Tanggung Jawab Renteng PPN

Dulu sewaktu masih mengikuti diklat sebelum pengangkatan PNS, sering saya mendengar istilah tanggung jawab renteng PPN. Yang pertama saya bayangkan adalah tanggung jawab bersama-sama tetapi nggak tahu yang bersama-sama dalam hal PPN itu apanya. Setelah mendapat pencerahan dari sesama teman AR dan googling sana-sini akhirnya saya mulai mendapat pencerahan yang lumayan terang benderang 😎

Idealnya ketika terjadi jual beli BKP/JKP PPN maka seharusnya urutan PPN adalah seperti contoh dibawah ini.

Ilustrasi:

PT Megacom telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan besar komputer, pada tanggal 20 April 2010 menyerahkan 10 unit komputer kepada PT Nusantara dengan total Harga Jual Rp70.000.000,00. Atas penyerahan ini terutang PPN sebesar 10% x Rp70.000.000= Rp7.000.000. Mekanisme umum yang diatur dalam UU PPN 1984 atas transaksi tersebut adalah:

1. PT Megacom menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut PPN sebesar Rp7.000.000.

2. Faktur Pajak terdiri dari dua lembar, yaitu:

– lembar pertama diberikan kepada PT Nusantara sebagai bukti beban pajak yang seharusnya dibayar;

– lembar kedua menjadi arsip PT Megacom sebagai bukti pemungutan pajak.

3. PT Megacom wajib menyetor pajak yang dipungut untuk setiap Masa Pajak ke Kas Negara.

4. PT Nusantara wajib membayar pajak terutang tersebut kepada PT Megacom.

5. Bagi PT Nusantara, Faktur Pajak tersebut merupakan bukti formil/sah bagi pengreditan pajak dalam suatu Masa Pajak.

Kemudian bagaimana jika PT. Nusantara tidak dapat menunjukkan bukti sah bahwa dia sudah melunasi PPN atas pembelian komputer tersebut? maka PT Nusantara dibebani tanggung jawab secara renteng atas pajak dimaksud. Yang artinya si pembeli (PT Nusantara) harus membayar Rp.7.000.000 lagi. Sesuai dengan UU KUP perubahan kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000), Pasal 33 yang berbunyi:

Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.

YANG BERTANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG (Pasal 4 PP 1 Tahun 2012)

  • Pembeli BKP atau penerima JKP bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPnBM kecuali dalam hal : (Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP 1 Tahun 2012)
    1. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
    2. pembeli BKP atau penerima JKP dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.
  • Tanggung renteng melekat pada pembeli BKP atau penerima JKP atas transaksi pembelian BKP dan/ atau JKP di dalam Daerah Pabean. (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP 1 Tahun 2012)

CARA PENAGIHAN PPN KARENA TANGGUNG JAWAB RENTENG

Tanggung jawab renteng ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. asal 4 ayat (3) PP 1 Tahun4

DASAR HUKUM

  • Pasal 16F UU Nomor 42 Tahun 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
  • Pasal 4 PP 1 Tahun 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM

Kredit: www.bppk.depkeu.go.id

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini