Kuasa Atau Konsultan Pajak? Percayakan pada Yang Tepat (1 of 2)

Selamat siang sodara-sodara di blog pajak yang amsyong ini ūüėÄ

Artikel berseri untuk kali ini pas untuk Anda para pengusaha, enterpreneur, direktur dan apapunlah sebutannya yang sedang getol-getolnya menjalankan bisnis tapi nggak pengen repot ngurus pajaknya. Nggak pengen repot disini bukan berarti nggak pengen bayar, tapi untuk urusan hitung-hitungan atau administrasi perpjakan biar orang lain ajalah yang handle. DJP pun oke-oke aja ketika wajib pajak diwakili orang lain, namun tetap harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan tidak semua orang bisa jadi wakil. Pentingnya wakil wajib pajak ini bisa dianalogikan seperti peran pengacara pada kasus hukum pidana. Intinya jangan sembarangan mengalihkan wewenang administrasi pajak pada semua orang, karena pada pendelegasian wewenang tersebut mengikat hak dan kewajiban yang bisa saja berimbas buruk pada bisnis Anda. Well, simak rangkuman artikel dibawah ini.

[pl_badge size=”large” type=”info”]Overview[/pl_badge]

Secara umum ada dua sebutan pihak untuk mewakili wajib pajak, yaitu:

  • Kuasa
  • Konsultan Pajak

Apakah Semua Orang Harus Diwakili?

Jika Anda pengusaha Orang Pribadi atau pengurus dalam sebuah perusahaan, paham dan mampu untuk menjalankan administrasi pajak secara baik, maka tidak perlu dikuasakan atau diwakilkan ke konsultan pajak.

Siapa Saja Yang Harus Diwakili Dalam Pajak?

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

  1. Badan oleh pengurus;
    • Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali¬†(Penjelasan Pasal 32 UU Nomor. 28 Tahun 2007)
    • Tambahan Informasi:¬†(sesuai UU Perseroan Terbatas,¬†UU no. 40 tahun 2007)
      Didalam UU PT, yang menjalankan pengurusan PT (Pengurus PT) adalah Direksi, Komisaris juga dapat melakukan tindakan pengurusan PT dalam hal: (Pasal 118  UU no. 40 tahun 2007T)
  2. Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; (Pasal 99 ayat (2) huruf b UU no. 40 tahun 2007 )
  3. Seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara. (Pasal 107 huruf c UU no. 40 tahun 2007)
  4. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
  5. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
  6. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;
  7. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
  8. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

 

Apakah Untuk Wakil Wajib Pajak Diperlukan Surat Kuasa?

Ada yang butuh dan ada juga yang tidak perlu surat kuasa

 

[pl_badge type=”warning”]Warning[/pl_badge]

Siapa Yang Tidak Membutuhkan Surat Kuasa & Dalam Hal Apa?

  1. Pengurus, komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali serta karyawan Wajib Pajak yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan perusahaan dapat melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan Wajib Pajak tanpa memerlukan Surat Kuasa Khusus
  2. Dokumen perpajakan seperti Surat Setoran Pajak, dapat ditandatangani oleh pejabat/karyawan yang ditunjuk oleh WP tanpa memerlukan Surat Kuasa Khusus. (angka 11 SE-16/PJ/2008)
  3. Dokumen perpajakan seperti Faktur Pajak, , dapat ditandatangani oleh pejabat/karyawan yang ditunjuk oleh WP tanpa memerlukan Surat Kuasa Khusus.(angka 11 SE-16/PJ/2008)

    • Tetapi yang berhak menandatangani adalah pejabat yang namanya tercantum dalam surat pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya yang telah disampaikan PKP ke KPP.¬†(Pasal 10 ayat (1) Per-13/PJ/2010)
    • Tetapi dalam hal PKP tidak memiliki struktur organisasi, memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani Faktur Pajak, maka PKP tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala KPP dan menyertakan¬†Surat Kuasa Khusus.¬†(Pasal 10 ayat (3) Per-13/PJ/2010)


  4. Penyerahan dokumen yang berdasarkan ketentuan dapat disampaikan melalui Tempat Pelayanan Terpadu, tidak memerlukan Surat Kuasa Khusus atau Surat Penunjukan. (angka 11 SE-16/PJ/2008)
    Ketentuan yang diatur di (Pasal 7 ayat (2) dan (3)  PMK 22/PMK.03/2008) adalah Seorang kuasa dapat menunjuk orang lain atau karyawannya terbatas untuk menyampaikan dokumen- dokumen dan/atau menerima dokumen-dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, selain penyerahan dokumen yang dapat disampaikan melalui tempat pelayanan terpadu. Orang lain atau karyawan yang ditunjuk wajib menyerahkan Surat Penunjukan dari kuasa tersebut, sesuai dengan Lampiran IV PMK 22/PMK.03/2008.
[pl_badge type=”info”]Info[/pl_badge]

KETENTUAN YANG ADA DI PASAL 32 AYAT (3) UU NOMOR 28 TAHUN 2007 (PENUNJUKAN SEORANG KUASA)

Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

ISI DAN FORMAT SURAT KUASA KHUSUS:  (Lampiran I PMK 22/PMK.03/2008)

Surat Kuasa Khusus paling sedikit harus memuat: (Pasal 49 ayat (4) PP 74 Tahun 2011) dan (Pasal 5 ayat (1) PMK 22/PMK.03/2008)

  1. nama, alamat, dan tanda tangan diatas meterai, serta NPWP dari WP pemberi kuasa;
  2. nama, alamat, dan tanda tangan, serta NPWP penerima kuasa; dan
  3. hak dan/ atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.
  • Contoh penggunaan surat kuasa khusus ini adalah untuk penandatanganan SPT Tahunan PPh OP/ Badan.

Contoh Surat Kuasa dan Bahasan tentang konsultan pajak akan dilanjutkan besok… ūüôā

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini