Penghasilan dari Askes Dan Jamsostek Bebas Pajak?

Jamsostek dan askes adalah dua layanan yang sangat memasyarakat di Indonesia. Jamsostek menyasar kepada karyawan swasta dan askes wajib diikuti oleh PNS. Adakalanya ketika seorang pekerja mendapat musibah di tempat kerja maka jamsostek akan mengeluarkan bantuan, santunan untuk korban. Tentunya tambahan nilai ekonomis tersebut menurut pajak bisa disebut dengan penghasilan. Dan nantinya menjurus ke pengenaan pajak. Namun tidak semua penghasilan dimasukkan dalam objek pajak. Untuk yang terkait dengan jamsostek ataupun askes akan saya kutipkan dibawah ini

[pl_alertbox type=”info”] Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.
[/pl_alertbox]

BPJS sendiri tidak hanya jamsostek dan askes.

  • Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) meliputi:
    1. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);  
    2. Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);  
    3. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);  
    4. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES); dan/atau  
    5. Badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
      • Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ini harus dibentuk dengan Undang-Undang (pasal 5 ayat (1) dan (4) UU no.40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional)

       

  • Wajib Pajak Tertentu adalah:
    1. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu 
      Yaitu Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sesuai dengan kriteria dan data yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik.
    2. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang sedang mengalami bencana alam; dan/atau 
      Yaitu Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang sedang tertimpa bencana yang diakibatkan peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
    3. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tertimpa musibah. 
      Yaitu Wajib pajak dan/atau masyarakat yang tertimpa kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa.

     

DASAR HUKUM

  • Pasal 4 ayat (3) huruf N UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  • PMK-247/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu yang dikecualikan dari objek PPh

 

Sekarang jelas kan, bantuan dari BPJS yang ditujukan untuk WP tertentu maka bebas pajak.

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini