Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bagian 1 Dari 2)

Pembaca pernah membaca tulisan saya tentang bagaimana perlakuan pajak atas jasa perhotelan? Jika belum bisa dibaca disini. Intinya disana adalah jasa hotel masuk di kategori yang dipajaki oleh daerah atau pajak daerah. Dan sebagian dari Anda pasti udah tahu, bahwa uang yang kita keluarkan untuk Pajak daerah dan retribusi daerah bisa dijadikan sebagai pengurang pada Penghasilan Kena Pajak. Ketahui apa saja jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud.

Syarat-syarat (SE-02/PJ.42/2002 angka 5)

Pengeluaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

  1. Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009;
  2. Berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final dan atau tidak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto / Norma Penghitungan Khusus;
  3. Tidak termasuk pengeluaran untuk sanksi berupa bunga, denda dan atau kenaikan.

 

Apa Sih Pengertian Pajak Daerah? (Pasal 1 angka 10 UU 28 Tahun 2009)

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dan Apa Saja Jenis Pajak Daerah?

  • Jenis Pajak Provinsi terdiri atas : (Pasal 2 ayat (1) UU 28 Tahun 2009)
    1. Pajak Kendaraan Bermotor;
    2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    4. Pajak Air Permukaan; dan
    5. Pajak Rokok.
  • Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: (Pasal 2 ayat (2) UU 28 Tahun 2009)
    1. Pajak Hotel;
    2. Pajak Restoran;
    3. Pajak Hiburan;
    4. Pajak Reklame;
    5. Pajak Penerangan Jalan;
    6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    7. Pajak Parkir;
    8. Pajak Air Tanah;
    9. Pajak Sarang Burung Walet;
    10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
    11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  • Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak Provinsi dan kabupaten/kota tersebut (Pasal 2 ayat (3) UU 28 Tahun 2009)

 

Retribusi Daerah

Lanjutannya bisa dibaca disini

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini