Perhitungan SPT Tahunan PPh OP/Badan 2013 Terkait PP 46

Perhitungan SPT Tahunan PPh OP/Badan 2013 Terkait PP 46

188 32683

Ketentuan terkait perhitungan pajak tahunan sehubungan dengan penerapan PP 46 bisa dilihat pada SE-42/PJ/2013 bagian F.  Hal-Hal Khusus Terkait Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final pada poin 11.

  1. Peredaran  usaha  dihitung  berdasarkan  seluruh  peredaran  usaha  selama  Tahun  Pajak  2013,  tidak termasuk peredaran usaha pada Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
  2. Bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi,  untuk  menentukan  Penghasilan  Kena  Pajak  dikurangi  terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun;
  3. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari 2013 sampai  dengan  Juni  2013  dikreditkan  terhadap  Pajak  Penghasilan  yang  terutang  untuk  Tahun Pajak yang bersangkutan.

Selamat hari senin pembaca !

Semoga semangat kerja hari senin setinggi semangat kerja hari jumat :D

Beberapa pengunjung berkirim surel dan komentar yang menanyakan bagaimana cara menghitung SPT Tahunan 2013 nanti, tersirat memang terkait PP 46 ada sebagian yang menggunakan tarif PPh umum yang biasa dan ada yang sudah harus disetor dengan tarif 1% PP 46. Seenggak-enggaknyalah nanti akan ada 2 omset dan 2 tarif baik untuk WP OP ataupun Badan. Saya sebenarnya masih menunggu peraturan yang terbaru yang mengatur perhitungan SPT Tahunan 2013, namun setelah dijelaskan oleh boss cara hitungnya, akhirnya saya putuskan untuk menulis saja di blog ini. Apalagi bocoran dari boss ane langsung sumbernya dari yang buat PP ini di kantor pusat. tetapi seandainya nanti ada aturan baru ya pastilah akan saya posting di blog ini. Jadi simak terus disini.

Cara Menghitung SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2013

Ilustrasi:

Pak Rudi memiliki toko peralatan barang dapur dan pecah belah. Pada tahun 2013 Pak Rudi wajib PP 46 dan sudah setor sejak Juli 1%.  Selama tahun 2013 total omset jualannya sebesar Rp.335.000.000. Dari tabel omset per bulan diketahui seperti dibawah berikut:

Diketahui juga PTKP adalah K/1 , dan angsuran PPh 25 pak Rudi perbulannya (jan-jun) Rp.150.000/bln, maka berapakah pajak yang harus dibayar di SPT Tahunan PPh OP 2013 Pak Rudi?

Bulan Omset
Januari 31.000.000
Februari 23.000.000
Maret 29.000.000
April 30.000.000
Mei 26.000.000
Juni 28.000.000
Juli 29.000.000
Agustus 21.000.000
September 23.000.000
Oktober 37.000.000
November 29.000.000
Desember 29.000.000
Total 335.000.000

Jawaban:

PPh OP tarif umum

Total omset Januari-Juni 2013=Rp.167.000.000

Norma dagang 20%

Total angsuran PPh 25 jan-jun 2013=Rp.900.000 (150.000 x 6 bulan)

Akun Rupiah Keterangan
Omset Jan-Jun 2013 167.000.000 a
Norma 20% b
Penghasilan Neto 33.400.000 c=a*b
PTKP K/1 2013 28.350.000 d
Penghasilan Kena Pajak 5.050.000 e=d-e
PPh Terutang 252.500 f=5%*e
Kredit PPh 25 900.000 i
Pajak Tahunan Lebih Bayar -647.500 j =f-i

Jadi di SPT Tahunan PPh OP 2013 muncul lebih bayar sebesar Rp.647.500,-

 

Cara Menghitung SPT Tahunan PPh Badan 2013

Ilustrasi:

PT. Anti Amsyong menjual komputer dan ATK. Diketahui Laba bersih sebelum pajak 2013 sebesar Rp.480.000.000. Dan laba bersih 6 bulan (jan-jun) adalah Rp.200.000.000. Peredaran usaha/bruto 2013 sebesar Rp.5.000.000.000. Perusahaan ini juga membayar angsuran PPh 25 selama jan-jun dengan nilai 2.000.000/bulan. Maka hitung pajak di SPT Tahunan PPh Badan 2013 dengan asumsi PT. Anti Amsyong wajib PP 46?

Jawaban:

WP Badan suka atau tidak suka harus membuat laporan Laba Rugi semester 1

Saya anjurkan dibuat laba rugi semester 1 & 2 sebagai bantuan untuk menghitung pajak tahunan namun tidak wajib dilampirkan

Laba 6 bulan pertama Rp.200.000.000

Pajak badan Terutang 2013 ada 2 macam pengenaan yaitu yang mendapat fasilitas 50% tarif lebih rendah dan yang kena tarif badan penuh. Kenapa begitu? karena omset yang melebihi 4.8M

[notification type="notification_mark" ]HITUNGAN DIREVISI[/notification]

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

  1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:
    (Rp4.800.000.000 : Rp5.000.000.000) x Rp200.000.000 = Rp192.000.000
  2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:
    Rp200.000.000 – Rp192.000.000 = Rp8.000.000

Pajak Penghasilan yang terutang:

- (50% x 25%) x Rp192.000.000 = Rp  24.000.000
- 25% x Rp.8.000.000 = Rp    6.00.000(+)
Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang    Rp    26.000.000

Angsuran PPh 25 Badan jan-jun totalnya 12.000.000 (2jt*6bln)

Pajak yang masih harus dibayar 26.000.000-12.000.000= Rp.14.000.000

[notification type="notification_mark" ]HITUNGAN DIREVISI[/notification]

Mudah bukan? Silahkan dipahami, bisa jadi saya ada salah hitung atau salah tulis :)
Cara memindahkan hitungan diatas ke SPT Tahunan PPh OP & Badan Bisa baca disini

188 Komentar

  1. Komentar: slmt siang P.Dwi,…yg akan sy tnyakan sehub dg PP 46, 1 % dari Omzet yg di maksud apakah di hitung dari DPP atau Include PPN, yg ke dua…apakah psl 22 & 23 yg telah di potong oleh rekananan hrs kita konfirmasi utk meminta SSP lembar I mengingat pd PBK utk SSP lembr I sbg salah satu syarat yg hrs di lampirkan, smntara kita sbg Pihak yg di Potong hnya mndapatkan bukti potong nya saja…Mohon Bantuan atas pertanyaan saya…Terimakaih atas bantuan nya

    • Selamat malam pak/bu Widodo

      1. 1%-nya itu dari DPP jadi tanpa PPN
      2. Untuk SSP lembar 1 yg dipegang rekanan, itu sering terjadi, jadi mau nggak mau harus minta ke rekanan/dinas karena lembar 1 memang haknya si penyetor, anumn yg bisadi PBK hanya PPh 22, karena NPWP penyetor pada PPh 22 adalah NPWP Anda, jadi PPh 23 hany bisa dikreditkan saja.
  2. Selamat malam pak Dwi,
    kalau perusahaan kita sudah terdaftar 3 tahun yang lalu tapi sampai dengan
    tahun 2012 perusahaan belum beroperasi dan laporannya nihil.
    pada awal tahun 2013 perusahaan mulai beroperasi.
    omset sampai dengan bulan desember 2013 omset masih di bawah 1milyar.
    pertanyaan nya :
    apakah perusahaan kami termasuk PP 46 untuk bulan jul-des ?
    atau karena baru berjalan pajaknya 1 tahun penuh di hitung dengan tarif normal ( 50% x 25 % )?

    terima kasih pak Dwi

  3. Pagi pak dwi, bagaimana dgn peredaran usaha bl juli-des yg dikenakan pph final mencapai 1M sdgkn jan-jun hanya 700jt. Apakah laba harus melebihi 1M krn nanti dikurang dgn penghasilan yg dikenakan pph final? Laba 1M tadi tnp dikurang pajak dimasukkan di neraca bgtu kh pak? Terima kasih

  4. pak saya mau tanya,
    yang dimaksud fasilitas penanaman modal pada perhitungan rekonsiliasi dan pajak terutang itu apa yaa ?

    kalau di perusahan sini adalah (CV)apakah setoran modal pemilik ke perusahan ini di masukkan dalam fasilitas penanaman modal tsb ? yang akan menambah penghasilan neto fiskal ?

    mohon pencerahannya pak … terima kasiih :)

    • Sore rekan Radina
      Fasilitas penanaman modal disini adalah modal dari swasta untuk investasi di pemda yang telah disetujui BKPM. Dan nilainya tersebut didapat setelah mengisi lampiran khusus 4A dan atau 4B. Kalau intern sendiri kan masuknya di laporan perubahan modal.

      Cheers

  5. Selamat Siang Pak Dwi.

    Sy msh bingung tentang perhitungan PPh Badan. sy sdh buat Lap Rugi Laba 2 buah utk 2013, Jan – Jun perhitungan pajaknya kurang bayar 5 juta lbh. dan Jul – Des 2013 ada PBK Pasal 22 ke 4 ay (2) sebesar 17 jt lebih. Sementara kl mengikuti PP 46 1 % dr Bruto ketemu 13 juta.
    Mohon Pencerahan utk :
    1. Perhitungannya, apakah PBK pasal 22 ke Pasal 4 Ay (2) dikurangi 1 % dr bruto?
    17 jt – 13 jt = 4 jt ?
    2. Setelah itu kurang bayar jan – Jun dikurangi 4 juta?
    5 jt – 4 jt = 1 juta an.
    Apa perhitungan kurang bayar pajaknya spt itu?mohon pencerahan.trima kasih sblmnya

    • Siang pak Fatkhur
      Saya agak bingung juga mencerna pertanyaannya ini, akan saya coba dulu

      1. Apakah yg di Pbk harus dikurangkan dulu dengan 1%, jawabnya ya, karena PPh 22 kan 1.5% semntara wajibnya hanya 1%
      2. Apakah bisa pajak tahunan yg 5 juta dikurangkan dengan sisa PPh 22, jawabnya iya jadi total yg harus dibayar 1jt
      • Trima ksh sblmnya atas jawabannya.
        Berarti intinya hasil kelebihan PBK 22 (1,5 %) ke Pasal 4 Ayat (2) (1 %) bisa untuk dikreditkan Pak?

        Karena dalam pikiran saya, saya pikir PPh Pasal 4 Ayat (2) bersifat final dan tidak dapat dikreditkan.Mohon Pencerahan juga Pak.

  6. selamat pagi pak.
    begini… yang mau saya tanyakan, apakah pemotongan pajak untuk travel agen itu =1% dari fee, atau 1% dari fee setelah dikurangi biaya operasional travel agen itu sendiri.
    saya mau lapor pajak tahunan pak, karena setiap bulan saya lapornya nihil, jadi saya tnyakan demikian, karena di perhiungan pajak tahunan kan terdapat lampiran biaya gaji karyawan, administrasi, dll
    _Terima kasih sebelumnya pak

  7. Met Siang pak Dwi,
    PT kami baru terdaftar bulan September 2013. dan peredaran usahanya/ pendapatan brutonya dari September s/d. Desember 2013 masih kecil karena kami belum produksi masal, sekitar 65 juta.
    berarti jika dikalikan 1% akan menghasilkan 650.000. apakah nominal tersebut yang harus sy setorkan ke kantor pajak? trus bagaimana dengan pengisian SPT Tahunan WP Badan-nya Pak? Mohon penjelasannya… Trims

    • Selamat sore rekan Nuha
      65juta tsb kan atas 3 bulan, pisahkan dulu ke masing-masing bulan kemudian kalikan 1% dan itulah yg disetor, jadi setornya tetep dihitung per bulan.

      • kalo tinggal setor mah mudah sekali Pak, nah yang bingung ini ngisi SPT Tahunan WP Badan-nya Pak. Sementara yg Pak Dwi Kasihkan contohnya di amsyong.com >4.8 miliar.. mohon penjelasannya sekali lagi pak..

  8. Pada contoh perhitungan PPh Badan 2013 diatas,
    Perhitungan pajaknya :

    (50% x 25%) x Rp460.800.000,00 = Rp 24.000.000
    25% x Rp19.200.000 = Rp 6.00.000(+)

    atau

    (50% x 25%) x Rp192.000 = Rp 24.000.000
    - 25% x Rp 8.000.000 = Rp 2.000.000(+)

    Salam,

    • Terima kasih mas Hardy, benar saya salah angka disana. Harusnya
      (50% x 25%) x Rp192.000 = Rp 24.000.000
      25% x Rp 8.000.000 = Rp 2.000.000(+)

      Sudah saya perbaiki dan untungnya tidak mempengaruhi hitungan selanjutnya

  9. Pak Dwi, bagaimana kah mengisi SPT tahunan OP pribadi yg mempunyai omset lebih dari 4.8 milyar? Seperti biasa saja kah?

    • Ada linknya di artikel pak, masih sama aja, perbedaannya nanti saat sudah >4.8M maka ada perhitungan untuk angsuran PPh 25 seperti dulu lagi cara nyarinya.

  10. Pak mau nanya, kalau terdaftar npwpnya di bulan OKTOBER 2013 , saya wp op usaha saya dagang komputer.omset masih kecil setiap bulannya,kurang lebih sekitar 25 juta, setiap bulan saya udah bayar pph final psl 4 ayat 2.yang saya tanyakan bagaimana cara pengisian SPT nya.?tolong pencerahannya.Mksh.

    • Isi saja 1770-III bag. A no. 16 dengan bruto dan pajak PP 46-nya, kemudian ibu lampirkan rekap penghasilan bruto sejak oktober-desember 2013. Lebih sederhana sebenarnya.

  11. pak dwi saya mau tanya
    bagaimana kalau misalnya pajak pph pasal 25 jan-jun misalnya 100ribu trus waktu saya hitung hitung ternyata pajak lebih bayar 600ribu apakah itu benar atau salah pak perhitungannya kalau pph 25 lebih kecil dari lebih bayar??

    • Nggak salah pak Doni, jika disandingkan bisa jadi lebih besar atau lebih kecil karena memang dasar pengenaannya dari omset yang bisa saja tiap bulannya naik turun.

  12. Selamat pagi pak,,
    perusahaan kami omset 2013 adalah 400juta.
    laba jan-jun 40 juta, tapi penyetoran pph pasal 25 masih nihil.
    Sedangkan pajak jul-des sudah beres.

    pertanyaan saya:
    1) perusahaan kami terkena pph pasal berapa? PPH pasal 17 atau 31?
    2) Bedanya pasal 17 dengan 31 itu apa pak?
    3) Pajak terutang jan-jun, dibayarkan dengan PPH pasal berapa?
    Terimakasih, mohon bantuannya..

  13. siang pak dwi mohon penjelasan untuk kasus dibawah ini :
    pada konpensasi kerugian
    tahun 2006 laba rp. 675.000
    tahun 2007 laba rp. 620.000.000
    tahun 2008 laba rp. 2.200.000.000
    tahun 2009 laba rp. 1.030.000.000
    tahun 2010 laba rp 1.200.000.000
    tahun 2011 laba rp 1.450.000.000
    tahun 2012 laba rp 360.000.000
    tahun 2013 rugi rp. (354.000.000

    bagaimana untuk pengisian kolom 8 dan 9

    kasus ke2
    2009 rugi (101.000.000)
    2010 rugi (143.500.000)
    2011 rugi (131.000.000)
    2012 rugi (35.350.000)
    2013 rugi (13.900.000)
    pengisi kolom 8 dan 9 nya

    mohon bantuanya.

    terima kasih

  14. selamat malam pak Dwi,
    mohon pencerahannya, apabila selain berdagang yang masih dalam kategori omset dibawah 4,8 milyar.saya mempunyai penghasilan komisi yang di potong pph21.
    pertanyaannya , apakah pernghasilan komisi di masukan dalam formulir 1770-I-hal 2 Bagian C atau Bagian D?
    dan nilai yang di masukan adalah Bruto atau Netto ( Bruto di kurangin 50% – sbg dasar perhitungan pphnya)?
    terima kasih sebelumnya Pak.
    salam

      • selain kita menjual produk, pada akhir tahun juga di berikan komisi atas Jasa penjualan, dan di potong pph 21 krn NPWP kita pribadi.
        Jadi yang di masukan pada 1770-I-hal 2 Bagian D itu penghasilan bruto atau nettonya pak Dwi?

  15. Siang Pak Dwi

    Blognya sangat menarik dan penjelasannya mudah dimengerti

    Mohon maaf sebelumnya pak saya ada pertanyaan sehubungan dengan perhitungan spt pph untuk OP seperti contoh diatas apabila WP-nya ada bukti potong pph 23 yang berkaitan dengan sewa lahan sebesar 10% apa bisa dimasukkan dalam perhitungan pph terhutang di spt tahunan pak (dalam hal ini mengurangi penghasilan kena pajaknya)

    Terima kasih atas perhatiannya

    • Sore rekan Stefani
      Untuk bupot PPh 23 itu mengurangi pajak terutangnya. Sedangkan atas sewa lahan 10% sepertinya bukan PPh 23 setahu saya PPh final 4 ayat (2) atas persewaan tanah/bangunan dan besaran tarifnya memang 10%. Semoga tidak tertukar, jadi silahkan pastikan kembali.

  16. pak saya mau tanya tentang penghitungan pajak yang harus saya laporkan
    bila omset saya untuk bulan 1-6 sebesar 115 juta, dan status saya kawin dengan anak 2
    dan saya telah membayar pajak bulan 1-6 sebesar 635.ooo
    jadi penghitungannya bagai mana?

    • Pertanyaannya kurang lengkap infonya pak
      Pajak yg bulan juli-des sudah dibayar belum pak? itu usaha dagang atau apa? ada angsuran PPh 25 nggak pak (jan-jun)?? norma biasanya pakai yg tarif berapa %?

  17. pak dwi klo ternyata terjadi LB perusahaan kita bakalan diperiksa ya pak kemarin saya konsultasi ktanya balak diperiksasampai bukti2 nota2 yg berhubungan dengan pekerjaan
    satu lagi
    satu lagi pak untuk pendapatan laporan tahunan itu nilainya sesuia dengan kontrak atau dibagi dulu denga 1,1
    terimakasih

    • pak tambah pertanyaan yaa (borongan) hehe
      pak perusahaan baru ada pekerjaan bulan agustus – desember 2013, untuk setiap pekerjaan pph finalnya sudah saya bayar (baik setor langusng atau pemindah bukuan) laporan keuanngan saya gmn klo sudah tidak diperhitungkan pajak tahuan (penghasilan < 4,6 M tarinya kloa g salah 50% * 25%) pendapatanya untuk Laporan L/R

  18. pak dwi klo ternyata terjadi LB perusahaan kita bakalan diperiksa ya pak kemarin saya konsultasi ktanya balak diperiksasampai bukti2 nota2 yg berhubungan dengan pekerjaan

  19. maaf pak dwi,,klo gaji saya 800 rb per bulan bagaiman bayarnya??sedangkan saya sudah pnya npwp orang pribadi

  20. Selamat malam Pak Dwi. Mau tanya kalau saya baru punya npwp pada bulan nopember 2013. Dan pada jan -okt ada bukti potong tetapi tidak ada no npwpnya. Apakah bisa dikreditkan pak ?. Untuk pengunaan tarif norma apakah harus mengajukan dahulu ?. Saya belum mengajukan tarif norma tsb. Apakah bisa mengunakan tarifnya ?. Terima kasih atas pencerahannya.

    • Malam pak Darma, bupot bisa diterbitkan untuk mitra kerja yg belum ber NPWP, namun nilainya 100% lebih tinggi dibandingkan mitra yg ber NPWP. Tentunya jadi kredit nanti. Namun perlu dicermati juga bahwa peraturan 1% tahun lalu berlaku jadi sesuaikan saja kondisinya. Untuk pemberitahuan norma boleh disampaikan berbarengan dengan pelaporan SPT Tahunan, jika belum menyampaikan.

      • Terima kasih pak Dwi. Maksud saya, ini orang pribadi sebelum punya npwp ada bukti pot tapi tanpa npwp dan nop 2013 ada npwp untuk pelaporan spt 2013 apakah bukti potong tanpa npwp tersebut dapat menjadi kredit waktu pelaporan spt 2013 orang pribadi tsb ?. Terima kasih.

  21. Salam Pak Dwi,
    Jika saya punya usaha toko sparepart handphone, misal 1 pcs harga 500rb (untung sekitar 10rb), omzet 1 bln 50 juta. Apakah bayar pph final 1% jadi 500rb ? Bisa menggerus 50% dari keuntungan dong. Apakah benar seperti itu perhitungannya?
    Terima kasih

      • Terima kasih pak konfirmasinya, karena selama ini simpang siur tidak jelas.
        Jika seperti ini benar2 dilema untuk membayarnya, dan mgkn karena inilah banyak pedagang yang mengeluh karena tidak semua usaha bisa menghasilkan untung yang besar, beberapa malah hanya ambil selisih rupiah saja, tidak hitung persen lagi.
        Maaf jadi curhat di sini.

  22. Mohon pencerahan Pak.
    Dalam pembuatan SPT dengan sistim pembayaran 1% dari omzet, Apakah, daftar pendapatan bruto di buat pula, karena dalam sitim lama, daftar pendapatan bruto dipergunakan buat penghitungan netto. Sistim baru kan gak diperlukan jumlah penghasilan netto.
    Kedua, Dalam hal PTKP, Kalau seorang suami, punya istri dan satu anak kecil, apakah termasuk K1 ataukah K2. Terima kasih

    • Saudara Wayan
      Daftar pendapatan bruto tetap dilampirkan, walaupun hanya 6 bulan yg dihitung, bahkan seandainya SPT tahun 2014 nanti nihil, daftar tsb tetap dilampirkan, karena sebagai bahan referensi isian bagi WP dan referensi penelitian bagi KPP.
      Suami yg menikah maka setatusnya K, dengan 1 tanggungan (anak), maka jadinya K/1

  23. Malam Pak Dwi,

    saya mau bertanya untuk masa july sd desember bila saya mendapatkan bukti potong pph 23, apakah bisa di perhitungkan sebagai kredit pajak untuk masa jan sd juni dalam pelaporan SPT tahunan Badan?

    karena nominalnya cukup material..

    Terima kasih sebelumnya…

  24. Selamat sore Pak Dwi,
    Sehubungan dengan pengisian SPT orang pribadi tahun 2013, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan:
    Apakah utk penentuan tarif pph ps.25 orang pribadi perlu disetengahtahunkan? Biasanya penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%, untuk periode Jan s/d Jun 2013 apakah tarif 5% hanya untuk penghasilan s/d 25 juta (1/2 × 50 juta)?
    Untuk surat permohonanan pemindahbukuan pph ps 25 ke pph final 1% perode Jul s/d Des 2013 apakah boleh digabung dalam 1 surat sehingga kekurangan setor hanya terjadi di Des 2013?
    Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
    Salam,
    Ricky Salim

    • Malam pak Ricky

      1. Tarif pajaknya tetap pak, tidak boleh disetahunkan, hanya saja dasar mencari penghasilan netonya cukup hingga juni saja
      2. 1 surat permohonan untuk 1 masa SSP yg dipindahkan sehingga jika bulan yg keliru 6 bulan jadinya bikin 5 surat
  25. Malam Pak

    Saya WP Badan terlambat mengetahui PP No.46 ini.dan di tahun 2013 saya blm mengajukan SKB. Untuk periode Jul-Des saya mempunyai bukti pot pph ps 23. Yang ingin saya tanyakan :
    1) Apakah sudah pasti Bukti Potong PPh Pasal 23 ini bisa dikreditkan ke perhitungan semester I yg menggunakan tarif umum? Sebab ada yg bilang bisa dan ada yg bilang tidak bisa Pak.mohon pencerahannya
    2) Brp sanksi administratif untuk keterlambatan setor dan keterlambatan lapor pph pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto dengan nilai tertentu ini?
    terima kasih

    • Malam bu Riana

      1. Jika bukti potong tsb keluar setelah ibu menyerahkan legalisirnya ke rekanan, maka selain dikreditan ibu bisa meminta kembali atas pajak yg terlanjur dipotong. Untuk kondisi sebaliknya berarti pasti jadi kredit pajak
      2. Untuk masa juli-des 2013 tidak dikenakan sanksi. Sedangkan di tahun ini, jika ibu sudah setor, maka dianggap sudah lapor juga, karena tidak wajib lapor dalam bentuk berkas, maka tidak ada sanksi terlambat lapor, yg ada sanksi terlambat setor yaitu 2% atas pajak yg dibayar
  26. Bapak dwi, saya mau tanya..
    Jika perhitungannya terakhir terjadi Lebih bayarnya -+Rp. 168.750, terus gimana pak?
    terima kasih

    • Ia gapapa mbak Via, jika memang data-data dan dokumen pendukung memang menghasilkan LB tulis saja lebih bayar, nanti akan diteliti oleh petugas KPP (bukan diperiksa lho). Selengkapnya disini

  27. Pak, bisa tolong jelaskan pada contoh di atas bagaimana hitungan utk mendapatkan Total angsuran PPh 25 jan-jun 2013=Rp.900.000?
    saya tahun ini baru mau mulai lapor spt atas usaha counter hp saya, tapi masih tidak mengerti cara perhitungan spt, apa bisa bantu langkah2 dari awal utk wp baru seperti saya? terima kasih sebelumnya jika bersedia dibantu

    • Nilai angsuran PPh 25 per bulan adalah 150rb sehingga total angsuran PPh 25 jan-jun 150rb*6bln=900rb
      Jika counter tsb menggunakan NPWP pribadi bapak, maka yg diperlukan adalah catatan penjualan kotor setiap bulannya pak. Setahu saya untuk penjualan pulsa maka omsetnya adalah selisih keuntungan dari nilai pulsa yg terjual.

      • maaf pak, bbrp hari ini saya trs coba menelusuri angka2 yg ada pada contoh diatas, tp saya blm mengerti juga ttg cara perhitungan nilai PPh 25 yg ada pada contoh, oke angka 900rb dari hasil 150rb*6bln, trs angka 150rb nya hasil dari mana ya pak? mohon maaf mengulang pertanyaan ini ya pak, soalnya saya ingin bisa memahami perhitungan SPT ini supaya tidak perlu mengupah org lain utk mengurus SPT saya

  28. Selamat sore Pak,
    Saya mu nanya, seorang rekan bergerak dibidang jasa dengan masa perolehan bervariatif, jika masa perolehan januari sd juni 20 juta dan juli sd desember 20 juta , berapa pph psl 25 terhutang tahun 2013 yg harus dibayar, mohon jawabannya . Terima kasih

  29. Selamat malam pak dwi, saya td email tp blm dibls. Ada bbrp hal yg ingin saya tanyak. Mohon bantuannya ya pak..

    Ilustrasi perusahaan saya:
    Perusahaan saya perusahaan baru, dan baru mulai beroperasi bln maret 2013. Selama maret sd agustus, selamanperiode itu membeyar pajak pph 21,pph 25 yg selalu nihil, dan ppn yang selalundilaporkan. Sejak agustus (atau sepetember) ditambah membayarkan pph final 1%, tp tdk dilaporkan hanya disetor.
    Saya bekerja sama dgn bbrp perusahaan, kebetulan perusahaan saya ini bergerak di penjualan sparepart dan service mesin bakery. Setiap ada service, saya dipotong pph 23, krn saya tdk mengajukan SKB (waktu itu pernah mengajukan, tp prosesnya sulit jd ga pernah mengajukan lg).

    Yg mau saya tanyakan :
    1. Apakah bukti potong pph 23 saya bs sbg kredit pajak dr pph final atau lainny? Kalau bs.. bagaimana cara atau prosesnya ya Pak? Dan brp lama bukpot pph 23 2013 bs di gunakan di 2014?
    2. Apakah thn 2014 ini.. saya tetap bayar pph final 1%?
    3. Apa saja yg mesti saya perhatikan untuk laporan di thn 2014 ini pak (usaha saya blm ada 1 thn)?

    Ini bbrp pertanyaan yg msh membingungkan saya. Tolong dibantu ya Pak Dwi… sebelumnya saya ucapkan terima kasih byk untuk waktunya.

    Salam,
    Nanda

    • Selamat siang bu Nanda
      Mohon maaf bu terlambat balas.

      1. Pemotongan PPh 23 yg terjadi selama tahun 2013 (karena tidak adanya SKB PPh 23) tentu akan menjadi kredit pajak untuk PPh pasal 29 nanti (kredit pajak tahunan 2013), tidak ada prosedur khusus tinggal sampaikan di SPT Tahunan badan saja
      2. Jika memang omset tahun 2013 masih dibawah 4,8M maka tahun 2014 tiap bulannya tetap setor 1%
      3. Untuk mencari pajak tahunan 2013, berarti ibu harus punya laporan laba rugi per 31 juni 2013, selain itu pastikan bahwa selama juli-des pajak 1% sudah disetor

      Semoga cukup jelas bu

      • Terima kasih untuk penjelasannya Pak Dwi, sampai saat ini cukup jelas untuk 3 point diatas.
        Berarti bukti potong Pph 23 thn 2013 untuk Pph ps 29 badan ya Pak. Lalu kalau tahun pertama perusahaan saya masih rugi Pak? Apakah tetap membayar Pph 29nya? Ada link yang pernah Pak Dwi jelaskan untuk saya pelajari lg tentang ini (cara penghitungan dsbnya)?
        Dan satu lagi.. Apakah betul pada thn 2014 ini, PPh 21 yg dilaporkan dirinci untuk penghasilan tiap orangnya Pak? Krn biasanya kan saya globalan dlm 1 bln jumlah gajinya ditulis dan jmlh pegawainya.

        Terima kasih byk sekali lg Pak Dwi. :)

        • Ohiya maaf Pak 1 lg, Pph final 1% yang sudah saya bayar tiap bln itu gunanya buat apa ya Pak? Atau iyu merupakan salah satu yg bs dikreditkan jg? Maaf ya Pak nanyanya banyak, krn msh buta pajak.

            1. Rugi yg diakui pada pajak adalah rugi pada semester 1 bu, jadi misalkan pada *income statement* per juni 2013 menunjukkan rugi, maka tidak ada PPh psl 29/pajak tahunan. Tetapi jika pada 2014 masih tetap setor yg 1% maka rugi tsb tidak bisa diakui, jadi tetap setor 1% hanya saja SPT-nya nanti jadi SPT tahunan rugi dan tidak ada pajak terutang.
            2. Untuk PPh 21, jika menggunakan e-SPT PPh 21 maka cukup print induk, SSP dan CSV. Sedangkan jika lapor manual maka ada lampiran yg harus disertakan (1721-I, 1721 II) yg disana memang meminta rincian atas perseorangan pegawai tetap.
            3. Gunanya setor PPh final 1% adalah sebagai ganti dari kewajiban PPh 25, jika sudah setor maka nggak perlu dihitung lagi omsetnya saat mencari pajak tahunan. Karena sifatnya final maka tidak bisa menjadi kredit alias hitungannya dianggap sudah *clear*
  30. Pa, saya mau tanya saya sdh konsultasi mengenai pph final 1% itu dengan orang pajak ny, klo melihat illustrasi Bapak yang Pa Rudi perhitungan untuk pph 25 itu hanya bulan jan-jun 2013 sedangkan saya disuruh hitung dr jan-des 2013 trus tetap bayar pph 1%ny dr juli-des 2013 yang benar jd yang mana ya pa, jd bingung. trus angka yg kredit PPH 25 Rp. 900.000 itu pembayaran 6 bulan apa setahun ya Pa? ditunggu balasanny ya Pa .. Thx u

    • Untuk PPh final 1% dihitungnya per bulan sejak juli pak, jadi nanti yg perlu disetor ya atas masa juli-des saja.
      900.000 itu adalah atas kredit pajak jan-juninya.

  31. pak.. di ilustarsi di atas pak rudi mempunyai pph terutang 252.500, yang saya tanyakan bagaimana proses pembayaranyya apakah di bayar langsung atau tiap bulan?? terus kode bayarnya gimana?
    kalo terjadi kurang bayar apakah menggunakan pph ps 29?
    terima kasih

    • Pada hitungan diatas memang muncul PPh terutang namun karena masih ada kredit pajak jadinya nggak kurang byar tapi jadi lebih bayar. Dengan pengandaian bahwa 252.000 harus dibayar maka dibayar sekaligus dengan SSP dengan kode pajak 411125-200

  32. selamat siang pak dwi,
    saya punya usaha outsorcing, mulai jalan bln juli 2013. Selama ini saya membayar pph 4(2) atas saran AR karna omset saya kurang dari 4,8M. Dan selama ini saya belum pernah membuat laporan keuangan baik neraca maupun laporan laba rugi, pembukuan saya sederhana hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja. Untuk pajak tahunannya bagaimana pak? karna jujur dari awal saya masih blm paham mengenai pajak. Mohon ditanggapi pak, trimakasih.

    • Siang bu Santi
      Jika usaha ibu berbrntuk bdan hukum (CV, PT) maka wajib membuat laporan keuangan, yang nantinya diperlukan sebagai lampiran pada SPT Tahunan PPh Badan. Pajak tahunannya hanya menghitung untuk semester 1 saja, jika ada kredit pajak maka kurangkan juga.

  33. Mohon pencerahan Pak, bukannya PTKP itu untuk 1 tahun dan apakah sebelum dikurangi PTKP penghasilan bruto/neto harus disetahunkan dulu? terima kasih.

  34. Pagi Pak.. Mohon pencerahannya tentang SPT OP Terkait PP 46 tahun 2013. dimana setelah perhitungan nya adalah lebih bayar..
    pertanyaan nya:
    1) Bagaimana mengkreditkan atas SPT 2013 yang lebih bayar?
    2)apakah bisa diakumulasikan di tahun 2014? jika bisa bagaimana caranya?

    Terima kasih Sebelumnya..

  35. salam super buat pak user…

    maaf pak saya ingin menanyakan pajak dagang bpk saya dimana ;
    1.ansuran yg pph 25 sudah trlanjur trbayar januari-desember 2013 = 65.000*12bulan.
    2.selama jan-juni 2013 jika di potong PTKP=2 hasilnya minus jdnya lebih berbayar?bagaimana dg ansuran yg sudah trbayar?
    3.jdnya pp 46 juli-desmber 2013 belum terbayar.
    4.pph 25 untuk juli-des 2013 lebih kecil dr pp 46 1%.

    bagaimana solusi untuk masalah ini pak dan cara tahap pengerjaannya.trimakasih sebelumnya.salam mumet ini pak.he…

  36. Pak, saya mau tanyak dalam surat permohonan keterangan bebas.
    Ada kata2 “Untuk kelengkapan permohonan SKB, bersama mi kami sampaikan SuratPernyataan Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20132)”
    Yang mau saya tanyakkan, maksud surat pernyataannya itu yang mana ya pak? berarti kita bikin surat pernyataan tentang itu sebagai lampiran surat permohonan? Klu iya, saya mau mintak contohnya, Terimakasih…
    Saya tunggu balasannya :D

  37. Selamat Sore Pak Dwi ,
    Saya minta tolong bantuan nya pak ,
    Jadi begini ,apa saja yang saya harus laporkan Untuk SPT tahunan jika Nihil Pak .
    Form apa saja yang haru saya gunakan ?

    Terima kasih pak Dwi .

  38. salam kenal pak dwi,
    saya bener2 orang awan masalah pajak pak, mau tanya saya uda buka gerobakkan/pushcart di mall, pihak mall waktu itu minta npwp pribadi saya. pihak mall sudah pembayaran pajak sewa yg saya bayar setiap bulannya. saya mau tanya kan, npwp pribadi dengan usaha kecil, gmn cara byr pajak dengan npwp pribadi ya pak? saya juga belum pernah laporan pajak. omset saya sebulan 15jt/bln. setahun 180jt. terima kasih

  39. Saya minta tolong pencerahan, saya punya perusahaan travel agent baru berdiri selama 2 tahun lebih, saat ini saya mendapat surat tagihan SPT Tahunan, sementara penghasilan usaha saya setiap bulannya hanya cukup bayar hutang pinjaman modal di Bank, bayar listrik,telpon,internet dan kebutuhan operasional lainnya, jadi apa yang bisa saya laporkan ke kantor pajak???, mohon pencerahannya, terimaksih sebelumnya.

  40. Pak, bagaimana perhitungan untuk WP OP yang bekerja pada lebih dari 1 pemberi kerja dan angsuran pajaknya stlh bulan juli 2013 menjadi lebih bayar karena penghasilannya dalam 1 tahun tidak lebih dari 4,8 M. Mohon pencerahnnya.

  41. sore Pak Dwi,
    Salam kenal dari saya, perusahan ini kan baru mulai berjalan, dia udah pkp, punya NPWP juga tp untuk PPh pasal 25ny nihil, cara lapor spt masanya gimana, pakai formulir apa, apakah kita setor pake SSP yang isinya NIHIL?
    sekian, trimakasih

    • Selamat sore bu Iin, mohon maaf terlambat jawab. Mulai berdiri kapan ya usahanya ini? Dan mulai kapan dapat omset serta berapa omsetnya pada bulan pertama?
      Jika tahun pajak 2012 kemarin sudah lapor SPT Tahunan dan jumlah angsuran tahun ini nihil maka cukup laporkan form SSP PPh 25 nihil (nilai setoran ) ke kantor pajak.

  42. siang Pak Dwi,
    Saya mau tanya, klo PPh pasal 25 nihil, trus mulai juli 2013 ada PP no 46, nanti klo bikin SPT tahunannya gimana Pak.
    trima kasih sebelumnya

    • Sore bu Hesti
      Berarti SPT Tahunannya nanti nihil, yg diisi nantinya cukup yg untuk omset final jul-des 2013 diisi pada form 1770-III bagian A No. 16 PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL. Selengkapnya bisa dibaca di sini, hanya di artikel tsb ada pajak atas omset jan-jun, tetapi pada kondisi ibu Hesti tidak ada pajak terutang di jan-jun dan di jul-des pun sudah dibayar final yg artinya ya memang nihil pajak tahunannya.

      • pagi pak dwi…trimaksih jawabannya. Jawaban diatas kan untuk SPT Tahunan OP Pak. kalau untuk SPT Badan gimana pak, PT tersebut untuk PPh 25 nya nihil, tapi masa juli-de 2013 kan ada PP 46, dia bayar…trus nanti pas spt tahunannya gimana pak?Trimakasih pak sebelumnya.
        Moho maaf merepotkan.

  43. Selamat siang pak Dwi……..
    Dengan terbitnya PP 46 ini bisa dimungkinkan pajak yang harus disetor lebih kecil ya Pak, Sebagai misal koperasi kami dengan omset Rp. 1,1 M, dengan SHU Rp. 140 juta, kami setor pajak Badan Rp. 20.400.000,- namun apabila dengan PP 46/2013 ini kami kan hanya setor sekitar Rp. 11 juta rupiah, apa benar bisa begitu ??

    • Sore pak Yus
      Saya tidak memperhatikan detil hitungannya, tapi sangat dimungkinkan untuk koperasi ada penurunan pajak. Kebetulan saya tahu karena istri saya kabag keuangan di sebuah koperasi, dan turun atas setoran perbulannya dan juga pajak tahunannya.

  44. Met malem pak Dwi,
    Saya mau tanya dong pak begini:
    1. Apa bisa pak Dwi bertanya sama bosnya pak Dwi kalo nanti akhir desember ada revisi peraturan perpajakan yang baru..soalnya kan sperti kita tau dengan peraturan yang sekarang pasti banyak yg akan LB
    2. Misalkan tidak ada revisi peraturan perpajakan…kalo LB kan pasti akan di periksa. Apa saja sih pak dokumen yang harus d siapkan dalam pemeriksaan?
    Terima kasih pak…maap merepotkan ya pak :-)

    • Selamat siang pak Ferdinan :)
      1.Info terkait LB akan kita informasikan disini dan bagi yg sudah berlangganan email blog tentunya. Hingga saat ini belum ada rumor di internal.
      2.Dokumen terkait pemeriksaan pastinya, catatan pembukuan, faktur pajak terkait, dokumen kontrak, arsip SPT dan arsip SSP

  45. Salam kenal pak,
    setelah melihat dan mempelajari masalah-masalah yang ditanyakan di Website ini, ada yang harus saya tanyakan pak: Ada yang tanya dari agen travel (menurut saya itu kan perusahaan jasa) dan ada lagi perusahaan konsultan manajemen ( menurut saya itu juga kan perusahaan jasa), mengapa dalam hal ini dikenakan ketentuan PP46 . Mohon pencerahan pak, Trima kasih (maaf kalau saya kurang teliti)

    1.

    • Sore pak Herman
      Untuk latar belakang perusahaan jasa dikenakan PP 46 saya kurang tahu spesifiknya, pastinya yg dikecualikan adalah penghasilan atas pekerjaan. pekerjaan disini bisa sebagai karyawan atau pekerjaan bebas (dokter, akunting). Secara umum latar belakang pengenaannya adalah untuk memperluas penyederhaanan hitungan di berbagai bidang usaha

      • Selamat sore Pak Dwi, Penyederhanaan hitungan diberbagai bidang usaha semestinya membuat berbagai pihak khususnya wp mendapat kemudahan, tetapi nyatanya kondisi dilapangan usaha (secara implisit), banyak wp di berbagai usaha (khususnya barang yang di jual harganya tinggi dan keuntungan yang didapat rendah) bertanya-tanya,(kebingungan). Banyak juga yang mereka-reka sendiri dan mereka pikir ” peredaran bruto (omzet) itu sama dengan penghasilan bruto” ( seperti yang dialami penjual tiket pesawat di website ini dengan alasan bisa gulung tikar maka kita menentukan 1 % dari fee ). menurut saya tidak konsisten dari mana dasarnya. Bagaimana dengan seoarang penjual beras(bahan pokok) yang mengatakan kepada saya” pak, saya sekali transaksi 1 truk= 8 ton= Rp. 80 juta keuntungan yg didapat umumnya 500 ribu – 800 ribu padahal sebagai wp yang baik saya harus bayar pajak 1% x 80 jt = 800 ribu. Dengan mudahnya saya sarankan untuk menaikkan saja harga berasnya , tetapi dia mengatakan ” tidak bisa jual karena persaingan” Dengan kondisi seperti ini menurut saya : wp yang seharusnya diharapkan bertindak jujur dipaksa menjadi tidak jujur karena kondisi( pembelajaran yang tidak baik). Bagaimana menurut Pak Dwi, Mohon maaf kalau sharing saya terlalu panjang.

        • Terima kasih pak atas sharingnya pak Herman :), silahkan aja dituangkan uneg-unegnya dan sudah ada beberapa pembaca yg merasa dikecewakan dengan aturan ini. Jika di PPN ada istilah DPP untuk dasar perkalian dengan 10%, maka di PP 46 juga ada DPP, tetapi DPP di PPh sebenarnya sama juga dengan yg di PPN. Kenapa atas agen travel/ticketing dikenakan atas fee, karena pada dasarnya harga jual tiket itu memang bukan hak miliknya, hak miliknya hanya tas fee serupa juga dengan perdagangan konsinyasi juga mirip agen tiket. Menjadi berat jika disandingkan dengan toko grosiran, karena penjualan kotornya dikenakan 1%, sementara memang di lapangan banyak pedagang yg rela mengambil keuntungan sangat kecil dengan harapan bisa bersaing dan pelanggan setianya gak lari.
          Selain curhat disini, pak Herman juga bisa melakukan aduan di kringpajak. bagusnya disana yg nerima adalah petugas yg terkoneksi langsung dengan kantor pusat DJP sehingga masukan dari warga akan bisa direkam dengan baik.
          Sayangnya pada kapasitas saya sebagai petugas pajak hanya bisa melaksanakan aturan saja :( . Seandainya MK melakukan judicial review tentunya DJP pun akan merubah aturan sesuai dengan keputusan tsb.

          • Terima kasih pak Dwi, atas kesabarannya mendengar uneg-uneg saya ( yang mungkin juga mewakili wp yang lainnya). Kalau demikian menurut saya penjual ticket pesawat ini seharusnya tidak bisa dikenakan PP46 (kalau mau konsisten dengan aturan yang diputuskan) yang menurut aturannya/rumusnya= 1% X Omzet ( bukan Fee). dan agen ini mestinya masuk didalam yang dikecualikan dalam PP46.( atau harusnya ada penjelasan). Kebijakan-kebijakan Djp. seperti inilah yang membuat sulit dicerna oleh wp (membuat wp bingung pak).

  46. Peredaran usaha/bruto 2013 sebesar Rp.5.000.000.000
    kok gak ada didalam perhitungan SPT ? fungsinya untuk apa ditampilkan didalam soal ?

    • Terkait perhitungan pajak tahunan tidak ada hubungannya, karena dari SE-42 yg diminta hanya omset jan-jun saja yg nantinya mengerucut pada laba semester 1. Tetapi omset 5M tsb bisa menjadi acuan bahwa pada tahun 2014 nanti, WP tsb sudah tidak wajib kut PP 46 karena >4,8M

  47. Pak selamat petang ketua dirjen pajak dan anggota pembuat pp 46 dengan sifat final 1% omzet pada tidak melihat kebutuhan / keluarga perhari perminggu pebulan masa bayar pajak lebih besar dari zakat kami setiap bulannya apa tidak semena mena? jangan di delete yah biar rakyat sadar pajak tidak keberatan bayar pajak ? jangan ambil uang keringat orang/rakyat untuk alasan 2x keadilan. terimakasih atas perhatian pak dirjen dan pak dwi

    • Terima kasih pak haji atas kritiknya, tentu saja selama tidak ada komentar SARA atau sarkas, nggak akan saya hapus. Ibarat rujak, maka saran dari pak haji adalah cabenya :). Saya apresiasi sesuai dengan kapasitas saya pak. Trimakasih

  48. Selamat siang Pak Dwi,

    Bagaimana caranya merubah penyetoran PPh Pasal 25 (WP Pribadi) dari lump sum (bulanan tetap) menjadi berdasarkan omzet 1 % ?
    Adakah formulir yang harus di isi ? atau saya harus datang ke mana/siapa untuk registrasi ? Mohon jawabannya, terima kasih.

    Salam,
    Slamet Abadi.

    • Selamat siang pak Slamet, maaf telat balas
      Prosedur untuk merubah itu dalam perpajakan istilahnya adalah diajukan pemindahbukuan/Pbk. Formulir bisa diminta di kantor pajak terdekat dan diajukannya ke KPP. Selengkapnya tentang Pbk bisa dibaca disini pak

  49. Dear Pak Dwi,

    perhitungan pak rudi di atas, untuk omzet jan-juni (6bulan), tetapi pemotongan dari PTKP yang di kenakan di atas untuk 12bulan ?apakah benar begitu hitungannya ?

  50. Dear Pak Dwi Utomo,
    Dengan terbitnya SKB PER-32/PJ/2013 makin membingungkan, karena pihak forwarder seperti DHL, FEDEX, dan sejenisnya belum paham, harusnya dirjen pajak itu tidak ngawur seenaknnya mengeluarkan aturan tanpa sosialisasi. Sekarang SKB yg saya terima tidak ada gunanya karena para forwarder tetap membebani pph psl.22 impor
    ini jadi ikutan “AMSYONG” Pak DWI

    • Dear ibu Agustin yang sedang galau hatinya :)
      Secara personal dalam kapasitas saya sebagai wajib juga kecewa senada. Ibu seandainya ada kesempatan silahkan sampaikan pada AR ibu bahwa pihak forwarder setempat masih belum paham, sehingga KPP terkait akan menghimbaunya. Kembali lagi itu tanggung jawab kami bersama.

      Saat ini saya sedang menginventarisir keluhan yang datang di blog ini (komentar, email privat dll) untuk saya sampaikan ke pihak internal terkait sebagai bahan evaluasi

      Mohon tidak kapok lagi dan semoga nggak “AMSYONG” lagi di kesempatan mendatang :)

      Cheers

  51. Selamat siang pak Dwi.
    Perusahaan saya mulai 1 Juli 2013 termasuk PP 46/2013. Omzet s/d Oktober 2013 sudah melebihi 4,8 M, sehingga untuk tahun 2014 akan kembali ke tarip normal lagi. Sesuai PMK 107/2013 (lampiran butir 7), perhitungan angsuran PPh 25 tahun 2014 ditentukan berdasarkan Penghasilan Netto bulan Januari 2013 yang disetahunkan. Berarti ada kemungkinan angsuran PPh 25 tahun 2014 nya NIHIL (karena biasanya tiap awal tahun belum ada omzet, padahal biaya tetap ada). Apakah benar begitu pak? Terima kasih.

    • Selamat siang pak Andreas
      Terima kasih atas pengingatnya, saya sendiri belum menemukan aturan yang tegas bagi WP yg di tahun 2014 kembali ke tarif PPh normal.
      Pada contoh lampiran memang mengambil contoh omset bulan Januari, tapi apakah harus bulan januari atau bulan di saat menerima penghasilan untuk pertama kali.
      Jawabnnya saya pending hingga senin ya pak, nanti saya update kembali disini dan pak ANdreas akan saya hubungi via email

      Terima kasih

  52. siang pak Dwi…

    maaf mau merepotkan.
    saya punya percetakan baru buka dan baru jadi surat cv nya pak.
    baru berjalan 1 bulan dan baru mau bayar pajak.

    omset saya bln ini 29,3jt an pak.

    pajak yang harus saya bayar kan atas nama cv jd berapa ya pak?
    dan
    dalam cv ini saya berdua dengan partner saya, jadi berapakah yang harus saya dan partner laparkan atas nama npwp pribadi kita masing2?

    trims pak

    nathan

    • Siang pak Nathan
      Baik saya mau direpotkan :)

      Pajak yang disetor 1% atas omsetnya (1% x 29,3jt=293rb).
      Setor pakai SSP atas nama CV. Contohnya disini

      Partner ini maksudnya persekutuan modal 2 pemilik kah? Karena pemilik CV tidak dianggap sebagai karyawan, maka SPT Tahunannya nanti seperti ini

      • betul pak. jadi bagi hasil keuntungan 50% : 50% dengan teman saya yang di akte cv sebagai direktur operasional cv dan saya sebagai komisaris nya pak.

        jadi saya dan teman saya isi SSP nya gimana ya pak?

        trims pak sudah dibantu.

        • Jika pak Nathan CS sama-sama nyumbang modal, maka SPT Tahunannya nanti nihil, karena harta pemilik adalah harta CV dan pajak CV juga pajak atas pemilik.

  53. Salam kenal pak Dwi. mohon penjelasannya untuk per- 46 thn 2013, yg sy kurang ngerti nih. perusahaan saya omzet dibawah 4,8M, bulan maret 2013 sudah jadi PKP dan kena per-46 thn 2013. bulan Juni, untuk yg pertama kalinya saya import barang dari luar negeri sebesar Rp 1,2 Milyar, pada waktu barang masuk di akhir Juli 2013, saya kena wajib bayar PIB, PPn 10% ( 120 juta) dan PPh 2,5 % (30 Juta) bulan Agustus saya baru tau kalau persh wajib per-46 thn 2013. masalahnya : anggap barang sy jual habis sampai des 2013 seharga Rp 1,5 M, sebagai PKP sy wajib pungut 10% = 150 juta, dikurangi pajak masukan 120 juta = kurang setor Rp 30 juta. perhitungan Pph per 46 thn 2013 saya cuma wajib bayar 1% dari penjualan atau sebesar 1% x 1,5 M = 15 juta. lalu gimana perhitungan dengan PPh import yg sudah saya bayar Rp 30 juta? apa masuk kategori lebih bayar, bias restitusi atau bisa tidak diambil restitusinya. bagaimana kalau thn 2014 sy mau coba import barang lagi, apa sy cukup bayar PIB PPn 10% dan PPh 1% pada Jan – Jun 2013, sy ajukan PKP karena mau coba jadi importir. banyak terima kasih atas penjelasannya pak. salam sejahtera

    • Salam kenal pak Ali
      Saya agak puyeng kalo bantu WP importir, karena pengetahuan saya terbatas, mohon diklarifikasi jika ada istilah yg salah

      Pada bulan juli barang diterima, dan sudah dipungut PPh 22 impor (2,5%) itu karena pak Ali tidak membuat SKB PPh. Untuk setiap bulannya nanti pak Ali setor 1% atas penjualan pada bulan tsb. Kemudian pada akhir tahun yg 30jt bisa dijadikan kredit pajak pak atau bisa juga minta direstitusi.

      Jika tahun depan mau impor lagi maka ajukan dulu SKB PPh 22 impor ke KPP sehingga nanti tidak dipungut yg 2,5% lagi. Aturan tentang PPN tidak berubah, tetap sama perlakuannya. Jadi benar yang pak Ali sampaikan nanti cukup bayar PPn 10% dan PPh Final 1%

  54. pagi pak dwi, salam kenal..
    saya mau tanya berkaitan dg PP 46 ini untuk bentuk usaha Koperasi , 1% itu dari peredaran bruto/penghasilan hanya yang bersifat final saja atau seluruh penghasilan ? untuk koperasi PPH final hanya bunga pinjaman anggota saja jd setor perbulan nya 1% dari pendapatan bunga pinjaman anggota begitu kah pak? terima kasih.

    • Pagi bu Wuri
      Untuk koperasi murni simpan pinjam dan tidak da bisnis lainnya, maka 1% x pendapatan bunga pada bulan tersebut. tentunya pendapatan bunga dari pinjaman karyawan.
      Jika kurang jelas boleh nanya

  55. siang pak..
    saya mencoba melakukan perhitungan PP46 pd salah satu usaha dengan cara yang sama seperti contoh bapak diatas..
    dan hasilnya malah lebih bayar juga kalo dihitung2..
    gimana caranya ya supaya gak lebih bayar?
    trimakasih

    • Siang bu
      Jika memang sudah dihitung sesuai prosedur masih lebih bayar ya mungkin memang begitu adanya
      Unofficial solution agar tidak LB? Salah satunya adalah dengan menaikkan omset sehingga LB berkurang/nihil. Hanya butuh keikhlasan tinggi dari wajib pajak. Karena sebenarnya ada hak yang bisa direstitusi tapi tidak diambil :)

        • Iya bu, LB di SPT tahunan PPh bisanya direstitusi, cuma apakah nanti diperiksa seperti pemeriksaan restitusi pada umumnya atau akan ada aturan khusus tentang LB PP 46 saya belum bisa memastikan bu.

          • pak Dwi mohon di koreksi kalo salah..tadi saya membaca buku panduan pengisian spt op..disana di jelaskan untuk pengisian kolom penghasilan kena pajak “jika hasil pengurangan penghasilan dari ptkp nihil atau negativ maka kolomnya harus di isi nihil” apa ini bisa jadi solusi kelebihan bayar pak??

            • “Nihil” disitu adalah pengganti dari angka 0 atau nilai minus. Minus disitu adalah selisih antara penghasilan yg lebih kecil daripada PTKP, secara matematika hasilnya negatif dan otomatis tidak ada pajaknya. Sedangkan minus di LB, karena pajak yang terutang < kredit pajak, sehingga nilainya minus/negatif juga tetapi pada LB tidak boleh ditulis nihil karena ada pajak lebih bayarnya.

          • penghasilan neetonya 23.043.750 , ptkp 28.350.000 pkp nya jadi minus gimana itungnya pph jan – jun 70.000/bln

  56. Sore Pak Dwi,
    Menyambung tulisan Bapak, “Cara Menghitung SPT Tahunan PPh Badan 2013″
    Pertanyaan saya :
    Misalkan kami masih berhutang PPh Psl.25/29 setelah dikurangi angsuran pph psl.25 Jan-Juni 2013 dan PPh psl.22 import Jan-Juni 2013, apakah uang muka pph psl.22 import bulan Juli-Desember 2013 bisa di offset kedalam hutang pph psl.29 ?
    Bagaimana cara mengisi laporan form SPTnya Pak?
    Terimakasih atas jawabannya, semoga pertanyaan kami bermanfaat juga bagi yg lainnya.
    Agustin

    • Selamat siang bu
      Mohon maaf telat dan saya masih bingung memahami pertanyaannya
      Jika WP masih terdapat pajak kurang bayar setelah dikurangkan dengan kredit pajak semester 1 apakah uang muka PPh 22 import semester 2 bisa digunakan sebagai pengurang juga? begitu mungkin maksudnya ya?
      Uangmuka PPh 22 import ini maksudnya sudah terlanjur dipungut ya? Jika iya, maka atas terlanjur pungut bisa diminta kembali atau dikreditkan pada pajak tahunannya
      Cara mengisi form SPT akan saya buatkan artikelnya nanti bu

  57. siang pak..
    saya mau bertanya tentang norma dagang yang di contoh..
    bukannya seharusnya 30% ya pak untuk daerah jakarta?
    mohon maaf apabila ada kesalahan..
    trims.. :)

    • Malam bu Rara
      Benar yang ibu sampaikan 30% adalah norma dagang untuk jakarta dan 7 kota besar lainnya (surabaya, makassar dll)
      Diluar daerah tsb norma dagangnya adalah 20%. Ada tabel normanya bu beserta wilayah penerapannya cuma saya lupa aturannya :)

  58. Pak Dwi,

    Saya mu tanya, seperti contoh bapak diatas mengenai “Cara Menghitung SPT Tahunan PPh Badan 2013″, nah kekurangan yang 13jt harus dibayar itu, pakai SSP no berapa yah Pak? dan harus dibayar di masa kapan? masa desember atau tahunan?

    Thx

    • Pagi pak Irwan
      Kode yang ditulis di SSP untuk:
      OP: 411125-200
      Badan: 411126-200
      Masanya tahunan, gak perlu dicontreng semua bulan, biarin aja kosong di SSP-nya, karena sistem sudah mengenali masa tahunan dari kodenya.

  59. Selamat sore Pak Dwi,

    O jd bs ya Pak, bukpot PPh 23 sy yg Jul – Des 2013 dikreditkan dg perhit pjk yg tdk final (Jan – Jun 2013) walaupun tdk match bnr periodenya? Dan dasar hukumnya di SE-42-2013 di butir F.7.b.2 itu ya Pak? Jk cara pengkreditan ini bs dilakukan mk kami tdk akan mnta pengembalian pjk yg shrsnya tdk terutang.

    Berikutnya ada titipan pertanyaan dari tmn sy nih Pak, jk rekan sy ingin memulai usaha konsultan sndiri dg bidang yg kurang lbh sm dg kntr sy skrg di awal tahun 2014 nti, dlm bntuk firma (badan hkm dg akte notaris), apakah tmn sy itu bs lsg mnta ke KPP tmpt firma terdftar utk mengkategorikan firmanya sbg WP yg dikenakan PPh Final 1% dan lsg menyetorkan PPh Finalnya jk sdh terima tagihan di thn 2014 atau bgm ya Pak?

    Atau dia perlu menunggu dlu smp setahun setelah beroperasi secara komersial selama 2014, dan jk omzetnya di thn 2014 < 4,8 M dg bukti penyampaian SPT Badan 2014 (pajak 2014-nya dihitung secara normal?) mk stlh itu firmanya br mengajukan permohonan SKB PPh 23 di thn 2015 dan br menerapkan penyetoran PPh Final 1% stlh menerima SKBnya, apa begitu Pak prosedurnya?

    Thanks atas sharingnya Pak Dwi.

    • Sore pak harry

      1. Iya boleh dikreditkan sekalipun periodenya untuk semester 1 saja. Dasarnya udah bener. Ketika dikreditkan maka tidak ada pengembalian

      2. Ada 2 skenario atas kondisi WP baru yang terdaftar tahun ini kena PP 46 atau gak. Saya kutipkan dari PMK-107/PMK.11/2013 pasal 3 ayat (4) dan (5)

      (4) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar pada tahun pajak 2013 sebelum Peraturan Menteri ini berlaku pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto
      dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang disetahunkan.

      (5) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan.


      Bagaimana jika firma tsb berdiri tahun ini dan baru terima fee/omsetnya tahun depan? maka lihat yang ayat (5) diatas, misalnya terima fee bulan februari 2014 sebesar 300jt, maka jika disetahunkan jadinya 12 x 300jt = 3,6M (artinya wajib PP 46), kemudian antara periode berdiri hingga februari 2014 tsb ikut aturan PPh biasa.

      • Selamat siang Pak Dwi (baru sempat gabung lagi),

        Thanks atas infonya, btw PPh Final ini pengenaannya berdasar cash basis atau akrual ya Pak (dasar hukumnya dimana)? Artinya pembayaran setiap bulannya berdasarkan invoice yg kt terbitkan atau berdasar tagihan yg kt terima di bulan sebelumnya?

        Terakhir saya dapat info dari KPP kami, bahwa menurut AR, bukpot PPh Pasal 23 semester kedua 2013 yg akan dikreditkan ke perhitungan pajak semester pertama 2013, harus mendapat persetujuan AR dan akan diperiksa, apa benar bs bgitu Pak dan apa dasar hukumnya ya Pak? Apa bisa dibenarkan tindakan seperti ini yg menurut sy tdk ada dasar hukumnya Pak?

        Sekalian usul Pak, kalo bs DJP dpt segera mengeluarkan peraturan baru mengenai pengisian SPT PPh Badan tahun 2013 untuk mengatur hal2 yg blm jelas trmsk urusan bukpot PPh 23 seperti kami ini agar WP tdk dirugikan tp negara bs meningkat penerimaan pajaknya.

        Thanks atas sharingnya.

        • Siang pak Harry

          1.Cash atau akrual? saya sendiri belum menemukan pernyataan yang tegas tentang itu. Hanya jika dilihat dari polanya. 1% dikalikan dengan peredaran bruto (PMK-107/PMK.11/2013 pasal 4 ayat 2). Kemudian ketik WP mau meinta legalisir SKB PPh, dia disyaratkan menyetor terlebih dahulu 1% atas transaksi yang akan dicairkan (Per-32/PJ/2013 pasal 7 ayat (2) B). Jika saya simpulkan maka lebih condong ke cash basis

          2.Saya sendiri juga belum mendapatkan dasar hukum atau pertimbangan atas persetujuan pengkreditan PPh 23. Pak Harry mungkin bisa tanya balik atas dasar dan alasan apa diperlakukan seperti itu.

          3.Untuk pengisian SPT Tahunan terkait PP 46 sudah disinggung sebagian pada SE-42/PJ/2013 F. 11). Untuk simulasi pengisian bisa dicek di artikel ini dan ini. Cuma saya tidak tahu apakah ada aturan terbaru lagi atau tidak terkait SPT Tahunan

  60. Salam kenal Pak, seingat saya waktu awal post ini ada, cara perhitungan untuk SPT OP adalah omset Jan-Jun disetahunkan dl, seperti penghitungan PPh 21, kmd dikalikan tarif norma baru dikurangi PTKP, kenapa di sini berubah ya? Kl dgn cara ini hampir pasti semua akan LB, blm lg ditambah adanya kenaikan PTKP di thn ini. Apakah aturan resminya sdh ada?

    • Benar sekali saudara. Di awal memang saya setahunkan untuk omset januari hingga juni. Waktu itu belum terbit SE-42/PJ/2013, dan dasar penyetahunan tsb dari penjelasan tim kantor pusat DJP. Sebulan berjalan akhirnya penegasan tersebut dituang dalam SE-42 dan metode penyetahunan tersebut dibatalkan. Konsekuensinya memang akan cenderung jadi lebih bayar.

      • Pak, saya sudah berdiskusi dengan 4 AR dari 4 KPP berbeda, dan ketika saya konfirmasikan mengenai bagaimana cara penghitungan Jan-Jun untuk SPT 2013 keempatnya tidak berani memberikan jawaban karena mereka sendiri belum jelas. Mereka masih menunggu turunnya juklak yg diperkirakan baru akan ada akhir Desember. Salah satu AR malah berpendapat bahwa seharusnya omset disetahunkan dulu atau jika tidak maka PTKP yg digunakan adalah PTKP setengah tahun. Hmmm…. memang aneh kebijakan pemerintah kita, kelihatan sekali ketidakkompakannya, masing2 seperti berjalan sendiri-sendiri. Dan kita sebagai WP dibuat bingung :(

        • Selamat pagi pak/bu Berarti dengan tanya saya, maka sudah ada jawaban 5 AR dari 5 KPP yg berbeda :). Aturan lanjutan atas perhitungan PPh Tahunan memang belum ada yang baru hingga saat ini (bahkan bisa jadi tidak ada, entahlah). Hanya saja landasan hukumnya saat ini berdasarkan SE-42/PJ/2013 huruf F.11. Dan dari peraturan tersebut saya kroscek dengan hasil sosialisasi internal dan saya kroscek juga dengan jawaban dari kring pajak. Tentu saja jawaban paling valid adalah dari kring pajak dan itu yang saya tuangkan pada artikel di blog ini.

          Cheers

  61. Salam kenal pak,

    Mau tanya :
    1. Kalau lihat contoh diatas, omsetnya kan Jan-Jun 2013, terus PTKP nya tetap hitung 1 tahun punya pak?
    2. Terus bila sudah memakai PP 46 untuk pajak tahun 2013, SPT tahunan OP 2013 gak usah bikin lagi atau bikin tapi nihil (hanya pelaporan saja)?

    Terimakasih pak atas jawabannya.

    • Salam kenal juga & selamat malam bu Yuli
      1. Benar, nanti omset jan-jun dikurangi dengan PTKP 1 tahun, bunyi aturannya seperti itu
      2. Kewajiban lapor tetap ada bu, sekalipun nanti setelah dihitung jadi nihil

      • Pak, nanya lagi :
        1. Kita atau pajak yang nentuin mesti bayar 1% nya? Boleh tidak kita tetap pake PPH pasal 25 meskipun peredaran usaha bruto setahun di bawah 4,8M?
        2. Waktu mau bayar PPH 1% ini, kita cuma menyerahkan SSP saja kah pak? Atau mesti disertakan juga dengan memakai form yang menyatakan omset kita perbulan?
        3. Bagaimana dengan usaha yang omsetnya besar tapi untungnya kecil? Prinsipnya tetap harus bayar 1% juga dari omset? Misalnya jual tiket pesawat. Omsetnya emang milyaran, tapi kan cuma makan komisi saja. Komisi juga 1%, jadi habis donk buat bayar pajak? Bener ga ya pak? CMIIW.

        Terimakasih dan maaf kalau banyak nanya. :)

          1. Selama ibu Yuli sudah masuk di kriteria PP 46, maka wajib ikut aturan 1%
          2. Untuk masa juli-desember ini tidak wajib lapor bu. Cukup setor saja, dan lembar ke-3 SSP-nya tidak perlu dilaporkan lagi. wajib lapor dengan SPT+SSP mulai januari 2014
          3. Untuk travel 1% x fee ya memang kalau langsung kali brutonya bakalan gulung tikar nanti :)

          Itu yang bisa saya sampaikan bu Yuli

          • maaf pak, saya ada baca di forum pajak, ada yang bilang kita boleh milih tetap pakai pembukuan atau tidak? Mana yang kira2 benar pak?

            Oh boleh ya pak pake 1% dari fee? Untuk jenis pekerjaan apa saja itu pak? Soalnya kalo tiket kan emang omsetnya besar tapi langsung setor ke airlines, kita cuman dapat komisi saja.

            jadi untuk OP nanti SPT nya (yang pembukuan) mulai dilaporkannya paling lambat masih 31 Maret atau Januari pak?

            Terimakasih.

            • Yang bisa menggunakan fee biasanya yang bersifat konsinyasi bu, yang kentara salah satunya agen travel
              Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh OP masih tetap paling lambat akhir bulan ketiga setelah tutup buku
              PP 46 saat ini sifatnya wajib bu, bagi yang memenuhi kriteria. Hingga hari ini saya (bagian dari internal DJP) belum mendapatkan informasi dari kantor pusat tentang PP 46 sebagai opsi disamping PPh 25.
              Itu yg bisa saya sampaikan untuk bu Yuli.

  62. Salam Super,,
    bagaimana cara menghitung SPT Tahunan ( BADAN ) 2013 nanti, tersirat memang terkait PP 46 ada sebagian yang menggunakan tarif PPh umum yang biasa dan ada yang sudah harus disetor dengan tarif 1% PP 46? terimakasih sebelumnya.

    • Salam bu Lina :)
      Di artikel atas ini bu (bagian paruh bawah), saya berikan panduannya untuk menghitung PPh badan 2013 terkait PP 46. Intinya laba semester 1 x tarif PPh badan – kredit pajak.

      • Salam kenal Pak Dwi,

        Melanjutkan pertanyaan Bu Lina, seperti yg terjadi di kntr sy (konsultan manajemen) yg kebetulan agk telat menyadari ttg PPh Final 1% ini shg br pd bln Okt 2013 memperoleh SKB utk periode Okt – Des 2013, jadi ada pengh jasa kami yg diterima di Jul – Sep yg terlanjur dipotong PPh 23.

        Pertanyaan saya, (1) utk bukpot PPh 23 Jul – Sep 2013 yg sdh kami terima, apa bs dikreditkan ke PPh Badan yg dihitung atas periode Jan – Jun 2013 (pada SE-42-2013 di butir F.7.b ada “opsi” bisa minta dikembalikan atau dikreditkan hny sj tdk jls utk perhit pajak periode mana)? Jk tidak bs
        dikreditkan, apa hrs diajukan permohonan pngembalian pajak yg tdk shrsnya terutang? Selanjutnya akan ada verifikasi, apa bedanya verifikasi dg pemeriksaan?
        (2) Utk periode Jul – Sep 2013 yg sdh lwt, apa tetap hrs kami setorkan PPh Final 1%-nya walaupun jk kami setorkan skrg ada kemungkinan akn dikenakan sanksi bunga keterlambatan pembayaran?

        Demikian pertanyaan saya dan thanks atas sharingnya.

        • Selamat pagi pak Sebelumnya ini usaha perorangan atau badan pak? Konsultasi sepertia apa kegiatannya?

          1. Untuk yang dikembalikan bisa di-PBk itu hanya untuk pemotongan PPh 22 ( pengadaan barang) sedangkan pemotongan PPh 23 opsinya hanya 2 yaitu diminta kembali dipindahbukukan atau dikreditkan. Dikreditkan artinya jadi kredit pajak untuk SPT Tahunan 2013 nanti.
          2. Untuk periode juli-sep 2013, bandingkan dulu pak dengan pajak 1% tiap-tiap bulannya, kemudian ajukan Pbk masing-masing. Jika ada selisih kurang, maka setor lagi, jika ada selisih lebih maka bisa untuk nutupin pajak lainnya.
          • Selamat pagi juga Pak Dwi,

            Kantor sy bentuknya Badan Pak, dan dari KPP sdh tdk ada keraguan lg klo kntr sy termsk sbg WP yg dikenakan PPh Final 1% krn sdh dpt SKB PPh Pasal 23 terkait dg hal ini utk masa Okt – Des 2013.

            Apa bukti pemotongan (bukpot) PPh 23 Jul – Sep 2013 yg sdh sy trima dr pemotong bs diPbk Pak? Setahu sy yg bs diPbk itu hnya SSP sj Pak? Apa ada mekanisme br terkait dg PPh Final ini?

            Kalo bukpot PPh 23 Jul – Sep 2013 ini mau dikreditkan ke SPT Tahunan 2013, apa berarti bs lsg dikreditkan dg perhit pjk masa Jan – Jun yg tdk final (beda periode Jan-Jun >< Jul-Sep)?

            Dan kalo tdk bs dikreditkan ke SPT Tahunan 2013 (yg melaporkan pajak masa Jan – Jun), apa bs kt ajukan permohonan pengembalian pjk yg shrsnya tdk terutang walau hrs diverifikasi? Apa verifikasi hmpir sm dg pemeriksaan?

            Demikian Pak Dwi pertanyaan sy yg msh outstanding, thank atas sharingnya, mudah2an bermanfaat jg bg yg lain.

            Thanks.

          • Siang pak Harry
            Maaf terlambat dan terima kasih sudah mengoreksi jawaban saya
            Untuk PPh 23 ada 2 solusi yaitu diminta kembali atau dikreditkan. Benar pak Harry bilang, Pbk hanya dengan SSP.
            Jika dikreditkan memang untuk kredit pajak omset yang tidak final nantinya (jan-jun)
            Untuk permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas PPh 23 tidak akan dilakukan pemeriksanaan, hanya penelitian syarat formal dan administratif saja, selama lengkap dan jelas pasti dikabulkan.
            Jika ingin minta PPh 23 dikembalikan bisa baca artikel ini pak.
            terima kasih

  63. Salam Super Pak Dwi,

    Ada yang masih ingin saya tanyakan mengenai pengakuan Omzet.
    Saya punya Toko Alat Tulis Kantor sudah terbiasa dengan pembayaran pph 0,75% dari omzet, dan dengan adanya PP 46 th 2013 ini menjadi 1%.
    Barang yg saya jual memiliki harga pokok pembelian.

    Contoh :
    Saya menjual 1 rim kertas dengan harga Rp. 25.000/rim, padahal saya belinya dengan harga Rp. 20.000/rim jadi hanya ada Fee sebesar Rp. 5.000/rim.
    Dilihat dari cara usaha saya seperti itu, apakah omzet yg dijadikan dasar pengenaan PP 46 th 2013 sebesar 1% adalah dari Harga jual ( Rp. 25.000) atau hanya dari Fee (Rp. 5.000).
    Sudah jelas Fee tersebut juga masih bruto, karena ada biaya yg masih ditanggung saya seperti;
    1. Gaji Karyawan
    2. Biaya service peralatan toko
    3. dll

    Mohon jawabannya Pak Dwi.
    Terimakasih,

    Salam Super

    Amsar

    • Nggak usah pake salam super ah pak, gak enak sama Oom maryono :D

      Fee disini beda dengan management fee pak. Fee di usaha dagang kan artinya laba penjualan. Sehingga pajak UKM-nya 1% x 25.000.

      Jika pak Amsar pakai pembukuan untuk usaha, memang ada beban-beban yg bisa untuk mengurangi laba. Sementara pada PP 46, biaya-biaya tersebut tidak dipertimbangkan lagi (makanya terasa lebih simple hitungannya)

  64. Salam Super Pak Dwi,

    Saya mau tanya perihal kategori omzet pak Dwi.

    Perusahaan kami adalah salah satu vendor dari Perbankan, kami membuatkan invoice dengan sistem seperti berikut :
    Salary bulan Juli 2013 Rp. 20.000.000
    Incentive bulan Juli 2013 Rp. 5.000.000
    Management Fee bln Juli 2013 Rp. 2.000.000
    Total Rp. 27.000.000

    Ppn adalah 10% dari M.Fee Rp. 200.000
    Jumlah Ditagihkan adalah Rp. 27.200.000
    Potongan Pph23 (2% dari M.Fee ) Rp. 40.000
    Jumlah ditrasnfer adalah Rp. 27.160.000

    dari sistem invoice seperti diatas, apakah dasar pengakuan omzet itu dari “Total” atau cukup dari M.Fee ? karena untuk gaji & Incentive itu jelas-jelas adalah hak dari karyawan yg juga akan dikenakan Pph21 bagi mereka.
    Mohon Penjelasannya Pak, Terimakasih.

    Salam,

    Amsar

    • Salam Super juga pak Amsar
      DPP PPN adalah dari management fee
      DPP PPh 23 adalah dari management fee setelah PPN dikeluarkan terlebih dahulu

      jadinya:

      PPN = 10% x Rp.2.000.000=200.000
      PPh 23 = 2% x (Rp.2.000.000-200.000) = 2% x Rp.1.800.000 = Rp.36.000

      Kredit: Raidus

      • Jadi jawaban untuk pertanyaan saya tadi tentang pengakuan Omset itu yg benarnya darimana Pak?
        Apakah bisa diakui dari MFee yg kita terima saja ? sehubungan dengan tarif yg berlaku utk per 46 tahun 2013 sebesar 1% pak.
        Jika menurut total invoice, rasanya akan terlalu besar Pph yg harus kita bayar,
        Mohon jawabannya pak.
        Terimakasih,
        Salam.
        Amsar

  65. Pak, bagaimana penerapan nya untuk contoh di atas ( SPT Tahunan PPh OP ) jika PTKP = K/I/0, jika istri punya NPWP cabang ( akhiran 001 ) dan SPT ikut suami ? Mohon pencerahan. Terima kasih.
    —————————————————–
    tambahan “Maaf pak, ada tambahan : Istri WP OPPT, tidak terkena PP 46. Terima kasih”

    • Selamat siang pak
      Mohon maaf telat respon, saya sempat terjebak di paradigma pisah harta.
      pada prinsipnya ketika NPWP istri gabung dengan suami atau punya NPWP cabang, maka omset suami dan istri adalah satu kesatuan tidak bisa dipisahkan.
      Sekarang tinggal dilihat saja misal pada tahun sebelumnya (2012) apakah omset suami+istri=melebihi 4,8M atau belum. Taruhlah belum melebihi, maka sejak juli-des 2013 setor yg 1%. 1% kali apa? 1% x (omset suami+istri tiap bulannya)
      Untuk SPT Tahunan 2013 (dengan kondisi diatas). Maka tetap ada 2 bagian penghasilan. Ada yg pakai PPh 25 (jan-jun) ada yang pakai final (jul-des).
      yang pakai PPh 25 berarti
      Omset jan-jun (suami+istri) – PTKP x tarif pasal 17 dan ketemulah PPh terutang. Kurangi dengan angsuran dan dapatlah PPh tahunan PPh OP yang masih harus dibayar.

      Kredit: wawan & rizal

    • Selamat siang bu Ann
      Penjelasan tentang perhitungan SPT Tahunan bisa dilihat di SE-42/PJ/2013. Hanya saja perkiraan saya akan ada penegasan kembali secara resmi, kemungkinan akhir tahun ini.

Tulis Komentar

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax