Lagi Bangun Rumah Impian? Jangan Lupa PPN KMS-nya (2 dari 2)

Pada postingan sebelumnya kita membahas apa pengertian PPN KMS dan sedikit pengantar untuk bisa menghitung PPN KMS. Sekarang lanjut ke tata cara pengisian di SSP. Saya lampirkan 3 screenshoot pengisian SSP. Kenapa? karena yang membangun rumah belum tentu punya NPWP atau belum tentu bangunnya di KPP terdaftar, bisa juga di lokasi lain. Kemudian pada akhir artikel ada perbandingan antara PPN KMS tarif lama dan tarif baru. Untuk ulasan kemarin dan kali ini adalah tarif PPN KMS yang berlaku sejak 22 November 2012. Semoga bermanfaat bagi pembaca semua.

Apa Kode MAP & KJS Pada Setoran PPN KMS di SSP?

MAP : 411211 KJS : 103 (PER-24/PJ/2013)

Bagaimana Cara Pengisian SSP (Bagaimana Jika WP Belum Ber-NPWP?)

Jenis Keterangan Yang diperlukan Cara Pengisian SSP
Apakah OP/Badan yang membangun memiliki NPWP atau tidak? Apakah OP/Badan membangun bangunan di wilayah kerja KPP yang sama dengan wilayah KPP tempat OP/Badan tersebut terdaftar? Pada Kolom NPWP, diisi dengan : Pada Kotak “WP/Penyetor”
 Memiliki NPWP  SAMA NPWP OP/Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tersebut (Pasal 7 ayat (3) PMK-163/PMK.03/2012) Diisi nama dan NPWP
OP atau badan yang melakukan kegiatan
membangun sendiri.
Memiliki NPWP BERBEDA
      1. angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama;
      2. angka kode KPP Pratama yang
        wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan tersebut
        didirikan pada 3 (tiga) digit berikutnya; dan
      3. angka 0 (nol) pada 3 (tiga) digit terakhir.

(Pasal 7 ayat (4) huruf a PMK-163/PMK.03/2012)

Contoh : 00.000.000.0-412.000

diisi nama dan NPWP
OP atau badan yang melakukan kegiatan
membangun sendiri.(Pasal 7 ayat (4) huruf b PMK-163/PMK.03/2012)
Belum Memiliki NPWP
      1. angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama;
      2. angka kode KPP Pratama yang
        wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan tersebut
        didirikan pada 3 (tiga) digit berikutnya; dan
      3. angka 0 (nol) pada 3 (tiga) digit terakhir.

(Pasal 7 ayat (5) huruf a PMK-163/PMK.03/2012)

Contoh : 00.000.000.0-412.000

diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri(Pasal 7 ayat (5) huruf b PMK-163/PMK.03/2012)

Contoh Pengisian SSP:

Pak Alex WP terdaftar di Probolinggo, punya NPWP dan memabangun di Probolinggo

Pak Alex WP terdaftar di Probolinggo, punya NPWP dan memabangun di Probolinggo

PPN KMS, TIDAK PUNYA NPWP, DI LOKASI BERBEDA ATAU TERDAFTAR

Agapitus Felix, belum mempunyai NPWP dan membangun di TIMIKA

PPN KMS, PUNYA NPWP, DI LOKASI BERBEDA DENGAN TERDAFTAR

Pak Alex, WP terdaftar di Probolinggo namun membangun di Timika

Bagaimana Cara Lapor SSP PPN KMS?

Status PKP Cara Lapor
Bukan PKP SSP lembar ke 3 dilaporkan ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. (Pasal 8 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012)
Apakah PKP mendirikan bangunan di wilayah kerja yang sama dengan KPP pratama tempat PKP tersebut terdaftar? Sama Dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan melampirkan SSP lembar ke 3 yang digunakan untuk menyetor PPN atas kegiatan membangun sendiri (Pasal 8 ayat (2) PMK-163/PMK.03/2012)
Berbeda
  1. SSP lembar ke 3 dilaporkan ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. (Pasal 8 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012)
  2. Melaporkan dalam SPT masa PPN dengan melampirkan fotokopi dari SSP Lembar ke 3 yang digunakan untuk menyetor PPN atas kegiatan membangun sendiri tersebut. (Pasal 8 ayat (3) PMK-163/PMK.03/2012)
PKP yang terdaftar di KPP madya, KPP di lingkungan kanwil DJP besar atau kanwil jakarta khusus
  1. SSP lembar ke 3 dilaporkan ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan (Pasal 8 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012)
  2. Melaporkan dalam SPT masa PPN dengan melampirkan fotokopi dari SSP Lembar ke 3 yang digunakan untuk menyetor PPN atas kegiatan membangun sendiri tersebut. (Pasal 8 ayat (4) PMK-163/PMK.03/2012)

KETENTUAN TERKAIT PAJAK MASUKAN

Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan. (Pasal 10  PMK-163/PMK.03/2012)

HISTORI PERATURAN

Uraian diatas adalah untuk PPN KMS yang berlaku sejak tanggl 22 November 2012, sedangkan pembangunan yang dikerjakan sebelum tanggal 22 November 2012 berlaku. Yang berbeda adalah luas minimal dan DPP atas PPN yang dikenakan.

No Uraian PPN KMS Baru PPN KMS Lama
1 Mulai berlaku Sejak 22 November 2012 2010-22/11/2012
2 Luas bangunan minimal 200 m2 300 m2
3 DPP 20% 40%
4 Dasar Hukum PMK-163/PMK.03/2012 PER-27/PJ/2010

 Contoh kasus lintas aturan:

Pak Sarkol membangun ruko, pembangunan pertama dilakukan januari 2012 seluas 150m2 kemudian proyek terhenti dan dilanjutkan lagi pada bulan oktober 2013 menjadi 200m2. Tarif PPN Mana yang dipakai pak Sarkol untuk menyetor PPN di 2013? 10% x 40% x biaya (tarif lama, karena mulai yang pertama pada tarif PPN KMS lama)

Tags:,

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini