Tempat Terutangnya PPN (KPP Tempat WP Mengajukan Permohonan PKP)

Setiap WP baik Orang Pribadi ataupun Badan yang peredaran usahanya dalam 1 tahun pajak telah melebihi Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diwajibkan untuk meminta status sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Sementara pada kenyataannya di lapangan, tempat usaha wajib pajak calon PKP kadang tersebar di beberapa lokasi, maka bagaimana cara menentukan dimana sebaiknya WP mengajukan pendaftaran status KPP?

KPP TEMPAT WP MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUKUHAN PKP (TEMPAT TERUTANGNYA PPN)

[pl_label type=”info”]1. Untuk PKP OP[/pl_label]

            Orang Pribadi hanya wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Apabila di tempat tinggalnya tidak terdapat penyerahan BKP dan/atau JKP, maka orang pribadi ini hanya wajib melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP saja (penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU PPN)
Berdasarkan PER-4/PJ/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) Bagi PKP Orang Pribadi, PPN dan PPnBM terutang di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha atau tempat lain. Bagi PKP Orang Pribadi yang mempunyai tempat tinggal tidak sama dengan tempat kegiatan usahanya, dikukuhkan dan terutang PPN dan PPnBM hanya di tempat kegiatan usahanya, sepanjang PKP tersebut tidak melakukan kegiatan usaha apapun di tempat tinggalnya. (Pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 PER-4/PJ./2010)

[pl_label type=”success”]2. Untuk PKP Badan[/pl_label]

            PKP badan wajib mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha karena bagi PKP badan di kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP (penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU PPN)
Ketentuan bagi PKP Badan yang memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha yang terdaftar di satu wilayah kerja KPP yang sama ada di UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 12 ayat 1 contoh 2: PT A mempunyai 3 tempat melakukan kegiatan usaha, yaitu di kota Bengkulu, Bintuhan dan Manna yang ketiganya berada dibawah pelayanan 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Ketiga tempat usaha tersebut melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan/atau administrasi penjualan dan administrasi keuangan, sehingga PT A terutang pajak di ketiga tempat atau kota itu. Dalam keadaan demikian PT A wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha, untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya tempat kegiatan usaha di Bengkulu. PT A yang bertempat kegiatan usaha di Bengkulu ini bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga tempat kegiatan usaha perusahaan tersebut. Dalam hal PT A menghendaki tempat kegiatan usaha di Bengkulu dan Bintuhan ditetapkan sebagai tempat pajak terutang untuk seluruh kegiatan usahanya, PT A wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.
Berdasarkan PER-4/PJ/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) Bagi PKP Badan, PPN dan PPnBM terutang di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha atau tempat lain (Tempat lain ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak) (Pasal 1 ayat (2) PER-4/PJ/2010)

DASAR HUKUM

  • Pasal 12 UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
  • PER-4/PJ/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan sebagai tempat terutang PPN atau PPN dan PPnBM
  • SE-27/PJ/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang Tempat Lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilaukan sebagai tempat terutang PPN atau PPnBM
Tags:,

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini