Mengulas Pajak Atas Jasa Perhotelan

Sejak 1 Januari 2010, beberapa kegiatan yang tumbuh di daerah telah di desentralisasikan pajaknya, salah satunya adalah bangunan berkamar banyak yg disewakan sbg tempat untuk menginap dan tempat makan orang yg sedang dl perjalanan; atau bentuk akomodasi yg dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum atau bisa kita sebut dengan hotel.

Sisi positifnya jelas akan memberi sumbangan kas untuk daerah tersebut, walhasil pemerintah daerah semakin gemar mencari dan mengembangkan pesona wisatanya demi menarik para pelancong dari luar daerah bahkan luar negeri. Peralihan pajak hotel yang semula untuk pusat menjadi dikelola oleh pemda adalah didasari dengan terbitnya UU PDRD No.28 Tahun 2009. Walaupun sudah berlalu beberapa tahun penerapannya, hendaknya kita juga perlu tahu pajak-pajak yang kini tidak perlu ditanggung atas jasa hotel dan apa saja jasa penginapan yang tidak termasuk jasa hotel.

Secara umum yang bisa kita ketahui adalah:

  • JASA PERHOTELAN MERUPAKAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN
  • JASA PERHOTELAN JUGA TIDAK DIKENAI PPH PASAL 4 AYAT (2)

ISI PENJELASAN PASAL 4A AYAT (3) HURUF L UU PPN
Jasa perhotelan meliputi:

  1. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen,hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
  2. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.  Baca artikel saya sebelumnya tentang sewa ruangan disini
[pl_label type=”info”]Info[/pl_label] DEFINISI PAJAK HOTEL DAN HOTEL (pasal 32 UU PDRD No.28 Tahun 2009)

  1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  2. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa  terkait lainnya  dengan dipungut bayaran,  yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

OBJEK PAJAK HOTEL (pasal 32 UU PDRD No.28 Tahun 2009)

  1. Objek  Pajak  Hotel  adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh  Hotel  dengan  pembayaran,  termasuk  jasa  penunjang  sebagai kelengkapan  Hotel  yang  sifatnya  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan,  termasuk  fasilitas  olahraga  dan  hiburan.  Jasa penunjang ini yaitu fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
  2. Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel (penjelasan UU No.28 Tahun 2009 bagian umum)

 

[pl_label type=”warning”]Perhatikan[/pl_label] BUKAN PAJAK HOTEL (pasal 32 UU PDRD No.28 Tahun 2009)
Tidak termasuk objek Pajak Hotel yaitu:

  1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Download PDF UU PDRD No.28 Tahun 2009

One Response

  1. OTNAY Dec 30, 2013

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini