Memahami Dan Menghindari Sanksi Administrasi Perpajakan

Setelah kita semua belajar tentang batas waktu penyetoran/pelaporan SPT dan belajar cara menghitung batas waktu pembetulan SPT sekarang saatnya mengetahui tentang denda dan bunga atas keterlambatan/kekurangan pajak yang kita setor.

Definisi / Pengertian

Sanksi administrasi adalah Pengenaan denda, bunga atau kenaikan atas ketidakpatuhan WP dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan WP agar lebih teliti dan berhati-hati.

Denda biasa umumnya dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan SPT [Pasal 7 ayat (1) UU KUP]. Dan beda dengan sanksi administrasi bunga, sanksi administrasi denda (biasa) ini tidak dihitung secara bulanan. Artinya mau terlambat sehari, sebulan, atau setahun pun, sanksinya tetap tidak berubah

Bunga umumnya dikenakan karena WP terlambat menyetorkan pajak atau terlambat menyetorkan kekurangan pembayaran pajak. Misalnya saja PPh Pasal 25 yang seharusnya disetor paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila penyetoran PPh Pasal 25 tersebut terlambat dilakukan, maka WP dapat dikenai sanksi bunga atas keterlambatan penyetoran tersebut.

Kenaikan dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan tertentu. Misalnya terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pembukuan, pelanggaran terhadap ketentuan withholding tax, dan beberapa ketentuan atau peraturan tertentu lainnya.
Ketentuan Khusus Pembukuan

Skema kategori sanksi pajak

Pembagian Sanksi Dalam Pajak

 

Tabel Pengenaan Denda dan Penyebabnya

No Pasal Masalah Sanksi Keterangan
1 7 (1) SPT Terlambat disampaikan :
a. Masa Rp100.000 atau Rp500.000 Per SPT
b. Tahunan Rp100.000 atau Rp 1.000.000 Per SPT
2 8 (3) Pembetulan sendiri dan belum disidik 150% Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3 14 (4) pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; 2% Dari DPP
pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap 2% Dari DPP
PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak 2% Dari DPP

 

Tabel Pengenaan Bunga dan Penyebabnya

No Pasal Masalah Sanksi Keterangan
1. 8 (2 dan 2a) Pembetulan SPT Masa dan Tahunan 2% Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2. 9 (2a dan 2b) Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan 2% Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3. 13 (2) Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB 2% Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
4. 13 (5) SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya 48% Dari jumlah paak yang tidak mau atau kurang dibayar.
5. 14 (3) a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar 2% Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
b. SPT kurang bayar 2% Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
14 (5) PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan 2% Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
6. 15 (4) SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya 48% Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7. 19 (1) SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar 2% Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
8. 19 (2) Mengangsur atau menunda 2% Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
9. 19 (3) Kekurangan pajak akibat penundaan SPT 2% Atas kekurangan pembayaran pajak

 

Tabel Pengenaan Kenaikan dan Penyebabnya

Pasal Masalah Sanksi Keterangan
8 (5) Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP 50% Dari pajak yang kurang dibayar
13 (3) Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29
a. PPh yang tidak atau kurang dibayar 50% Dari PPh yang tidak/ kurang dibayar
b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan 100% Dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/ dipungut
c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar 100% Dari PPN/ PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
15 (2) Kekurangan pajak pada SKPKBT 100% Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

Bagaimana cara menghindari munculnya sanksi administrasi seperti diatas?

  1. Isilah SPT dengan benar, jelas dan lengkap. Benar nilai nominalnya, jelas rinciannya dan lengkap lampirannya
  2. Isilah faktur pajak dengan lengkap
  3. Hindari aktivitas tindak pidana perpajakan
  4. Setorkan pajak dan laporkan SPT tepat waktu, jika waktu pelaporan mepet bisa dilaporkan nihil dulu agar terhindar dari denda dan segera lakukan pembetulan

Terima kasih 🙂

Kredit

  • pajak.go.id
  • pembayarpajak.com

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini