Dapat Surat Himbauan Dari KPP? Then What?

Sebelum memulai artikel ini, ijinkanlah saya meminta maaf karena belakangan ini saya sibuk dengan pekerjaan kantor, sehingga masih ada utang pertanyaan yang belum saya jawab. Jika ada yang ketinggalan mohon diingatkan. Terima kasih sebelumnya 🙂

Entahlah saya harus bilang betapa beruntungnya atau betapa amsyongnya, ketika WP mendapat surat cinta himbauan dari KPP :mrgreen:  Bagi yang mengerti isinya dan terbiasa mungkin santai aja nanggapinnya tapi bagi yang belum paham maka bisa jadi beban pikiran :D. Intinya surat himbauan adalah bentuk perhatian dari DJP ke masyarakat agar menunaikan kewajibannya sehingga terhindar dari sanksi dan risiko yang tidak perlu.

Apa Sih Yang dimaksud Surat Himbauan & Konseling (pasal 1 per-170/pj/2007)

  • Surat Himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  • Konseling adalah sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Himbauan. Biasanya isinya ngobrol-ngobrol santai dengan adu argumen yang disertai bukti valid.
  • Petugas Konseling adalah Account Representative (AR) yang menangani Wajib Pajak yang bersangkutan atau Koordinator Pelaksana yang ditugaskan oleh Kepala Kantor.

Mana Yang Terbit Lebih Dahulu. Surat Himbauan Atau Konseling? (pasal 3 ayatt 1 per-170/pj/2007)

  • Pelaksanaan Konseling dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat himbauan. Yang artinya, diterbitkan dahulu surat himbauan barulah ketikadalam jangka waktu tersebut tidak direspon akan diterbitkan undangan untuk menghadiri konseling.

Bagaimana Jika WP Sudah Diterbitkan Surat Himbauan Tetapi Tidak Merespon? (pasal 2 per-170/pj/2007)

  • KPP wajib memberikan kesempatan Konseling kepada Wajib Pajak/Kuasanya untuk memberikan klafirikasi terkait dengan Surat Himbauan.

Bagaimana Jangka Waktu Pelaksanaan Konseling (pasal 2 per-170/pj/2007)

  • Pelaksanaan Konseling dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat himbauan. Apabila jangka waktu 14 hari ini berakhir dan WP/Kuasanya tidak memberikan klarifikasi sebagaimana mestinya, Petugas Konseling/KPP harus segera menentukan tindak lanjutnya dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Konseling.

Dimana Tempat Pelaksanaan Konseling? (pasal 4 ayat (2) per-170/pj/2007)

  • Pelaksanaan Konseling harus dilakukan di tempat khusus pada Kantor Pelayanan Pajak. Contoh: runag konsultasi, ruang konseling dsb.

Bagaimana Jika WP Yang Diundang Untuk Memberi Penjelasan Atas Surat Himbauan/ Konseling Berhalangan Hadir. Apakah Bisa Digantikan oleh Konsultan, Ortu, Pacar, Sohib dsb?

Boleh-boleh aja diwakili, bisa diwakili oleh konsultan atau kuasa. Selengkapnya bisa dibaca disini

Bagaimana Jika WP Hadir Dalam Konseling Tetapi Menolak Memberikan Tanda Tangan Pada Berita Acara Pelaksanaan Konseling? (pasal  ayat (2) per-170/pj/2007)

  • Dalam hal Wajib Pajak/Kuasanya menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Konseling, Petugas Konseling akan membuat Berita Acara Penolakan

Bagaimana Jika WP Setuju/ Mengakui Kebenaran Data Dan Bersedia Melakukan Pembetulan SPT? (pasal 7 per-170/pj/2007)

  • AR akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembetulan tersebut.
  • Dalam hal setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksaan konseling berakhir Wajib Pajak belum membetulkan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak tersebut agar diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan

Kesimpulannya jika pembaca terima surat himbauan maka sebaiknya segera direspon sesuai jangka waktu yang diberika. Respon bisa dalam bentuk respon tertulis atau datang langsung. Jika datang langsung ke KPP, maka Anda bisa nanya langsung ke AR/petugas maksud dari surat tersebut. Jika berhalangan hadir bisa diwakili kuasa/konsultan dan pastikan wakil tersebut sudah memegang surat kuasa. Jika Anda tidak merespon surat himbauan, maka berikutnya KPP akan memberikan kesempatan berunding/konseling. Manfaatkan kesempatan konseling dengan sebaik-baiknya. Konseling yang tidak dihadiri,atau hadir tetapi sanggahan Anda tidak valid maka bisa saja diusulkan untuk diajukan pemeriksaan.

Semoga bermanfaat:

18 replies
  1. henru
    henru says:

    Pak Dwi,

    Mau bertanya, jika sudah dilakukan pemeriksaan all tax di tahun pajak 201x, lalu AR menerbitkan surat himbauan pembetulan SPT Tahunan dan/atau Masa Potong-Pungut utk tahun pajak tersebut, apakah secara prosedural dibenarkan?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Untuk tahun pajak yang sudah selesai diperiksa dan sudah terbit SKP apalagi all taxes, maka di tahun tersebut tidak bisa dibetulkan atau dihimbau, tetapi jika data himbuan tersebut adalah data baru diluar yang sudah diperiksa fungsional pemeriksa maka masih bisa dihimbau. Jadi data himbauan adalah data baru yang belum masuk dalam ruang lingkup pemeriksaan.

      Balas
  2. isnaini
    isnaini says:

    Saya dpt surat himbauan karena adanya faktur pajak yg tidak bisa dikreditkan karena faktur tsb juga dikreditkan oleh WP lain.
    Setelah sya cek, trnyta faktur yg dipermasalahkan itu nomer faktur nya salah ketik, sehingga angkanya bisa kembar dg WP lain.
    Saya harus melakukan pmbetulan ya?? Lalu harus balas surat dr KPP juga ya, klo iya, isi atau contoh suratnya bgaimna ya_?? Biar ga malu2in pas dikasi ke AR. Hehe

    Balas
  3. fella
    fella says:

    Mas dwi

    Mau bertanya

    Dalam sesi konseling apakah 1 angka yg kemungkinan keluar bisa jadi lebih rendah dari jumlah pajak yang mestinya dibayar ? Misal mestinya bayar 600 jt tp jd nego jd 500 jt

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Tentu saja rekan Fella
      Selama WP bisa membuktikan dengan data dan bukti yang valid bahwa pajak yg terutang tidak sebesar yg dihitung KPP maka bisa saja turun atau bahkan menjadi 0 atau Lebih bayar.

      Balas
      • fella
        fella says:

        Saya masih bingung mas dwi kalau lihat daftar sanski pajak

        Ada administrasi bunga dan pidana

        Dan masing2 ada bagian menyampaikan spt tdk benar padahal setiap surat himbauan ya berarti krn spt tidak benar kan tapi sanksinya tdk jelas masuk yg mana

        Ada yg 150% ada yg 2% per bln dll (admin pidana kenaikan)

        Misal wpop dpt surat himbauan lalu dia betulkan daat konseling. Kena sanksi manakah dia ?

        Balas
  4. Jony
    Jony says:

    Dear Mas Dwi,

    Numpang tanya.
    Bulan lalu saya mendapatkan surat himbauan dari KPP (tapi baru ketahuan kemarin, soalnya di kost gitu suratnya berceceran).
    Inti suratnya menyatakan bahwa saya berkewajiban:
    1. Membayar angsuran pajak yang terutang paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
    2. Melaporkan SPT Masa paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

    NPWP saya baru terdaftar sejak Maret 2014, dan selama ini pajak juga dipotong langsung oleh perusahaan. Sebagai catatan, dalam SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang saya terima, status saya adalah Pegawai Swasta dengan kewajiban PPh pasal 29.

    Kira-kira kenapa saya bisa dapat surat himbauan tersebut? Mohon petunjuknya. Terima kasih.

    Regards,
    Jony

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Dear Pak Jon
      Bisa jadi himbauan tersebut muncul karena ada data lain yg menunjukkan pak Jony mempunyai penghasilan diluar sebagai karyawan. Jika pak Jony merasa hanya sebagai karyawan saja dan tidak ada penghasilan lain, maka sampaikan dengan memberikan tanggapan tertulis atau lisan dengan mendatangi petugas di KPP tersebut.

      Balas
  5. tolong bang dwi
    tolong bang dwi says:

    Mas dwi nanya ya apakah sebenernya setiap wp punya hak untuk dihimbau and dikonseling dulu baru diperiksa kalau emang gak setuju ? Apakah yang mendapat surat himbauan ini orang2 yang termasuk 1500 wp terbesar di kpp pratama ?

    Terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat malam rekan
      Pemeriksaan yang melalui prosedur himbauan dan konseling adalah pemeriksaan khusus biasanya karena ada potensi pajak yang belum dibayar. Jika PPN ada LB maka langsung diperiksa untuk mengembalikan lebih bayarnya. Himbauan dan konseling wajib dilalui dan jika setuju pada 2 langkah tersebut maka pemeriksaan tidak diperlukan lagi. Semua WP bisa dihimbau dan tidak harus 1500 WP besar, siapapun yang terindikasi tidak patuh dan ada potensi pajak maka bisa diuji dengan rangkaian prosedur pemeriksaan.

      Balas
  6. nurhayati
    nurhayati says:

    pak dwi,
    artikel diatas cukup menarik yakni tentang surat himbauan nih.

    setelah mendapatkan surat himbauan kemudian ketemu AR dan dibikinkan surat konseling dgn satu angka dan kita setuju dan menandatanganinya, apakah akan dilakukan pemeriksaan lagi ?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Pagi bu Nur
      Jika dalam berita acara konseling tersebut ibu Nur dan KPP sudah sama-sama setuju dan puas pada hasilnya ya nggak akan diajukan pemeriksaan. Biasanya lanjut di pemeriksaan ketika WP hanya setuju sedikit atau nggak setuju sama sekali.

      Balas
      • nurhayati
        nurhayati says:

        ooo gitu ya jadi kalo sudah dianggap konseling dan ditetapin 1 angka dan kita setuju artinya mending kita tanda tangan saja ya.

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Iya bu, berita acara konseling ada beberapa macam.

          1. datang, setuju, tandatangan
          2. datang, setuju, tidak mau tandatangan
          3. datang, tidak setuju, tanda tangan
          4. datang, tidak setuju, tidak mau tandatangan
          5. tidak datang

          Biasanya yg layak diususlkan pemeriksaan yg selain no. 1 & 2

          Balas
  7. OTNAY
    OTNAY says:

    Ass.w.w.w.

    Maas Dwi saya lagi bingung nich ….
    Saya dapat surat himbauan untuk pembetulan SPT tahunan. Singkatnya KPP mempermasalahkan PPH 22 yang saya kredetkan di SPT tidak sama dengan data di “intranet” AR. Alhasil jika selisih tsb. diseratuspersenkan ketemulah tambahan omset yang belum saya laporkan sehingga saya disuruh betulkan SPT saya. Pertanyaan saya : apakah tepat jika AR menghimbau saya untuk pembetulan SPT hanya gara-gara tsb. ? kesannya AR kok “cari-cari” kesalahan. Setelah saya datangi ternyata AR hanya dapat menunjukkan rekapan PPh 22 tsb tanpa bisa menunjukkan dari bendaharawan mana kredit pajak tsb. sehingga saya tidak bisa menelusurinya. Saya justru khawatir NPWP saya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

    Memang saya punya PPh 22 banyak sekali jumlahnya karena saya th 2009/2010 banyak melayani sekolah yang menerima dana BOS. Ada sekolah yang memberikan lembar 3 dan saya yakin banyak yang tidak memberikan kepada saya. Waktu itu Banyak sekali kekeliruan, saya sama sekali tidak dipotong PPh 22 dan sekolah membayar sendiri ke bank/kantor pos, yang penting LPJ penggunaan dana BOS diterima/beres. Bahkan Saya pernah menemukan sekolah setor sendiri PPh 22 padahal sekolah tsb tidak transaksi dengan saya. Kok jadi repot begini ta Mas ???? Terus gimana ini dan kayaknya AR nggak mau tahu, pusiiing !!!!!

    Seandainya ini berlanjut sampai pemeriksaan dan muncul SKPKB … keberatan bahkan sampai banding pun saya pasti kalah, karena saya tidak bisa membuktikan bahwa kredit pajak tsb telah saya laporkan di omset karena memang bukan kredit pajak milik saya, namun saya tidak berdaya karena saya tidak bisa membuktikannya bahwa kerdit pajak tsb bukan milik saya.

    Sebagai AR seharusnya juga berfikir, bukankah WP juga punya hak untuk tidak mengkreditkan kredet pajak (PPh 22 tsb) ? sehingga tidak begitu saja mengeluarkan himbauan.

    Wass.www.
    Otnay

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Assalamualaikum mas Otnay
      Data internal/intranet tsb memang ada di kita. Dan secara otomatis menyandingkan dengan omset pada SPT Tahunan untuk dinotifikasikan selisihnya. PPh 22 adalah hak kredit pajak, sekalipun mas otnay tidak ingin mengkreditkan pajak sb, tetapi atas omset (termasuk dari ekualisasi PPh 22) tsb “harus” dilaporkan secara benar. Secara benar artinya ya sesuai pembukuan. Cara paling tepat merespon memang dengan memberikan bukti (pembukuan, SPK, kontrak dll). Jika pembuktian diluar itu rasanya lebih pas jika AR yg disana yg menentukan bagaimana kelanjutan kasusnya.

      Balas

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] solusi yang bisa dilakukan, salah satunya dengan lapor nihil dahulu. Namun lapor nihil itupun jika suatu saat dihimbau oleh AR-nya maka mau nggak mau harus melakukan pembetulan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, […]

  2. […] solusi yang bisa dilakukan, salah satunya dengan lapor nihil dahulu. Namun lapor nihil itupun jika suatu saat dihimbau oleh AR-nya maka mau nggak mau harus melakukan pembetulan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, jika […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan komentar Anda disini..