Dapat Surat Himbauan Dari KPP? Then What?

Sebelum memulai artikel ini, ijinkanlah saya meminta maaf karena belakangan ini saya sibuk dengan pekerjaan kantor, sehingga masih ada utang pertanyaan yang belum saya jawab. Jika ada yang ketinggalan mohon diingatkan. Terima kasih sebelumnya 🙂

Entahlah saya harus bilang betapa beruntungnya atau betapa amsyongnya, ketika WP mendapat surat cinta himbauan dari KPP :mrgreen:  Bagi yang mengerti isinya dan terbiasa mungkin santai aja nanggapinnya tapi bagi yang belum paham maka bisa jadi beban pikiran :D. Intinya surat himbauan adalah bentuk perhatian dari DJP ke masyarakat agar menunaikan kewajibannya sehingga terhindar dari sanksi dan risiko yang tidak perlu.

Apa Sih Yang dimaksud Surat Himbauan & Konseling (pasal 1 per-170/pj/2007)

  • Surat Himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  • Konseling adalah sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Himbauan. Biasanya isinya ngobrol-ngobrol santai dengan adu argumen yang disertai bukti valid.
  • Petugas Konseling adalah Account Representative (AR) yang menangani Wajib Pajak yang bersangkutan atau Koordinator Pelaksana yang ditugaskan oleh Kepala Kantor.

Mana Yang Terbit Lebih Dahulu. Surat Himbauan Atau Konseling? (pasal 3 ayatt 1 per-170/pj/2007)

  • Pelaksanaan Konseling dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat himbauan. Yang artinya, diterbitkan dahulu surat himbauan barulah ketikadalam jangka waktu tersebut tidak direspon akan diterbitkan undangan untuk menghadiri konseling.

Bagaimana Jika WP Sudah Diterbitkan Surat Himbauan Tetapi Tidak Merespon? (pasal 2 per-170/pj/2007)

  • KPP wajib memberikan kesempatan Konseling kepada Wajib Pajak/Kuasanya untuk memberikan klafirikasi terkait dengan Surat Himbauan.

Bagaimana Jangka Waktu Pelaksanaan Konseling (pasal 2 per-170/pj/2007)

  • Pelaksanaan Konseling dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat himbauan. Apabila jangka waktu 14 hari ini berakhir dan WP/Kuasanya tidak memberikan klarifikasi sebagaimana mestinya, Petugas Konseling/KPP harus segera menentukan tindak lanjutnya dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Konseling.

Dimana Tempat Pelaksanaan Konseling? (pasal 4 ayat (2) per-170/pj/2007)

  • Pelaksanaan Konseling harus dilakukan di tempat khusus pada Kantor Pelayanan Pajak. Contoh: runag konsultasi, ruang konseling dsb.

Bagaimana Jika WP Yang Diundang Untuk Memberi Penjelasan Atas Surat Himbauan/ Konseling Berhalangan Hadir. Apakah Bisa Digantikan oleh Konsultan, Ortu, Pacar, Sohib dsb?

Boleh-boleh aja diwakili, bisa diwakili oleh konsultan atau kuasa. Selengkapnya bisa dibaca disini

Bagaimana Jika WP Hadir Dalam Konseling Tetapi Menolak Memberikan Tanda Tangan Pada Berita Acara Pelaksanaan Konseling? (pasal  ayat (2) per-170/pj/2007)

  • Dalam hal Wajib Pajak/Kuasanya menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Konseling, Petugas Konseling akan membuat Berita Acara Penolakan

Bagaimana Jika WP Setuju/ Mengakui Kebenaran Data Dan Bersedia Melakukan Pembetulan SPT? (pasal 7 per-170/pj/2007)

  • AR akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembetulan tersebut.
  • Dalam hal setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksaan konseling berakhir Wajib Pajak belum membetulkan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak tersebut agar diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan

Kesimpulannya jika pembaca terima surat himbauan maka sebaiknya segera direspon sesuai jangka waktu yang diberika. Respon bisa dalam bentuk respon tertulis atau datang langsung. Jika datang langsung ke KPP, maka Anda bisa nanya langsung ke AR/petugas maksud dari surat tersebut. Jika berhalangan hadir bisa diwakili kuasa/konsultan dan pastikan wakil tersebut sudah memegang surat kuasa. Jika Anda tidak merespon surat himbauan, maka berikutnya KPP akan memberikan kesempatan berunding/konseling. Manfaatkan kesempatan konseling dengan sebaik-baiknya. Konseling yang tidak dihadiri,atau hadir tetapi sanggahan Anda tidak valid maka bisa saja diusulkan untuk diajukan pemeriksaan.

Semoga bermanfaat:

16 Comments

  1. henru Sep 10, 2015
    • Dwi Utomo Sep 11, 2015
  2. Pingback: pembukaan.. | belajarmengertipajak Aug 13, 2015
  3. isnaini Dec 18, 2014
  4. fella Nov 4, 2014
    • Dwi Utomo Nov 4, 2014
      • fella Nov 7, 2014
  5. Jony Sep 17, 2014
    • Dwi Utomo Sep 17, 2014
  6. tolong bang dwi Apr 25, 2014
    • Dwi Utomo May 2, 2014
  7. nurhayati Mar 25, 2014
    • Dwi Utomo Mar 27, 2014
      • nurhayati Apr 1, 2014
        • Dwi Utomo Apr 1, 2014
  8. OTNAY Dec 16, 2013
    • Dwi Utomo Dec 17, 2013

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini