Dapat Surat Himbauan Dari KPP? Then What?

Sebelum memulai artikel ini, ijinkanlah saya meminta maaf karena belakangan ini saya sibuk dengan pekerjaan kantor, sehingga masih ada utang pertanyaan yang belum saya jawab. Jika ada yang ketinggalan mohon diingatkan. Terima kasih sebelumnya 🙂

Entahlah saya harus bilang betapa beruntungnya atau betapa amsyongnya, ketika WP mendapat surat cinta himbauan dari KPP :mrgreen:  Bagi yang mengerti isinya dan terbiasa mungkin santai aja nanggapinnya tapi bagi yang belum paham maka bisa jadi beban pikiran :D. Intinya surat himbauan adalah bentuk perhatian dari DJP ke masyarakat agar menunaikan kewajibannya sehingga terhindar dari sanksi dan risiko yang tidak perlu.

Apa Sih Yang dimaksud Surat Himbauan & Konseling (pasal 1 per-170/pj/2007)

  • Surat Himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  • Konseling adalah sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Himbauan. Biasanya isinya ngobrol-ngobrol santai dengan adu argumen yang disertai bukti valid.
  • Petugas Konseling adalah Account Representative (AR) yang menangani Wajib Pajak yang bersangkutan atau Koordinator Pelaksana yang ditugaskan oleh Kepala Kantor.

Mana Yang Terbit Lebih Dahulu. Surat Himbauan Atau Konseling? (pasal 3 ayatt 1 per-170/pj/2007)

  • Pelaksanaan Konseling dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat himbauan. Yang artinya, diterbitkan dahulu surat himbauan barulah ketikadalam jangka waktu tersebut tidak direspon akan diterbitkan undangan untuk menghadiri konseling.

Bagaimana Jika WP Sudah Diterbitkan Surat Himbauan Tetapi Tidak Merespon? (pasal 2 per-170/pj/2007)

  • KPP wajib memberikan kesempatan Konseling kepada Wajib Pajak/Kuasanya untuk memberikan klafirikasi terkait dengan Surat Himbauan.

Bagaimana Jangka Waktu Pelaksanaan Konseling (pasal 2 per-170/pj/2007)

  • Pelaksanaan Konseling dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat himbauan. Apabila jangka waktu 14 hari ini berakhir dan WP/Kuasanya tidak memberikan klarifikasi sebagaimana mestinya, Petugas Konseling/KPP harus segera menentukan tindak lanjutnya dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Konseling.

Dimana Tempat Pelaksanaan Konseling? (pasal 4 ayat (2) per-170/pj/2007)

  • Pelaksanaan Konseling harus dilakukan di tempat khusus pada Kantor Pelayanan Pajak. Contoh: runag konsultasi, ruang konseling dsb.

Bagaimana Jika WP Yang Diundang Untuk Memberi Penjelasan Atas Surat Himbauan/ Konseling Berhalangan Hadir. Apakah Bisa Digantikan oleh Konsultan, Ortu, Pacar, Sohib dsb?

Boleh-boleh aja diwakili, bisa diwakili oleh konsultan atau kuasa. Selengkapnya bisa dibaca disini

Bagaimana Jika WP Hadir Dalam Konseling Tetapi Menolak Memberikan Tanda Tangan Pada Berita Acara Pelaksanaan Konseling? (pasal  ayat (2) per-170/pj/2007)

  • Dalam hal Wajib Pajak/Kuasanya menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Konseling, Petugas Konseling akan membuat Berita Acara Penolakan

Bagaimana Jika WP Setuju/ Mengakui Kebenaran Data Dan Bersedia Melakukan Pembetulan SPT? (pasal 7 per-170/pj/2007)

  • AR akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembetulan tersebut.
  • Dalam hal setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksaan konseling berakhir Wajib Pajak belum membetulkan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak tersebut agar diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan

Kesimpulannya jika pembaca terima surat himbauan maka sebaiknya segera direspon sesuai jangka waktu yang diberika. Respon bisa dalam bentuk respon tertulis atau datang langsung. Jika datang langsung ke KPP, maka Anda bisa nanya langsung ke AR/petugas maksud dari surat tersebut. Jika berhalangan hadir bisa diwakili kuasa/konsultan dan pastikan wakil tersebut sudah memegang surat kuasa. Jika Anda tidak merespon surat himbauan, maka berikutnya KPP akan memberikan kesempatan berunding/konseling. Manfaatkan kesempatan konseling dengan sebaik-baiknya. Konseling yang tidak dihadiri,atau hadir tetapi sanggahan Anda tidak valid maka bisa saja diusulkan untuk diajukan pemeriksaan.

Semoga bermanfaat:

28 replies
  1. Buddy
    Buddy says:

    Pak Dwi,

    Saya dapat surat himbauan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada tgl 29 juli 2013, dpt surat tersebut karena saya membeli rumah dari warisan almarhum Bapak saya sebesar 70 jt dan saya belum memiliki NPWP. Di surat seharusnya saya datang memberikan fotocopy KTP, KK, Akte Jual Beli Tanah, Surat Keterangan domisili. Jika tidak menanggapi maka akan diberikan NPWP secara jabatan dan akan ditindaklanjuti dg penghitungan jumlah pajak terutang. Yang saya mau tanyakan skr solusinya bagaimana jika sudah lama tidak melapor/menanggapi surat tersebut? Terima kasih sebelumnya.

    Balas
  2. evi
    evi says:

    mohon bantuan,,jika WP yang diberikan himbauan telah beberapa kali memberikan klarifikasi secara tertulis dan sudah pula datang untuk konseling atas permintaan AR tetapi menurut AR masih belum puas dengan jawaban WP dan tidak ada pernyataan resmi dari AR mengenai apakah mereka telah merasa klarifikasi dari WP sdh cukup atau tidak, ini tidak pernah disampaikan secara jelas,,dengan adanya kasus seperti ini apakah himbauan tersebut bisa gugur dengan sendirinya dan apakah himbauan tersebut memiliki batas waktu kadaluarsa untuk diteruskan kepemeriksaan…

    Balas
  3. Newbie
    Newbie says:

    Pak Dwi. Saya mendapatkan surat Himbauan utk melunasi hutang pajak 2003 (skpkb-ppn, stp-pphob dan skpkb-psl) almarhum ayah saya yg meninggal desember 2012 lalu. Setelah saya baca2 di internet, surat keputusan masa berlakunya hny 10 tahun dan di 2013 hny berlaku 5 thn. Apakah benar demikian? Jika benar, apakah itu berarti hutang pajak almarhum ayah saya sudah tidak valid? Lalu bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini supaya tidak dikirimi lagi surat himbauan?

    Balas
  4. Denny
    Denny says:

    Pak Dwi,

    Saya dapat himbauan dan konseling untuk Pembetulan SPT Masa PPN yang sudah selesai diaudit karena LB.
    Ceritanya seputar Faktur Pajak 070 dimana Pembeli tidak melakukan endorsement.

    Pertanyaan saya :
    1. Apa yang harus dilakukan
    2. Kenapa tidak Pembeli nya yang dihimbau
    3. Kewajiban saya setelah konseling
    4. Disebut apa Pembetulan PPN yang sudah selesai diaudit
    5. Sanksi nya apa ?

    Terima kasih sebelumnya, salam.

    Balas
  5. henru
    henru says:

    Pak Dwi,

    Mau bertanya, jika sudah dilakukan pemeriksaan all tax di tahun pajak 201x, lalu AR menerbitkan surat himbauan pembetulan SPT Tahunan dan/atau Masa Potong-Pungut utk tahun pajak tersebut, apakah secara prosedural dibenarkan?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Untuk tahun pajak yang sudah selesai diperiksa dan sudah terbit SKP apalagi all taxes, maka di tahun tersebut tidak bisa dibetulkan atau dihimbau, tetapi jika data himbuan tersebut adalah data baru diluar yang sudah diperiksa fungsional pemeriksa maka masih bisa dihimbau. Jadi data himbauan adalah data baru yang belum masuk dalam ruang lingkup pemeriksaan.

      Balas
      • Awan
        Awan says:

        Pak Dwi,

        Bagaimana kalau :
        1. PPN sudah diaudit 1 tahun
        2. Badan diaudit single tax
        Ada himbauan Pembetulan PPN ditahun pajak yang sama dengan diatas atas kasus FP 070 harus dirubah menjadi 010 karena masalah endorsement.

        AR bilang ini karena kejar target penerimaan langsung dari Kanwil sehingga kita diminta melakukan Pengungkapan Ketidakbenaran sehingga bayar 150%, kalau tidak ada 2 opsi terserah Kanwil :
        1. Pemeriksaan Khusus
        2. Pemeriksaan Buper

        Mohon Pencerahannya.

        Balas
  6. johannes
    johannes says:

    Mau tanya Bapak/ Ibu, apabila WP Pribadi dapat Surat Himbauan Perbaikan SPT, terus diberikan sarana Konseling sudah dihadapi, atas tanya jawab konseling juga sudah kita berikan jawaban secara tertulis dan kita masukkan ke KPP dengan diberikan tanda terima nya. Lantas tidak ada tindak lanjut lagi dari KPP setempat. sampai masuk bulan ke-2 setelah konseling tahu2 kita diberikan Surat Pemeriksaan KPP ? Padahal hasil konseling kita mintakan dibuatkan Berita Acara dijawab oleh AR dan petugas konseling, karena belum setuju tidak bisa dibuatkan Berita Acara, apakah mm demikian ? Apa tindakan kita terhadap KPP setempat yang main terbitkan Surat Pemeriksaan Khusus (code 1911). Mohon kiranya saran2 nya dari Bapak/ Ibu. Terima kasih.

    Balas
  7. alif
    alif says:

    Komentar:
    slamat pagi pak dwi
    saya di sebuah ud..kemaren ud saya mendapat surat klarifikasi dan himbauan dari kpp..surat itu berisi klarifikasi ppn atas pph pasal 23..yang saya tanyakan bagaimana cara buat faktur pajaknya ya pak?pph itu kan berupa bonus..ngk tau faktur pajaknya isinya barangnya apa? terimakasih jawabannya

    Balas
  8. Ferdy
    Ferdy says:

    Dear Mas Dwi,

    Saya baru mendapatkan surat himbauan pajak, dan saya masih awam soal pajak, saya hanya karyawan disebuah perusahaan swasta, dan punya NPWP sejak 2007, tapi saya sejak 2010 tidak melaporkan SPT karena saat itu saya bekerja di toko orang tua saya, lalu sejak 2014 saya mulai bekerja kembali dan mulai lapor SPT kembali, dan ketika di akhir 2014 orang tua saya membeli rumah dan memakai NPWP saya karena kemungkinan rumah itu diperuntukan untuk saya, tapi masi ada kemungkinan untuk dijual kembali oleh ortu. Yang menjadi pertanyaan saya, berapakah denda karena tidak lapor SPT sejak 2010 itu? dan sebaiknya saya menjawab apa jika ditanyakan masalah pembelian rumah tsb, sedangkan penghasilan saya tidak masuk akal bisa membeli rumah tsb, apakah saya menjawab itu warisan atau dari hasil usaha? karena saya dengar warisan kena pajak lebih besar daripada usaha, usaha dibawah 4M masih dikenakan 1%? Tolong pencerahannya ya mas. Terima kasih banyak sebelumnya.

    Balas
  9. sasmita
    sasmita says:

    Selamat siang pak, saya mau minta tolong sma bapak, saat ini saya sedang dalam masa penulisan tugas akhir,saya mngambil topik ttng pmbetulan SPT, klo bisa tolng saya dikirimin contoh2 surat hmbauan dri KPP yg sudah dikirim ke WP. Dan sperti apa isinya, trimakasih, saya tunggu balasannya 🙂

    Balas
  10. zicco
    zicco says:

    selamat siang mas dwi..

    saya mau tanya sma mas dwi soal surat imbauan penyampaian Spt Tahunan Pph orang pribadi,,

    knp yah ko saya bisa dpt surat imbauan ini dari Kantor pajak. padahal selama ini sya kan belom terdaftar sebagai wajib pajak..tpi ko tiba” sya bisa dpt surat imbauan ini..?

    dan di surat itu pun ada juga nomor NPWP sya.

    mohon penjelasan nya ya mass..
    sebelum nya terima kasih bnyak …

    Balas
  11. isnaini
    isnaini says:

    Saya dpt surat himbauan karena adanya faktur pajak yg tidak bisa dikreditkan karena faktur tsb juga dikreditkan oleh WP lain.
    Setelah sya cek, trnyta faktur yg dipermasalahkan itu nomer faktur nya salah ketik, sehingga angkanya bisa kembar dg WP lain.
    Saya harus melakukan pmbetulan ya?? Lalu harus balas surat dr KPP juga ya, klo iya, isi atau contoh suratnya bgaimna ya_?? Biar ga malu2in pas dikasi ke AR. Hehe

    Balas
  12. fella
    fella says:

    Mas dwi

    Mau bertanya

    Dalam sesi konseling apakah 1 angka yg kemungkinan keluar bisa jadi lebih rendah dari jumlah pajak yang mestinya dibayar ? Misal mestinya bayar 600 jt tp jd nego jd 500 jt

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Tentu saja rekan Fella
      Selama WP bisa membuktikan dengan data dan bukti yang valid bahwa pajak yg terutang tidak sebesar yg dihitung KPP maka bisa saja turun atau bahkan menjadi 0 atau Lebih bayar.

      Balas
      • fella
        fella says:

        Saya masih bingung mas dwi kalau lihat daftar sanski pajak

        Ada administrasi bunga dan pidana

        Dan masing2 ada bagian menyampaikan spt tdk benar padahal setiap surat himbauan ya berarti krn spt tidak benar kan tapi sanksinya tdk jelas masuk yg mana

        Ada yg 150% ada yg 2% per bln dll (admin pidana kenaikan)

        Misal wpop dpt surat himbauan lalu dia betulkan daat konseling. Kena sanksi manakah dia ?

        Balas
  13. Jony
    Jony says:

    Dear Mas Dwi,

    Numpang tanya.
    Bulan lalu saya mendapatkan surat himbauan dari KPP (tapi baru ketahuan kemarin, soalnya di kost gitu suratnya berceceran).
    Inti suratnya menyatakan bahwa saya berkewajiban:
    1. Membayar angsuran pajak yang terutang paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
    2. Melaporkan SPT Masa paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

    NPWP saya baru terdaftar sejak Maret 2014, dan selama ini pajak juga dipotong langsung oleh perusahaan. Sebagai catatan, dalam SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang saya terima, status saya adalah Pegawai Swasta dengan kewajiban PPh pasal 29.

    Kira-kira kenapa saya bisa dapat surat himbauan tersebut? Mohon petunjuknya. Terima kasih.

    Regards,
    Jony

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Dear Pak Jon
      Bisa jadi himbauan tersebut muncul karena ada data lain yg menunjukkan pak Jony mempunyai penghasilan diluar sebagai karyawan. Jika pak Jony merasa hanya sebagai karyawan saja dan tidak ada penghasilan lain, maka sampaikan dengan memberikan tanggapan tertulis atau lisan dengan mendatangi petugas di KPP tersebut.

      Balas
  14. tolong bang dwi
    tolong bang dwi says:

    Mas dwi nanya ya apakah sebenernya setiap wp punya hak untuk dihimbau and dikonseling dulu baru diperiksa kalau emang gak setuju ? Apakah yang mendapat surat himbauan ini orang2 yang termasuk 1500 wp terbesar di kpp pratama ?

    Terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat malam rekan
      Pemeriksaan yang melalui prosedur himbauan dan konseling adalah pemeriksaan khusus biasanya karena ada potensi pajak yang belum dibayar. Jika PPN ada LB maka langsung diperiksa untuk mengembalikan lebih bayarnya. Himbauan dan konseling wajib dilalui dan jika setuju pada 2 langkah tersebut maka pemeriksaan tidak diperlukan lagi. Semua WP bisa dihimbau dan tidak harus 1500 WP besar, siapapun yang terindikasi tidak patuh dan ada potensi pajak maka bisa diuji dengan rangkaian prosedur pemeriksaan.

      Balas
  15. nurhayati
    nurhayati says:

    pak dwi,
    artikel diatas cukup menarik yakni tentang surat himbauan nih.

    setelah mendapatkan surat himbauan kemudian ketemu AR dan dibikinkan surat konseling dgn satu angka dan kita setuju dan menandatanganinya, apakah akan dilakukan pemeriksaan lagi ?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Pagi bu Nur
      Jika dalam berita acara konseling tersebut ibu Nur dan KPP sudah sama-sama setuju dan puas pada hasilnya ya nggak akan diajukan pemeriksaan. Biasanya lanjut di pemeriksaan ketika WP hanya setuju sedikit atau nggak setuju sama sekali.

      Balas
      • nurhayati
        nurhayati says:

        ooo gitu ya jadi kalo sudah dianggap konseling dan ditetapin 1 angka dan kita setuju artinya mending kita tanda tangan saja ya.

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Iya bu, berita acara konseling ada beberapa macam.

          1. datang, setuju, tandatangan
          2. datang, setuju, tidak mau tandatangan
          3. datang, tidak setuju, tanda tangan
          4. datang, tidak setuju, tidak mau tandatangan
          5. tidak datang

          Biasanya yg layak diususlkan pemeriksaan yg selain no. 1 & 2

          Balas
  16. OTNAY
    OTNAY says:

    Ass.w.w.w.

    Maas Dwi saya lagi bingung nich ….
    Saya dapat surat himbauan untuk pembetulan SPT tahunan. Singkatnya KPP mempermasalahkan PPH 22 yang saya kredetkan di SPT tidak sama dengan data di “intranet” AR. Alhasil jika selisih tsb. diseratuspersenkan ketemulah tambahan omset yang belum saya laporkan sehingga saya disuruh betulkan SPT saya. Pertanyaan saya : apakah tepat jika AR menghimbau saya untuk pembetulan SPT hanya gara-gara tsb. ? kesannya AR kok “cari-cari” kesalahan. Setelah saya datangi ternyata AR hanya dapat menunjukkan rekapan PPh 22 tsb tanpa bisa menunjukkan dari bendaharawan mana kredit pajak tsb. sehingga saya tidak bisa menelusurinya. Saya justru khawatir NPWP saya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

    Memang saya punya PPh 22 banyak sekali jumlahnya karena saya th 2009/2010 banyak melayani sekolah yang menerima dana BOS. Ada sekolah yang memberikan lembar 3 dan saya yakin banyak yang tidak memberikan kepada saya. Waktu itu Banyak sekali kekeliruan, saya sama sekali tidak dipotong PPh 22 dan sekolah membayar sendiri ke bank/kantor pos, yang penting LPJ penggunaan dana BOS diterima/beres. Bahkan Saya pernah menemukan sekolah setor sendiri PPh 22 padahal sekolah tsb tidak transaksi dengan saya. Kok jadi repot begini ta Mas ???? Terus gimana ini dan kayaknya AR nggak mau tahu, pusiiing !!!!!

    Seandainya ini berlanjut sampai pemeriksaan dan muncul SKPKB … keberatan bahkan sampai banding pun saya pasti kalah, karena saya tidak bisa membuktikan bahwa kredit pajak tsb telah saya laporkan di omset karena memang bukan kredit pajak milik saya, namun saya tidak berdaya karena saya tidak bisa membuktikannya bahwa kerdit pajak tsb bukan milik saya.

    Sebagai AR seharusnya juga berfikir, bukankah WP juga punya hak untuk tidak mengkreditkan kredet pajak (PPh 22 tsb) ? sehingga tidak begitu saja mengeluarkan himbauan.

    Wass.www.
    Otnay

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Assalamualaikum mas Otnay
      Data internal/intranet tsb memang ada di kita. Dan secara otomatis menyandingkan dengan omset pada SPT Tahunan untuk dinotifikasikan selisihnya. PPh 22 adalah hak kredit pajak, sekalipun mas otnay tidak ingin mengkreditkan pajak sb, tetapi atas omset (termasuk dari ekualisasi PPh 22) tsb “harus” dilaporkan secara benar. Secara benar artinya ya sesuai pembukuan. Cara paling tepat merespon memang dengan memberikan bukti (pembukuan, SPK, kontrak dll). Jika pembuktian diluar itu rasanya lebih pas jika AR yg disana yg menentukan bagaimana kelanjutan kasusnya.

      Balas

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] solusi yang bisa dilakukan, salah satunya dengan lapor nihil dahulu. Namun lapor nihil itupun jika suatu saat dihimbau oleh AR-nya maka mau nggak mau harus melakukan pembetulan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, […]

  2. […] solusi yang bisa dilakukan, salah satunya dengan lapor nihil dahulu. Namun lapor nihil itupun jika suatu saat dihimbau oleh AR-nya maka mau nggak mau harus melakukan pembetulan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, jika […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *