Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan Bisa Jadi Pengurang Penghasilan Bruto

Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan Bisa Jadi Pengurang Penghasilan Bruto

16 2868
Topik mengenai PPN kali ini agak susah saya cerna, karena itu saya kopikan untuk pembaca, silahkan dipahami, jika ada yang tidak setuju atau ingin bertanya boleh tinggalkan pendapatnya via komentar
PM YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN BISA MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO (Pasal 10 PP 94 Tahun 2010)

  • Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tersebut:Pajak Masukan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh, harus dikapitalisasi dengan pengeluaran atau biaya tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.
    1. benar-benar telah dibayar; dan
    2. berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

 

ISI PASAL 9 AYAT (8) UU PPN

  • Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
    1. perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
    2. perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
    3. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
    4. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
    5. perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP;
    6. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
    7. perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
    8. perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
    9. perolehan BKP selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2a).

     

DASAR HUKUM

  • Pasal 3 PP 138 Tahun 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001 s/d 29 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan
  • Pasal 10 PP 94 Tahun 2010 (berlaku sejak 30 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan

16 Komentar

  1. Salam P’
    Saya lagi mengurus restitusi atas JO Bumn dengan Swasta..,masalahnya ada Faktur masukan saya yang dikoreksi oleh fungsional dengan alasan sudah lebih daripada 3 tahun..apakah ada aturannya mohon masukannya..terimakasih

    • Salam pak Ardi
      Sudah lebih dari 3 bulan mungkin maksudya ya pak. Jadi

      • Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak. Pasal 19 ayat (3) PP 1 Tahun 2012
      • PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak ini tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan. Pasal 19 ayat (5) PP 1 Tahun 2012

      Pak Ardi terlambat lapor sepertinya

  2. Perusahaan kami baru dikukuhkan PKP tanggal 5 Februari padahal dari bulan januari kami sudah melakukan beberapa pembelian dari supplier dan membayar PPN-nya. Berdasarkan peraturan yg disebutkan di atas, PPN masukan tidak dapat kami kreditkan. Apakah ada cara/prosedur untuk kami dapat mengkreditkan PPN yg sudah kami bayar ini? Berhubung supplier juga sudah melaporkan pajak mereka bulan Januari dan tidak mau mengganti tanggal faktur pajak untuk kami.

    Salam dan terima kasih.

    • Maaf pak Mikael, sepertinya tidak ada cara untuk mengkreditkan untuk yg belum PKP, biar tidak terlalu rugi ya dijadikan biaya saja pada laba rugi perusahaan. Itu semacam risiko atas ketidaktelitian WP.

  3. Adalagi, sy mau tanya apakah PPN Masukan pada saat Makan di Restouran atau belanja di Supermarket, kita selalu dikenakan PPN yg Mengkreditkan/ Restitusi siapa ya ?….

    • PPN di restoran tidak ada pak, adanya pajak pembangunan daerah yang tarifnya kebetulan 10% juga. Jadi bukan PPN dan tidak bisa dikreditkan atas PPN.

  4. Maaf pak Dwi, sy juga awam masalah pajak, namun sy ingin bertanya kenapa kalo mau Restitusi selalu harus konfirmasi kepada sipenerbit faktur, itu kan tidak jadi masalah, tapi secara praktek yg melakukan konfirmasi malah yang memungut PPN tsb. bukannya petugas orang2 yg di Kantor Pajak, itu juga selalu terhambat untuk di Restitusi akibat konfirmasi tidak berjalan dgn baik.

    • Siang pak Bahtiar
      Untuk konfirmasi dilakukan ke si penerbit FP tetapi pada akhirnya yang menjawab adalah pemungut lebih tepatnya KPP pemungut. Saya tidak tahu alasan pasti dan belum sempat menanyakan pada fungsional. Dengan metode silang saya rasa lebih valid hasilnya. Mohon maaf tidak memuaskan pak.

  5. saya masih awam mengenai perpajakan,,, perusahaan saya pkp sejak 07 juni 2005 dan sampai dengan bulan sep'13 msh punya kelebihan ppn masukan sekitar 700 jutaan, bisa kah kelebihan tersebut di kreditkan u/ pph psl 21,23,25 atau u/ pajak lainnya? trims wida

    • Siang bu wida ya
      lebih bayar PPN biasanya ketahuan dengan cara memisahkan per tahun pajak, asumsi saya sejak 2005 hingga spt 13 PPN-nya selalu LB. Tapi untuk kompensasinya tidak bisa untuk pajak jenis lain harus dengan PPN juga. Jika LB PPN nanti direstitusi/dikembalikan, maka uangnya bisa untuk nutupi utang pajak PPh 21/22/23 jika ada.

  6. saya terdaftar sebagai pkp pada tanggal 18 oktober 2013 tapi saya punya pajak masukan pertanggal 28 September 2013. apakah pajak masukan itu dapat dikreditkan?

  7. jika kami telah membayar pembelian barang modal plus ppn dan telah melaporkannya sbg ppn masukan. selanjutnya, kami selalu meminta bukti lapor dari penjual atas ppn tsb. saat itulah kami mengetahui bahwa ppn itu tidak dibayar. secara otomatis, ppn tsb tidak berlaku. bagaimana solusinya?
    khalifah
    ifa_khalifah@yahoo.com

    • Salam bu ifa
      Yang riskan adalah saat usaha ibu diperiksa oleh kantor pajak. Ketika pajak menganggap ada PPN yang belum disetor, tentu ibu harus menyetor PPN-nya tersebut, atau ibu harus memaksa penjual untuk menyetor PPN-nya itu. Makanya mumpung belum kejadian, coba diklarifikasi dan sampaikan kepada penjual untuk menyetor PPN-nya.

Tulis Komentar

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax