Update Prosedur SKB PPN Buku Pelajaran dan Kitab Suci

Tahun ajaran baru 2013 sekarang diawali dengan penerapan kurikulum pendidikan baru. Yang saya dengar mata pelajaran lebih sedikit namun pengembangan satu matpel bisa kemana-mana. Saya sendiri masih buta tentang kurikulum pendidikan yang baru. Terserahlah apa kebijakannya, pastinya setiap orang tua akan mengawal agar usaha pencerdasan anak bangsa bisa berjalan lancar. Postingan kali ini terkait dengan salah satu media belajar siswa yaitu buku. Buku pelajaran dong pastinya. Gak peduli dimanapun di pelosok negeri pasti buku pelajaran dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. Secara buku pelajaran masuk dalam kategori negatif list PPN pastinya bebas PPN cuma ada peraturan peenjelasannya. Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga memberikan support untuk menyukseskan pendidikan dengan mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku-Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Aturan baru yang ditetapkan tanggal 27 Agustus 2013 ini memberikan penegasan kembali pada Barang Kena Pajak yang terkait pendidikan agar dibebaskan PPN, apa saja itu, akan saya rangkumkan di bawah ini:

Pasal 1:

  • Impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan PPN.
  • Yang dibebaskan diatas dalam artian buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan.
  • Untuk kitab sucinya dirinci sebagaimana berikut: Islam (Alquran, tafsir, terjemahannya , Jus Amma), Kristen Katolik & Protestan (Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tafsir, terjemahannya), Hindu (Weda, Smerti, dan Sruti, Upanisad, Itihasa, Purnama, tafsir dan terjemahanny),  Budha (Tripitaka tafsir dan terjemahannya) dan Kitab lainnya yang telah ditetapkan sebagai kitab suci

Bagaimana cara memperoleh SKB PPN

Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau yang menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama diatas tersebut tidak diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 2:

  • Tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum antara lain:
  • buku hiburan; buku musik; buku roman populer; buku sulap; buku iklan; buku promosi suatu usaha; buku katalog di luar keperluan pendidikan; buku karikatur; buku horoskop; buku horor; buku komik; buku reproduksi lukisan.

Kecuali jika

  • buku-buku tersebut telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud.

Bagaimana cara memperoleh SKB PPN

Orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum diatas diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

PMK Nomor 122/PMK.011/2013 sekaligus menghapus Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001

Download PMK selengkapnya disini

Semoga info ini bermanfaat khusunya bagi wajib pajak/lembaga pendidikan/lembaga keagamaan yang sering melakukan transaksi pengadaan buku/kitab suci

 

Tags:,

2 Comments

  1. Ferdi Wanggung Dec 12, 2013

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini