PP 46 Wajib Lapor SPT Masa Atau Tidak?

Artikel ini saya buka dengan pertanyaan dari salah satu pembaca (rekan coco)

“saudara Dwi, bbrp hari lalu saya sdh ajukan. surat pbk ke 411128-420, saya dpt bukti penerimaan surat, sedangkan hasilnya maks 30hari dan dikirim ke alamat yg tertera.
Ketika saya tanyakan krg byr(0,25%) yg hrs saya setor ke bank , apakah perlu saya laporkan ke kpp beserta bukti pbk (stlh sy terima) dg form spt masa pph final psl 4(2) , petugas bilang tdk usah, saya jd bingung, bisakah diperjelas saudara Dwi, apakah pelaporan pbk beserta ssp krg byr bukan keharusan? terima kasih”

Bagi sebagian pembaca pasti ada yang bertanya-tanya, siapa yang salah dari kejadian diatas?

Apakah KPP bersalah melarang WP melaporkan SPT PPh 4 (2)? Tidak salah

Apakah WP salah karena tidak melapor SPT masa? Juga Tidak Salah 🙂

Apakah isi blog saya salah tentang pelaporan SPT PPh Final 4 (2)? Tidak salah juga hehehe.. 😀

Daripada bingung akan saya perjelas dibawah ini

PP 46 TIDAK WAJIB Lapor SPT Masa Jika:

  1. Wajib Pajak pada bulan tersebut tidak mempunyai omset/NIHIL (SE-42/PJ/2013 huruf F angka 5) saat ini sudah diberlakukan
  2. WP dengan omzet tertentu yang telah menyetor PPh Pasal 4 (2) dan telah divalidasi oleh Kas Negara tidak perlu melaporkan SPT Masa (PMK 107/PMK.011/2013 pasal 10 ayat 3 dan SE-42/PJ/2013 huruf E angka 12) saat ini sudah diberlakukan

Pada 2 poin diatas jelas terjawab ya kenapa KPP membolehkan WP untuk tidak menyampaikan SPT Masa, karena SSP PPh Final 1% (atas kekurangan 0,25%) pastinya sudah divalidasi dan otomatis sudah dianggap lapor juga, sedangkan bukti Pbk nantinya akan diinput oleh petugas KPP dan menambah dari SSP Final 1% sehingga jumlahnya pas.

PP 46 WAJIB lapor SPT Masa (2) jika:

  1. Wajib Pajak yang menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final tetapi SSP-nya TIDAK MENDAPAT VALIDASI dengan NTPN, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar (SE-42/PJ/2013 huruf F angka 4) saat ini sudah diberlakukan
  2. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud (menyetor sebelum tanggal 15 dan mendapat validasi berupa nomor NTPN), wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. TETAPI ketentuan ini berlaku mulai Masa Pajak Januari 2014 (SE-42/PJ/2013 huruf E angka 10,11) saat ini belum diberlakukan tunggu tahun depan

KENAPA postingan saya menegaskan harus lapor SPT Masa PPh Final 1%?

Jika dilihat ketentuan TIDAK WAJIB lapor diatas, akan sangat memungkinkan WP tidak lapor SPT Masa dengan alasan:

tidak ada omset sehingga tidak ada pajak yang disetor, sehingga tidak lapor SPT Masa (apa iya? bisa jadi tidak setor karena masih belum tahu tentang PP 46 ini)

Bagaimana caranya KPP mengetahui WP tersebut omsetnya sedang kosong atau tidak? Salah satunya dengan melihat pelaporan omset di SPT Masa

Jika tidak lapor SPT masa bagaimana KPP tahu? AR akan menelepon, mengunjungi lokasi kerja, acara lain atau mengirim surat untuk mengonfirmasi apakah WP tersebut tidak setor 1% karena memang sedang tidak ada usaha atau lupa atau tidak tahu.

Nahh.. Karena itulah saya menegaskan lapor saja SPT masa-nya sekalipun nihil ataupun ada setoran dengan NTPN. Gak masalah seharusnya bisa diterima oleh petugas pelayanan KPP karena dengan WP lapor maka akan mempermudah pengawasan WP.  Tetapi kembali ke kasus di atas, ada KPP yang tidak mengharuskan WP lapor SPT Masa, ya rekan Coco bisa turuti saja karena jawaban dari KPP diatas tidak bertentangan dengan aturan.

Apakah saat ini kami wajib lapor SPT masa? Saat ini (masa Juli-Desember 2013) tidak wajib lapor SPT Masa dengan catatan SSP telah dibubuhi dengan no NTPN, tetapi mulai masa januari 2014 wajib lapor SPT masa.

Semoga penjelasan diatas bisa memberi pencerahan bagi pembaca sekalian. Tidak puas? Tidak setuju? Silakan kirim komentar Anda 🙂

36 replies
  1. Yohan
    Yohan says:

    Pak Dwi, jika pph pasa 4 ayat 2 PP 46 sudah final dan dilaporkan tiap bulan, apakah pd akhir thn
    juga harus dilaporkan SPT masa ? terima kasih.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Pak Yohan
      Lebih tepatnya nanti pas SPT tahunan PPh OP juga dilaporkan namun jika nggak ada sumber penghasilan lainnya di SPT Tahunan hasilnya akan nihil.

      Balas
  2. siti
    siti says:

    Selamat sore pak, saya ingin menanyakan pak saya baru pertama kali bayar pajak ini. kemarin saya ke KPP untuk melapor PPH final 1% tapi di tolak oleh KPP nya soalnya sudah terlapor saat pembayaran pajak di bank. jadi kemarin saya hanya melapor PPH psal 21 saja . itu bagaimana ya pak ? jelas oleh orang KPP nya di tolak tapi mulai Januari 2014 wajib lapor SPT massa 🙁 . yang salah siapa ini ? mohon pencerahannya pak . Terimakasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore bu Siti
      Tidak ada yang salah disini, yang salah adalah kalau ibu Siti nggak setor 1% padahal ada omset usaha. Pada PP 46 ini tidak wajib lapor SPT masa PPh final jika sudah disetor dan sudah terbit NTPN. Jadi simpan baik-baik tanda setornya untuk keperluan administrasi pajak jika dibutuhkan. Ibu bisa telpon ke KPP terdaftar dan minta contact person AR bu Siti jika kesulitan datang langsung.

      Balas
  3. graceroom
    graceroom says:

    Dear Pak Dwi,

    untuk pelaporan SPT Masa atas PP 46 ini, berarti dilaporkan sebagai SPT Masa PPH pasal 4 (2) ya?

    Balas
    • Irfan Hartono
      Irfan Hartono says:

      untuk PP 46, jika pembayarannya sudah mendapatkan kode Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari tempat pembayaran (kantor Pos/ Bank ) maka tidak perlu melapor lagi. dengan setor saja sudah dianggap melapor juga. Demikian.

      Balas
  4. Ajimi
    Ajimi says:

    Apakah saat ini kami wajib lapor SPT masa? Saat ini (masa Juli-Desember 2013) tidak wajib lapor SPT Masa dengan catatan SSP telah dibubuhi dengan no NTPN, tetapi mulai masa januari 2014 wajib lapor SPT masa.

    Salam mas dwi, mengenai pernyataan diatas, mulai tahun 2014′ kami telah menyetor SSP PPH psl 4 (2)’ dan mendapatkan NTPN, apakah kami perlu melaporkan SPT Masa PPH pasal 4 (2) untuk tahun 2014 ini? Trims atas jawabannya

    Balas
  5. Nektarina
    Nektarina says:

    Siang Pak Dwi,

    Kami baru mengajukan SKB di bulan April 2014, dan di bulan-bulan sebelumnya kami telah dipotong 2% PPh Psl 23 dari klien kami. Hingga saat ini kami belum setor PP46 yang 1%, karena masih bingung prosedurnya. Pertanyaan:

    Apakah PPh 23 tsb bisa jadi kredit pajak thn. 2014? Tidak bisa PBK kan kah?
    Karena belum setor PP46, apakah ada sanksi-nya?

    Terima kasih sebelumnya.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore bu Rina ya

      • Iya PPh 23 sebelum tanggal SKB terbit akan menjadi kredit pajak dan tidak bisa di Pbk kecuali transaski PPh 23nya hanya kepada perusahaan ibu aja
      • Misalkan pada januari sebenarnya ada omset namun baru disetor mei, maka kena sanksi 2% x 3 bulan x pajaknya

      Salam

      Balas
  6. Ares
    Ares says:

    Dear Pak Dwi,
    Untuk plaporan spt masa PP46 ke KPP, apa saja yang harus dilampirkan? apa cukup dengan SSP?
    Thx pak,
    Salam

    Balas
  7. ria
    ria says:

    Dear Pak Dwi
    kami sudah mengajikan SKB untuk tidak dipotong pph 23, pada thn 2013 SKB tersebut keluar bulan nop 2013, sedangkan dari klien kami kami tetap dipotong pph ps.23 karena pemotongan tersebut sehingga kami blm setor pph final yg 1% dari Omzet Juli-Des’13. untuk melakukan PBK ke pph final kan diperlukan ssp lembar pertama dan itu sangat sulit kami dapatkan. bolehkah PBK menggunakan bukti potong pph 23 dari Juli -Des ’13. kalalu booleh bagaimana caranya yah… kalaupun tidak bisa bolehkan perusahaan kami yg dengan omzet < 4.8 M tetep menggunakan perhitungan seperti biasa 50% x 25% x laba setahun, mohon pencerahannya segera

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Dear rekan Ria
      Sayangnya untuk PPh 23 tidak bisa di-Pbk-kan karena SSP dari klien itu adalah rekapan dari semua PPh 23 bulan tsb jadi NPWP yg dipakai setor adalah milik si klien bukan NPWP perusahaan Saudara. Akhirnya PPh 23 tsb menjadi kredit pajak dan untuk bulan yg belum setor 1% (jul-des) harus disetorkan juga sekalipun sudah terlanjur dipotong. Untuk tarifnya ya atas laba jan-jun saja sesuai ketentuan 🙂

      Balas
  8. Soni
    Soni says:

    Apakah saat ini kami wajib lapor SPT masa? Saat ini (masa Juli-Desember 2013) tidak wajib lapor SPT Masa dengan catatan SSP telah dibubuhi dengan no NTPN, tetapi mulai masa januari 2014 wajib lapor SPT masa.

    Selamat siang Pak Dwi,

    Apakah untuk SSP Januari 2014 yang sudah mendapat NTPN wajib untuk menyampaikan SPT Masa? Saya agak bingung dengan SE nya. Mohon pencerahannya. terima kasih.

    Balas
    • Irfan Hartono
      Irfan Hartono says:

      Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran PPh Final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2), sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SSP. Sedangkan yang tidak mendapat validasi dengan NTPN, wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ke KPP sesuai tempat kegiatan usaha WP terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

      Balas
  9. novi
    novi says:

    Pg Pak Dwi,

    Suami saya punya usaha dan dia binggung bagaimana lapor pajak krn penghasilan per bln < dari 5 juta. Yg saya tanyakan apa penghasilan < 5 juta per bulan tetap x 1 %?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Malam pak
      Untuk dokter ada beberapa jenis sumber penghasilan, silahkan disesuaikan dengan kondisi bapak
      1.Jika dokter merangkap sebagai PNS atau dokter swasta di RS, maka dipotong PPh 21, mintalah bukti potong tsb untuk dilampirkan di SPT Tahunan
      2.Jika dokter bekerja dengan membuka praktek sendiri, maka atas penghasilan tsb dihitung dengan norma
      3.Untuk apotek, jika omsetnya <4,8M maka dihitung dengan setor tarif 1% (PP 46)

      Kompleks juga jenis pajaknya pak

      Balas
  10. ARIF
    ARIF says:

    siang P Dwi

    kalo bayar di kantor pos trus ada bukti pembayaran dari kantor pos disitu tertera NTPN, apa sama saja dengan NTPN yang di SSP, ? trima kasih pak

    Balas
  11. Paryono
    Paryono says:

    Dear Bapak Pengasuh

    Perusahaan kami berdiri Maret 2011, tahun 2011 dan 2012 operasi belum maksimal sehingga omset kami tidak sampai 4,8 Milyar.
    Pertanyaan saya, jika omset sampai bulan November 2013 ini sudah melampaui 4,8 M apakah kami tetap dikanakan PPh Final 1 % untuk bulan Juli sd Desember tahun 2013 ini?

    Terima kasih
    Paryono

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Dear pak Yono
      Iya pak, katakanlah hingga november saat ini omset perusahaan sudah 5M, maka kewajiban setor 1% masih berlaku hingga masa desember 2013, barulah nanti sejak januari 2014 angsur/setor PPh 25 lg. Jika nanti omset 2014 hanya 3M, maka sejak januari 2015 setor 1% lagi. Begitu seterusnya.

      Balas
  12. Danar Sugiantoro
    Danar Sugiantoro says:

    Dear Bpk Dwi Utomo.

    Perusahaan kami baru berdiri di bulan Agustus 2013.
    1. Kami belum ada omzet, pkp sudah dikukuhkan dan no seri pajak sudah dapat.
    mulai kapan kami sampaikan Spt M PPN nya?
    2. Bolehkah mengajukan SKB PPh 23 sedangkan kami belum bayar PPh final 1 %.
    3. Aktiva tetap yg kami beli sudah kami susutkan di Sep, bolehkah kami susutkan di Jan 14,
    krn kalau kami susutkan di sep 13, akan mubazir krn sampai akhir tahun kami termasuk dalam PP 46 tsb.

    Best Regard,

    Danar

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Dear pak Danar

      1.Kewajiban lapor SPT Masa PPN (terlepas dari belum ada omset) adalah sejak bulan diterbitkannya Surat pengukuhan PKP. Misal diterbitkannya di bulan agustus, maka lapornya mulai masa agustus.
      2.Harus diketahui dulu pak, apakah benar usaha pak Danar ikut PP 46 atau tidak. Caranya adalah dengan menyetahunkan omset yang diterima pada bulan pertama kali. Misal November ini Pak Danar terima penghasilan 500jt, maka 500jtx12=6M, karena lebih dari 4,8M jadinya tidak wajib setor 1%. Dan lagi syarat permohonan SKB PPh adalah dengan melampirkan buku kontrak/tender, jadi tanpa itu juga kemungkinan besar SKB ditolak.
      3.Secara akuntansi tetap disusutkan pak, saya masih belum paham ruginya dimananya atas penyusutan tsb?

      Cheers

      Balas
      • Danar Sugiantoro
        Danar Sugiantoro says:

        Dear Pak Dwi,

        sebelumnya terimakasih atas penjelasannya.

        Kami bergerak di bidang penyewaan komputer , software dan jasa service. Surat atau tender dalam bentuk apa yang bisa kami lampirkan untuk permohonan skb tsb pak?
        Tanpa biaya penyusutan saja, 2013 sudah di bawah omzet 4,8 M, apakah ndak bisa kita akuin di 2014 saja, sehingga bisa mengurangi omzet di 2014 , sehingga masuk PP 46 lagi ..

        Regards,

        Danar

        Balas
  13. Abams
    Abams says:

    Rekan Dwi, bagaimana perlakuan PP 46 terhadap wp Badan, apakah sama? lalu bagaimna dengan tarif PPh badan 25%..?? tolong dibantu y,, tks.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sama pak Abams, baik kriteria, cara setor, cara lapor.
      Tarif PPh badan 25% tetap diterapkan pada omset jan-jun saja atau laba semester 1. Jika usaha bapak tergolong yang mendapat fasilitas pengurangan 50%, maka laba semester 1 x 50% x 25%= pajak terutang 2013.

      Balas

Trackbacks & Pingbacks

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *