Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

Kembali isi postingan kali ini terinspirasi dari pertanyaan seorang pembaca

“Selamat siang pak Dwi.
Saya mau nanya nih pak, kalau terjadi double pembayaran atas PIB pph pasal 22, bisa dilakukan pbk (kompensasi) tidak ya pak? Saya pernah coba mengajukan pbk nya ke kpp,tapi ditolak pak.” (from septian)

Sejujurnya saya nggak kebagian mengawasi Wajib Pajak yang bidang usahanya ekspor impor, tetapi ada beberapa yang saya ketahui tentang PIB, salah satunya dari wikipedia

“Untuk mengambil barangnya maka importir diwajibkan membuat pemberitahuan impor barang (PIB) atau disebut sebagai pemberitahuan pabean atau dokumen pabean sedangkan invoice, B/L, COO (certificate of origin), disebut sebagai dokumen pelengkap pabean. Tanpa PIB maka barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir.”

Untuk kasus diatas Wajib Pajak akan tepat meminta kelebihan pembayaran dan untuk kemudian bisa dikompensasikan ke pajak lain atau dimintakan restitusi dengan melalui permohonan pengembalian kelebihan pajak yang tidak terhutang. Dasar hukumnya ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013.

Pada pasal 2 PMK Nomor 10/PMK.03/2013 dijelaskan penyebab apa saja yang bisa dimintakan kembali atas kelebihan pembayaran

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal:

  1. Terdapat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
  2. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut;
  3. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak; atau
  4. Terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pajak-pajak dalam rangka impor.

Tata cara permohonannya ada pada pasal 7 PMK 10/PMK.03/2013

  1. Permohonan untuk memperoleh pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan atas suatu bukti pembayaran, bukti pemotongan/pemungutan pajak, faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
  4. Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP

Lampiran yang diperlukan pada surat permohonan pengembalian untuk pembayaran yang terkait dengan Pasal 2 huruf d:

  1. Fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pabean cukai dan pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak;
  2. Fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
  3. Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
  4. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Rincian diatas adalah lebih fokus untuk menjawab kasus pembayaran ganda atas PIB yang sama, tetapi jika ada pembaca yang mengalami kesalahan diluar PIB seperti rincian penyebab diatas, maka format surat permohonan ini bisa juga dipakai.

Contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan permohonan ini seperti WP telah melunasi STP nomor 001xxx dan tanpa disadari melunasi kembali atas nomor STP yang sama

 

Download Format Surat Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran

Download PMK 10/PMK.03/2013

 

9 replies
  1. fia
    fia says:

    mas dwi saya mau tanya kalau ada double bayar tax amnesty di bank yg berbeda apakah ada solusi atau cara untuk pengembalian dana yg lebih bayar nya pak?
    terimakasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi Bu Fia
      Jika terjadi pembayaran ganda Tax Amnesty, atas kelebihan pembayaran dapat diminta dengan mengajukan permohohan pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang. Selengkapnya bisa dibaca di tautan ini

      Balas
  2. OTNAY
    OTNAY says:

    Mas Dwi

    Terkait dengan PPh 22, bisakah PPh 22 yang dipungut oleh bendaharawan di-PBK-kan ke PPh Final UMKM ? Ceritanya saya terlambat ngurus SKB dan terlanjur dipungut PPh 22 oleh bendaharawan sehubungan pengadaan barang yang saya lakukan. Saya bermaksud mem-PBK-kan PPh 22 tersebut ke PPh final kode 420. Kalau boleh dasarnya, kalau nggak boleh apa alasannya.
    saya lihat kalau diminta kembali kok kayaknya nggak bisa (nggak masuk kriteria yang boleh diminta kembali berdasarkan PMK 10 ini).
    Tolong Mas aku dibantu karena saya mesti bayar PPh 1 % juga kan dan SPT saya pasti LB jika saya kreditkan, nggak dipakai pun eman2 wong jumlahnya lumayan.

    Salam
    Otnay

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore mas Otnay
      PPh 22 dari dinas bisa di-Pbk ada di SE-42/PJ/2013 huruf F nomor 7. Diresitusi juga bisa. Yg gak bisa di-Pbk dan restitusi itu PPh 23.

      Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain diatur sebagai berikut:
      a. atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan:
      1) dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan; atau
      2) dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
      3) dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

      Balas
      • OTNAY
        OTNAY says:

        Mas Dwi
        Saya lihat SE tersebut adalah sebagai pengantar KMK 107/KMK.011/2013 yang ditetapkan 30 Juli 2013 dan mulai berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2013 (bunyi KMK-nya seperti itu). Sedangkan PP 46 sendiri berlakunya mulai Juli 2013. Iki piye ta Mas Dwi, Dirjen Pajak kok mencla-mencle, PP 46 berlaku berlaku sejak Juli. Aturan pelaksanaannya berlaku 6 Agustus 2013, aneh bin ajaib menurut saya.

        Mas Dwi Pencairan dana dan pembukaan faktur saya bulan Juli 2013 Saya yakin nantinya AR akan menolak permohonan PBK yg saya ajukan dengan dalih tersebut diatas.

        Piye Mas …..

        salam
        Otnay

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Walah saya baru ngeh itu dari mas Otnay
          Tapi selama ini permohonan Pbk juli pasti saya kabulkan, pertimbangannya ya itu tadi daripada ada dua pajak untuk 1 WP.

          Makasih infonya mas Otnay.

          Balas
          • OTNAY
            OTNAY says:

            Betul Mas Dwi …. saya konsul sama AR saya … apa yang saya perkirakan betul terjadi. AR menolak PBK …… tapi alasannya: “itu masa peralihan” ….. (bukan masa berlakunya KMK seperti yang saya duga sebelumnya) …. hampir ribut mas saya ….. lagi apes Mas kayaknya. Tadinya saya Mau nekat masukkan melalui TPT … tapi kok waktu konsul sudah “dicegat”. Payah bener nich AR. Saya nggak tahu maunya apa.

            Waduh kalau saya punya AR kayak Mas Dwi …. kayaknya urusan pajak saya lancar carrrrr. Semoga AR AR yang lain kayak Mas Dwi … berpandangan luas dan memberi solusi.

            Ada masukan untuk saya Mas mengenai hal ini ???? tak tunggu ya !!!!

            Balas
            • Dwi Utomo
              Dwi Utomo says:

              Saya menghormati keputusan AR/KPP disana mas, walaupun sikap yg saya ambil belum tentu benar karena aturan tertulisnya yg tidak sinkron. Silahkan temui atasan AR-nya (kalau bisa) yaitu kepala seksi, mungkin ada solusi yg lebih mengena dan bijak. Saya khawatir nantinya saya dikira jeruk makan jeruk lagi hehe..

              Balas
          • OTNAY
            OTNAY says:

            Oh ya Mas … mengenai masa berlaku KMK 107/KMK.011/2013 yang tidak selaras dengan PP 46 (padahal KMK tersebut sebagai aturan pelaksanaan PP 46), mohon kiranya Mas Dwi bisa memberi masukan ke yang berwenang mengenai hal tersebut mumpung batas waktu penyampaian SPT 2013 masih cukup jauh.

            Otnay

            Balas

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan komentar Anda disini..