Kuasa Atau Konsultan Pajak? Percayakan pada Yang Tepat (2 of 2)

Artikel ini masih lanjutan dari artikel sebelumnya. Posisi kuasa dalam gal pengurusan pajak sangat diperhatikan legalitasnya. Saya sendiri pernah menolak seseorang yang mengaku kuasa dari WP karena dia tidak bisa menunjukkan surat kuasa. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi pembaca semua.

Syarat Untuk Menjadi Seorang Kuasa

  • Seorang kuasa meliputi konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. (Pasal 49 ayat (2) PP 74 Tahun 2011)
  • Seorang kuasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  (Pasal 49 ayat (3) PP 74 Tahun 2011) dan (Pasal 2 ayat (2) PMK-22/PMK.03/2008)
  1. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  2. Memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa;
  3. Memiliki nomor pokok wajib pajak;
  4. Telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir; dan
  5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

 

Apa Bedanya Kuasa Konsultan & Kuasa Yang Bukan Konsultan Pajak?

Ketentuan Terkait Konsultan Pajak Bukan Konsultan Pajak
Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa

(Pasal 2 ayat (2) PMK22/PMK.03/2008)

dan

Pasal 49 ayat (3) PP 74 Tahun 2011  (berlaku sejak 1 Januari 2012)

  1. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
    Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi surat izin praktek konsultan pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak atas nama Menkeu yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak sesuai format dalam Lampiran II PMK 22/PMK.03/2008
  2. Memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa sesuai format dalam Lampiran I PMK 22/PMK.03/2008;
  3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  4. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir; dan
  5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan
  1. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
    seorang kuasa yang bukan konsultan pajak dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan  oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III.
  2. Memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa sesuai format dalam Lampiran I PMK 22/PMK.03/2008;
  3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  4. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir; dan
  5. Jika yang menjadi kuasa adalah karyawan WP tersebut, maka karyawan yang boleh menerima kuasa adalah karyawan tetap yang telah menerima penghasilan dari WP pemberi kuasa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai dari WP sesuai format dalam Lampiran III PMK 22/PMK.03/2008. (Pasal 4 ayat (2) PMK 22/PMK.03/2008)
  6. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan
Batasan Penerimaan Kuasa Konsultan Pajak dapat menerima kuasa dari WP manapun.

WP yang wajib menggunakan Konsultan Pajak sebagai Kuasanya adalah:

  1. WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran/penerimaan bruto lebih dari Rp 1,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun; atau
  2. WP Badan dengan peredaran bruto lebih dari Rp 2,4 Miliar dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 52 PP 74 Tahun 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat serta hak dan kewajiban konsultan pajak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan” (PMK nya masih belum terbit), sehingga PMK 22/PMK.03/2008 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 74 Tahun 2011 Pasal 65 PP 74 Tahun 2011

Seseorang yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak hanya dapat menerima kuasa dari : (Pasal 4 ayat (1) PMK 22/PMK.03/2008)

  1. WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  2. WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran/penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun; atau

WP Badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari dari Rp 2,4 Miliar dalam 1 (satu) tahun.

 

 

Ketentuan Yang Wajib Dipenuhi Oleh Seorang Kuasa

  1. Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain. Pasal 50 ayat (1) PP 74 Tahun 2011 dan  (Pasal 7 PMK 22/PMK.03/2008)
  2. Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, dengan surat penunjukan seorang kuasa hanya dapat meminta orang lain atau karyawannya untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 50 ayat (2) PP 74 Tahun 2011
    Orang lain atau karyawan yang ditunjuk oleh seorang kuasa, harus menyerahkan surat penunjukan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada saat melaksanakan tugasnya. Pasal 50 ayat (3) PP 74 Tahun 2011

    • Ketentuan yang diatur di (Pasal 7 ayat (2) dan (3)  PMK 22/PMK.03/2008) adalah Seorang kuasa dapat menunjuk orang lain atau karyawannya terbatas untuk menyampaikan dokumen- dokumen dan/atau menerima dokumen-dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, selain penyerahan dokumen yang dapat disampaikan melalui tempat pelayanan terpadu. Orang lain atau karyawan yang ditunjuk wajib menyerahkan Surat Penunjukan dari kuasa tersebut, sesuai dengan Lampiran IV PMK 22/PMK.03/2008.
  3. Seorang kuasa hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak sesuai dengan surat kuasa khusus. Pasal 51 ayat (1) PP 74 Tahun 2011
    Ketentuan yang diatur di (Pasal 5(2) PMK 22/PMK.03/2008) adalah Satu surat kuasa khusus hanya untuk 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu.

    • Yang dimaksud dengan: “hanya untuk 1(satu) pelaksanaan hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu” adalah hanya untuk 1 jenis pajak yang dituliskan dalam surat kuasa khusus, untuk masa pajaknya bisa lebih dari 1 masa pajak (tergantung dari  isi surat kuasa khusus tersebut).
  4. Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu, seorang kuasa wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pasal 51 ayat (2) PP 74 Tahun 2011 dan  (Pasal 10 ayat (1) PMK 22/PMK.03/2008)
  5. Seorang kuasa tidak dapat melaksanakan hak dan/atau kewajiban Wajib Pajak yang dikuasakan kepadanya apabila dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya: Pasal 51 ayat (3) PP 74 Tahun 2011 dan  (Pasal 10 ayat (2) PMK 22/PMK.03/2008)
    • melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peerpajakan;
    • menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
    • dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya
  6. Seorang kuasa wajib memberi bantuan, penjelasan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan/atau kewajiban WP yang memberikan kuasa kepadanya, sesuai perundang-undangan perpajakan. (Pasal 9 ayat (3) PMK 22/PMK.03/2008)
[pl_button type=”info” link=”http://amsyong.com/wp-content/uploads/2013/11/PMK-22-2008-Lampiran.pdf” target=”blank”] Download[/pl_button] Unduh format surat kuasa, format kuasa konsultan pajak

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan komentar Anda disini..