Batas Waktu Penyetoran dan Penyampaian SPT Masa/Tahunan

Sudah banyak artikel yang membahas tentang deadline penyetoran/pelaporan SPT baik SPT Masa ataupun SPT Tahunan. Namun saya merasa perlu untuk mengulang kembali sehingga bagi sebagian pembaca yang belum hapal bisa mengerti tentang hal ini. Dan tentunya agar kita semua sebagai wajib pajak bisa terhindar dari denda yang tidak perlu.

[pl_button type="info" link="" target="blank"]Dasar Hukum[/pl_button]

Dasar hukum atas batas waktu penyetoran pajak kurang bayar dan pelaporan SPT adalah UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 dan PMK No.80/PMK.03/2010.

Biar enak dibaca saya rangkum dalam sebuah tabel dibawah ini.

 

[pl_label type="success"]Untuk SPT Masa[/pl_label]

No Jenis SPT Masa Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran Batas Waktu Penyampaian/Pelaporan SPT
1 PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
2 PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
3 PPh Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
4 PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
5 PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
6 PPh Pasal 23/26 yang dipotong oleh pemotong tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
7 PPh pasal 25 yang harus dibayar sendiri tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
8 PPh Pasal 22, PPN, PPnBM atas impor Bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor tidak ada pelaporan
9 PPh Pasal 22, PPN, PPnBM atas impor yang dipungut DJBC disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
10 PPh pasal 22 yang dipungut bendahara disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran/pencairan paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
11 PPh Pasal 22 atas migas dan pelumas tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
12 PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh WP Badan tertentu tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
13 PPN Kegiatan Membangun Sendiri/ PPN KMS tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
14 PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar pabean tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
15 PPN, PPnBM yang dipungut bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
16 PPN, PPnBM yang dipungut pejabat penandatangan SPM sebagai pemungut PPN disetor pada hari yang sama saat pelaksanaan pembayaran
17 PPN, PPnBM yang dipungut oleh pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
18 PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
19 Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak
20 PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

 

[pl_label type="success"]Untuk SPT Tahunan[/pl_label]

No Yang Menyampaikan SPT Tahunan Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran Batas Waktu Penyampaian/Pelaporan SPT
1 Orang Pribadi /OP sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
2 Badan 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

[pl_button type="important" link="" target="blank"]Penting[/pl_button]

  • Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  • Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  • Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Semoga bermanfaat

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini