omzet tahun sebelumnya (2013) melebihi 4,8M.

      Demikian.

      Reply

  17. dally

    Friday, 10 January, 2014 at 15:01

    jika pada PBK masih ada kelebihan gmn pak,
    misal sudah dipot PP22 1,5% trus PBK ke PPH Final kan masih ada sisa 0.5% apa bisa dikreditkan kalo bisa dikreditkan apa ada bukti untuk lebihnya tersebut?
    terimakasih

    Reply

  18. Indah N

    Thursday, 19 December, 2013 at 12:54

    Selamat Siang Pa Dwi,

    Senang sekali bisa menemukan blog ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak, semoga berkenan.
    1. Untuk investor waralaba minimarket yang mendaftarkan badan usahanya (CV) dan beroperasi secara komersil pada Mei 2013, kewajiban perpajakannya apa saja Pa?
    2. Omset yang dikenakan 1% itu apakah benar rumusnya HPP + Pajak 10% ? (Info didapat dari AR)
    3. Apakah omset tersebut murni hanya omset CV saja atau seluruh keuntungan minimarket ditanggung oleh investor? Sebab berat sekali bagi investor menanggung pajak 1% dari seluruh penghasilan minimarket, sementara penghasilan CV nya sendiri tidak lebih besar dari pajaknya.
    Demikian Pak Dwi, terimakasih.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Saturday, 21 December, 2013 at 06:19

      Selamat pagi bu
      Mohon maaf terlambat, untuk waralaba apakah ada ketentuan khusus terkait pembagian untung dari penjualan?
      1.Kewajibannya secara umum ada PPh 21 untuk gaji karyawan disana dan PP 46 juga PPN.
      2.Untuk penjualan/dagang 1%xDPP berarti diluar PPN, hanya saja saya masih bingungapakah waralaba semua omset masuk ke pemilik merk jadi hanya dititipin barang saja atau tidak, kalau titipan/konsinyasimaka atas fee x 1%
      3.Ini yg saya be;um paham, konsep pembagian untung antara investor dengan pemilik merk seperti apa detilnya bu?

      Reply

  19. norma

    Thursday, 19 December, 2013 at 12:22

    Selamat siang pak,
    Saya ingin bertanya, kan cv saya dpt pekerjaan di instansi pemerintahan, nah kita dipotong pph psl 22 1,5 %, sedangkan omzet saya dibawah 4,8 milyar = 1 %. Pertanyaan saya :
    1. JIka sudah terlanjur dipotong pph 22 itu bagaimana kompensasinya, dan apa saya wajib membyar 1% ?
    2. Jika telat pembayaran pph 1%, dendanya berapa ?
    3. Setelah saya membayar pph 1 %, ketika saya laporkan ke kpp, katanya tidak perlu dilaporkan, cukup melakukan pembayaran sudah dianggap sah, apa benar seperti itu??
    terima kasih pak :)

    Reply

  20. gunawan

    Tuesday, 17 December, 2013 at 02:15

    Terima kasih atas infonya.
    Pak Dwi, omset bruto usaha saya dibawah 4,8M. Dari thn 2010 sampai 2012 memakai norma 30%. Karena tidak memperhatikan perkembangan perpajakan, selama Jan-Nov 2013 saya tiap bulan membayar PPH 25, padahal menurut PP 46 saya termasuk golongan WP yang harus membayar 1%. Atas kesalahan ini, apa yang harus saya perbuat?
    Terima kasih sebelumnya.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 17 December, 2013 at 08:08

      Selamat pagi pak Gunawan Yg pertama dievaluasi dulu apakah juli-des sudah setor yg 1% atau belum. Jika belum maka PPh 25 tsb bisa diajukan pemindahbukuan. Tapi sebelum diajukan Pbk, bandingkan dulu pak mana yg lebih besar antara PPh 25 bulanan dengan hasil tarif 1%, jika lebih besar tarif 1% maka setor dulu selisih kurangnya dan ajukan Pbk.

      Reply

  21. soetrisno

    Saturday, 14 December, 2013 at 14:59

    saya memiliki toko kelontong yang penjualan flutuatif terkadang kami jual untuk pemerintah daerah,oleh bendahara dikenai PPN dan PPh ps 22. bagaimana tentang pengenaan pp 46 1%,
    mis Penjualan 10 Jt yang sy terima bersih ( 10 jt – 909.091 PPP, dan PPh 22 1,5% 136.363 total pot 1.045.454 diterima bersih 8.954.546 apakah tetap dikenai 1% lagi. itu dihitung dari nilai berapa?

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 17 December, 2013 at 08:44

      Pagi pak Soetrisno
      Untuk aturan PPN masih tetap sama perlakuannya. Nah disitu kasusnya terlanjur pungut PPh 22 sementara bapak wajibnya setor tarif 1%. Maka tarif 1% dikalikan dengan DPP (10jtx1%), kemudian kedepannya biar bendahara nggak perlu pungut lagi PPh 22, maka pak Tris ajukan SKB dan berikan legalisirnya tsb sebelum pencairan dana oleh dinas.

      Reply

      • soetrisno

        Tuesday, 17 December, 2013 at 13:09

        terima kasih atas jawabannya,mohon maaf bertanya lagi :karena PP46 berlakunya juli perbarti laporan tahunannya nanti membuat 2 kali ya Yaitu : SPT Tahunan untuk bulan jan s/d juni Pakai Ps 25. dan juli s/d des Pasal 4ya pak. Pak kalau sudah dikenakan bendahara pemerintah Ps 22 1.5% apa tidak bisa ada jalan lain untuk supaya tidak dikenakan 1 % lagi kan toko kami jadi rugi pak karena bayar lagi 1% kalau dikenakan lagi.terima kasih

        Reply

  22. erwin

    Friday, 13 December, 2013 at 16:52

    sore pak. tentang pph final saya mau tanya, saya memiliki omzet 30jt jika menggunakan pph final berarti saya bayar 300 Rb. sedangkan dr omzet itu belum terhitung biya produksi..jika dihitung hitung saya saya memperoleh untung 1jt. berarti saya hanya dapat penghasilan 700 rb perbulan..jika saya keberatan bayar pajak tersebut gimana caranya???

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 17 December, 2013 at 10:50

      Selamat siang rekan
      Untuk PPh 25 memang ada cara formalnya, tapi yg 1% ini belum ada. Sebaiknya menyurat dan menyampaikan alasan tertulis saja pak, atau datang langsung untuk ketemu dengan AR-nya.

      Reply

  23. Umay

    Thursday, 12 December, 2013 at 14:06

    Pak saya mo tanya, Jika Wajib pajak baru terdaftar di tahun 2013 apakah punya kewajiban PPh Final 1% atau PPh Pasal 25. Mohon pencerahannya

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 12 December, 2013 at 14:49

      Sore pak Umay
      Terdaftar pada bulan berapa dulu pak? Jika sejak terdaftar hingga kini masih nihil omsetnya maka ikut yg PPh 25.

      Reply

  24. devi

    Wednesday, 11 December, 2013 at 20:06

    Malam Pak
    Mohon pencerahan pak sy masih awam pajak
    Perusahaan bos saya ada KB di bulan agustus Rp.250.000.000
    sementara di bulan november LB Rp.400.000.000
    apakah LB di bulan november bisa dimundurkan ke agustus LB ini adalah masukan dari
    pajak impor (PIB)
    karena kalau yg agustus di bayar
    nanti november di restitusi pasti agak sulit prosesnya
    apakah kelebihan uang kita bisa menutup kekurangannya?

    mohon pencerahan

    Terima Kasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 12 December, 2013 at 16:52

      Sore bu Devi
      Apakah ini LB PPN? atau KB PPh 22 impor?
      Kalau terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pajak-pajak dalam rangka impor, pajaknya bisa diminta kembali

      Reply

  25. wulan

    Wednesday, 11 December, 2013 at 12:06

    selamat pagi pak…
    saya bekerja di sebuah BPR
    tahun 2014 rencana buka cabang
    pertanyaannya…
    1. apakah cabang harus punya npwp sendiri
    2. apabila punya npwp sendiri, dan peredaran bruto per bulan masih dibawah 4,8 M apakah hrs setor pph final 1%?
    3. apabila kantor cabang punya pendapatan diluar usaha, perhitungan pajak utk pendapatan di luar usaha ini bagaimana? apakah langsung 12,5% dari laba non usaha dan apakah hrs dilaporkan sbg pph pasal 25?
    terima kasih sebelumnya pak

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 11 December, 2013 at 16:16

      Sore bu Wulan
      1.Ya untuk setiap cabang harus punya NPWP kecuali dalam KPP yg sama, boleh punya 1 NPWP cabang saja
      2.Peredaran bruto <4,8M tsb adalah nilai akumulasi dari kantor induk dan cabang-cabangnya. Jika masih dibawah itu ya ikut setor PPh final 1% juga
      3.Diluar usaha ini maksudnya apa ya bu? Yg dikecualikan dari PP 46 hanya pekerjaan bebas. jasa seperti safe deposit box pun omsetnya ditambahkan dengan omset bunga pinjaman terus dikalikan 1%

      Reply

  26. Rio

    Monday, 9 December, 2013 at 14:03

    Siang Pa, Maaf nih mau nanya, klo perusaahaan saya sudah kena potongan 23 , apakah saya tetep harus bayar pph final yg 1 % nya ? dan jika sudah terlanjur bayar pph final 1 % , dan kita sudah kena potongan , posisi nya terjadi double pembayaran pph ga pa? terimakasih sebelum nya pa, wa salam

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 9 December, 2013 at 21:13

      Malam pak Rio
      Iya benar analisis rekan, sekalipun sudah setor final 1% tetap bisa dipotong PPh 23 2% kecuali pak Rio menyerahkan legalisir SKB PPh 23 ke lawan transaksi agar tidak dipotong di transaksi berikutnya. Misalkan saat ini sudah terlanjur dipotong PPh 23, maka nanti tetap dijadikan kredit pajak tahunan.

      Reply

      • Kevien

        Tuesday, 10 December, 2013 at 17:14

        Selamat sore pak dwi,saya berkerja di sebuah perusahaan yg bergerak di bidang ekspor hasil laut,apakah ekspor di kenakan PPh pasal 4 ayat 2?

        Reply

        • Dwi Utomo

          Tuesday, 10 December, 2013 at 17:26

          Selamat sore pak Kevin, PPh 4 ayat (2) ini maskudnya pajak UKM 1% kah pak? Jika omsetnya memenuhi maka jawabannya iya.

          Reply

  27. Noordhiyanto

    Monday, 9 December, 2013 at 13:20

    Pak saya mau tanya, saya kerja di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) masalah PP 46 kemarin saya diundang sosialisasi oleh KPP Mojokerto. Dalam sosialisasi itu disampaikan bahwa untuk BPR PP 46 ini tidak berlaku jadi BPR tetap mengunakan tarif yang lama. Permasalahannya Grup kami di kota lain mengacunya PP 46. Yang mau saya tanyakan adakah peraturan tertulis yang menyebutkan PP 46 ini tidak berlaku untuk BPR? Terima kasih atas bantuannya pak

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 9 December, 2013 at 13:50

      Harus dilihat dulu pak, apakah omset atas BPR dan cabang-cabagnya/grup tsb jika diakumulasikan sudah melebihi 4,8M atau tidak. BPR omsetnya dari bunga yg didapat atas penyaluran kredit ke masyarakat atau jasa lain-lain. Jika ternyata masih dibawah 4,8M maka ikut setor 1% atas omset masing-masing cabangnya.
      Untuk peraturan pengecualian BPR tidak ada pak, badan usaha yg dikecualikan hanyalah BUT atau badan yg omsetnya >4,8M

      Reply

  28. William

    Friday, 6 December, 2013 at 17:40

    saya mau bertanya
    saya sedang mengurus pajak papa saya, dimana kami dirumah punya toko klontong (toko jual lampu, paku, kabel, dll)
    tiap tahun saya membuatkan laporan pajak dengan norma 30%
    untuk tahun 2013 akan dilaporkan pada tahun 2014
    saya mendapat info bahwa bulan januari – juni 2013 bayarkan sesuai norma
    dan juli – Desember 2013 menggunakan 1%
    pertanyaan saya adalah
    1. utk pajak 1% yg dari bulan juli -desember belum saya bayar, apakah ada sanksi denda?
    2. utk bulan januari – juni 2013, akan dilaporkan tahun 2014, apakah juli – desember ndak usah dilaporkan?
    3. bagaimana menyatakan sah utk bulan juli – desember 2013, jk tdk dilaporkan pembayarannya pa?
    4. apakah benar, utk norma yg bulan januari – juni 2013 harus menyertakan surat keterangan norma? bagaimana mendapatkan jika membutuhkan surat keterangan norma?
    mohon bantuannya pa,
    terima kasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Sunday, 8 December, 2013 at 01:15

      Selamat malam pak Wil
      Maaf telat balas pak
      1.Untuk saat ini tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan setor pajak 1% khusus untuk masa jul-des, jadi masih ada kesempatan untuk setor pak
      2.Untuk jul-des tetap dilaporkan di SPT tahunan, tetapi tidak dihitung pajaknya. Contohnya ada di sini
      3.Setiap kali pak William setor pajak di bank/pos/ATM/internet banking tercetak nomor NTPN yang sudah terhubung dengan data kantor pajak, itu sebagai dasar bahwa sudah setor
      4.Jika tahun sebelumnya sudah pernah membuat surat pemberitahuan norma atau sudah pernah melapor SPT dengan norma, maka tidak perlu bikin lagi pak. Tidak benar pernyataan tsb

      Reply

      • William

        Tuesday, 10 December, 2013 at 18:38

        selamat sore pa
        maaf bertanya kembali
        bagaimana menentukan norma pajak pa?
        papa buka toko yg jual kabel listrik, lampu, paku, pipa, dll
        dan selama ini dalam melaporkan yg ada norma dicantumkan juga rincian pendapatan selama sebulan
        lalu bagaimana utk yg 1% pa, apakah harus melaporkan rincian pendapatan selama 1 bulan tersebut pa? dan dokumen apa aja yg hrs dilaporkan bersama pa?
        setiap tanggal berapa utl pp 46 harus lapor pa, supaya saya tidak kena denda? krn bulan des belum selesai, artinya saya bayar yg bulan juli – November 2013 y pa?
        maaf merepotkan pa, thanx

        Reply

  29. indri

    Friday, 6 December, 2013 at 17:28

    Pak Dwi utk lapor PPH Ps 4(2) atas Penghasilan WP yg memiliki Peredaran Bruto Tertentu cukup form SPM induk saja atau dgn Daftar Bukti Pemotongannya? terima kasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Sunday, 8 December, 2013 at 01:25

      Untuk setoran 1% tidak perlu buat bukti potong bu, jadi cukup laporkan induk SPT PPh Ps 4(2) dilampiri SSP/struk ATM

      Reply

  30. hendra

    Friday, 6 December, 2013 at 11:07

    pagi pak,, mau nanya masalah pajak 1 % ini

    sy punya usaha travel agent kecil2an (PT) yg hanya usahanya jual tiket pesawat

    dengan harga tiket sekitar 300-1jt aj komisi agen cuma sekitar 5rb-20rb..
    jd dengan putaran penjualan tiket 100 juta perbulan aj pendapatan kami hanya sekitar 2 jutaan. belum kami bayar air,listrik,telepon,internet, gaji pegawai
    jika kena 1% lagi pendapatan kami hanya 1 juta ..dan buat pengeluaran bulanan aj sudah kurang…
    sedangkan jika kami jual tiket ke PNS tidak bisa dikenakan tambahan 1% karena dinas diperiksa BPK harus sesuai dengan tiketnya..

    pertanyaan saya apakah saya harus tetap bayar 1% tersebut pak?

    terima kasih sebelumnya

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 6 December, 2013 at 13:43

      Siang pak Hendra, untuk agen tiket tarif 1% dikenakan atas fee/komisi agen saja. Jika 1% dikalikan penjualan tiket kotor memang besar dapatnya sekitar 1jt, coba pak hendra akumulasikan semua komisi agen pada bulan tsb dan kalikan 1% itulah yg disetorkan untuk negara.
      Semoga membantu

      Reply

  31. sis prayito

    Wednesday, 4 December, 2013 at 09:53

    met pagi pak…
    sya mw tanya pak..klo misal apotek saya order obat k pbf sejumlah 80jta kemudian dikalikan 1,1 untuk ppn jadi sebesar 88jta…berati sya harus byar ppn 800rb dari 88jta-80 jta y pak?
    yang kedua untuk menghitung pp 1% final apakah ada hubungannya dengan ppn dari persentase penjualan yang 88 jta?mohon penjelasannya pak…

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 4 December, 2013 at 14:24

      Selamat sore pak Sis
      PPN 10% dari DPP (80jt) pak sehingga besarnya 8jt. Jadinya yg dibayarkan 88jt ke penjualnya.
      DPP atas PPN bisa digunakan untuk menghitung berapa pajak 1% yg harus dibayar, sehingga setoran PP 46 1% x 80jt=800rb

      Reply

    • ovi andriani

      Thursday, 5 December, 2013 at 13:15

      Met siang pak.. Mw tanya, bagaimana yaa pak cara pencatatan di accounting atas pembayaran PP 46 ini. Mohon infonya yaa Pak. Terima kasih.

      Reply

      • Dwi Utomo

        Thursday, 5 December, 2013 at 17:48

        Sore bu Ovi
        Jurnal atas pembayaran PP 46, misalkan dibayarnya via rekening bank

        Biaya Pajak 1% 1000
        Bank 1000

        Reply

  32. Anne

    Sunday, 1 December, 2013 at 21:08

    Selamat malam, Pak. saya mau bertanya apakah fasilitas 50% di Pasal 31E itu termasuk dalam perhitungan PPh 25? (untuk wp yang memenuhi kriteria fasilitas). terima kasih sebelumnya :)

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 2 December, 2013 at 10:19

      Selamat (senin) pagi bu
      Sampai saat ini masih berlaku tentunya untuk yang memenuhi kriteria. :)

      Reply

  33. Rony

    Sunday, 1 December, 2013 at 01:50

    Mau tanya..Minggu kemarin saya baru membuat npwp..Saya benar2 awam dibidang pajak. Beberapa yang ingin saya tanyakan :
    1. Bagi pengusaha online, omset sekitar 20-30jt sebulan, bagaimana cara menyetor dan perhitungan pajaknya? Apakah tiap bulan harus setor? setelah setor tiap bulan, apakah nanti pada bulan 3 akan tetap menyetor pajak lagi?
    2. Kan di web ini ada yang cara bayar pajak 1% lewat ATM, itu nominalnya saya yang tentukan sendiri? Perhitungannya apakah harus akurat 100 persen? dan bagaimana orang pajak mengeceknya? Perlu isi form diatas? Lalu formnya dikemanakan?
    Mohon penjelasannya yah..
    terimakasih banyak

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 2 December, 2013 at 10:30

      Selamat (senin) pagi pak Ronny
      Mohon maaf telat balas
      1.Karena saat ini berlaku PP 46, maka ada kewajiban setor 1% dari omset, jadi misalkan bulan oktober lalu penjualan online kotor 30jt, maka setornya 1%-nya sebesar 300rb. Untuk tahun depan setor pajak tahunan? Saya rasa tidak perlu, dengan rataan penjualan 30jt, hampir pasti omset tahun ini <4,8M sehingga kewajiban setor 1% tiap bulannya masih akan berlaku di tahun depan.
      2.Iya nominalnya berdasarkan perhitungan dari WP sendiri. Untuk masa pajak juli-des 2013, hanya wajib setor saja pak, kewajiban lapornya mulai januari tahun depan. Jadi setelah setor lewat ATM, ya sudah gitu aja. Bagaimana cara orang pajak mengeceknya? Banyak hal yang bisa dilakukan, yang terpenting bapak hitung dan setor aja sesuai kondisi riil, sehingga jika suatu saat dikonfirmasi maka bisa memberikan argumen yang kuat dan valid.

      Reply

      • Rony

        Monday, 2 December, 2013 at 13:23

        Terima kasih atas penjelasannya pak..
        Ada yang mau saya tanyakan lagi.

        Tadi bapak menjelaskan “Untuk masa pajak juli-des 2013, hanya wajib setor saja pak, kewajiban lapornya mulai januari tahun depan.”
        Ini maksudnya bagaimana? maksud wajib lapornya mulai januari tahun depan itu apa ya?
        Nanti saat SPT tahunan, bagaimana mengisinya yah? mengingat saya baru buat npwp bulan 11 ini. Bulan 1-10nya di bagaimanakan?
        Misalkan saya baru menyicil apartment selama 2 bulan ke pada bank, pada saat mengisi SPT nanti, apakah sudah harus dilaporkan? Bagaimana cara melaporkannya?

        Maaf banyak pertanyaanya..
        Terimakasih ya pak

        Reply

        • Dwi Utomo

          Monday, 2 December, 2013 at 14:26

          Wajib lapor tsb atas kewajiban PPh Final 4 ayat (2) yg 1% pak, jika saat ini hanya wajib setor apabila ada omset, maka sejak masa januari nanti sekalipun nihil tetap wajib laporkan SPT Masa PPh 4 ayat (2) ke KPP

          Jika pada bulan 11 dan 12 ini pak Rony setor 1% saja, dan tidak ada penghasilan lain maka SPT-nya nihil pak. Jika pak Rony wajib pajak OP bisa dibaca disini, cukup isi yg bagian “Isilah Pada Bagian Omset Yang Dikenakan PPh Final 1%”

          Apartemen ini nantinya menjadi hak milik atau tidak pak, jika iya maka dilaporkan atas nilai pasar apartemen tsb pada daftar harta di SPT Tahunan, keterangannnya bisa diisi dengan mengangsur/kredit/cicilan.

          Reply

  34. darwin

    Saturday, 30 November, 2013 at 10:14

    Tolong pak Dwi.sy kerja di apotek.dimana pemiliknya seorang dokter misal Dr.A(sebagai Pegawai negeri ),Dr.A sumber pendapatan dari Di RS negeri dan swasta kalo malam buka praktek di apotek tsb.pendptn dari apotek berupa Jasa Dokter,penjualan obat dari pasien Dr.A,racikan,uang resep.jasa dokter langsung diambil oleh Dr,A.
    kedua.ada pembeli obat-obatn instansi pemerintah pake dana APBN/APBD, pada waktu transaksi, muncul faktur PPN dan SSP(sdh disetor dan dilapor) dan PPH psl 22.(SSP sdh disetor)
    pertanyaan sy:
    1.Apakah penghitungan omset apotek diluar jasa dokter?
    2.Bagaiman input di e-SPT PPN di jenis transaksi & detail transaksi?.
    3.Setelah sy dpt SSP pph psl 22 tindak lanjutnya apa?apakah sy ke KPP bawah SSP tsb.selesai?

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 2 December, 2013 at 13:20

      Selamat siang pak Darwin
      Mohon maaf telat balas
      Membaca ilustrasi diatas, maka pendapatan dokter bisa disimpulkan sebagai berikut.
      a.Sebagai dokter PNS, maka atas penghasilan tsb dikenakan PPh 21 oleh dinas terkait
      b.Sebagai dokter di RS swasta, maka penghasilan tsb jg dikenakan PPh 21 oleh RS tsb, karena keterikatan atau keteraturan penghasilan dari RS swasta.
      c.Ketika berpraktek di apotek, maka penghasilan tersebut dikategorikan sebagai penghasilan atas pekerjaan bebas.
      Ketiga sumber pengahasilan diatas adalah dikecualikan dari penghitungan omset PP 46, maka selain atas ketiga diatas bisa dikenakan pajak 1%.

      1.Penghitungan omset diluar jasa dokter? terkait PP 46 kah?
      2.Untuk transaksi dengan dinas, maka untuk input PPN keluarannya, jenis transaksi pilih no 5, detil transaksi pilih no 2
      3.SSp PPh 22 disimpan saja, nanti swaktu pelaporan pajak tahunan dokter tsb, pajak atas PPh 22 bisa dilampirkan pada SPT Tahunan untuk dijadikan kredit pajak/pengurang pajak tahunan

      Reply

  35. yunus

    Friday, 29 November, 2013 at 04:29

    mau nanya pa. apakah jasa perencanaan atau jasa pengawasan kontruksi yg anggarannya di < 1 juta dikenakan PPN dan PPh pasal 4 ayat 2? mohon jawabanya mas dwi

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 29 November, 2013 at 15:50

      Tetap kena pak Yunus. Terkait konstruksi bisa dibaca disini. Yg gak kena PPn itu jika bendahara APBN/APBD belanja barang dibawah 1 juta.

      Reply

  36. dina

    Thursday, 28 November, 2013 at 16:30

    Mas, tolong dibantu ya… saya punya usaha kursus komputer, kebetulan baru daftar NPWP. pajak apa saja yang harus dilaporkan? catatan: pengajar 2 orang dgn gaji 20.000 tiap jam pertemuan. 1 org tiap bulan terima kurang lebih 600 rb, soalnya hanya ada 2 x jadwal pertemuan tiap hari… terimakasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 2 December, 2013 at 14:41

      Siang bu Dina
      Maaf telat balas bu.
      Baru daftar NPWP-nya sejak kapan bu? Jawaban sementara saya adalah ibu wajib setor 1% atas jasa kursus tersebut setiap bulannya, setorkan lewat ATM aja biar cepet. Trus atas 2 pengajar tsb, ibu laporkan SPT masa PPh 21, karena gaji pengajar masih dibawah PTKP maka tidak ada pemotongan PPh 21, hanya wajib lapor SPT Masa PPh 21. Untuk ibu Dina sendiri nanti ada kewajiban lapor SPT tahunan.

      Reply

  37. harim

    Friday, 22 November, 2013 at 14:19

    mau tanya pak, cara mengitung 1% dari pph psl 25 yg selama ini sy bayar, punya saya psl 25 sekitar 150.000 (op pribadi) gimana yaaa….? rmksh

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 22 November, 2013 at 14:27

      Siang pak Harim
      1%-nya itu atas omset bulanan pak. Jika bapak usahanya misalkan dagang dan bulan juli penjualan kotornya 100.000.000 maka 1% x 100jt = 1jt itulah yang disetor

      Reply

  38. apotek

    Thursday, 21 November, 2013 at 23:55

    pak andre,

    apakah apotek (atau toko obat) juga terkena PP 46 tahun 2013?
    semisal apotek memiliki omzet kira- kira 45 juta perbulan, apakah juga dikenai PP 46 tahun 2013, final 1% ?
    pembayarannya memakai SSP pph ps. 4 ya pak? lalu apa bedanya dengan pph ps. 25?
    Jika iya, sampai bulan nopember 2013 ini, apotek belum melakukan pembayaran atau pelaporan terkait, apakah akan kena denda? Terimakasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 22 November, 2013 at 09:50

      1.Iya pak apotek juga ikut PP 46 jika omsetnya sudah memenuhi syarat
      2.Penyetoran dengan SSP dan kode PPh final (411128-420), atau bisa juga setor lewat ATM
      3.PPh Final 1% ini adalah pengganti dari PPh 25, jadi WP yg ikut PP 46 maka tidak wajib setor PPh 25.
      4.Untuk masa juli-desember jika ada yang telat setor tidak akan dikenakan denda, segera aja disetor mumpung ada toleransi.

      Reply

      • apotek

        Saturday, 23 November, 2013 at 22:25

        terimakasih pak atas bantuannya, dan blognya bagus sekali sangat bermanfaat.

        Reply

  39. tjoengkiesen

    Thursday, 21 November, 2013 at 19:28

    Selamat sore BP Dwi Saya beristri dengan satu anak jika dilihat mundur dari juni saya bayar pajak Rp.9000 s/d 13.000 per bulan dengan norma 15 % dgn ptkp lalu 18.480.000.
    jika saya hitung pp 24 1% dari omzet dengan ptkp 28.350.000 per th jadi perbulan 2.362.500 saya jadi Nihil. mohon penjelasannya trimakasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 22 November, 2013 at 13:10

      Informasinya kurang jelas pak, saya jadi bingung.
      Untuk usaha yang dikenakan perhitungan norma hanya untuk omset januari-juni saja. Sedangkan juli-desember pakai tarif 1% atas omset kotor per bulannya. Bisa dilihat disini contohnya

      Reply

  40. sumiati

    Wednesday, 20 November, 2013 at 20:41

    Assslamkm, bapak dwi.
    Saya saat ini bekerja di cv mastercom bergerak di bidang jasa service komputer..berbagai pertanyaan sebenarnya sebagian menjawab kebingungan saya tentang PP 46 ini..tapi tetap saya ingin bertanya.. Begini dalam masa Jan – Nov 2013 saya tiap bulan lapor PPH psl 25..nihil..nah padahal.pada juli-des 2013 udah diberlakukan yang 1% itu ya…berarti saya harus bagaimana..apakah yang bulan juli-nov itu pph yg terutang..dan untuk nanti bulan desember sya membayar 1 % dari omset cv saya perbulan..mohon pencerahannya. terima kasih bapak.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 21 November, 2013 at 10:57

      Waalaikum salam bu Sum
      Untuk yg laporan PPh 25 nihil juli-nov biarkan saja bu karena nihil. Kemudian CV evaluasi kembali apakah pada juli, aug, sept, okt, nop terima omset atau tidak. Jika ada omset maka setorkan 1% masing-masing bulannya dengan ketentuan 1 SSP 1 masa.

      Reply

      • sumiati

        Thursday, 21 November, 2013 at 20:19

        Terima kasih pak..
        Maaf sebelumnya..1 SSP 1 masa..maksudnya gmn? apa 1 ssp utk 1 bulan yang terutang itu..seperti ssp untuk masa Juli. 1 SSP lagi untuk bulan Agustus. begitu pak.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Friday, 22 November, 2013 at 09:42

          Benar bu, akuntansi komersil nyebutnya bulan tapi di pajak nyebutnya masa.

          Reply

          • sumiati

            Friday, 22 November, 2013 at 20:14

            Terima kasih bapak. Senang sya bisa menemukan blog ini.karena kalo saya harus setiap kali bolak balik ke KPP.capek.
            Sebelumnya Maaf lagi kalo saya banyak nanya..begini pak..Seandainya Toko kami mendapat sebuah proyek pengadaan komputer misal senilai 70 juta. itu khan kena PPN ya.nah PPN yang membayar itu Toko Kami khn. Berarti ada 2 PPN yang dibayarkan..PPN dari kita karena kita tidak stok barang.kita beli dri pihak lain kalo beli biasanya plus PPN dari distributor….terus kita jual ke pihak yang memberi kita proyek plus PPN..
            Padahal Toko kami belum berstatus PKP..Setahu ssya yang berhak memotong pajak khan perusahaan yang sudah berstatus PKP, dan untuk menjadi PKP itu syaratnya perushaan yang sudah beromset berapa ? apakah benar 50 Juta/bln…

            Reply

            • Dwi Utomo

              Saturday, 23 November, 2013 at 21:08

              Malam bu
              Terima kasih atas tambahan motivasinya, maaf telat merespon
              1. Kriteria omset bisa diajukan PKP adalah dalam 1 tahun sudah melebihi 600jt, angka tersebut adalah akumulasi, misalkan januari sudah ada 500jt terus februari terima 200jt maka sejak februari sudah harus mengajukan permohonan PKP. Tetapi sekalipun omset belum tembus 600jt, ibu tetap bisa mengajukan PKP, yg ini sifatnya opsional tapi kalo udah >600jt maka sifatnya wajib.
              2. Kalau usaha ibu belum berstatus PKP maka tidak berhak memungut PPN, dan seharusnya dinas tidak diperkenankan mengadakan transaksi pengadaan dengan perusahaan yg belum PKP. Jika dinas memaksa ya dinas tidak diperkenankan memungut PPPN dari ibu.
              3. Pengusaha yg belum PKP tidak diperkenankan menerbitkan faktur pajak, jadi langkah jangka pendek adalah segera ke KPP terdaftar untuk mengajukan permohonan pengukuhan PKP

              Reply

          • sumiati

            Friday, 22 November, 2013 at 20:19

            Ada kasus lagi pak
            Begini saya punya temen yang punya PAUD semacam TK begitu.. Nah PAUD nya itu mendapat dana Bantuan Operasional dari pemerintah, seperti BOS..disitu ada penggunaan untuk membayar honor atau transport guru, apakah ada pemotongan pajak 5 % untuk honor atau transport itu. makasih bapak.

            Reply

            • Dwi Utomo

              Saturday, 23 November, 2013 at 21:11

              Sebelum saya bantu jawab saya tanya dulu.
              1. PAUD negeri atau swasta?
              2. Dana BOS dari diknas pusat atau pemda/BOS provinsi?

              Reply

          • sumiati

            Friday, 22 November, 2013 at 20:51

            Satu lagi pak..biar tambah mantap
            PPH 1 persen itu dari Laba kotor ( penjualan setelah dikurangi HPP)
            atau 1% x penjualan bersih. pak ?

            Reply

            • Dwi Utomo

              Saturday, 23 November, 2013 at 21:14

              1% tersebut atas penjualan kotor bu/peredaran bruto. Aturan iniditujukan untuk penyederhanaan hitungan sehingga tidak menghitung beban/biaya.

              Reply

        • sumiati

          Monday, 25 November, 2013 at 15:34

          PAUD swasta pak..

          Reply

          • Dwi Utomo

            Thursday, 28 November, 2013 at 11:29

            Bu Sum, maaf terlambat
            Untuk PPh 21 PAUD, maka atas honor tersebut dimasukkan juga sebgai tambahan penghasilan bulanan karyawan masing-masing kemudian dihitung sepeperti menghitung PPh 21.
            Sya lupa ug satunya atas sewa kendaraan ya? Maka PAUD membuat bukti potong PPh 23 2% atas jasa tersebut.

            Reply

  41. Andre

    Monday, 18 November, 2013 at 13:22

    Pak Dwi, selamat siang, salam kenal. Saya memiliki perusahaan pembuatan syrup botolan dengan omzet 4 miliar/tahun. Saya tidak punya pembukuan yg benar karena tidak punya staff dan sebagian besar pekerjaan produksi juga masih saya kerjakan sendiri. Saya masih agak bingung pak:
    1. Pajak apa saja yang sebenarnya harus saya bayarkan?
    2. Lalu kalau saya bayar pajak 1 % seperti di atas, apa saya masih harus bayar PPN juga? Selama ini saya tidak pernah bayar PPN (saya juga tidak mengenakan PPN pada customer saya, soalnya kl dikenakan PPN, saya khawatir customer saya akan beralih ke merk lain.)
    3. Kalau memang dikenakan PPN, bagaimana cara menghitungnya? Mengingat saya tidak punya pembukuan yang benar.
    Terima kasih sebelumnya.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 18 November, 2013 at 14:02

      Siang pak Andre

      Sebelum saya jawab, kalau usaha pak Andre berbentuk badan usaha (CV,PT) maka wajib menggunakan pembukuan pak, terlepas omsetnya kecil ataupun besar. Kecuali usaha orang pribadi tidak apa-apa.

      1.Melihat besaran omset maka wajib setor 1% atas penjualan kotor bulanannya. Untuk masa pajak jan-jun masih setor dengan PPh 25
      2.PPN tetap bayar pak atas penjualan, karena sirup termasuk barang kena pajak. Jika belum berstatus PKP, maka ajukan segera ke KPP terdekat.
      3.PPn diterapkan atas penyerahan/penjualan barang. Misalkan Agustus penjualan kepada distributor senilai 10.000.000 maka kenakan PPN-nya 10%=1.000.000, jadi yang dibayar pembeli adalah 11.000.000.
      Jika ingin 10jt penjualannya sudah termasuk PPN, maka gunakan rumus 10/1110jt=9.090.909 sehingga PPN-nya 9.090.90910%=909.091 jadi pembeli membayar harganya 10jt sudah include PPN

      Reply

      • Andre

        Monday, 18 November, 2013 at 14:29

        Pak Dwi, maaf sebelumnya saya kurang lengkap memberi informasi. Perusahaan saya bukan CV atau PT pak, tapi perusahaan pribadi saja (mungkin istilahnya perseorangan ya pak?) Nah, dengan status pemilik perusahaan perseorangan seperti itu, saya harus bayar pajak apa saja ya pak? Maaf, saya benar-benar awam mengenai pajak.
        Tentang PPn, saya biasa tawarkan produk saya ke beberapa pasar tradisional, ke kios-kios. Jadi kalau menghitung PPn bisa dari omzet juga ya pak? Jadi misalnya omzet saya 4 miliar/tahun. Berarti saya bayar PPn 400 juta/tahun ya pak? Besar sekali ya pak? Mungkin itu kurang lebih sama seperti laba saya per tahunnya. Soalnya margin keuntungan saya tipis sekali.
        Terima kasih atas jawabannya.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Monday, 18 November, 2013 at 14:47

          mkanya itu pak, jika belum berstatus PKP harus ajukan PKP ke KPP terdaftar. Kenapa? agar bisa mengurangi PPn keluaran tersebut dengan PPN masukan. Apalagi omset sudah diatas Rp.600jt, artinya harus wajib PKP. Ketika nanti sudah PKP maka prosedur hitungannya.
          Pajak Keluaran (PK atas penjualan) dikurangi dengan Pajak Masukan (PM atas pembelian).
          Misal bapak jual 4M maka kasarnya ada PK sebesar 400jt
          Kemudian bapak beli bahan bakunya 3M, maka ada PM 300jt. Jadi nanti PPN yang harus dibayar PK-PM=400jt-200jt=100jt

          Reply

          • Andre

            Monday, 18 November, 2013 at 15:18

            Oh begitu, jadi harus jadi PKP dulu ya pak. Maaf, saya mau tanya lagi pak: Pajak Masukan itu berarti pajak yang dikenakan oleh suplier bahan baku pada saya ya pak? Soalnya bahan baku utama produk saya (kira-kira 90 % dari total biaya) itu nira gula kelapa, dan itu saya ambil langsung dari bandar/petani di kampung daerah cilacap & mereka tidak pernah mengenakan PPn ke saya. Memang ada beberapa bahan baku yang dikenakan PPn, tapi nilainya kecil sekali. Sebagai gambaran, dengan omzet 4M itu, 3M untuk beli nira, dan hanya 100jt utk bahan baku yang kena PPn.
            Berarti perhitungannya bagaimana pak?
            Maaf kalau saya banyak tanya. Terima kasih.

            Reply

          • Dwi Utomo

            Monday, 18 November, 2013 at 16:07

            Untuk pembelian barang pertanian langsung dari sumber kayaknya gak ada PPN-nya. Jadi hanya pajak masukan dari 100jt yang bisa dijadikan pengurang.

            Reply

  42. Linda

    Monday, 18 November, 2013 at 08:44

    selamat pagi pak, saya mempunyai toko dengan omzet dibawah 4.8m, biasanya saya membayar pajak dengan kode akun pajak 411125 dan kode jenis setoran 100, saya masih menggunakan norma karena belum pkp. apakah tergolong dalam peraturan pemerintah no 46 ini? lalu peraturan ini kan berlaku juli 2013, bagaimana dengan pajak yang telah saya bayarkan dari bulan juli-oktober, lalu jika bulan november ini saya diharuskan untuk membayar PP46 ini, apa yang harus saya lakukan? apakah perlu adanya pelaporan? saya masih awam dalam hal pajak, biasanya saya menyuruh seseorang untuk melakukan perhitungan pajak yang harus saya bayarkan. terima kasih banyak pak.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 18 November, 2013 at 09:45

      Selamat pagi bu Linda
      Karena bulan juli-oktober sudah terlanjur setor, maka yang november jangan setor dulu tapi bandingkan dulu antara 1% tiap bulan dengan PPh 25.
      Misal:
      Juli, terlanjur setor PPh 25 100rb, jika dihitung dengan tarif 1% harusnya 200rb, maka yg 100rb harus di-Pbk dulu, dan yg 50rb disetor ulang dengan SSP. Begitu seterusnya, jika nanti ada lebih bayar (PPh 25<1%) maka bisa dipakai untuk nutupi 1% yg bulan nopember.

      Untuk masa pajak Juli-desember 2013, tidak wajib lapor SPT PPh 4 ayat (2) bu

      Reply

      • Linda

        Monday, 18 November, 2013 at 10:03

        jadi untuk pengguna norma ttp bisa memakai peraturan ini ya pak?
        jika pph 25 jul-okt yang saya bayarkan lbh besar dari 1% (istilahnya lebih bayar ya pak?) itu bagaimana pak? apakah kelebihan itu dipakai untuk menutupi bulan berikutnya atau bagaimana?

        Reply

        • Dwi Utomo

          Monday, 18 November, 2013 at 10:06

          Iya bu, yg pakai norma juga ikut aturan ini. Jika ada kelebihan bisa Pbk untuk bulan berikutnya atau pajak lain yang ada kekurangan.

          Reply

          • Linda

            Monday, 18 November, 2013 at 13:19

            oh begitu, terima kasih pak buat penjelasnya.
            saya jg mau bertanya lagi, kalau 1% ini itu dikalikan dengan total penjualan atau bagaimana?
            misalnya :
            harga barang 1.5jt, saya jual 1.6jt, untung 100rb
            yg dikalikan 1% itu yang 1.5jt atau 1.6jt nya?

            Reply

          • Dwi Utomo

            Monday, 18 November, 2013 at 13:51

            1% atas peredaran bruto/penjualan kotor berarti
            1% x 1,6jt

            Reply

  43. ibnu

    Sunday, 17 November, 2013 at 05:42

    mas, mau nanya… jika suatu penghasilan kena pph final, apakah penghasilan tersebut masih harus ditambahkan dengan penghasilan lainnya yg menggunakan tarif progresif, atau gimana cara menghitung pph terutangnya..? trus bagaimana dengan penghasilan yang lainnya yg di atur oleh pasal 21, 22, 23

    Reply

    • Dwi Utomo

      Sunday, 17 November, 2013 at 05:51

      Yang penghasilan kena PPh Final tidak perlu dihitung lagi pajaknya, tetapi dilaporkan pada SPT Tahunan. Kredit pajak tetap dikurangkan dengan omset yang tidak final jan-jun. Cara hitungnya bisa lihat disini. Cara lapor ada disini

      Reply

      • ibnu

        Sunday, 17 November, 2013 at 10:51

        makasih mas,
        mas boleh minta emailnya mas, bisa tanya2 lewat email kalo boleh.
        soal :
        Tn Hardiadi memiliki 3 orang anak. Tn Hardiadi mempenyai usaha bengkel kendaraan bermotor yang berlokasi di jalan Pemuda Jakarta dengan peredaran bruto 4.000.0000.0000 dan biaya usaha 3.000.000.000, selain itu tn Hardi mempunyai penghasilan dari usaha persewaan kendaraan di Jakarta dengan peredaran bruto Rp 2.000.000.000, dan biaya usaha rp 1.000.000.000.pada tahun 2013 Tn hardi mendapatkan Hadiah undian dari bank BCA dengan nilai bruto 500,000.000,
        pertanyaan hitung pph terutang tahun 2013..

        Reply

        • Dwi Utomo

          Sunday, 17 November, 2013 at 20:22

          Malam mas Ibnu
          Email saya bisa dilihat disini
          Saya insyaalloh bisa bantu kasus diatas, hanya saja tidak jelas mana omset untuk semester 1 2013 dan omset untuk semester 2 2013. Karena untuk tahun pajak 2013 ada 2 macam perhitungan pada SPT Tahunannya. Kemudian untuk menentukan tahun ini ikut PP 46 harus dilihat juga omset tahun 2012, apakah sudah melebihi 4,8M atau belum.

          Reply

  44. wynda

    Saturday, 16 November, 2013 at 11:46

    Pagi pak Dwi,
    - jika untuk jul – agustus sudah terlanjur setor dengan pph psl25 411125 / 100 dan ternyata setelah di hitung dengan pph 1% terjadi kurang bayar bagaimana cara pelaporan dan pembayarannya ya ?
    - dan untuk jan – jun jika di hitung dengan hitungan lama dan di potong dengan PTKP ternyata terjadi kelebihan bayar bagaimana ya ?

    Reply

    • Dwi Utomo

      Saturday, 16 November, 2013 at 14:56

      Sore bu Wynda
      1.Jika ada selisih kurang bayar antara angsuran PPh 25 dengan bulanan 1%, ya ajukan Pbk atas PPh 25 dan kekurangannya setor kembali dengan SSP yang kodenya 411128-420
      2.Ya laporkan saja LB di SPT-nya bu, nanti akan direstitusi/dikembalikan oleh KPP

      Reply

      • wynda

        Monday, 18 November, 2013 at 10:55

        Lapor lebih bayarnya waktu di SPT Tahunan ya? Dan bagaimana caranya kita menerima kembali LB tersebut ? Apakah akan ada pemeriksaan dari pihak Kantor pajak ? Soalnya saya tidak membuat pembukuan hanya dengan sistem norma, krn usaha hanya kecil-kecilan saja.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Monday, 18 November, 2013 at 11:50

          Iya, tahu LB atau tidak nanti di SPT Tahunan. Ketika SPT LB disampaikan oleh WP, maka KPP akan mmeriksanya, ketika hasil pemeriksaannya LB, maka diterbitkan SKPLB dan WP akan diminta nomor rekeningnya untuk dikembalikan uangnya.
          Nggak masalah sekalipun pakai norma bu.

          Reply

          • wynda

            Monday, 18 November, 2013 at 11:57

            Cara pemeriksaan dari Kantor Pajak apakah datang ke toko tempat usaha karena LB mungkin tidak lebih dari 1juta, jika iya Laporan seperti apa yang di minta?

            Reply

        • Dwi Utomo

          Monday, 18 November, 2013 at 13:50

          Pemeriksaan bisa dengan datang ke tempat usaha atau bisa juga WP diundang ke KPP untuk membawa berkas. Biasanya yg diminta catatan penghasilan per bulan dan daftar biaya.

          Reply

          • wynda

            Monday, 18 November, 2013 at 14:06

            Jika yang lebih bayar tersebut tidak ingin saya minta kembali bagaimana? soalnya saya tidak ada pencatatan biaya dan lain-lain.

            Reply

            • Dwi Utomo

              Monday, 18 November, 2013 at 14:21

              Kalau ibu berkenan ya naikkan omsetnya sedemikian hingga ketika dikurangkan dengan kredit pajk jadinya nihil. hanya cara tsb tidak mencerminkan kondisi usaha yang riil. Dari saya anjurannya tetap laporkan LB.
              Kita tunggu saja apakah nanti ada kebijakan khusus untuk LB karena PP 46, karena kasusnya pasti banyak sekali yang mengalami

              Reply

  45. Ari

    Friday, 15 November, 2013 at 18:26

    Saya adalah rekanan pemda dan selalu dilakukan pemotongan pph pasal 22 oleh bendahara, karena sesuatu hal apakah bendahara belum paham dengan pp 46 atau bagaimana. Pertanyaannya bagaimana dengan spt badan 2013 apakah saya tetap menggunakan perhitungan selama 1 tahun seperti spt badan 2012. Untuk diketahui bahwa usaha saya terkena aturan pp 46 sudah mengajukan skb tapi belum keluar skb dari kantor pajak. Saya jadi pusing sendiri.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Saturday, 16 November, 2013 at 13:40

      Selamat siang pak Ari
      Beruntung udah sharing disini, jadinya saya ikutan pusing n pak Ari gak sendirian hehe..

      Atas yang sudah terlanjur potong ya sudah terlanjur, tapi PPh 22 tersebut bisa di-Pbk, diminta kembali atau tetap dikreditkan di SPT Tahunan.
      Sekalipun sudah terlanjur dipotong, usaha pak Ari tetap harus setorkan yg 1%, jadi nanti ada 2 setoran, yg 1,5% dan 1%.
      Untuk SPT Tahunannya hitung hanya untuk laba jan-jun saja, karena omset juli-des harus bapak setorkan masing-masing 1% tiap bulannya dan final
      Agar bendahara paham akan ketentuan SKB ini, silahkan sampaikan AR bapak agar dinas tersebut dihimbau oleh KPP.

      Reply

  46. Joseph

    Thursday, 14 November, 2013 at 22:25

    selamat malam pak dwi, apakah ada contoh ssp PP 46 yang bisa saya gunakan untuk skripsi saya? kalau bisa domisili di jakarta pak. terima kasih banyak pak.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 15 November, 2013 at 08:34

      Pagi mas Jo
      Maaf hingga kini saya belum mendapatkannya. Mas silahkan datang ke KPP terdaftar atau yang terdekat, silahkan temui bagian helpdesk atau AR untuk menyampaikan maksud pinjam berkasnya.
      Semoga berhasil

      Reply

      • Andriani

        Friday, 15 November, 2013 at 18:53

        selamat sore, pak. saya mau bertanya apakah dimungkinkan kalau saya ke KPP dan meminta dokumen wp yang tadinya membayar pajak dengan mendapat fasilitas Pasal 31E, tapi setelah berlakunya PP 46 jadi berubah ke aturan PP 46? karena saya butuh untuk membandingkan penerapan kedua aturan tersebut untuk keperluan skripsi. terima kasih..

        Reply

      • Joseph

        Friday, 15 November, 2013 at 21:33

        malam pak, sebelumnya saya jg sudah pernah mencoba datang ke KPP untuk minta data perusahaan yang membayar pajak sesuai PP 46 ini, tetapi pihak KPP / AR blg bahwa data tersebut merupakan hal yang bersifat privat (rahasia) sehingga KPP tidak bisa memberikan data tersebut, karena AR tersebut blg takut perusahaan komplain ke KPP karena memberikan data kepada org lain.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Saturday, 16 November, 2013 at 13:46

          Untuk rekan Joseph dan Andriani. Memang ada rahasia jabatan yang harus dipatuhi pegawai DJP. Silahkan dicoba secara persuasif, sampaikan proposal dan uraikan manfaat apa atas penelitian tersebut yang bisa berguna bagi KPP atau perusahaan sample. Bisa saja data tersebut diberikan dengan telah dikaburkan identitas aslinya. Relatif lebih mudah jika ada perusahaan dari teman atau saudara yang bisa dipinjam.

          Reply

        • pue

          Friday, 6 December, 2013 at 01:31

          halo sdr Joseph.. sedang membuat skripsi dengan tema pajak 1% ini ya? kebetulan sama.. berminat share ilmunya mungkin ^^ apakah sdr menggunakan spss untuk penyusunan skripsi dengan tema ini? trimakasih sebelumnya..

          Reply

          • Dwi Utomo

            Friday, 6 December, 2013 at 10:16

            Ajakan rekan Pue uda saya kirimkan ke saudara joseph via email, semoga bisa saling berbagi

            Reply

        • alena

          Wednesday, 16 April, 2014 at 13:59

          boleh saya minta alamat emailnya saya juga ingin menyusun skripsi dengan tema pp 46 mungkin bisa di share mas joseph

          Reply

          • Dwi Utomo

            Thursday, 17 April, 2014 at 11:17

            Emailnya siapa ya mbak ini yang dimaksud, jika email saya bisa dilihat di halaman kontak.

            Reply

  47. sari

    Tuesday, 12 November, 2013 at 17:20

    Sore Pak,
    Maaf mau bertanya, jika ada seseorang mempunyai CV, maka pajak apa sajakah yg wajib dikenakan? jika omzet bulanan nya ratusan juta maka atas CV tersebut dikenakan pajak apa saja? juga untuk pemilik CV nya ? terimakasih sebelumnya.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 13 November, 2013 at 10:31

      Selamat siang bu
      Secara umum ya bu
      1.Jika CV mempekerjakan karyawan maka CV perlu setor dan lapor SPT PPh Psal 21
      2.Jika CV, omsetnya sudah > 600jt dan berstatus PKP maka perlu setor dan lapor PPN
      3.Jika CV omsetnya < 4,8M dan usahanya bukan atas konstruksi maka setor 1% atas omset bulanan
      4.Pemilik CV nanti juga lapor SPT Tahunan PPh OP

      Reply

      • sari

        Wednesday, 13 November, 2013 at 12:11

        Selamat Siang Pak, Maaf mau bertanya lagi yang dimaksud = Jika CV omsetnya < 4,8M dan usahanya bukan atas konstruksi maka setor 1% atas omset bulanan ( dimulai bulan apa ya ?, bersifat final kah? berarti akhir thn CV tidak perlu lapor PPh 25 Badan ya? apabila sampai bulan nov ini blm bayar apakah didenda ? ) terimakasih atas penjelasannya lagi.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Wednesday, 13 November, 2013 at 14:51

          Sore bu
          Berlaku mulai bulan juli 2013 dan bersifat final.
          SPT Tahunan tetap lapor bu sekalipun final.
          Denda memang dihapus atas terlambat setor hingga bulan desember, jadi manfaatkan kelonggaran ini.

          Reply

          • sari

            Wednesday, 13 November, 2013 at 19:15

            Sore Pak,
            Maaf ya nanya terus..maklum baru thn ini beroperasi CV. nya.
            Saya mau menanyakan apa saja yg hrs dilampirkan pada pelaporan SPT Tahunan PPH25 ? karena tadi saya ke kantor pajak disarankan untuk pemindahbukuan atas PPH25 masa ke PPh Final 1 %. Kemudian atas pemilik CV bagaimana cara pelaporan SPT Tahunan PPH OP nya? apakah ada contohnya pak? makasih seblmnya. Oh ya apabila CV tidak memperkerjakan pegawai apakah masih ada kewajiban PPh 21 atas CV tersebut? makasih ya pak atas penjelasannya….

            Reply

            • Dwi Utomo

              Thursday, 14 November, 2013 at 10:53

              Siang bu Sari

              1.Lapor SPT Tahunan CV nanti pada bulan april 2014, yang dilampirkan laporan keuangan (laba-rugi, neraca, penyusutan), bukti potong PP 22/23.
              2.Saran dari KPP tadi atas angsuran PPh 25 masa yang terlanjur setor padahal harusnya pajak 1%, maka yang dilampirkan di permohonan Pbk-nya adalah SSP lembar 1 atas PPh 25 yang terlanjur setor
              3.Pemilik CV lapor SPT Tahunan formatnya bergantung dari berapa banyak sumber penghasilannya. Jika hanya sebagai pemilik saja bisa baca di artikel ini bu.
              4.Coba ibu Sari lihat kembali pada Surat Keterangan Terdaftar saat terima kartu NPWP dari KPP, biasanya PPh 21 disilang yang artinya wajib setor dan lapor. Jika tidak ada omset maka tidak setor tapi wajib lapor NIHIL.

              Reply

          • sari

            Thursday, 14 November, 2013 at 14:24

            Siang Pak Dwi,
            Jadi kesimpulannya atas CV harus melaporkan SPT Badan dan atas pemilik harus melaporkan SPT OP ya pak. Tapi apabila sdh dikenakan Pajak 1% bagaimana nanti pelaporan SPT Badan atas CV nya. Apakah tidak kena dua kali pajaknya? satu lagi ya pak, Atas Pemilik CV apakah masih dikenakan PPH 21? makasih banyakkkk…

            Reply

          • Dwi Utomo

            Thursday, 14 November, 2013 at 15:09

            Bukan kena 2x bu, tapi ada bagian yang dihitung dengan tarif PPh biasa dan ada bagian penghasilan yang dihitung dengan tarif 1%. Selengkapnya bisa dibaca disini
            Pemilik CV tidak kena PPh 21 karena dia tidak dianggap sebagai karyawan, yang disebut karyawan yang tidak menyumbang modal di CV itu yang perlu dilaporkan dalam SPT PPh Masa Pasal 21

            Reply

    • sari

      Monday, 18 November, 2013 at 16:29

      Siang Pak Dwi,
      Mau tanya apakah CV yg sudah mengurus PKP boleh menggunakan perhitungan norma ? kemudian bagaimana seharusnya perhitungan pph nya ? apakah pph badan atau pph OP ? atau dua2nya.
      kemarin CV dapat himbauan untuk membayar 1 % Final atas masa juli – nov ini. Nah atas masa jan-juni bagaimana cara menghitungnya?
      Apabila CV tdk ada biaya2 misal biaya listrik dll karena rekening listrik masih menggunakan nama pemilik CV jadi bi pegawai saja yang dibiayakan, apakah itu boleh?
      makasih atas penjelasannya

      Reply

      • Dwi Utomo

        Monday, 18 November, 2013 at 16:44

        Sore bu Sari
        CV tidak boleh menggunakan norma, harus pembukuan bu karena berupa badan usaha. PPh-nya ya PPh badan atas CV. Atas masing-masing personil (pemilik, karyawan) lapor SPT Tahunan PPh OP nantinya.
        Atas masa januari-juni masih menggunkan angsuran PPh 25, jika di SPT Tahunan Badan 2013 ada pajak terutang, biasanya tahun ini (jan-jun) ada angsuran PPh 25.
        Untuk rekening listrik, harusnya bisa dipisahkan antara pemakaian CV dan pemakaian pribadi pemilik. Yg atas pemakaian CV bisa dijadikan beban listrik nantinya

        Reply

        • sari

          Monday, 18 November, 2013 at 17:50

          Sore pak,
          apakah di web ini ada contoh pembukuan untuk CV ? dan pembukuan untuk OP? saya pengen tau dimana bedanya pak. ohya pak, untuk pph 1 % kode untuk SSP nya berapa ya? atas pinbuk apakah satu SSP berlaku satu form ya pak?
          makasih ya pak..

          Reply

  48. antonius wijaya

    Tuesday, 12 November, 2013 at 15:16

    Untuk usaha dagang maka 1% dikali atas omset pada bulan tersebut, kecuali ada penjualan atas konsinyasi atau ada perjanjian komisi tertentu (misalkan apada agen tiket pesawat)

    mohon penjelasan nya Pak Dwi Utomo tentang pengecualian ini spt agent tiket pesawat , gimana perhitungan pph nya jika memang tidak termasuk dalam aturan pph 1 persen yg baru

    Terima kasih banyak atas bantuan dan penjelasannya

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 12 November, 2013 at 16:02

      Selamat sorek Pak Anton

      Saya kopikan pengertian konsinyasi dari sebuah blog
      Pengertian konsinyasi (consignment) menurut Hadori Yunus – Harnanto adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu.

      Dalam transaksi konsinyasi penyerahan barang dari pengamanat kepada komisioner tidak diikuti dengan penyerahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Meskipun diakui bahwa dalam transaksi konsinyasi itu telah terjadi perpindahan pengelolaan dan penyimpanan barang kepada komisioner, namun demikian, hak milik, atas barang yang bersangkutan tetap berada pada pengamanat (consignor). Hak milik akan berpindah dari pengamanat apabila komisioner telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.


      Agen tiket selama omsetnya masih dibawah 4,8M /tahun tetap dikenai pajak 1% pak, hanya dasar pengenaannya bukan atas harga jual tiket tetapi dari fee yang diberikan oleh maskapai.

      Reply

      • antonius wijaya

        Wednesday, 13 November, 2013 at 22:49

        trims Pak Dwi Utomo,
        fee yg diberikan maskapai berarti spt komisi agent ? Dimana kita bisa liat aturan nya Pak ? Trims

        Reply

        • Dwi Utomo

          Friday, 15 November, 2013 at 08:51

          Pagi pak Anton
          Maaf keselip, baru inget ada pertanyaan bapak yang belum saya balas
          Hingga saat ini tidak ada dasar hukum yang mengatur per bidang usaha atas omset yang dikalikan 1%. Hanya ditegaskan peredaran bruto saja, tapi tentunya yang disebut peredaran bruto adalah barang/jasa yang dari milik penjual yang terjual. Sementara pada agen tiket, harga jual tiket bukanlah hak milik dia, hanya fee saja yang bisa diakui.

          Reply

  49. syaifudin

    Tuesday, 12 November, 2013 at 15:06

    pak dwi maaf ni mw numpang tanya.???
    Kalau Menurut PP 46 thn 2013 Pph Final pembayarannya 1%.. Jika Saya Dapat Job Pengadaan Barang senilai 10jt jadi pph saya hanya 10jt-PPn=(….)*1%. benarkah perhitungan saya ini pak..?

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 12 November, 2013 at 15:12

      Jika 10jt tersebut sudah termasuk PPN maka keluarkan dulu PPN-nya kemudian kalikan 1%
      Tapi jika 10jt belum termasuk PPN, ya kalikan langsung dengan 1%
      Begitu pak Udin

      Reply

  50. alva

    Sunday, 10 November, 2013 at 00:00

    Maaf Pak, saya lagi yang bertanya. sebenarnya saya paham maksud bapak kalau PP 46 ini tidak mempengaruhi WP OP makai norma atau pembukuan. cuman ada satu hal saya cukup bingung. misal untuk omset tahun 2014 selama jan sd des Rp 200 juta, pajaknya 1% kan udah disetor tiap bulan, jadi yang 200 juta ini saya harus laporkan di SPT Tahunan 2014 di form 1770-III bagian A 16 dan induk SPT nya di isi nihil. lalu apa yang harus dilampirkan lagi untuk SPT nya? (penghasilannya sudah final semua).
    apakah atas omset 200 juta ini harus ada laporan keuangannya? atau hanya rekapitulasi peredaran bruto saja?
    lalu di kolom pojok kanan atas SPT mau nyilangin kolom apa? norma atau pembukuan?
    Sangat mohon pencerahannya pak..

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 11 November, 2013 at 08:21

      Selamat pagi pak Alva
      Maaf telat lagi pak, weekend kemarin padat agenda

      Jika WP di tahun pajak 2014 jan-des sudah setor 1%, maka di SPT Tahunannya benar seperti yg bpk bilang, isi nihil di 1770-III A-16. Yang dilampirkan apa? Ya bisa rekap bruto atau laba rugi, tergantung apa yang dipilih WP.
      Kondisi ini mirip dengan WP Badan yang usahanya murni konstruksi, di SPT-nya memang nihil tapi laporan keuangan tetap dilampirkan karena dia statusnya Badan.

      Nah untuk OP sendiri kan bisa memilih mau pakai norma atau pembukuan, maka yang disilang adalah sesuai degan metode yang dia pilih pak.

      Reply

      • alva

        Tuesday, 12 November, 2013 at 01:02

        Baik pak terima kasih banyak. seandainya WP OP milih Norma, Apakah di formulir 1770-I halaman 2 harus di isi ?

        Reply

  51. alva

    Thursday, 7 November, 2013 at 17:22

    sore pak.. numpang nanya ya pak. ada Orang Pribadi dapat borongan pekerjaan untuk memotong dan menimbun tanah ( cut and fill) atas jasa pekerjaan ini masuk ke penghasilan apa ya pak?? pasal 4 ayat 2 konstruksi atau pp 46 final ya pak??
    lalu ada satu pertanyaan lagi pak.. bagi WP OP yang dikenai PP 46 2013 untuk laporan SPT tahunannya apakah wajib pembukuan, karena kalau udah masuk kategori pp 46 kan tidak boleh pakai norma penghitungan lagi.
    terima kasih ya pak, maaf banyak pertanyaan :)

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 8 November, 2013 at 13:55

      Siang pak Alv
      1. Karena cut & fill masih masuk proses pematangan lahan, maka dikenakan PPh Final 4 ayat (2). Jika yang mengerjakan orang pribadi dan tidak mempunyai sertifikasi/kualifikasi maka tarifnya 4%
      2. Yang wajib pembukuan adalah wajib pajak OP yang omsetnya sudah melebihi 4,8M setahun atau WP Badan, yang tidak wajib pembukuan adalah enghasilan atas usaha yang dibolehkan untuk menggunakan norma dengan catatan omset <4,8M setahun
      Silahkan tanya pak daripada kebingungan nantinya.

      Reply

      • alva

        Friday, 8 November, 2013 at 16:21

        ok pak, terima kasih.
        untuk SPT TAHUNAN OP di pojok kanan atas (kan ada pilihan untuk di silangi Norma atau Pembukuan) jadi untuk OP yg kena PP 46 ini silangi kolom mana ya? kan penghasilan di bawah 4,8M tidak boleh pakai pembukuan dan Penghasilan kategori PP 46 ini juga tidak boleh pakai norma. ??
        sorry pak masih bingung.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Friday, 8 November, 2013 at 16:30

          Tetap pakai norma pak, silang saja disana.
          Sekalipun omset dibawah 4,8M WP OP tetap diberi kebebasan memilih untuk menggunkan pembukuan, hanya memang diwajibkan pembukuan ketika sudah >4,8M.

          Reply

          • alva

            Friday, 8 November, 2013 at 16:45

            silang norma ya pak?? tetapi bukannya penghasilannya sudah final.. kalau silang norma berarti di formulir 1770-I halaman 2 harus di isi ya pak?

            Reply

          • alva

            Friday, 8 November, 2013 at 19:41

            Maaf Pak, saya lagi yang bertanya. sebenarnya saya paham maksud bapak kalau PP 46 ini tidak mempengaruhi WP OP makai norma atau pembukuan. cuman ada satu hal saya cukup bingung. misal untuk omset tahun 2014 selama jan sd des Rp 200 juta, pajaknya 1% kan udah disetor tiap bulan, jadi yang 200 juta ini saya harus laporkan di SPT Tahunan 2014 di form 1770-III bagian A 16 dan induk SPT nya di isi nihil. lalu apa yang harus dilampirkan lagi untuk SPT nya? (penghasilannya sudah final semua).
            apakah atas omset 200 juta ini harus ada laporan keuangannya? atau hanya rekapitulasi peredaran bruto saja?
            lalu di kolom pojok kanan atas SPT mau nyilangin kolom apa? norma atau pembukuan?

            Reply

        • alva

          Friday, 8 November, 2013 at 16:42

          lalu pak bagi WP OP (usaha dagang) yang kena PP 46 ini, untuk SPT Tahunan nanti jumlah peredaran brutonya di isi di formulir 1770-III lampiran III ya pak? terus apakah harus dilampirkan laporan-laporan neraca, laba rugi dan modal?? atau apa yang harus dilampirkan ya pak? apakah perlu dibuatkan daftar peredaran brutonya?? terima kasih sebelumnya..

          Reply

          • Dwi Utomo

            Friday, 8 November, 2013 at 16:53

            Begini pak
            PP 46 tidak mempengaruhi apakah WP tersebut harus menggunakan norma atau pembukuan.
            Jika tahun lalu mengunakan norma silahkan saat ini tetap melanjutkan norma. Untuk yang menggunakan norma maka lampirannya adalah rekapitulasi penghasilan bruto setiap bulan sepanjang tahun. Tapi hanya bruto jan-jun saja yang ditulis di 1170-I halaman 2 bagian B nomor 1 “Dagang”

            Bagaimana jika usaha dagang menggunakan pembukuan, maka yang dilampirkan nanti di SPT adalah laba-rugi, neraca dan penyusutan, dan nanti yang diisi di SPT adalah 1770-I halaman 1 bagian A (laba jan-jun)

            Baik mau pakai norma ataupun pembukuan, khusus untuk omset juli-des 2013 yang ikut PP 46 ditulis di 1770-III bagian A no 16.

            Silahkan nanya jika masih bingung lagi pak :)

            Reply

          • alva

            Friday, 8 November, 2013 at 17:25

            Pak Dwi, apakah WP OP harus atau wajib memilih salah satu antara pembukuan atau Norma?
            jika iya, maka saya simpulkan untuk WP OP yang masuk kategori PP 46 (SPT tahunan 2014 nanti) harus memakai pembukuan, karena tidak boleh pakai Norma.. benarkah demikian?

            Reply

          • Dwi Utomo

            Saturday, 9 November, 2013 at 06:15

            Pagi pak Alva

            Pak PP 46 tidak mengatur apakah WP tersebut harus pembukuan atau tidak, selama WP tersebut omsetnya dibawah 4,8M dia bisa melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan pencatatan atau pembukuan. Yang mewajibkan pembukuan hanyalah ketika omset WP sudah melebihi 4,8M.

            Perlu diingat kembali, norma adalah cara sederhana mencari laba dengan mengalikan persentase tertentu atas hasil pencatatan.

            Reply

  52. Joseph

    Monday, 4 November, 2013 at 22:36

    maaf, saya mahasiswa dari Universitas Tarumanagara, saya sedang mengerjakan skripsi dengan membahas PP 46 ini, saya memerlukan SSP dari suatu badan yang telah membayarkan pajak 1% ini. adakah yang bersedia membantu saya? saya hanya butuh fotocopy SSP-nya saja. terima kasih banyak

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 5 November, 2013 at 08:19

      Pagi mas Jo
      Dokumennya berupa hasil scan ya mas? Boleh tahu tujuan spesifiknya untuk apa?
      Bagaimana pembaca yg lain apa ada yang berminat berbagi dengan mas Joseph?

      Reply

      • Joseph

        Tuesday, 5 November, 2013 at 14:27

        selamat siang pak.
        hasil scan boleh jika tidak merepotkan. bila perlu saya akan usahakan datang untuk fotocopy.
        sebenarnya tidak ada tujuan apa2, ssp tersebut hanya sebagai contoh saja. karena saya tidak diperbolehkan memakai ssp contoh yg disebarkan, harus memakai SSP yang ada NTPN nya.
        mohon bantuannya, terima kasih.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Tuesday, 5 November, 2013 at 15:38

          Kalau untuk datang langsung rasanya nggak mungkin, lha wong saya sekarang masih di Timika :D
          Akan saya coba bantu cari sampelnya besok mas

          Reply

          • Joseph

            Tuesday, 5 November, 2013 at 17:11

            kalau ada yg bersedia membantu saya, dan domisili di jakarta, saya akan usahakan datang. kalau bisa sih ssp tersebut merupakan WP yang ada di daerah jakarta pak. terima kasih banyak pak :)

            Reply

  53. Afriyanto

    Monday, 4 November, 2013 at 11:04

    Pak Dwi, Jadi angka sakti yang harus diingat setiap bulan adalah yang 1% itu ya Pak (dikalikan omset). Saya usaha kecil laundri.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 4 November, 2013 at 11:20

      Sekali lagi pak Anto sudah benar memahaminya :)

      Reply

  54. Afriyanto

    Monday, 4 November, 2013 at 10:30

    Pak Dwi, Mohon dicek apakah saya sudah benar.
    Usaha: Laundry Kiloan.
    Omset Bulan Oktober 2013 = Rp 15juta.
    Gaji 3 karyawan Rp 3,6 jt/bln.
    Biaya operasional lain Rp 5 jt/bln.
    Jadi Pajak yang saya laporkan untuk bulan Oktober 2013 adalah 1% x Rp 15juta = Rp 150 ribu.

    Jadi Angka yang harus diingat-ingat setiap bulan adlah angka 1% ya Pak?

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 4 November, 2013 at 10:35

      Perhitungan pak Anto sudah betul, hanya atas omnset 15jt saja yang dikalikan 1%.

      Reply

  55. sis prayito

    Saturday, 2 November, 2013 at 14:29

    Siang Pak Dwi,… Saya punya apotik… bulan januari sampe september 2013 sya setor menggunakan Pph Psl 25, tapi misal Untuk Juli dst jika menggunakan aturan baru (Psl.4 (2), setelah saya hiting2..perhitungan setorannya knp jadi lbih besar y pak?knp y pak Dwi…mhon infonya pak, karena untuk setor segitu msh besar bagi apotek saya yg msh kecil pak…
    apakah untuk pemindah bukuan…bulan juli mpe september,,,jumlah nominal yy harus tetap sama seperti yg disetor sebelumnya atau perlu dihitung lg?
    satu lagi pak dwi, apakah ppn a hubungannya dengan pph pak?ketentuan yang kena ppn omset y minimal brp pak?
    makasih pak dwi

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 4 November, 2013 at 08:56

      Selamat pagi pak Sis
      Mohon maaf telat membalasnya
      1. Bisa jadi pajak 1% > PPh 25, itu karena omset yang dipakai dalam perkalian dan wajar.
      2. Jumlah yang dipindahbukukan, nominalnya tergantung antara perbandingan PPh 25 dan PPh Final 1%, jika dalam kondisi diatas (PPh 25 < pajak 1%) maka PPh 25 juli dipindah ke PPh final 1% juli dan kekurangannya disetor kembali dengan SSP begitu seterusnya
      3. Apakah ada hubungannya antara PPN dengan PP 46? tidak ada pak, masing-masing berdiri sendiri.
      4. Ketentuan yang kena PPN? Jika pak sisi sudah berstatus PKP, maka setiap penjualan barang kena pajak harus memungut PPN. Tidak ada batasan minimal.

      Reply

      • Ratnawati

        Tuesday, 5 November, 2013 at 00:08

        Bagaimana dgn Pemotongan PPH 23 Yg biasanya kita potongkan di akhir tahun

        Reply

        • Dwi Utomo

          Tuesday, 5 November, 2013 at 08:11

          Pagi bu
          Untuk PPh 23 yg dipotong pada masa jan-jun tetap dikreditkan pada SPT Tahunan. Untuk PPh 23 yang dipotong pada masa juli-des bisa dipindahbukuan ke pajak lain, jika tidak di-Pbk maka harus dikreditkan lagi di SPT Tahunan, konsekuensinya bisa jadi nanti SPT-nya lebih bayar.

          Reply

          • Ratnawati

            Tuesday, 12 November, 2013 at 06:45

            Trimksh Bapak., berarti unt PPh 23 yg tertanggal Juli s/d Desbr bisa juga

            di Pbk ke Pajak Final 1% ini ya Pak.

            Reply

          • Dwi Utomo

            Tuesday, 12 November, 2013 at 08:02

            Benar sekali bu Ratna

            Reply

          • Ratnawati

            Wednesday, 13 November, 2013 at 00:02

            Saya kurang jelas masalah SKB. Diperush kami satu transaksi nilainya sedikit, dlam satu bulan +- 20 Clien. Sedangkan dlm permhn legalisasi SKB tercantum nilai transaksi . Setiap bulan clien itu itu saja. Apakah dalam pengajuan legalisasi unt setiap bulan ya sebanayh clien tersebut, apakah cukup sekali ajaclien kita beri SKB legaliasasi. Bagaimana Pak kok tambah mmembingungkan.

            Reply

          • Dwi Utomo

            Wednesday, 13 November, 2013 at 15:13

            Misalkan semua transaksi adalah PPh 23 atas jas. Dan ibu Ratna sudah punya SKB PPh 23. Maka legalisasi tersebut diajukan atas setiap pencairan dari penghasilan jasa tsb. Jika ada 20 client yang akan mencairkan pembayaran jasa pada bulan ini, tentunya ada 20x pengajuan legalisir bu.

            Jika masih suram, boleh nanya lagi :)

            Reply

  56. ARIF

    Thursday, 31 October, 2013 at 11:23

    maaf mas trus untuk pph 25 tahun 2014 di SPT 2013 diisi apa ngaak yaa…makasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 31 October, 2013 at 16:26

      Saya jadi bingung, PPh 25 yang dilaporkan di SPT Tahunan 2013 adalah PPh 25 2013 mas. Untuk masa jan-jun tetap dilaporkan sebagai kredit pajak.

      Reply

  57. Bela

    Wednesday, 30 October, 2013 at 16:12

    Selamat siang Pak Dwi :

    Pak mau tanya mengenai PP 46, perusahaan saya berbentuk CV , terkait PP 46 saya sudah menjalankannya, komentar2 diatas pak dwi menyebutkan kalau CV tidak wajib memakai PP46 (PPH Final 1%), kalau saya sudah memakai aturan tersebut tidak masalah kan pak ?
    saya mau bertanya misal perusahaan jual beli mobil :

    Harga Jual ke customer ONTR : 15.000.000 (include di dalamnya PPN + BBN (bea balik Nama)
    Harga OFF TR 10.000.000
    PPN 1.000.000
    BBN 4.000.000

    Yang saya tanyakan PPH Final berdasarkan PP 46 yang harus saya kenai berdasarkan apa pak ?
    DPP sebesar 10 juta atau 15 juta harga jual saya ke customer ?
    kalau 15 juta berati ada double pengenaaan pajak ya pak ? PPN dan BBN kan termasuk pajak juga kan pak ?
    Mohon petunjukknya

    Terimakasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 30 October, 2013 at 16:50

      Selamat sore bu Bela
      Saya diingatkan dulu, pernyataan yang mana yang menyatakan CV tidak wajib PP 46? Seingat saya tidak bu, biar saya koreksi nantinya.

      Jadi begini ya bu, selama omset usaha pada tahun lalu tidak melebihi 4,8 M maka tahun ini apapun bentuk usaha badan (CV, PT, Yay, Kop) dikenakan PP 46. Tetapi jika usaha dealer mobil omset tahun lalu sudah melebih 4,8M maka tetap ikut PPh umum yang biasanya.

      Taruhlah perusahaan ibu wajib PP 46, maka omset yang dikalikan 1% adalah harga of the road, jadinya 10.000.000 x 1%.
      PPn dan BBN tidak ada kaitannya dengan PP 46 bu karena sudah diatur tersendiri.

      Reply

  58. sis prayito

    Tuesday, 29 October, 2013 at 12:23

    siang pak
    apakah untuk usaha apotik yang saya rintis tetap kena pph final 1% pak…karena per bulan kira omset kotornya 40 jta..
    apakah mungking untuk pemindahbukuan setoran pajak yang sudah disetor,,nominal y masih bisa sama meski udah dihitung pph 1% final..
    maaf pak…berarti klo pph 1% final,,,setoran pajaknya lebih besar dari setoran yg pph 25,,karena udah g da pengurang ptkp y…begitu y pak?maaf pak masih blm paham..
    makasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 29 October, 2013 at 16:30

      Pak Sis saya masih bingung menelaah pertanyaannya
      1. Apakah antara PPh 25 dan PPh Final 1% nominalnya bisa sama? Bisa, tergantung omset
      2. PPh Final1% lebih besar daripada PPh 25 bukan karena dipengaruhi PTKP tapi hasil perkalian omsetnya. Tapi saya setuju, jika di SPT Tahunan PPh nanti untuk omset yang sudah disetor final1% memang tidak perlu dikurangi kembali dengan PTKP.
      Koreksi saya jika ada yang miss

      Reply

  59. Seoga Torres

    Monday, 28 October, 2013 at 11:52

    met pagi pak dwi…
    saya mau tanya tentang pemotongan yang harus dilakukan bendahara pengeluaran pemerintah terhadap pembayaran atas pengadaan barang/jasa. jika sebelumnya selalu dipotong pajak pasal 22/23 dan dengan berlakunya PP 46 tahun 2013 bendahara sudah tidak bisa memotong lagi berdasarkan SKB dari rekanan. apakah Bendahara juga wajib memotong pajak 1% dari Pengajuan rekanan (pasal 4 ayat 2) sebagai ganti pph pasal 22/23 atau bendahara cuma memotong PPN saja sebagai pemungut pajak??? terima kasih penjelasannya…

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 28 October, 2013 at 14:02

      Selamat siang bos
      Dalam hal legalisir SKB PPh sudah diterima bendahara, maka kewajiban bendahara hanya memungut PPN saja. 1% tetap disetorkan sendiri oleh rekanannya.

      Reply

      • andy

        Tuesday, 22 April, 2014 at 01:21

        Kenapa ga dibikin aturan untuk PPH final 1% langsung dipungut oleh bendaharawan. buat masukan saja nih pak sapa tau bisa usul ke atas, hehehee…… lebih riskan klo disetorkan sm rekanan pasti banyak yang macet nantinya.

        Reply

  60. mely

    Friday, 25 October, 2013 at 16:49

    pak saya mau tny saya mengajukan pencabutan pkp pada bulan 2 dan di periksa pada bulan 4 dan saya juga uda memberikan berkas-berkas saya ke kantor pajak dan dr bulan 4 sampai sekarang belum mendaptkan surat dr kantor pajak apa pkp saya di tolak ato di terima.yang mau saya tny kan pak kan sesuai peraturan menteri keuangan apa bila dalm 6 bulan kantor pajak tdk memberikan respon maka pencabutan pkp saya d kabulkan lah ini kan uda 8 bln sejak surat pemohan saya masukan kpp tdk ada respon apa ini berarti pencabutan pkp saya dikabulkan pak,mohon bantuanya pak ??

    Reply

    • Dwi Utomo

      Sunday, 27 October, 2013 at 02:25

      Malam ibu Mel
      Sesuai ketentuan proses penelitian 6 bulan sejak permohonan lengkap, jika tidak ada keputusan dianggap diterima. Silahkan ibu bawa kembali BPS (Bukti Penerimaan Surat) sewaktu dulu memasukkan permohonan pencabutan PKP, tunjukkan pada AR ibu atau petugas terkait agar mengecek status pencabutan PKP ibu. Seharusnya dikabulkan menurut saya pribadi.

      Reply

  61. I Putu Adnyana

    Friday, 25 October, 2013 at 15:14

    Siang Pak Dwi, Ada usaha dagang yang menggunakan Norma untuk tahun 2012,untuk Januari -Juni sudah membayar Pph Psl 25,Untuk Bulan Juli dst sudah menggunakan aturan baru (Psl.4 (2). Pertanyaannya : dengan omset yang kurang lebih sama dengan tahun 2012,kenapa pembayaran Pajak Psl. 4 (2) menjadi lebih besar dari Angsuran PPh psl 25 bulan sebelumnya di tahun 2013.apakah secara hitungan matematik memang bgitu adanya?????mohon penjelasannya/perbandingannya
    Pak…..

    Reply

  62. heru

    Friday, 25 October, 2013 at 00:45

    Pak Dwi mohon infonya,
    perusahaan saya bergerak di bidang pengadaan barang/jasa di pemerintahan yang wajib dipungut pph 22 / 23. untuk bulan juli sampai september kami sudah dipungut. apakah harus membayar pajak final 1% dari omzet sesuai PP 46 tahun 2013 kan saya sudah dipungut pph 22/23? klo begitukan jadi double kena pph nya pak. karena saya sedang mengajukan SKB dan persyaratannya antara lain saya harus membayar 1% tersebut.
    terima kasih.

    regards
    Heru Lesmana

    Reply

    • Dwi Utomo

      Sunday, 27 October, 2013 at 02:43

      Selamat malam pak Heru
      Mohon maaf telat reply
      SKB berlaku sejak tanggal penerbitan hingga akhir tahun. Bisa ditarik kesimpulan, pot/put yang terjadi di antara juli s.d tanggal SKB memang harus dilakukan. Walaupun begitu pak Heru tetap harus setor yang 1%, atau boleh juga dipindahbukukan dari PPh 22/23 ke PPh Final 1%. Double/lebih bayar? Ya begitulah adanya, tidak apa-apa pak, laporkan saja apa adanya nanti.

      Warm regards
      DU

      Reply

  63. Lie

    Thursday, 24 October, 2013 at 21:34

    Mau nanya pak Dwi, Kalau untuk usaha swalayan apakah memakai PP 46 tahun 2013 ini? Kalau misalnya total penjualan bulan ini 100jt. dan bulan berikutnya 90jt. Bagaimana perhitungannya? Apakah dengan PP46 ini dari total penjualan tidak di kurangin dengan gaji karyawan atau biaya lainnya? Kalau sebelumnya pajak perbulan yang di bayarkan 250rb setiap bulannya.
    Terima Kasih.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Sunday, 27 October, 2013 at 02:57

      Selamat malam pak/bu
      Misal ya
      Omset Agustus 100jt, maka 1%-nya 1jt
      Omset September 90jt, maka 1%-nya 900rb
      Untuk PP 46 memang tidak mempertimbangkan biaya, untuk usaha dagang perhitungannya dari penjualan kotor yang dikalikan dengan tarif 1%. Dalam hal swalayan sudah terlanjur setor PPh 25, maka atas selisih lebih boleh dipindahkan ke pajak 1% atau pajak lain yang kurang

      Cheers

      Reply

      • Lie

        Saturday, 2 November, 2013 at 21:27

        Ok Pak Terima Kasih. Yang di kenakan PP46 tahun 2013. 1% nya di hitung dari keuntungan penjualan ya pak? Bukan total penjualkan?

        Terima Kasih.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Monday, 4 November, 2013 at 09:01

          Selamat pagi :)
          Mohon maaf sebelumnya karena telat
          Untuk usaha dagang maka 1% dikali atas omset pada bulan tersebut, kecuali ada penjualan atas konsinyasi atau ada perjanjian komisi tertentu (misalkan apada agen tiket pesawat)

          Reply

          • Lie

            Monday, 11 November, 2013 at 14:53

            Oh iya Pak. Saya mau nanya lagi. Selama ini kan kita bayar pajak bulanan pakai pph 21 yang lama. Apa benar pak PP46 ini system pembayaran nya seperti bayar rekening listrik dalam artian Pajak Bulan Oktober dibayarkan Bulan November. Apa benar begitu pak? Oh iya pak saya masih binggung yang di maksudkan omset itu apa pak? Apakah keuntungan dari harga barang yang kita dapatkan atau penghasilan penjualan yang kita dapatkan? Terima Kasih atas jawabannya.

            Reply

          • Dwi Utomo

            Monday, 11 November, 2013 at 15:33

            Pakai PPh 21 yg lama? PPh 25 mungkin maksudnya bu
            Ya ngitung setornya mirip bayar listrik, terima dulu omsetnya sebulan terus kalikan 1% dan bayar pajaknya bulan depannya sebelum tgl 15.

            Omset disini dalam kaitan usaha dagang adalah penjualan kotornya bu, bukan margin keuntungan kecuali barang konsinyasi.

            Reply

  64. Edmorang

    Wednesday, 23 October, 2013 at 14:58

    Iya pak Dwi, saya setuju jika yang jadi acuan itu tgl cair harus terjadi dalam periode berlakunya SKB. Yg jadi pertanyaan apakah tgl transaksi penjualan alias Invoice-nya juga harus dalam periode berlakunya SKB? Misalkan penjualan (Invoice) tgl 15-09-2013 dan s/d tgl 30-09-2013 blm ada pembayaran. Lalu SKB terbit tgl 1-10-2013. Pertanyaannya apakah tgl Invoice harus diubah ke Oktober spy bisa dibebaskan dari potongan waktu pembeli membayar, padahal belum ada transaksi pencairan selama di September? Dan kenyataannya memang pembayaran akan dilakukan di bulan Oktober. Terima kasih sekali lagi pak Dwi.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 23 October, 2013 at 16:03

      Tanggal invoice tidak perlu dirubah pak. Apakah SKB PPh bisa meng-covertanggal invoice? Jawabnya bisa asalkan tanggal pencairan masih diatas tanggal terbit SKB. Logikanya, kan pemotongan/pemungutan dilakukan pada saat ada pencairan, bukan tanggal tagihan.

      Reply

  65. Edmorang

    Wednesday, 23 October, 2013 at 13:02

    Pak Dwi, melanjutkan pertanyaan ttg Pot PPh23, ada lawan transaksi yg ingin menyesuaikan tgl SKB dengan tgl Tagihan/Invoice yg dibuat penjual, jadi mereka tidak bersedia untuk tidak Pot PPh23 jika Tagihannya bertanggal sebelum tgl SKB. Bagaimana penjelasannya Pak? Sebenarnya SKB efektif digunakan untuk tgl pencairan diatas Juli 2013 (tdk terbatas tgl Tagihan dan SKB-nya) atau hanya berlaku efektif setelah tgl SKB, sehingga hanya pencairan yg akan diterima setelah tgl SKB-lah yg boleh tdk dipotong? Menurut saya, kalau terbatas tgl SKB, maka kemungkinan besar masih ada pemotongan PPh23 oleh lawan transaksi karena SKB yg didapat oleh penjual pasti kebanyakan bertanggal diatas bulan Agustus 2013. Mohon pencerahannya Pak dan terima kasih banyak.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 23 October, 2013 at 13:26

      Ya pak, di SKB PPh ada kalimat “SKB ini berlaku sejak diterbitkan s.d tanggal 31 Desember 2013 (misalkan pembukuannya dari jan-des). Dari situ bisa disimpulkan, SKB tidak bisa berlaku mundur, hanya berlaku sejak tanggal diterbitkan hingga akhir tahun. Misalkan SKB terbit tanggal 1 oktober, maka transaksi yang cair/akan dipotput sejak 1-10-2013 s,d 31-12-2013 yang boleh dibebaskan. Otomatis transaksi jan-sep tetap dipotong PPh 23, dan selanjutnya atas PPh 23 tsb bisa diajukan Pbk.

      Reply

  66. Gerald

    Wednesday, 23 October, 2013 at 11:59

    baik Pak,Terima Kasih pak Dwi

    Reply

    • Gerald

      Wednesday, 23 October, 2013 at 15:28

      Pak Dwi maaf Pak mau nanya lagi, sewaktu menulis permohonan legalisir fotokopi SKB, di kolom Nilai transaksi jumlahnya sub total atau total amount (sudah jumlah yang kena pajak)? Terima Kasih pak

      Reply

      • Dwi Utomo

        Wednesday, 23 October, 2013 at 16:06

        yang ditulis disitu adalah berapa nilai yang akan dicairkan/per termin pencairan. Tentunya hanya nilai proyek tanpa PPN (dan pastinya tanpa PPh 22/23 karena sudah ada legalisir SKB)

        Reply

        • Gerald

          Thursday, 24 October, 2013 at 18:46

          Pak Dwi, ingin bertanya lagi pak. kebetulan skb saya udah keluar/terbit. nah terbitnya tgl 18 oktober. saya ingin bertanya, kalau transaksi nya bulan agustus berarti gak berlaku skb ini yah pak?biarpun invoice misalkan di bulan oktober tgl 30. Terima Kasih Pak.atau bagaimana yah pak?

          Reply

          • Dwi Utomo

            Thursday, 24 October, 2013 at 19:17

            Yg dilihat hanya tanggal pencairannya saja pak. Jika cairnya diatas tgl 18 okt, maka bisa diajukan legalisir SKB PPh agar tidak dipotong/pungut.

            Reply

  67. Gerald

    Wednesday, 23 October, 2013 at 11:35

    selamat Pagi pak Dwi,saya ingin bertanya lagi pak..gpp yah pak,saya sudah mengajukan permohonan SKB sepertinya di terima pak. aminn, Nah klo permohonan legalisir (lampiran vi) boleh gak pak pada kolom nama pemotong pajak, NPWP, Nilai Transaksi, Jenis transaksi nya tulis tangan?dan PPh 23 nya berlaku dari mulai transaksi yang berlangsung setelah juli 2013 kan pak?Terima Kasih Pak. Salam

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 23 October, 2013 at 11:39

      Selamat siang pak Gerald
      1. Ya boleh ditulis tangan yang penting terbaca jelas
      2. benar transaksi PPh 23 untuk pencairan diatas Juli 2013

      Reply

  68. Anne

    Sunday, 20 October, 2013 at 22:14

    Selamat malam, Pak Dwi :) saya mau bertanya. ketika PP 46 terbit, sebetulnya sudah ada Pasal 31E UU 36/2008 yang juga ditujukan untuk UMKM kan ya. Lalu apa Pasal 31E ini jadi tidak berfungsi sama sekali? atau masih berfungsi untuk UMKM tertentu? mohon pencerahannya, pak. Terima kasih sebelumnya :)

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 21 October, 2013 at 12:28

      Selamat siang bu Ann
      Maaf baru bisa balas sekarang
      Pasal 31E UU 36/2008 tetap berlaku dan jika dikaitkan dengan penerapan PP 46, maka hanya untuk WP yang penghasilannya > 4,8Miliar saja. Sementara yang dibawahnya kena pajak 1%.
      Sama-sama bu :)

      Reply

  69. alva

    Saturday, 19 October, 2013 at 16:42

    sore pak.. terima kasih ya atas tanggapan dan jawabannya. sangat membantu saya. :)

    Reply

    • Dwi Utomo

      Saturday, 19 October, 2013 at 17:39

      Terima kasih kembali.
      Sama-sama pak

      Reply

  70. alva

    Friday, 18 October, 2013 at 17:57

    pak lalu bagaimana dengan WPOP yg usahanya/pekerjaannya servis kendaraan??? WPnya melakukan pekerjaan bebas, kalau ada panggilan untuk servis kendaraan maka WP tsb dapat bayaran.. jadi jenis penghasilannya masuk ke pp 46 gak ya???

    Reply

    • Dwi Utomo

      Saturday, 19 October, 2013 at 01:55

      Malam pak Al
      Jasa pekerjaan bebeas yang dikecualikan dari pajak UKM sudah dirinci pada PMK-107/PMK.11/2013 pada pasal 2 ayat (3). Dan servis kendaraan termasuk yang kena PP 46

      Reply

  71. alva

    Friday, 18 October, 2013 at 01:22

    Salam kenal pak.. ada masalah yg masih membuat saya bingung.
    misalkan WPOP (omset thn lalu di bawah 4,8 m) usahanya adalah Jasa konstruksi (merenovasi rumah atau kantor) dan biasanya tiap ada pembayaran selalu dipotong pph pasal 4(2) final sebesar 4% (karena tidak memiliki SIUKJ). jadi pertanyaan saya apakah WP tsb masuk ke kategori PP 46/2013??? mohon pencerahannya ya pak..
    dan ada satu lagi pak misal WPOP pekerjaannya adalah servis atau reparasi kendaraan seperti servis alat-alat berat excavator, dump truck… jadi atas jasa ini dikenai PP 46 2013 ya pak??? atau gimana ya pak??? soalnya tiap ada pembayaran biasa WP tsb selalu dipotong pph pasal 21 atau 23…
    terima kasih ya pak.. maaf pertanyaannya panjang amat. :)

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 18 October, 2013 at 05:16

      Salam kenal juga pak Al :) 1. Untuk penghasilan dari konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) dikecualikan dari pengenaan PP 46, jadi yang dihitung jika ada omset dari luar konstruksi saja 2. Jika dipotong PPh 21 tidak perlu omsetnya dikalikan tarif 1%. Atas pekerjaan yang akan dipotong PPh 23 itulah yang dikalikan 1% dan minta lawan transaksi untuk tidak memotong PPh 23 dan pak Al ajukan juga SKB PPh 23.

      Reply

  72. m.nur

    Thursday, 17 October, 2013 at 15:03

    mo nanya nih, usaha saya adalah pengecer pakaian jadi, untuk tahun 2012 omset kurang dari 4,8 M. tahun lalu peleporan spt tahunan saya menggunakan pembukuan bukan norma, pertannyaannya apakah tahun 2013 untuk bulan jan-juni spt tahunannya saya harus menggunakan pembukuan, dan Juli-Des, saya harus atau bisa membayar pph 1% atau tetap menggunakan pasal 25?

    Reply

    • m.nur

      Thursday, 17 October, 2013 at 15:10

      mohon penjelasannya dan terima kasih sebelumnya bung dwi

      Reply

      • Dwi Utomo

        Thursday, 17 October, 2013 at 15:26

        Pak Nur
        Setoran Jan-Jun 2013 masih menggunakan PPh 25, Juli-Des harus menggunakan 1% atas omset bulan tersebut.

        Ya benar untuk pelaporan di SPT Tahunan 2013 nantinya, masih menggunakan pembukuan untuk hitung pajak tahunannya. Sementara untuk omset juli-des tetap dilaporkan di SPT-nya.

        Reply

        • m.nur

          Thursday, 17 October, 2013 at 16:10

          maaf bung dwi masih bingung nih, untuk pelaporan SPT pasal 25 yang omset bulan juli-des apa tidak dinihilkan saja, kan pelaporannya untuk bulan tersebut menggunakan form 4(2) pasal 46
          —————————————-
          maaf bung dwi nanya terus, masih bingung nih, untuk SPT tahunan pasal 25, untuk omset jul-desnya apa tidak dinihilkan, kan pelaporan untuk bulan tsb menggunakan form 4(2) pasal46, makasih sebelumnya sudah merepotkan bung dwi

          Reply

          • Dwi Utomo

            Thursday, 17 October, 2013 at 16:38

            Pertanyaannya saya gabung ya pak

            Terhitung sejak juli 2013, bagi WP yang kena PP 46 tdak perlu menyetor PPh 25 lagi (sekalipun nihil) karena kewajiban tersebut diganti dengan menyetor PPh Final 1% (PP 46)

            Omset juli-des yang nantinya akan dilaporkan di SPT Tahunan tetap dilaporkan tepatnya di formulir SPT 1770-III bagian A nomor 16 “PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL “. Hanya dilaporkan tetapi tidak dikenai pajak lagi, kan udah dibayar final tiap bulannya

            Gapapa pak, silahkan aja jika masih belum jelas

            Reply

  73. amin

    Wednesday, 16 October, 2013 at 10:59

    Pagi Bung Dwi,
    1. apakah boleh dalam tahun 2013 pajak penghasilan kita tetap memakai peraturan pajak lama ( tidak ikuti yg baru=PP 46 ) ? jadi setiap bulan setoran seperti angsuran lama…
    2. apakah boleh nanti SPT tahunan hanya 1…mengacu ke aturan yg lama ?
    terima kasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 16 October, 2013 at 11:23

      Pagi bang Amin
      PP 46 ini wajib untuk WP yang telah memenuhi persyaratan pengenaan. Khawatirnya nanti jika bang Amin “memilih” tetap menggunakan peraturan lama dan melapor SPT Tahunan dengan tarif lama, bisa saja oleh KPP dihimbau untuk melakukan pembetulan dan menyetor yang 1% sementara pada bulan berjalan sudah setor PPh 25, akibatnya harus ikut prosedur Pbk untuk mengoreksi dan SPT Tahunan bisa LB dan muncullah tahapan pemeriksaan.

      Reply

  74. I Putu Adnyana

    Tuesday, 15 October, 2013 at 11:11

    Selamat Pagi Pak Dwi,ada seseorang pengusaha yg punya usaha dagang yg terkena kewajiban menyetorkan pph psl 4 (2),selain itu juga ia bekerja sebagai direktur di perusahaan lain dan memperoleh penghasilan dari gaji di perusahaan lain tersebut.bagaimana kewajiban pph bulanannya Pak?

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 15 October, 2013 at 11:29

      Selamat siang pak Putu
      Omset yang terkena PP 46 hanya yang berkaitan penghasilan karena usaha. Sementara gaji itu termasuk penghasilan dari pekerjaan. Sehingga yg gaji tidak dihitung dalam menerapkan 1% tsb.

      Reply

  75. heru

    Friday, 11 October, 2013 at 18:40

    Yth Pak Dwi
    Mohon maaf Pak Dwi, saya masih bingung tentang PP 46. saya sudah punya NPWP pribadi dan saya mempunyai usaha sebuah restoran. Pertanyaan saya :
    1. apakah dari hasil omset restoran saya dikenakan pajak 1% ?
    2. kalau dikenakan pajak 1%, bagaimana pengisian dalam FORM SPT masa untuk orang pribadi?

    Terima kasih banyak atas informasinya Pak..

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 11 October, 2013 at 19:40

      Waduh pak Heru gak usah nulis Yth segala, lha wong posisinya sama-sama belajar kok
      1. Restoran memang ada pajaknya pak, tapi tepatnya pajak daerah/PPD. Bisa dibaca di artikel hari kemarin pak. Jadi tidak kena PP 46
      2. Untuk pengisian ke SPT masih belum saya buatkan panduannya, insyaalloh tunggu waktu yg pas. Untuk hitungannya bisa dibaca disini

      Reply

  76. Lukas

    Thursday, 10 October, 2013 at 19:43

    Pak Dwi,

    Saya ada 2 pertanyaan, mohon untuk dibantu supaya saya bisa manggut2.. hehe

    1. Mohon informasinya untuk penerapan PP 46 tersebut pada usaha penjualan retail toko komputer yang dimiliki oleh perorangan. Yang dimaksud dengan 1% dari omzet apakah dari total penjualan peralatan komputer ke customer selama 1 bulan ataukah total margin penjualan ke customer setelah dikurangi harga beli komputer dari supplier? Dikarenakan persaingan yang sangat ketat dengan toko2 lain dan pintarnya customer sekarang membanding2kan harga dengan kompetitor, margin keuntungan tidak sampai 1%, misal: harga beli laptop dari supplier Rp3.000.000 dan di jual ke customer Rp3.025.000. Apakah yg masuk hitungan omzet itu adalah Rp3.025.000 nya ataukah Rp25.000 nya?
    Masih agak bingung dengan aturannya karena ada yang bilang omzet dihitung dari harga yang dijual ke customer tanpa peduli dengan margin keuntungan yang kurang dari 1%.

    2. Apabila saya ada pekerjaan freelance jasa consultant dan pembuatan software untuk suatu perusahaan dan biasanya pembayaran jasa saya itu dibayarkan tidak tentu tergantung project nya dan total pendapatan dari jasa pekerjaan ini digabungkan dengan point#1 tidak melebihi 4.8M apakah untuk jasa consultant dan pembuatan software ini juga termasuk dalam PP 46 atau kah perhitungan seperti jasa biasa (pendapatan kena pajak sebesar 50% dari omzet jasa #kalau tidak salah?).

    Terima kasih sebelumnya atas informasinya yah, Pak..
    Senang sekali dapat menemukan link ini karena informasi nya sangat membantu.

    Warmest Regards,
    Lukas

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 10 October, 2013 at 20:11

      Pak Lukas
      1. Dasar pengenaan pajak UKM 1% adalah dari bruto di bulan tersebut, benar yang disampaikan teman bapak. “Kelemahan” PP 46 memang mengabaikan marjin untung bahkan margin rugi. Jadi 3.025.000*1%
      2. Jika pekerjaan pembuatan software itu dikerjakan atas nama pribadi maka dihitung seperti aturan lama/jasa biasa, tetapi jika pemesanan software tersebut atas nama badan usaha maka wajib PP 46 juga.

      Itu yang bisa saya sampaikan pak, semoga bisa manggut-manggut lagi :)

      Cheers

      Reply

  77. tirahh

    Thursday, 10 October, 2013 at 09:57

    Pak Dwi,saya mau tanya Pak kalo WP badan terdaftar bulan oktober 2012 dan sudah beroperasi desember 2012 serta sudah buat SPT Tahunan 2012,omset Desember 2012 dibawah 4.800.000.000 apakah WP ini wajib PP 46 tersebut untuk bulan Juli 2013?tolong ya Pak?karena saya binggung harus setor pph Final psl 4 ayat 2 tersebut??

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 10 October, 2013 at 10:04

      Jika jenis usahanya non konstruksi misalkan jasa teknik atau pengadaan barang/leveransir maka wajib PP 46 sejak Juli 2013 bu

      Reply

      • tirahh

        Thursday, 10 October, 2013 at 10:39

        iya Pak terima kasih,Pak tanya lagi bagaimana perhitungannya nanti di SPT Tahunan 2013 karena ada 2 perhitungan dalam satu SPT?januari-juni dengan tarif umum sedangkan Juli-desember tarif final 1% supaya tidak lebih bayar,karena kalo lebih bayar kan dperiksa?maaf pak merepotkan karena awam soal pajak.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Thursday, 10 October, 2013 at 10:49

          Untuk perhitungan SPT Tahunan bisa dilihat disini bu. Jika tidak mau diperiksa, omset riil bisa dinaikkan di SPT Tahunan nantinya agar hitungannya menjadi nihil atau kurang bayar

          Reply

          • tirahh

            Thursday, 10 October, 2013 at 11:48

            Matur nuwun ya Pak Dwi,informasi yang Pak Dwi sampaikan sangat membantu. Sukses terus Pak bagi Ilmu ke kami.

            Reply

          • Anne

            Thursday, 10 October, 2013 at 22:03

            selamat malam, pak. saya masih bingung soal kapan wp mulai bayar pajak final 1% ini. di jawaban2 awal beberapa kali saya membaca kalau pajak 1% ini mulai dibayar tahun 2014, tp kenapa di SPT 2013 ada 2 perhitungan?
            mohon maaf pak, saya tidak mengerti soal pajak. terima kasih sebelumnya :)

            Reply

            • Dwi Utomo

              Thursday, 10 October, 2013 at 22:21

              Selamat malam juga rekan Anne
              Secara umum dalam 1 tahun ada 2 macam PPh yang dibayar.
              Yang pertama pajak 1% yang dibayar per bulan sejak bulan juli 2013 (untuk masa sebelum juli 2013 yaitu PPh 25 yang juga dibayar per bulan)
              Yang kedua PPh Tahunan, nah ini jika untuk orang pribadi dibayarnya setahun sekali bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh OP.
              Sedangkan yang ada 2 hitungan itu adalah untuk menghitung pajak tahunannya nanti pas akan dilaporkan di tahun depan. Sementara untuk bulanannya tetap menggunakan tarif 1% dengan catatan memenuhi kriteria PP 46.
              Silakan nanya jika masih bingung juga :)

              Reply

          • Anne

            Friday, 11 October, 2013 at 00:22

            ya ampun, bapak balasnya cepat sekali. dijamin pahalanya pasti banyak deh hehehe

            kalau PPh Tahunan OP itu maksudnya yang berdasarkan pasal berapa ya pak?
            terus juga yang bikin saya bingung, kalau sudah mulai bayar sejak Juli 2013, omzet bruto tahunan yg dijadikan dasar wp menentukan dia kenanya final 1% atau pajak biasa itu berarti dari omzet tahun 2012 kah? karena di pasal 2 ayat (2) butir b PP 46 dikatakan “dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8M dalam satu tahun pajak.”

            Reply

          • Dwi Utomo

            Friday, 11 October, 2013 at 06:33

            Yak betul, menentukan dia kenanya final 1% atau pajak biasa itu dari omzet tahun 2012.
            Untuk omset jan-jun 2013 dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh. PPh Tahunan biasa disebut pajak pasal 29 (CMIIW)

            Yg ini balasnya lama, soalnya baru bangun tidur zZzz..

            Reply

  78. Dwi Utomo

    Tuesday, 8 October, 2013 at 19:52

    Pk Gerald jeli sekali. Saya mengaku salah pak.
    PER-32/PJ/2013 pasal 7 ayat (2) huruf B, mensyaratkan SSP PPh Final 1% dalam hal WP akan meminta legalisir SKB.
    Sementara untuk permohonan SKB PPh tidak diminta SSP. Nah kenapa sekarang KPP meminta WP melunasi dahulu? Berlaku prinsip keseimbangan pak. WP bisa dan ber-HAK meminta SKB PPH, namun disisi lain WP juga harus melaksanakan KEWAJIBAN perpajaknnya yaitu melunasi pembayaran untuk masa-masa sebelumnya.
    Hal ini juga yang saya terapkan ketika WP meminta SKF, saya juga minta kewajiban pajaknya beres dulu.

    Reply

    • Gerald

      Wednesday, 9 October, 2013 at 12:55

      Haha,jeli sih enggak pak..hanya ingin mengerti regulasi nya pak, agar ke depan nya dapat berjalan dengan baik. baiklah pak,terima kasih banyak yah pak sekali lagi. maaf merepotkan..kapan2 tanya lagi boleh yah pak..hehe

      Reply

      • Dwi Utomo

        Wednesday, 9 October, 2013 at 13:05

        Sudah bagian dari tugas saya pak untuk membantu. Boleh kapan-kapan nimbrung lagi dimari :D

        Reply

  79. Gerald

    Tuesday, 8 October, 2013 at 10:06

    selamat pagi pak..saya mau nanya. saya ingin mengajukan pph final,nah peraturan ini kan baru berlaku juli. saya mw buat permohonan SKB bulan oktober ini. kata kantor pajak saya harus setor dulu pajak bulan juli,agustus, september baru surat skb nya bisa diterima.. apakah benar seperti itu prosedurnya? mengacu kepada PP 46 pasal 4 ayat 2. sementara di pasal tersebut tidak ada mengatur harus ada penyetoran terlebih dahulu. terima banyak pak

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 8 October, 2013 at 10:23

      Selamat pagi juga pak
      Di PER-32/PJ/2013 mensyaratkan SKB yang dimohon dengan melampirkan bukti penyetoran SSP PPh Final 1%. Jika kebetulan nihil silakan buat SSP nihil. Karena kebetulan Pak Gerald belum setor untuk masa Juli dst, maka KPP menganjurkan memenuhi dulu kwajiban bapak dengan cara menyetor pajak 1% atas bulan-bulan sebelumnya.

      Reply

      • Gerald

        Tuesday, 8 October, 2013 at 17:09

        Baik pak,terima kasih banyak pak atas bantuan nya.

        Reply

      • Gerald

        Tuesday, 8 October, 2013 at 18:11

        Terima Kasih pak atas solusi dari bapak. Sangat membantu sekali. Maaf pak, sekali lagi kira-kira di pasal berapa yah pak di PER-32/PJ/2013 yang menyebutkan demikian?

        Reply

  80. budi

    Monday, 7 October, 2013 at 14:04

    Mau tanya pak,cv saya baru beroperasi bln okt’13,misalkan sampai bln desember nanti saya blm byr pph 1%,asumsi:omset s/d des’13 200jt,omset tsb dipotong pph23 2% oleh lawan transaksi.
    Dlm perhitungan spt tahunan nanti cv ada krg byr pph final 1%,apakah pph 23 tsb bisa dikreditkan dlm spt tahunan?
    Thanks.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 7 October, 2013 at 16:20

      Dikreditkan bisa saja pak, tapi ada kemungkinan jadi lebih bayar. Sebelum terlanjur dipotong 2% bapak minta SKB ke kantor pajak, jadi lawan transaksi tidak memotong yg 2%.

      Reply

      • budi

        Wednesday, 9 October, 2013 at 17:33

        Selamat siang pak Dwi,maaf pak mau bertanya lagi,td saya menelpon kring pajak 500200 menanyakan soal pembuatan lampiran dlm permohonan SKB,tp kata petugasnya karena CV saya blm beroperasional selama 1th pajak maka cv saya tdk wajib pph 1% jd tdk bisa mengajukan SKB tsb,kemudian saya bertanya jika sampai akhir desember omset tdk melebihi 4,8milyar bgmn? kata petugas tsb nanti di perhitungan tahunannya pakenya tarif umum,kalau mau mengajukan SKB pake peraturan yg lama.
        benarkah spt itu pak?
        catatan: cv baru terdaftar mei 2013,beroperasi mulai okt’13.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Wednesday, 9 October, 2013 at 22:05

          Di PMK-107/PMK.11/2013 pasal 3 ayat (4)

          Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar pada tahun pajak 2013 sebelum peraturan Menteri ini berlaku pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalamt Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang disetahunkan.

          Jika dirunut dari bulan mei-juni penghasilannya nihil, dan sebagai WP baru yang belum beroperasi komersial maka dikecualikan PP 46.
          Positifnya nanti nggak usah repot-repot ngajukan SKB dan menghitung pajak tahunan badannya masih pakai aturan lama

          Reply

          • budi

            Wednesday, 9 October, 2013 at 23:37

            walaupun dibln oktober ini cv ada transaksi sebesar 150juta atas jasa tehnik &jika pd saat pembayaran tagihan saya dipotong pph 23 2%,apakah saya jg tdk perlu mengajukan SKB & tdk perlu membayar pph 1% utk masa oktober,apakah spt itu pak?
            mohon maaf pak Dwi saya blm faham jg,terimakasih pak.

            Reply

          • Dwi Utomo

            Wednesday, 9 October, 2013 at 23:59

            Dengan posisi CV yang tidak wajib PP 46, maka atas pencairan dana nanti akan dipotong PPh 23. Dan CV tidak perlu menyetor yg 1%. Karena saat ini CV menggunakan aturan lama dan tidak perlu SKB juga.
            Jika sampai akhir desember nanti omset CV masih < 4,8M, maka barulah per januari 2014 harus setor 1% atas omset dan harus mengajukan SKB agar tidak dipotong oleh lawan transaksi.

            Reply

            • budi

              Thursday, 10 October, 2013 at 10:16

              Skrg saya sdh mengerti pak,terimaksih byk utk penjelasannya pak Dwi sgt membantu.

              Reply

          • Dwi Utomo

            Thursday, 10 October, 2013 at 10:19

            sama-sama pak budi

            Reply

  81. vivi

    Monday, 7 October, 2013 at 11:53

    Terima kasih infonya, saya mau tanya :
    kalau perusahaan A (omset < 4,8M) dipungut PPH psl 22 oleh pabrikan perusahaan B di bulan Agustus 2013 dan September 20136 sementara perusahaan A belum mengajukan SKB. Maka bukti potong PPH psl 22 tsbt bisa dipakai sbg kredit pajak atau tidak ?

    thanks

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 7 October, 2013 at 12:03

      Ada 3 solusi bu Vivi

      a) dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan; atau

      b) dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau

      c) dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

      Hanya saja jika dikreditkan maka ada kemungkinan lebih bayar pada SPT Tahunan nantinya

      Reply

  82. mely

    Saturday, 5 October, 2013 at 17:43

    Pak mau tny pengisian SPT Tahunan buat OP itu klo saya lihat itungan bapak itu kan kan terjadi lebih bayar di akhir tahun ??????? Itu bagimana pak kl terjadi lebih bayar

    Reply

    • Dwi Utomo

      Saturday, 5 October, 2013 at 19:13

      Maaf lama bu
      Dimungkinkan terjadi lebih bayar, ada beberapa alternatif solusi

      1. Minta direstitusi tetapi dengan diperiksa lebih dulu
      2. SPT LB, dinihilkan hitungannya biar pajak terutangnya jadi nol.

      Jika gak mau repot pilih aja no.2. Caranya? Nanti aja bu menjelang akhir tahun saya bahas, sekarang lakukan aja kewajiban setor PPh finbal 1% sambil jangan sampe ketinggalan SKBnya jika diperlukan

      Reply

  83. Maya Asti

    Saturday, 5 October, 2013 at 12:47

    Selamat siang pak saya mau tanya, melihat omzet atau peredaran bruto itu dari mana jika badan itu bergerak dalam bidang jasa keuangan.
    Kemudian cara perhitungannya bagaimana pak?? Untuk setor bulanannya menghitungnya dari mana pak??
    Terimakasih Pak

    Reply

    • Dwi Utomo

      Saturday, 5 October, 2013 at 12:59

      Selamat siang juga bu Maya
      Jasa keuangan apa spesifiknya? Jika atas simpan pinjam uang maka omset yang dikalikan 1% adalah pendapatan bunga

      Reply

      • sodaman

        Tuesday, 1 April, 2014 at 10:01

        ada kep atau per yg spesifik ttg ini (jasa keuangan, BPR, travel agent) gak?

        Reply

        • Dwi Utomo

          Tuesday, 1 April, 2014 at 15:37

          Ini yg dibutuhkan terkait pajak apa ya pak? Untuk PP 46 tidak ada pak.

          Reply

          • sodaman huri

            Wednesday, 2 April, 2014 at 12:35

            Terus terang saya juga bingung untuk masalah yang satu ini karena salah satu WP saya adalah Bank Perkreditan Rakyat.

            Ilustrasi (bukan angka sebenarnya):
            Pemberian Kredit 300.000.000, Kredit Dikembalikan 303.000.000. berarti Pendapatan Bunga adalah 3.000.000.

            Jika kita kenakan PP 46 dengan dasar Pemberian Kredit sebagai Omset, maka PPh terutang adalah 3.000.000. Kalo gitu pendapatan mereka semua untuk pajak dong…

            Sedangkan WP memberikan keterangan bahwa mereka hanya mengambil laba/margin pendapatan bunga 1% dari kredit yg diberikan karena kalau tingkat bunga lebih dari 1% nasabah kemungkinan memilih mengambil kredit di bank lain.

            Dengan demikian pendapat Mas (saya panggil “mas” aja ya..hehehe) : ” Jika atas simpan pinjam uang maka omset yang dikalikan 1% adalah pendapatan bunga” menurut saya sangat logis.

            Tetapi hal tersebut menjadi tidak logis dengan pemikiran bahwa jika kita terapkan bahwa asumsi yang dimaksud omset adalah pendapatan bunga, ilustrasinya: Pemberian Kredit 480.000.000.000, tingkat bunga 1%, Kredit Dikembalikan 484.800.000.000, Pendapatan Bunga 4.800.000.000.

            Berarti WP baru bisa tidak menggunakan PP 46 jika omzetnya melebihi 480.000.000.000 dengan tingkat bunga 1%. Untuk STO seperti ditempat saya, omset segitu udah wah…..

            Sama halnya dengan Travel Agent yang mendapatkan fee dari selisih harga yang (mungkin) gak sampe 1%. Jika kita kenakan omset dari harga tiket (apalagi disana, pas lagi lebaran, harganya pasti “cetar membahana”…hehehe..), bisa-bisa tutup usaha tuh WP…

            Bagaimana menurut pendapat Mas?

            Ada gak KEP atau PER yg secara spesifik mengatur bahwa untuk usaha dibidang jasa keuangan seperti simpan pinjam, bank perkreditan, atau travel agent yang menyatakan bahwa yang dimaksud “omset” adalah pendapatan bunga atau selisih fee?

            Saya udah konsul ama orang-orang disini, tp masih blank

            Reply

            • Dwi Utomo

              Friday, 4 April, 2014 at 16:33

              Sore pak Huri, kolega senior ane
              Saya sendiri juga bingung untuk pengertian penghasilan pada beberapa jenis usaha diatas. Pada PP 46 sendiri hanya disebutkan penghasilan bruto, dengan demikian saya teteap menganggap pendapatan bunga dan fee. Hingga saat ini saya belum mendapat aturan khusus yg mengatur DPP dari PP 46 atas usaha-usaha tersebut. Logika saya adalah penghasilan itu adalah yg bisa diakui sebagai hak milik, jadi yg bisa dianggap sebagai hak milik adalah pendapatan bunga dan fee.

              Reply

              • sodaman huri

                Tuesday, 8 April, 2014 at 11:54

                hm…kalo gitu mungkin saya terapkan aja pendapat bahwa atas usaha2 tsb yg dimaksud omzet adalah pendapatan bunga dan/atau fee, dengan dasar azas keadilan dan mengedepankan pelayan terhadap WP.

                Thank’s for sharing…

                btw: Kalo sempet, Mas coba bikin aja surat ke Dirjen nanyain masalah ini..(siapa tau bisa jadi pertimbangan tambahan buat mutasi ke home base..hehehe..)

                Reply

                • Dwi Utomo

                  Tuesday, 8 April, 2014 at 15:53

                  Makasih sarannya pak, tapi saya masih terlalu “hijau” untuk meminta lebih. Selama sistem kepegawaiannya bagus pasti akan (p)indah pada waktunya :D

                  Reply

  84. septi

    Friday, 4 October, 2013 at 19:29

    Selamat sore pak Dwi,mohon bantuannya pak…
    saya mau tanya:
    1.jika suatu cv baru terdaftar di pjk bln mei’13 tp sampai bln agustus
    blm beroperasi/blm ada transaksi & blm ada karyawan,cv ini
    bergerak di bid.jasa konstruksi tp blm memiliki sertifikasi usaha jasa konstruksi.
    Pajak apa saja yg hrs dilaporkan utk masa mei-agst’13?
    2.jika dibln september baru beroperasi,sdh ada karyawan,cv men
    dpt kontrak pekerjaan sebesar 162juta hanya jasa tdk ada
    materialnya,cv blm pkp jd tdk ada ppn.
    Apakah utk masa sept kami hrs membyr pph final 1%?
    jika kami jg membyr pph21,pd saat pelaporan formulir apa
    saja yg hrs dilampirkan?
    3.jika misl.dibln okt kami mendapat pembayaran DP 20%x
    162jt & dipotong pph final 4%.apakah utk masa okt kami
    hanya melaporkan h final 4% tsb dg form spt masa pph final psl 4 ayat 2? apakah kami jg hrs mbyr pph final 1%?

    Maaf pak Dwi pertanyaannya kepanjangan,saya tdk fah faham soal pajak.mohon pencerahaannya.terimakasih.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 4 October, 2013 at 22:55

      Malam bu Septi
      Gapapa bertanya rinci agar bisa lebih jelas nantinya

      1. Dalam kondisi masih kosong, kewajiban lapor perusahaan ibu adalah SPT Masa PPh 21. Laporkan saja setiap bulannya sekalipun isinya nihil tidak terkecuali untuk masa Mei yang sudah lewat.

      2. 162jt itu jasa apa bu? apakah jasa perawatan mesin, pengadaan barang atau pelaksanaan konstruksi? Sepengetahuan saya jika perusahaan tsb nantinya memang diarahkan untuk fokus ke konstruksi maka harus punya sertifikasi jasa konstruksi dulu, selain itu jika proyeknya itu berasal dari dinas maka perusahaan tersebut wajib PKP sekalipun omsetnya masih belum melebihi 600jt. Tetapi misalkan 162jt tersebut bukan atas pekerjaan konstruksi maka (misalkan pengadaan barang, jasa perawatan mesin dsb) maka wajib PP 46. Tentu kewajibannya adalah setor PPh Final 1% selain juga harus lapor PPh Pasal 21

      3. Dengan asumsi bahwa pekerjaan di bulan oktober itu terkait konstruksi, maka perusahaan ibu tidak perlu setor Pajak 1% karena omset dari pekerjaan konstruksi memang sudah final dan ada aturan sendiri. Yang dikali 1% adalah omset diluar pekerjaan konstruksi. Untuk pelaporannya adalah ibu minta SSP atas 4% konstruksi dan dilaporkan bersama SPT PPh 4 ayat (2)

      Ringkasnya jika masih nihil/tidak ada proyek
      - Lapor SPT Masa PPh Pasal 21
      - Lapor SPT Masa PPN (jika sudah PKP)

      Jika sudah ada proyek
      - Lapor SPT Masa PPh Pasal 21 dilampiri SSP jika ada penghasilan untuk karyawannya
      - Lapor SPT Masa PPN, dilampiri faktur dan SSP
      - Lapor SPT Masa PPh 4 ayat (2) jika ada pekerjaan konstruksi
      - Setor pajak 1% atas omset diluar konstruksi.

      Artikel saya terkait konstruksi

      Reply

      • septi

        Saturday, 5 October, 2013 at 10:59

        Terima kasih pak Dwi utk penjelasannya,
        pekerjaannya pemasangan pipa cooling pak,hanya jasanya tdk termasuk materialnya..proyeknya utk pabrik milik swasta,kami memang blm ada sertifikasi usaha jasa konstruksi.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Saturday, 5 October, 2013 at 11:12

          Menurut aturan itu masuk ke PPh Pasal 23 2% bu, karena terkait konstruksi tetapi dilakukan oleh badan yang tidak mempunyai sertifikat. Jadi tidak final pajaknya.

          Reply

          • septi

            Saturday, 5 October, 2013 at 15:17

            berarti kami hrs membayar pph final 1% itu ya pak? kalau iya nilai omzet bruto nya dari yg 162 juta atau dp20%? trus bln2 sblm kami beroperasi apkh hrs lapor pph 25 nihil?
            aduh saya makin bingung nih pak Dwi….# sambil garuk2 kepala#…
            mohon pencerahannya lagi pak……tks.

            Reply

            • Dwi Utomo

              Saturday, 5 October, 2013 at 16:20

              Bulan2 sebelumnya lapor SSP PPh 25 nihil, begitu yang 20% cair maka kalikan dengan 1% dan ganti setor SSP PPh final 1%.
              Yg ibu maksud udah bener kok. 1%ny kalikan dengan setiap pencairan, karena pembayarannya bertahap.

              Reply

              • septi

                Saturday, 5 October, 2013 at 17:32

                Bgmn dg pph23 2% yg sdh dipotong tsb sdgkn saya jg byr 1%?hrs dibagaimanakn pak,saya jg tdk mengerti kalau misl.itu bisa di pbk atau dikreditkan caranya?
                Utk selanjutnya spy tdk dipotong lg pph 23 apkah sebagai wp baru kami bisa mengajukan permohonan skb?klu bisa sbg lampirannya apa saja selain surat permohonan?
                Tks.

                Reply

                • Dwi Utomo

                  Saturday, 5 October, 2013 at 19:04

                  Untuk pajak yang sudah disetor bisa ibu ajukan Pbk tata caranya ada disini
                  Selanjutnya karena perusahaan ibu wajib PP 36, makauntu pencairan sisanya yg 80% ibu ajukan SKB agar lawan transaksi tida potong lagi
                  Tata cara SKB ada disini

                  Gak usah panik bu

                  Reply

                  • septi

                    Saturday, 5 October, 2013 at 19:35

                    Terimakasih byk pak Dwi utk penjelasannya.

                    Reply

                    • Dwi Utomo

                      Saturday, 5 October, 2013 at 22:02

                      Sama-sama bu, silakan bertanya jika ada kesulitan :)

  85. budiono

    Friday, 4 October, 2013 at 00:02

    saya mau bertanya,setelah omzet diambil 1% untuk pajak. pada akhir tahun ,berapa persen untuk keuntungan saya,

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 4 October, 2013 at 00:49

      Selamat malam pak Budi

      Atas penghasilan yang dikenakan pajak 1% itu sudah tidak perlu dihitung lagi pajaknya, oleh karena itu disebutnya pajak final. Ada pembaca yang menanyakan contoh perhitungannya bisa dilihat komentar atas nama pak Adi disini

      Reply

  86. amanda

    Wednesday, 2 October, 2013 at 21:09

    Pak Dwi mohon bantuannya….

    karena saya sangat awam dengan pajak, apalagi membuat PBK, bisa tidak kasih contoh surat permohonan PBK dengan contoh kasus seperti berikut:

    pph yg telah disetor utk masa pajak juli 13 dan agustus 13 adalah pph 25 dengan jumlah masing-2 Rp. 2.200.000 (total 2 x 2.200.000= 4.400.000)

    sedangkan pph final 1% belom dibayar di masa pajak tersebut diatas.

    nah saya mau tau perician cara membuat pbk nya, jika pph final 1% yang saya harus bayar adalah sebagai berikut:

    Juli 13 = 1.220.000 (omzet 122.000.000)
    Agustus 13 = 1.075.000 (omzet 107.500.000)

    dan karena ada selisih lebih bayar sebesar 2.105.000, bagaimana cara nya agar selisih tersebut bisa di pindahkan untuk pph final bulan selanjutnya. Apa yang harus saya isi di surat pbk nya?

    mohon petunjuknya Pak dwi. terima kasih banyak.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 2 October, 2013 at 22:05

      Ini ibu Amanda ya
      Solusinya saya taruh di akhir artikel tentang Pbk. Bisa klik disini
      Untuk sisa lebih pajaknya, bisa dialihkan ke pajak lain sekalipun beda jenis. Dokumennya cukup SSP asli lembar 1 masa Juli & Agustus 2013

      Reply

      • amanda

        Wednesday, 2 October, 2013 at 22:13

        responnya cepat sekali, terima kasih banyak pak dwi.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Wednesday, 2 October, 2013 at 22:20

          Kebetulan lagi online tadi
          Sama-sama bu :)

          Reply

  87. Cristin Prameswari

    Monday, 30 September, 2013 at 13:25

    saya mau tanya….
    kalau perusahaan mendapat penghasilan dari fee yang didapat dari luar negeri (perusahaan pusat).
    jadi begini, ada kantor pusat perusahaan di luar negeri, dia membuka jasa pembetulan alat2 IT dan juga penjualan alat2 IT, di Indonesia perusahaan ini hanya bertugas untuk membantu jasa pembetulan dan jasa marketing tetapi client jika ingin memesan sesuatu / meminta jasa pembetulan langsung mengirim invoice atau yang laiinya ke kantor pusat yang ada di luar negeri, nah nanti kantor yg ada di Indonesia hanya menjalankan tugas dari kantor luar negeri. jadi kantor yg ada di Indonesia mendapat pemasukan dari fee yang diberikan dari kantor pusat yang ada di luar negeri. istilahnya kantor yg di Indo hanya (Support) saja.
    dan pendapatan ats fee tersebut tdk melebihi 4,8 M. Bagaimana perlakuan atas peraturan terbaru pemerintah ini?
    dan pelaporan untuk pajak ini dilakukan setiap bulan apa setiap tahun?
    terimakasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 30 September, 2013 at 14:29

      Selamat siang bu, pertanyaan yang bagus dan mengadu domba saya dengan teman-teman AR hehe..

      Pertama, lihat dulu apakah perusahaan berbentuk BUT atau PT? Jika BUT maka tidak wajib PP 46.
      Kedua, omset PP 46 adalah yang berasal dari dalam negeri. Jadi jika fee tersebut berasal dari luar negeri maka nantinya tidak final/menggunakan tarif PPh umum.

      Jadi menurut kami dianalisa dulu apakah selain pekerjaan dalam negeri yg selain fee itu ada omset atau tidak, jika ada omset maka itulah yang dikalikan 1%

      Reply

      • Edmorang

        Wednesday, 2 October, 2013 at 11:45

        Helo Pak Dwi, mau tanya hubungan antara PPh23 dgn PP46
        Jarang juga dibahas tentang hal ini, mksdnya ketika sbg pembeli jasa, maka ada kwjiban utk pot PPh23, nah jika si penjual meminta utk tdk dipotong PPh23 tapi belum bisa menunjukkan SKB-nya (blm jadi, sedang dalam proses di KPP), apakah tidak masalah bagi si pembeli utk tidak memotong PPh23-nya? Atau si pembeli itu bisa meminta si penjual untuk mengganti invoice-nya dan mengirim ulang saat SKB sudah jadi/sdh ada. Jadi tdk ada kwajiban potong. Tapi posisi ini merugikan si penjual krn pengaruh ke cash-flow usahanya.
        Tambahan lagi bagaimana dengan PPh23 yang telah terlanjur dipotong utk invoice-invoice bulan Juli,Aug dst… Jika msih bisa dikreditkan di SPT, apakah ada aturannya spt aturan yg menegaskan “tidak ada denda” jika telat lapor s/d Desember 2013. Terima kasih sebelumnya pak Dwi!

        Reply

        • Dwi Utomo

          Wednesday, 2 October, 2013 at 14:07

          Ahay Pak Ed
          Pertanyaan yang susah juga, tetapi sangat mungkin terjadi di realita

          1. 1. Setahu saya PPh 23 tidak perlu dipotong jika SKB sudah jadi, namun jika yakin memang hanya menunggu SKB terbit dari KPP sebaiknya jangan dipotong dulu.
          2. 2. Kerugian di cashflow penjual saya setuju, makanya itu saya berpendapat ditunggu saja SKB terbit.
          3. 3. Jika PPh 23 terlanjur dipotong untuk masa oktober-desember, saya kira mirip dengan yang ada di SE-42/PJ/2013 hanya saja disitu tentang PPh 22
            ”atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan: “
            a) dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan; atau
            b) dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
            c) dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
          4. 4. Ada di siaran pers resmi Direktur Jenderal Pajak klik disini

          Reply

  88. William

    Sunday, 29 September, 2013 at 22:40

    Contoh Pasal 3 ayat 1 pada PP 46 Tahun 2013 :
    Pada CV Andik beralkunya tarif 1% pada awal tahun 2014 apakah betul?

    Reply

    • Dwi Utomo

      Sunday, 29 September, 2013 at 23:12

      Yak, betul sekali Pak Wil !

      Reply

      • William

        Saturday, 5 October, 2013 at 23:47

        Jadi berlakunya PP 46 Tahun 2014 yah pak??

        Reply

        • Dwi Utomo

          Sunday, 6 October, 2013 at 01:06

          tahunnya meleset dikit
          PP 46 th 2013, iya sudah diberlakukan pak

          Reply

          • William

            Sunday, 6 October, 2013 at 23:35

            Oh ya makasih yah Pak Dwi.

            Reply

  89. mely

    Thursday, 26 September, 2013 at 12:34

    Tapi selama ini saya cuma bayar PPN ny emas dan tidak pernah bayar PPN buat kainnya, kain nya saya cuma bayar PPH nya aja tidak ada PPN nya dan saya mau tny klo PKP saya di tolak pencabutanya apa itu dapet surat dr kantor pajak klo pencabutan PKP saya di tolak soalnya saya blm dapat surat nya saya cuma di kasi tau sama AR saya klo PKP saya di tolak pencabutainya itu saya
    Saya tny petugas pajak yg lain katanya kain saya tdk bs di kenakan PPN krn usaha kain saya tidak ada surat pengukuhan nya klo saya bersedia jd PKP gt, jd usaha emas aja yg bs di kena kan PPN krn ada surat pengukuhan pengusaha kena pajak dan di jd kan PKP gt pak ….??????

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 26 September, 2013 at 13:17

      Sesuai (Pasal 8 ayat (4) PMK-73/PMK.03/2012) jika pada 1 tahun buku omset WP tidak melebihi 600jt (dlm hal ini emas+kain), boleh dimintakan permohonan pencabutan PKP. Permohonan pencabutan PKP akan ditindaklanjuti paling lama 6 bulan sejak surat permohonan diterima lengkap. Jika dalam 6 bulan KPP tidak memberi respon maka dianggap permohonan tersebut dikabulkan.
      Untuk surat penolakan, lebih baik minta saja ke AR-nya agar tahu alasan tertulisnya kenapa ditolak,

      Reply

      • mely

        Friday, 27 September, 2013 at 15:22

        Saya mau tny bagaimana cara mengitung SPT TAHUNAN buat OP buat thn 2013 , tolong berikan contoh mengitungnya. Thx

        Reply

        • Dwi Utomo

          Friday, 27 September, 2013 at 15:36

          Minggu depan ya bu, insyaAlloh :)

          Reply

        • Dwi Utomo

          Monday, 30 September, 2013 at 10:55

          Klik disini bu, untuk cara menghitung pajak tahunan PPh OP 2013 terkait PP 46

          Reply

  90. mely

    Thursday, 26 September, 2013 at 11:11

    saya mau tny saya ini pny 2 usaha yaitu usaha emas dan kain dan 1 no NPWP dan 1 tempat usaha trus usaha emas itu ada PKP dan di kena kan PPN, trus usaha emas saya tutup krn rugi trus saya mengajukan pencabutan PKP saya trus pencabutan PKP saya d tolak, dan sekarang kata petugas pajak kain saya di kena kan PPN 3% pdhl omset saya blm sampai 600jt dan saya tdk mendaftarkan usaha kain saya sebagai PKP kok di suruh bayar PPN buat usaha kain nya , apa bener spt itu pak tolong info nya pak ?????

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 26 September, 2013 at 11:41

      Dari pertanyaan saya coba bantu
      1. NPWP hanya 1 nomor untuk 2 usaha (emas dan kain). Sesuai KMK No. 83/KMK.03/2002. Pedagang emas memang diwajibkan PKP tanpa harus omset jualannya tembus 600jt dl. Ketika sudah dikukuhkan PKP atas 1 NPWP tersebut maka otomatis usaha selain emas yaitu kain juga dianggap PKP. Kenapa seperti itu? karena usahanya masih 1 NPWP yg sama, kecuali NPWP suami untuk emas, NPWP istri untuk kain maka beda ceritanya
      2. Tentang PPN kain 3% saya belum tahu apakah ada peraturan khusus tentang itu, kalau bisa ibu minta peraturannya karena bisa jadi saya memang yang ketinggalan info. Setahu saya PPN kain tetap 10%, dan karena usaha kain ikut ter-PKP-kan karena gabung di emas NPWP-nya, maka setiap penjualan kain ke sesama PKP harus dibuatkan juga faktur pajaknya.
      3. Pencabutan PKP tidak bisa dilakukan jika masih ada kegiatan usaha yang ada PPN-nya (red: kain)

      Reply

  91. mely

    Wednesday, 25 September, 2013 at 17:57

    Mau tny klo saya biasa setor pph pasal 25, 700 ribu /bulan trus skr PPH pasal 4 ayat 2 itu kok jd turun ya jg sekitar 430-450 itu gimana ya

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 25 September, 2013 at 18:10

      Ya gak gimana-gimana mbak eh.. maksud saya ya nggak apa-apa jika memang akhirnya lebih kecil daripada angsuran (inget 1% x omset bukan laba ya). Bisa jadi laba tahun lalu memang besar sementara omset tahun ini relatif turun.

      Reply

      • mely

        Wednesday, 25 September, 2013 at 18:43

        Lah klo turun gitu apa ntik gak di permslhkan ama org pajak kan ? Ya saya itung dr peredaran bruto x 1% misal peredaran bruto saya 43.500.000 klo di kali 1% kan jd 435.000 gt kan cara itungnya.
        Tapi emang ada yg turun kah setelah pake PPh 1% ato bnyk yg naik setelah pake PPh 1 % ????

        Reply

        • Dwi Utomo

          Wednesday, 25 September, 2013 at 18:55

          Mbak Mely udah bener itungnya. Realitasnya memang ada WP yg naik setoran bulanannya, ada juga yg turun. Wajar n gak masalah karena bunyi dasar hukumnya memang seperti itu :)

          Reply

  92. icha

    Wednesday, 25 September, 2013 at 11:44

    Mas, nuhun infonya.. tp, sy jg msh bingung dg pp 46 ini. Kl utk usaha dg status masih rugi, kami pph 25 ny kan nihil, trz skrg ttp hrs ngeluarin 1% jg dr omzet y?

    Reply

    • Dwi Utomo

      Wednesday, 25 September, 2013 at 12:09

      Bu rugi disini berasal dari rugi di SPT Tahunan tahun lalu atau rugi di omset bulan tertentu.
      Jika yang dimaksud rugi bulanan (misalkan rugi di usaha bulan Agustus 2013) dan diketahui omset brutonya bulan agustus 10.000.000 maka omset tersebut tetap dikalikan 1% jadi pajaknya 100.000.
      Mengecawakan ya bu? Itulah yang secara pribadi saya kurang suka dengan PP 46, tarifnya berdasarkan omset bukan laba.

      Reply

      • Ade

        Saturday, 12 October, 2013 at 17:14

        Menyambung statement di atas, kok lain ama penjelasan AR saya, mereka bilang klo pph 25 dihitung 0,75% x omzet bruto/bln (bukan laba, jadi jika rugi pun tetep bayar). Jd, yg saya paham bahwa pp 46 ini, bahasa pasarnya = “naik rate / naik harga” (dari 0,75% menjadi 1%) gitu. Apa betul ? Mohon koreksi jika salah.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Saturday, 12 October, 2013 at 17:29

          Rugi yang ditanyakan bu Icha itu masih belum jelas maksudnya pak. Ada rugi yang dilaporkan di SPT Tahunan dan ada rugi pada omset bulan berjalan dan perlakuannya berbeda-beda.
          Penjelasan dari AR pak Ade udah benar. Untuk PPh 25 tarifnya 0,75% x bruto/bln. Dan PP 46 1%xbruto/bln. Bedanya adalah PPh 25 itu sifatnya tidak final makanya nanti di SPT Tahunannya nanti harus dihitung lagi pajaknya untuk tahu kurang bayarnya. Sementara di PP 46 tidak perlu dihitung lagi pajaknya di SPT Tahunan, sehingga disebut pajak final.

          Reply

  93. Cahyo

    Monday, 23 September, 2013 at 01:21

    Terima kasih banget pak atas responnya yang cepat, sayangnya saya benar” awam dalam masalah pajak, jadi masih butuh penjelasan rinci lebih lanjut untuk jawaban no 2).bagaimana caranya PPh 25 yang terlanjur disetor di Pbk ke kode 411128-420, dengan menggunakan formulir apa misalnya dan dilaporkan kemana. Demikian pak, terima kasih.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 23 September, 2013 at 08:15

      1 permohonan Pbk untuk 1 SSP yang di PBK, artinya di kasus mas Cahyo akan ada 2 permohonan Pbk untuk 2 bulan (juli, agustus). Permohonan tersebut disampaikan ke KPP WP terdaftar. Formulir dan tata caranya bisa dilihat dsini

      Reply

  94. Cahyo

    Sunday, 22 September, 2013 at 03:26

    Saya baru menerima surat pemberitahuan resmi mengenai PPh final 1% ini tanggal 17 September 2013, sementara ketentuannya sudah berlaku untuk perhitungan mulai bulan Juli 2013 yang harus disetor maksimal tanggal 15 Agustus 2013, padahal saya sudah menyetor angsuran PPh ps 25 untuk masing-masing SSP bulan Juli dan Agustus 2013 sesuai perhitungan angsuran. Pertanyaanya apa yang harus saya lakukan berdasar keadaan ini (perhitungan, penyetoran dan pelaporannya?, atas selisih antara perhitungan PPh final 1% dari masing” bulan untuk peredaran bruto bulan Juli & Agustus 13 dibanding angsuran PPh 25 bl Juli & Agt 13 yg sudah terlanjur disetor). Untuk SSP yang akan saya setor pada bulan Oktober 2013 berarti berdasar 1% dari omzet selama 1 bulan September 2013? Selanjutnya jumlah setoran setiap bulan bisa naik turun tidak seperti angsuran PPh ps 25? Terima kasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Sunday, 22 September, 2013 at 22:16

      Maaf terlambat merespon dari mas Cahyo, mirip dengan yang terjadi disini, satu-persatu jawabnya
      1. Pemberitahuan resmi datang terlambat dari pemberlakuannya? disini juga sama mas, Suka atau tidak saya akui DJP agak terlambat memberitahukan ke khalayak ramai dan suka atautidak WP juga harus ikut.
      2. Untuk PPh 25 yang terlanjur setor bisa di Pbk ke kode 411128-420 sesuai masa pajaknya, jika memang ada selisih kurang ya kekurangannya bisa disetor lagi dengan kode pajak yang benar
      3. Jika nanti di SSP kurang setor pajak 1% sudah diberikan nomor NTPN, mas cahyo tidak perlu melapor SPT masa PPh 4 (2)
      4. Setoran pajak UKM naik turun? Memang benar mas, tergantung omzet bulan tersebut

      Kira-kira seperti itulah mas Cahyo

      Reply

      • Adri

        Sunday, 29 September, 2013 at 00:00

        Saya punya masalah hampir mirip dgn bpk Dwi. Saya biasa membayar PPh psl 25 (Org Pribadi) bulan April sampai dgn bulan Desember sekaligus, dgn tujuan spy gak repot, nanti diperhitungkan kembali pd saat pengisisn/ pelaporan SPT Tahunan. Apakah ada masalah nanti sehubungan dgn pemberlakuan PP ini? Apakah bisa dgn pemindahbukuan ? Lalu, bagaimana kalo omzet utk bulan Juli dst lebih kecil dr bulan Juni dan sebelumnya? Dan bagaimana sebaliknya, jika PPh Final menurut PP ini lebih besar dr PPh psl 25 yg terlanjur bayar, apa harus lakukan pmbayaran tambahan? Terima kasih!

        Reply

        • Adri

          Sunday, 29 September, 2013 at 00:08

          Pertanyaan tambahan. Bagaimana kalo omzet bulan Juli 2013 dan bulan selanjutnya LEBIH KECIL dari omzet bulan Juni 2013 dan bulan sebelumnya, apa akan ada pemeriksaan dari KPP? Terima kasih.

          Reply

          • Dwi Utomo

            Sunday, 29 September, 2013 at 07:24

            Selamat pagi pak Adri

            1. Tidak masalah PPh 25 disetor sekaligus beberapa bulan
            2. PPh 25 yang terlanjur disetor diproses dengan Pemindahbukuan (Pbk)
            3. Jika PPh Final 1% < PPh 25, maka tetap dilajutkan dengan proses Pbk (sisa kelebihannya bisa untuk pajak masa lain)
            4. Jika PPh Final 1% > PPh 25. Maka selain Pbk juga menyetor kembali untuk selisih kekurangannya
            5.Omset naik turun nggak masalah dan nggak akan ada pemeriksaan

            Begitu pak

            Reply

          • Adri

            Sunday, 29 September, 2013 at 22:29

            Terima kasih atas jawabannya, pak Dwi ! Pertanyaan lain, dgn berlakunya PP ini apa masih di mungkinkan utk membyr SSP PPh Final 1% sekaligus, misalkan byar dimuka (dgn SSP sendiri2 tiap bulan) dr bulan April s/d Desember ? Kalo tidak di perbolehkan, apa ada sanksinya ? Terima kasih !

            Reply

            • Dwi Utomo

              Sunday, 29 September, 2013 at 22:56

              PPh 4 ayat 2 atau pajak UKM disetor sekaligus di depan? Saya sarankan tidak perlu dilakukan pak, karena seperti PPh 21 dan PPN, jumlah setoran yang dilakukan tergantung dari omset pada bulan tersebut. Menurut saya pribadi bisa saja dilakukan saat ini, tetapi jika ada perbedaan proyeksi usaha dengan pajak yang sudah disetor nanti otomatis harus mengajukan pembetulan SPT, Pbk bahkan restitusi jika ternyata malah lebih bayar.

              Tidak ada sanksi jika WP menyetor PPh final 1% untuk beberapa bulan sekaligus, hanya repot saja jika terjadi perbedaan proyeksi seperti yang sudah saya sebut diatas

              Reply

          • Adri

            Sunday, 29 September, 2013 at 22:56

            Saya mulai memahami ttg PPh Final 1% ini, sejak berkonsultasi dan membaca semua prtanyaan n jawaban dr bpk Dwi. Sampai saat ini saudara saya belum menyetor PPh Final 1% ini dgn SSP utk bulan Juli s/d Sept 2013, krn tadinya masih bingung. Apa ada sanksi, mis. denda, apabila dibyrkan pd bln Okt utk bln Juli dan Agust ? Trima ksh !

            Reply

            • Dwi Utomo

              Sunday, 29 September, 2013 at 23:06

              Terima kasih atas apresiasinya pak, senang bisa membantu juga :)

              PP 46 terbitnya tergesa-gesa dan masih belum maksimal sosialisasinya, sehingga DJP memberikan toleransi atas terlambatnya setor PPh final 1% dengan menghapus sanksi khusus masa juli-desember 2013. Artinya jika setor saat ini untuk masa juli kemarin, tidak akan ada sanksinya.
              Berita resminya bisa dibaca disini

              Reply

  95. stefano

    Friday, 20 September, 2013 at 16:07

    terima kasih atas infonya, sangat bermanfaat sekali.
    namun masih ada pertanyaan ni pak untuk saya yang awam dalam pajak :
    1. perusahaan (CV) kami ini bergerak dalam bidang pengadaan komputer baik ke pemerintah maupun ke swasta. apakah semua pengahasilan dari supply barang kami ke pemerintah maupun ke swasta semuanya kena beban 1% ? soalnya kalo ke pemerintah kita sudah dibebani 1.5% pph psl 23…
    2. dan apakah kalo dalam 1 bulan kita tidak memperoleh omset sama sekali harus tetap melapor Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) mengingat kami kalo tidak dapat project ya tidak mendapat penghasilan.

    mohon pencerahan nya dan terima kasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Friday, 20 September, 2013 at 16:22

      Sebelum menjawab, saya asumsikan CV bapak memang wajib PPh Final 1% sehingga

      1. Ketika ada tender pengadaan komputer dengan dinas, pak stefano mengajukan terlebih dahulu ke KPP CV terdaftar untuk meminta SKB PPh 22 (ingat pak PPh 22 1,5%, PPh 23 2%). Jika perlu ingatkan bendahara untuk tidak memotong yang 1,5% hingga terbit SKB-nya. Fungsi SKB adalah agar CV tidak dipotong pajaknya oleh dinas. Cara meminta SKB bisa baca disini
      2. Ketika sedang tidak ada proyek dan omset bulan tersebut nihil, maka tetap lapor SPT PPh 4 (2), tentunya dengan isian rupiah 0 atau nihil, dengan begitu Account Representative atau kantor pajak tahu bahwa dalam bulan tersebut usaha bapak memang lagi sepi

      Terima kasih kembali Pak Stefo

      Reply

      • stefano

        Friday, 20 September, 2013 at 17:46

        terima kasih pak respond-nya..
        oiya pak, apakah pph 1% yang kami bayar ini nanti bisa dijadikan pengurang pajak dalam SPT tahunan badan ?

        tks pak

        Reply

        • Dwi Utomo

          Friday, 20 September, 2013 at 17:57

          PPh 1% ini bersifat final, jadi tidak bisa dikreditkan di PPh tahunan nanti, tetapi tetap dilaporkan di SPT tahunannya pak.

          Reply

      • flora

        Tuesday, 8 October, 2013 at 13:49

        Pa dwi, boleh ikutan ga? Trims sblmnya atas sharing ppajakannya, jd berasa punya AR didunia maya :D
        Yg ingin sy tanyakan, klo sdh dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 ini, apakah aturannya memang kita sdh tdk wajib dipotong PPh 23 lagi? Dgn mngajukan SKB tentunya. Mksd saya, jgn2 stelah mengajukan SKB, perusahaan kita langsung diperiksa (hehe, ko tkt diperiksa yaa :D) trims sblmnya.

        Reply

        • Dwi Utomo

          Tuesday, 8 October, 2013 at 14:23

          Hayuk gabung aja dimari biar biar makin rame :D

          Kalo udah dapat SKB dan memang wajib pajak 1%, maka lawan transaksi sudah tidak perlu memotong lagi. Kehawatiran diperiksa itu muncul jika WP sudah setor pajak 1% tapi tidak buat SKB dan ujung-ujungnya ada lebih bayar di SPT Tahunan nantinya. Lebih bayar kan uangnya bisa diminta lagi, tentunya harus dengan diperiksa dulu. Makanya itu fungsi SKB adalah untuk meminimalkan potensi lebih bayar nantinya
          Brgitu mbak flora (maaf kalo salah sapa)

          Reply

          • flora

            Tuesday, 8 October, 2013 at 16:10

            Iya yaa, klo ga buat SKB dan tetep bayar PPh 23, ada kemungkinan lebih bayar wkt penghitungan SPT Thnan. Malah diperiksa :D trims yaa pa Dwi yg baik :)

            Reply

        • Dwi Utomo

          Tuesday, 8 October, 2013 at 16:37

          U r welcome

          Reply

  96. Wisnu

    Tuesday, 17 September, 2013 at 16:42

    Bagaimana jika perusahaan baru berdiri dan belum mempunyai omzet, apakah perlu lapor SSP nihil untuk PPh 4 (2) ini seperti SSP nihil PPh 25?

    Mohon pencerahan. Terima kasih sebelumnya.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 17 September, 2013 at 17:00

      WP badan yang belum beroperasi secara komersial alias nganggur tanpa hasil dikecualikan dari PP 46. Bisa baca juga disini

      Reply

  97. Dewi Astuti

    Saturday, 14 September, 2013 at 14:06

    geleng2 **tepok jidat jga
    hehehehhe
    denda-nya brpa nie om klo ga lapor pada masa ini?

    Reply

    • Dwi Utomo

      Saturday, 14 September, 2013 at 14:27

      Denda keterlambatan lapor Rp. 100.000 per masa bu. Lapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
      Kalau sudah paham ngangguk-ngangguk ya bu hehehe…

      Reply

  98. Wahyu Setyawati

    Thursday, 12 September, 2013 at 15:57

    terima kasih atas infonya,..
    tetapi saya masih bingung untuk mengisi Form SSP untuk kolom Uraian Pembayaran
    Kalau untuk Pasal 25 di kolom uraian saya mengisi dengan PPh Pasal 25 Badan sedangkan yg Final ini saya harus mengisi bagaimana, terima kasih

    Reply

    • Dwi Utomo

      Thursday, 12 September, 2013 at 16:07

      Senang bisa membantu ibu Wahyu
      Kolom Uraian di SSP untuk setoran PPh Final 1% diisi dengan “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”
      Bisa baca juga disini Cara isi SSP Pajak 1%

      Reply

  99. Dewi Astuti

    Tuesday, 10 September, 2013 at 21:02

    terima kasih atas infonya
    saya pun aga kesulitan nih pak memahami pp no 46 tahun 2013 tentang cara pembayaran dan pelaporan jika sebelumnya pph 25 diangsur tiap bulan nah untuk pp yang ini seperti apa cara perhitungannya?perlu di ketahui juga perusahan ini bergerak di bidang jasa kontraktor dan beromzet tidak melebihi 4,8 m

    Reply

    • Dwi Utomo

      Tuesday, 10 September, 2013 at 22:27

      Salam bu Dewi
      Hehe.. jangankan ibu, kadang saya juga bingung n bengong. Gini ya bu setelah saya baca

      Saya berasumsi pada tahun pajak 2012, perusahaan ibu mempunyai 2 macam pekerjaan:
      1. Pekerjaan dari jasa konstruksi dan sudah jelas omset dan PPhnya dilaporkan final
      2. Pekerjaan non final, katakanlah pengadaan barang sehingga penghasilan ini yang menyebabkan munculnya angsuran PPh 25 di tahun pajak 2013

      Tentunya dari Januari-Juni 2013 perusahaan ibu nyicil untuk PPh 25. Namun begitu masuk di masa Juli 2013, perusahaan ibu tidak wajib lagi nyicil PPh 25 lalu dari omset yang mana yang dikali 1%? Saya beri contoh ya, di bulan agustus perusahaan ibu mendapat 2 pekerjaan yaitu:
      1. Pembangunan gedung sekolah dengan nilai 100jt dan dipotong bendahara 3%
      2. Pengadaan mebel sekolah dengan nilai 200jt

      Yang ibu harus setor untuk masa agustus adalah 1% x 200jt = 2 juta rupiah
      Kenapa kok tidak (100jt+200jt)*1%?
      Karena penghasilan 200jt dari konstruksi sudah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersendiri. Yang ibu harus perhatikan adalah pengadaan mebel harus diajukan SKB PPh 22, agar bendahara tidak memotong PPh 22. Untuk lapor di SPT nanti seperti postingan diatas, nanti akan ada 2 isian di kolom uraian

      1. Di nomor 6.b.1) pengguna jasa sebagai pemotong PPh (3%)
      2. Di nomor 11.a) penghasilan usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu (1%)

      Begitulah ilustrasinya bu

      Reply

  100. Lusi

    Monday, 9 September, 2013 at 15:35

    Artikel yang bagus. Tapi saya masih bingung kalau untuk toko yang biasanya bayar Pph 25 di tiap bulannya dan melaporkan SPT nya tiap tahun itu, dengan adanya PP 43 tahun 2013 ini apakah artinya tidak perlu lagi bukan hanya membayar tapi juga melaporkan Pph 25? Terima kasih untuk infonya.

    Reply

    • Dwi Utomo

      Monday, 9 September, 2013 at 16:37

      Mrs. Lusi terima kasih atas pertanyaanya
      Jika hanya toko saja, maka terhitung sejak masa juli 2013 tidak wajib mengangsur dan melapor PPh 25. Sebagai gantinya wajib menyetor PPh final 1% dan melapor PPh final 1% dengan menggunakan SPT Masa PPh 4(2). Jika pemilik toko juga PKP maka setor dan lapor PPN seperti biasa

      Untuk SPT Tahunan PPh OP 2013 nanti akan ada 2 perhitungan dalam 1 SPT yaitu:
      1. perhitungan PPh umum, untuk omset januari-juni 2013
      2. perhitungan nihil untuk omset juli-desember 2013
      tata cara perhitungannya akan saya posting menyusul

      Enaknya adalah jika tahun 2014 nanti toko masih wajib PPh final 1%, maka setoran jan-des 2014 akan setor final 1% dan di SPT Tahunan PPh OP 2014 otomatis nihil dan tidak ada kurang bayar dengan catatan tidak ada penghasilan dari pekerjaan bebas.

      Reply

      • Dessy

        Wednesday, 25 September, 2013 at 15:17

        Gimana dengan tata cara perhitungan untuk pembukuan wp badan untuk th 2013 ini ?
        Thx

        Reply

        • Dwi Utomo

          Wednesday, 25 September, 2013 at 15:42

          Untuk laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan 2013 nanti masih sama perlakuannya, tetap membuat Neraca, Laba-Rugi, Penyusutan dan laporan keuangan lain yang dianggap perlu

          Reply

          • Dessy

            Sunday, 29 September, 2013 at 01:32

            Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas info ya pak Dwi.
            Saya masih bingung memgenai cara pengisian spt tahunan wp badan th 2013 ini. Untuk pph final 1% ini musti di isi di kolam apa di form1771 ? Trus total penjualan yg di isi di form 1771 apakah total omset setahun ?
            Karena jan-juni msh bayar pph 25 berarti Akan Ada lebih bayar dong di spt tahunan 2013 nanti ?

            Reply

        • Fritz Ahmad

          Saturday, 19 October, 2013 at 11:21

          iya betul gimana ya???klo udah tau tolong kasih infonya ya k sini fritz_fighter46@yahoo.co.id trims

          Reply

          • Dwi Utomo

            Wednesday, 23 October, 2013 at 11:56

            Untuk ibu dessy dan mas fritz ahmad
            1. Omset final juli-desember diisi pada 177I-IV bagian A nomor 14 isi saja dengan uraian PP 46 disitu
            2. Penghasilan kena pajak badan adalah yang nilai dari januari-juni saja dan diisi di 1771 induk bagian A nomor 1 “Penghasilan Neto Fiskal”

            Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Search / Cari artikel

Newsletter Amsyong

Ingin berlangganan email info pajak gratis? Klik Disini Yaa

Share your support

Close
Dukung Blog Ini
Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini