Pajak 1% ? PP 46 Tahun 2013 – Info Update dan Cara Lapor

Pembaca setia, tak terasa sudah masuk bulan september saat ini. Adakah yang sudah melaksanakan setoran PPh Final 1%? Mumpung masih belum tanggal 15 jadi masih ada waktu untuk menyetornya. Jika bingung cara setornya bisa baca disini dan jika ada yang pengen coba pembayaran pajak online bisa lihat panduannya disini. Di artikel ini saya ingin menambahkan beberapa hal terkait pajak 1% atau pajak UKM berdasarkan surat edaran dari DJP. Bukan hal baru semuanya tetapi bisa bermanfaat bagiwajib pajak di masa-masa transisi ini. Antara lain:

  1. Wajib Pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  2. Wajib Pajak yang menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final tetapi Surat Setoran Pajaknya tidak mendapat validasi dengan NTPN, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak
    sesuai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan cara pengisian SPT-nya:

    • Kolom Uraian diisi dengan “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”;
    • Kolom KAP/KJS diisi dengan “411128/420”.

      Cara Isi SPT PPh 4 (2) untuk lapor PPh Final 1%

  3. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain diatur sebagai berikut:a) Atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan:
  • dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan; atau
  • dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
  • dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.b) Atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan, termasuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas import
  • dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
  • dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

 

Formulir SPT PPh Final 4 ayat (2)

 

Demikian semoga bermanfaat 🙂

 

388 replies
« Older Comments
  1. Zakky
    Zakky says:

    Pak amsyong, saya boleh tanya?

    saya bikin npwp akhir tahun 2016 sekitar bukan oktober, untuk mendirikan usaha apotek.

    sampai januari apotek baru beroperasi jadi total baru 3bulan per maret 2017 ini, bagaimana saya melakukan kewajiban membayar pajaknya Pak amsyong? Dan apakah yg dilaporkan di spt maret ini?

    Balas
  2. Yunika Sophiani
    Yunika Sophiani says:

    saya mau tanya pak mohon pencerahannya, kalo perusahaan kena final pph 22 import apa masih ada kewajiban pajak lainnya yang harus dibayar pak, semisal pph 25 ? cara lapornya gimana pak, karna yang saya hanya terima bukti potong saja.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Untuk kewajiban lainnya bisa dilihat omsetnya sudah pengusaha besar atau masih kecil untuk tahu pakai PP 46 atau tidak. Kemudian jika sudah PKP maka ada kewajiban lapor SPT Masa PPN dan bikin faktur pajak. Jika ada karyawan tentu harus ada laporan SPT Masa PPh pasal 21.

      Balas
  3. Ferdi
    Ferdi says:

    Salam kenal mas Dwi, websitenya sangat membantu…

    Mau minta pendapat,
    Saya ada CV buka dan beroperasi January 2016, selama ini ada job untuk buat system tapi untuk client yg di ada luar negri, setelah selesai mereka akan transfer pembayaran melalui bank atas nama account CV.
    (belum ada client yand dari dalam negri, semua pendapatan dari luar tapi masuk ke bank di sini)

    Kira2 masuknya pajak apa? apakah bisa final 1%
    catatan: selama 2016 masih dibawah 4.8M dan tentunya client di luar negri tidak mau tahu urusan pajak di sini.

    Thanks.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang Pak Ferdy
      Pastiny atas oenghasilan dari luar negeri terutang PPh Pasal 24, bukan final 1%. Perhitungannya sendiri agak panjang, akan saya coba buatkan artikel terkait atau saat ini bapak bisa baca di sumber referensi lain.

      Mohon maaf dan salam.

      Balas
  4. Otnay
    Otnay says:

    Mas Amsyong
    Jika PT bagi deviden yang berasal dari penghasilan yang sdh final (PP 46 2013) apakah terutang pajak deviden ya Mas ??

    mohon penjelasan

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Berumpa lagi Pak Otnay
      Untuk badan usaha jika atas laba tersebut sebagian dibagikan menjadi deviden, maka atas deviden yang diterima pribadi terutang juga PPh finalnya. Kesannya seperti 2x pemajakan, tetapi sekali untuk masing-masing subjek pajaknya. Yg PP 46 untuk omset badan usaha, yg PPh final untuk pribadi penerima devidennya.

      Balas
  5. Desti Nurakhmi
    Desti Nurakhmi says:

    Saya mau tanya, keterangan untuk kekurangan bayar pph 1% per bulan itu apa ya di ssp/e billingnya. karena perusahaan saya ada kurang bayar untuk peredaran brutonya. terima kasih sebelumnya.

    Balas
  6. lia
    lia says:

    selamat siang pak dwi, saya mau bertanya, saya baru buka cv dan beroperasi bulan ini, sdh punya npwp, apakah bln dpn wajib lapor pph final 1%? karena blm satu tahun, lalu untuk pph 21 pemotongny apakah dr owner cv?
    mohon bantuannya, selamat siang.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore Bu Lia
      Asumsi kasusnya misal punya NPWP dan berproduksinya di bulan ini, maka nunggu setahun dulu untuk tahu operasinya jadi 12 bulan sejak sekarang artinya nunggu hingga des 2017. Selama 1-12 des lapornya PPh 25 dengan jumlah angsuran PPh 25 sesuai perhitungan dari bulan awal memiliki laba neto fiskal. Cara itungnya disini

      Balas
  7. Lise
    Lise says:

    Selamat Sore pak Dwi

    saya mau bertanya , untuk PP 46 saya ada yang kelebihan bayar. Apakah itu bisa di akumulasikan ?

    Mohon pencerahannya ya pak

    Balas
      • Lise
        Lise says:

        Mengingat kami kurang bayar pada bulan Januari 2016 pak. Nah , saya mau melakukan pembetulan juga untuk PPN DN nya pak.

        Kebetulan pada bulan Oktober dan September saya kelebihan bayar, karena ada kesalahan dalam menginput peredaran brutonya. Nah bisa tidak pak untuk menutup kekurangan pp 46 yang bulan januari tersebut?

        Tapi saya tidak melakukan pemindahbukuan. Karena kalau saya melakukan pemindahbukuan pasti akan menunggu sampai 1 bulan. dan saya ingin menutup buku cepat pak. agar bisa melakukan SPT PPh Badan untuk mengejar SKB Legalisir PPh Pasal 23 nya.

        Saya bingung nih pak ;(
        Mohon sarannya ya pak.

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Untuk yg PPN silahkan dibetulkan dan jika ada PPN LB maka bisa dikompensasikan atau restitusi tapi tidak bisa di Pbk.

          Untuk kelebihan PP 46 solusinya tetap ajukan Pbk, sambil nunggu bukti Pbk terbit, tetap laporkan SPT Tahunan nanti awal tahun dengan mencantumkan omset yg benar (omset setelah dikurangi omset yg di Pbk-kan).

          Balas
  8. Evorius
    Evorius says:

    Terima kasih infonya. saya ingin bertanya.
    1. WP Badan hotel dan Restoran. Peredarannya brutonya itu include pb1 atau exclude pb1 ya pak?

    2. Jika WP OP karyawan swasta + punya usaha. Bagaimana perhitungan pajaknya??apakah gaji jadi karyawan kena pph 21 dan usaha kena pp 46 1% ya pak?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Pb itu apa ya pak?

      1. Jika pb 1 itu pajak daerah maka brutonya adalah sebelum dikenakan pajak daerah.
      2. Untuk OP karyawan yang punya usaha juga, maka atas penghasilan bulanan sebagai karyawan dikenakan PPh 21 dan atas usahanya dikenakan pajak 1% jika masih pengusaha kecil
      Balas
  9. Dian rahadian
    Dian rahadian says:

    Assamulaikum Pak saya mau kosultasi apakah PPH pasal 4 ayat 2 harus di laporkan tiap bulannya ke KPP sedangkan perusahaan kita di tahun 2014 tidak ada sama sekali transaksi/laba gmana solusi nya pak,….?dan satu lagi bagaimana cara pencabutan/di non aktifkanny NPWP/PKP Perusahaaan di karena perusahaan tersebut Direktur nya meninggal dunia..? Mohon solusinya pak..Trimaksih

    Balas
  10. Tri
    Tri says:

    aslm.
    selamat siang.

    saya Tri.
    mohon bantuannya pak. saya sangat awam mengenai pajak.
    saya lagi mengurus sebuah CV yg BARU bergerak di bidang penjualan air bersih.
    yang ingin saya tanyakan:
    1. CV ini tidak menggunakan sistem kontrak. ketika ada yang permintaan saja, kita tanggapi. apakah setiap pembelian air kegiatan jual beli yang kita lakukan tidak berdasarkan kontrak dikenakan pajak setiap kali transaksi atau perbulan saja pembayaran pajaknya sesuai pelaporan SPT bulanan?
    2. berapa potongan pajak yg dikenakan setiap transaksi atau perbulan SPT nya?
    3. bisa berikan saya contoh pengisian SPT tahunan yg lengkap.

    terimakasih atas perhatiannya.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Waalaikum salam bu Tri
      Untuk perusahaan yg baru berdiri menggunakan perhitungan angsuran PPh 25, hingga setelah setahun beroperasi komersil bisa diketahui apakah lanjut dengan PPh 25 atau PPh final 1%.
      Ini perusahaannya air bersih yang siap minum atau untuk kebutuhan rumah tangga seperti layanan PAM? Jika air siap minum/isi ulang galon dsb.

      1. Jika CV-nya adalah PKP maka setiap penjualan air bersih bisa diterbitkan faktur pajak sehingga ada PPN yg dipungut, atau cukup menerbitkan nota yang didalamnya sudah termasuk PPN
      2. Jika perusahaan ini menggunakan angsuran PPh 25, maka cukup angsur sesuai PPh 25 tiap bulan atau jika menggunakan tarif PPh final 1% maka bayarlah 1% atas omset penjualan bersih setiap bulannya
      3. Contoh SPT-nya saya tidak bisa memberikan secara rinci, namun yang ibu Tri harus perhatikan adalah setiap WP badan/CV wajib menggunakan pembukuan sehingga atas setiap transaksi ibu wajib bukukan jurnalnya dengan baik sehingga setelah tutup buku nanti dapat dengan mudah dibuat laporan laba rugi dan neraca. Atas dasar laporan keuangan itulah bisa dihitung pajaknya dengan mudah
      Balas
  11. Clara
    Clara says:

    Dear Mas Dwi Utomo & Mas Joseph,

    Salam Kenal..
    Kebetulan saya sedang membuat skripsweet dengan materi PP-46 ini.
    Apakah bisa dibantu untuk data?
    Kalau boleh, apakah ada contact yang bisa dihubungi?
    Terima Kasih 🙂

    Regards,
    Clara

    Balas
  12. Dian
    Dian says:

    Pagi Pak,

    bulan sebelumnya saya melaporkan pph 4 ayat 2 final sebesar 1% dari omzet tapi bulan ini tidak ada penjualan, apakah kita tetap lapor pph 4 ayat 2 dengan nihil ato kembali pph psl 25 nihil. makasih infonya

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat malam bu Dian
      Jika tahun ini ibu wajib setor yg 1% maka hingga desember 2014 nanti juga wajib setor 1% kecuali saat tidak ada penghasilan maka ibu Dian tidak wajib untuk setor 1%. Nah untuk tahun depannya apa tetap setor 1% atau kembali ke PPh 25 adalah dengan melihat omset tahun ini apakah sudah >4.8M atau belum.

      Balas
  13. Ning Alfiah
    Ning Alfiah says:

    Selamat Siang Pak Dwi

    jika perusahaan th 2013 omset < 4,8 m tp th 2014 (jan-agust) sudah > 4,8 m, apakah tetap setoran pph final 1 % hingga desember 2014, dan apakah pelaporan spt tahunan 2014 sudah final atau harus menghitung kurang bayar akhir tahun 2014 dan angsuran pph 25 th.2015 mohon bantuan penjelasanya. Terimakasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore bu Ning
      Tetep lanjut setor 1% hingga desember 2014, sehingga pajak badan 2014 masih nihil. Namun sejak januari 2015 sudah harus kembali angsur PPh 25.

      Balas
  14. angel
    angel says:

    siang p. dwi
    maf sya mau bertanya,, saya suda lapor pph pasal 4 ayat 2.. lewat ssp ke bank, tapi selama ini belum lapor ke kpp… apa harus membuat spt tersebut,, terus dilaporkan ke kpp?
    mohon bantuannya,, terimakasih banyak

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore rekan Angel
      Ini PPh 4 ayat 2 atas jasa konstruksi atau PP 46 jika atas PP 46 maka tidak perlu dilapor selama rekan sudah pegang NTPN yg tercetak sewaktu setor tsb

      Balas
  15. May
    May says:

    pagi pa, kalo keterlambatan pembayaran di kenakan denda berapa ya, untuk pph final peredaran bruto ttn, mohon pencerahannya, terima kasih sebelumnya

    Balas
  16. Theo
    Theo says:

    Selamat malam pak…
    mohon pencerahannya, kami baru tahu tentang PP 46 ini, bagaimana jika untuk SPT 2013 telah kami laporkan, bagaimana atas pembayaran pph pasal 29 yg telah dibayar apakha bisa di pbk ke pph pasal 4 ayat(2) sesuai PP 46 ini

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi pak Theo
      Selama atas SPT tsb belum dilakukan pemeriksaan/verifikasi pak Theo masih bisa mengajukan SPT Tahunan pembetulan dan melakukan Pbk jika dibutuhkan. Jadi bisa jawabannya

      Balas
  17. Lina Fauziah
    Lina Fauziah says:

    Selamat Sore Pak .
    Untuk Masa Pajak Januari-Maret 2014 ini pph pasal 4 ayat 2 itu nominal masih menggunakan perhitungan pph pasal 25 tahun 2013 lalu dan sudah dibayarkan.
    Nah untuk bulan januarinya itu 1% omset bulan januari lebih kecil dr pembayaran pph pasal 4 ayat 2 final itu,sedangkan bulan februari-Maret 1% omset nya lebih besar dr pembayaran pph pasal 4 ayat 2 final yg sudah kami bayarkan.
    Jadi untuk melengkapi total 1% omset januari-maret 2014 itu bagaimana?
    mohon informasinya.
    terima kasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore bu Lina

      • Untuk bulan Januari karena 1%-nya yg lebih kecil, maka bisa disetor lagi atas SSP dengan kode yg benar atas selisih kurangnya
      • Untuk feb-mar 2014 karena PPh 25-nya lebih besar maka atas selisih lebih bisa dipake untuk nutupin ke pajak 1% bulan lainnya atau jenis pajak lainnya, bisa juga untuk nutupin yg januari juga

      Prosedur atas salah kode dan adanya selisih lebih setor adalah dengan mengajukan pemindahbukuan, selengkapnya tentang Pbk bisa dibaca disini

      Balas
  18. sophie
    sophie says:

    sore pak Dwi,
    mau bertanya kalo utk pp 46 ini tiap bulannya saya sudah setor via ssp apakah perlu dilaporkan tiap bulannya ( utk WP orang pribadi atas usaha mikro ) terima kasih

    Balas
  19. perdhana
    perdhana says:

    selamat sore pak dwi, mohon dibantu bagaimana pelaporan pajaknya
    1. jika perusahaan tsb selama tahun 2013 tidak ada laba
    2. perush kami mulai beroperasi bulan maret 2013
    terimakasih sebelumnya….mohon jawabannya juga di reply di perdhana@yahoo.com

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Malam rekan Perdhana
      Lapor nihil ya pak, buat saja neraca dengan kondisi aset, hutang dan modal kemudian jadikan sebagai lampiran pada SPT Tahunan PPh badan

      Balas

Trackbacks & Pingbacks

« Older Comments

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *