Syarat Dan Tata Cara Permohonan SKB PPN

Syarat Dan Tata Cara Permohonan SKB PPN

0 3054

4 Bulan menjelang tutup tahun 2013, biasanya banyak PKP yang mendapatkan proyek pengadaan dari dinas dan beberapa diantaranya datang ke kantor pajak untuk mengajukan SKB atas PPN. Surat keterangan bebas atau jamak disebut SKB PPN adalah dokumen yang diterbitkan dari kantor pajak yang fungsinya agar atas BKP tersebut tidak dipungut PPN. Tetapi tidak semua BKP harus dimintakan SKB PPN ada juga yang tidak perlu SKB PPN dan dibebaskan PPN juga.

Barang Kena Pajak yang perlu SKB antara lain:

No.

Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN (Pasal 1 PP 38 Tahun 2003) dan (Pasal 1 KMK-370/KMK.03/2003)

Metode Pembebasan

1.

impor senjata, Amunisi, alat angkutan di air (termasuk di dalamnya kapal perang), alat angkutan di bawah air (termasuk di dalamnya kapal perang), alat angkutan di udara (termasuk di dalamnya pesawat tempur), alat angkutan di darat (termasuk di dalamnya kendaraan angkutan pasukan TNI atau Polri), kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya serta suku cadangnya yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau POLRI atau TNI.

  • Pihak lain yang ditunjuk atau pihak yang ditunjuk adalah badan hukum Indonesia atau usaha Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini. (Pasal 1 angka 9 KMK-370/KMK.03/2003)
Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau POLRI atau TNI yang melakukan impor wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 2 ayat (3) dan (4) KMK-370/KMK.03/2003)

2.

penyerahan senjata, Amunisi, alat angkutan di air (termasuk di dalamnya kapal perang), alat angkutan di bawah air (termasuk di dalamnya kapal perang), alat angkutan di udara (termasuk di dalamnya pesawat tempur), alat angkutan di darat (termasuk di dalamnya kendaraan angkutan pasukan TNI atau Polri), kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya serta suku cadangnya kepada Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI. Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI yang menerima penyerahan wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 2 ayat (3) dan (4) KMK-370/KMK.03/2003)
3. impor atau penyerahan Komponen atau bahan yang belum di buat dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI kepada PT (PERSERO) PINDAD PT (PERSERO) PINDAD wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 3 ayat (3) KMK-370/KMK.03/2003)
4. impor atau penyerahan Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) orang atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 4 KMK-370/KMK.03/2003)
5. impor atau penyerahan Buku-buku Pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama

tidak diwajibkan mempunyai SKB kecuali untuk Buku-buku yang masih memerlukan pengesahan (Pasal 5 KMK-370/KMK.03/2003)
6. impor atau penyerahan kapal Laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan Danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda , kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia kepada dan digunakan oleh perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya.

  • Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dan Departemen Perhubungan. (Pasal 1 angka 6 KMK-370/KMK.03/2003)
  • Perusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Nasional adalah Badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah memiliki izin usaha dari Departemen perhubungan. (Pasal 1 angka 7 KMK-370/KMK.03/2003)
  • Suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang dibebaskan terbatas pada Lampiran 1 KMK-370/KMK.03/2003
perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 6 ayat (3) KMK-370/KMK.03/2003)Tata Cara pemberian SKB PPN untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional terdapat di PER-46/PJ/2010 dan SE 107/PJ/2010, berlaku sejak 20 Oktober 2010 s.d 31 Desember 2010.
7. impor atau penyerahan Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara kepada dan digunakan perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan impor atau penyerahan BKP tertentu berupa suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional (Pasal 7 ayat (1) dan (2) KMK-370/KMK.03/2003)

  • Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran dan telah memiliki izin usaha dari Departemen Perhubungan. (Pasal 1 angka 8 KMK-370/KMK.03/2003)
  • Suku cadang dan peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan terbatas pada Lampiran 2 KMK-370/KMK.03/2003
perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional atau pihak yang ditunjuk wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 7 ayat (3) KMK-370/KMK.03/2003)
8. impor atau penyerahan kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana kepada PT (PERSERO) Kereta api Indonesia

  • Suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana terbatas pada Lampiran III KMK-370/KMK.03/2003 (ada 4 hlm.)
PT (PERSERO) Kereta api Indonesia wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 8 ayat (3) KMK-370/KMK.03/2003)
9. impor atau penyerahan Komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api suku cadang peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia (Pasal 1 KMK-370/KMK.03/2003) pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta api Indonesia wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 9 ayat (3) KMK-370/KMK.03/2003)
10. impor Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional (Pasal 1 KMK-370/KMK.03/2003) yang dilakukan oleh departemen Pertahanan atau TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI

  • Pihak lain yang ditunjuk atau pihak yang ditunjuk adalah badan hukum Indonesia atau usaha Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini. (Pasal 1 angka 9 KMK-370/KMK.03/2003)
pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta api Indonesia wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 10 ayat (3) dan (4) KMK-370/KMK.03/2003)
11. penyerahan Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional (Pasal 1 KMK-370/KMK.03/2003) kepada departemen Pertahanan atau TNI departemen Pertahanan atau TNI  wajib mempunyai SKB PPN (Pasal 10 ayat (3) KMK-370/KMK.03/2003)

Bagaimana Cara Mengajukan SKB PPN ke KPP?

  1. Menyampaikan surat permohonan SKB PPN ke KPP PKP terdaftar. Jika dibuat oleh kuasa maka dilampirkan surat kuasa
  2. Melampiri permohonan SKB tersebut dengan:
  3. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Fotokopi surat pengukuhan PKP
  5. Surat Perintah Kerja (jika proyek dinas) atau dokumen kerja lain yang setara.

 

Berapa Lama Proses Penyelesaiannya?

5 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima

 

Kenapa SKB PPN kadang lama diselesaikan?

Selain kelengkapan dokumen harus sesuai juga pelaporan SPT Masa PPN harus lengkap hingga masa terakhir

Download KEP-233/PJ/2003
Download Lampiran KEP-233/PJ/2003
Download Contoh Surat permohonan SKB PPN

Belum Ada Komentar

Tulis Komentar

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax