SPT Masa PPh 21 2014 (PER-14) – Cara Lapor Nihil Non e-SPT-4

Assalamualaikum pembaca amsyong yang baik hatinya. Selamat hari jumat & selamat menjelang weekend yah 😀

Sebenarnya hari ini saya kepikiran untuk melanjutkan perhitungan PPh 21 untuk bulan berjalan setelah contoh hitungan Januari yang lalu saya bahas. Tetapi ada hal yang cukup penting yaitu bagaimana jika WP ingin lapor SPT PPh 21 nihil? Sebenarnya bukan hal yang susah karena nggak perlu itung-itung tetapi sepanjang pengalaman saya jadi AR masih ada sebagian dari WP yang belum paham tentang pembuatan & pelaporan SPT Masa PPh 21 Nihil terkait dengan format baru, yang akan berlaku nantinya.

Apa Penyebab SPT PPh 21 Nihil

PPh 21 dipotong atas pemberian penghasilan kepada pegawai (baik tetap/ataupun tidak tetap). Salah satu alasan umum PPh 21 nihil adalah karena tidak ada pegawai atau ada pegawai tetapi penghasilan yang diterima masih dibawah PTKP sehingga tidak ada pajak terutang/ NIHIL. Dalam contoh kasus ini saya ambilkan perusahaan yang berbeda dari contoh sebelumnya dengan skenario, perusahaan ini memiliki karyawan tetapi penghasilannya masih dibawah PTKP setahun

Apa Saja Yang Perlu DIlaporkan Pada SPT Masa PPh 21 Nihil?

Berdasarkan Pasal 7 Per-14/PJ/2013

(1) SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) tidak perlu dilampiri dengan:

  1. Formulir 1721-I dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap, Penerima Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya;
  2. Formulir 1721-II dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan Pasal 26 dengan menggunakan Formulir 1721-VI;
  3. Formulir 1721-III dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan menggunakan Formulir 1721-VII;
  4. Formulir 1721-IV dalam hal tidak ada penyetoran dan pemindahbukuan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 dengan menggunakan SSP dan Bukti Pbk;
  5. Formulir 1721-V dalam hal Pemotong wajib menyampaikan SPT Tahunan;
  6. Formulir 1721-VI;
  7. Formulir 1721-VII;
  8. Formulir 1721-A1;
  9. Formulir 1721-A2;

Jika dirunut dari syarat diatas maka poin 6 & 7 bukti potong memang tidak perlu dilaporkan, sedangkan poin 8 & 9 dibuat tetapi setelah tutup tahun dan diberikan kepada masing-masing pegawai tetap. Sedangkan formulir lainnya dilaporkan jika ada pemotongan, karena pada kasus ini tidak ada pemotongan PPh 21 maka hanya form induk SPT saja yang dilaporkan. Kemudian karena jumlah bukti pemotongan/karyawan masih dibawah 20 tiap bulannya maka tidak wajib lapor nihil dengan menggunakan e-SPT PPh 21.

Buat Hitungan PPh 21 Pada Kertas Kerja

media_1385098167990.png

Dari tabel diatas terlihat tidak ada pemotongan PPh 21. Disebut ada pemotongan adalah jika ada pajak atas penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, sementara pemotongan bisa terjadi jika ada penghasilan yang melebihi PTKP. Kertas kerja ini tidak perlu dilaporkan, cukup sebagai arsip dasar perhitungan.

Isi Formulir 1721 hal. 1 (Induk SPT PPh 21)

media_1385098865870.png

Ngisinya di SPT PPh 21 pun gampang saja

  1. Pilih form 1721 hal. 1
  2. Isi masa dan tahun pajak
  3. Isi SPT Normal
  4. Isi identitas pemotong/perusahaan
  5. Isi dengan penghasilan bruto (walaupun nggak ada pajaknya tetap disampaikan)
  6. Hasil hitungan pajaknya NIHIL

Isi Formulir 1721 hal. 2

media_1385099629224.png

Pada halaman 2 dari Induk SPT PPh 21 diisi dengan

  1. NPWP pemotong
  2. Identitas pemotong
  3. Tandatangan (stempel untuk WP badan)

Selesai sudah, haya isi induk saja (2 lembar) maka SPT Nihil siap disampaikan ke KPP terdekat. Semoga bermanfaat

 

Download Excel PPh 21 Januari Nihil

Download Formulir PPh 21 & Lampiran

54 replies
  1. Yana Mardiana
    Yana Mardiana says:

    Selamat siang
    saya mau tanya
    kan saya mau lapor pph 21 pakai e-spt, ada 8orang pegawai semuanya mempunya npwp, 4 orang pph di potong ada dan yang 4 lagi nihil , jadi pas mau di masukan ke aplikasi di isi 0 pph di potongnnya ga bisa ya?
    harusnnya di isi apa ya?
    mohon di bantu

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi Bu Yana
      Untuk pegawai yang punya gaji tetapi tidak kena potongan PPh 21 memang tidak bisa diinput/impor datanya, tetapi langsung di rekap jumlah pegawai, dan bruto gajinya pada isian “Daftar Pemotongan Pajak Bulanan” pada bagian B ” PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)”

      Balas
  2. ogik
    ogik says:

    Siang Pak Dwi

    izinkan saya bertanya

    untuk pelaporan spt masa pph 21 non e-spt, apa saja yang perlu di lampirkan pada saat pelaporan? (pajak tidak nihil)

    demikian, terima kasih

    Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Cara menghitung PPh 21-nya saja pak, karena menghitungnya dari gaji selama 2016 aktual, kalo di bulan selain desember kan biasanya dikalikan 12 bulan. Untuk lampiran 1721-I yang diisi ada untuk satu masa pajak dan satu tahun pajak

          Balas
  3. mila sari
    mila sari says:

    selamat malam, saya mau menanyakan tentang pelaporan di masa desember, apakah yang ditulis dalam penghasilan bruto adalah penjumlahan keseluruhan (dlm satu tahun) atau hanya penghasilan dari 1 bulan itu saja yah ? mohon pencerahannya, terima kasih pak

    Balas
  4. lisa novita
    lisa novita says:

    Selamat siang pak saya mau tanya untuk pph 21 tahunan untuk yang non npwp tapi dibawah ptkp itu di daftar bukti potong tidak bisa diinput sedangkan didaftar pemotongan pajak 1721-I satu tahun pajak bagian B ada kolom total penghasilan dibawah ptkp jadi jika diinput penghasilan dibawah ptkp terdapat selisih total penghasilan antar daftar bukti potong sama daftar pemotongan pajak.. untuk solusinya seperti apa ya pak???
    terima kasih

    Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Lanjutannya ya bu. Pada masa pajak desember semua karyawan tetap dibuatkan bukti potong 1721-A1 terlepas dia di atas PTKP atau belum. Sementara untuk pelaporan 1721-I di e-SPT PPh 21 masa pajak desember, bagi karyawan yang perhitungan pada desember ternyata di bawah PTKP maka, jumlah pengkasilannya di rekap saja di kolom untuk < PTKP.

          Balas
  5. Andre
    Andre says:

    Selamat siang Pak Dwi, maaf boleh bertanya?

    Saya sdg cb urus sendiri setoran bulanan pph 21 nihil (ada 1 pegawai tp di bwh ptkp). Kalau diliat dr arsip setoran yg sdh berlalu oleh konsultan sy yg lama , di bukti penerimaan surat dari kpp-nya ada tertulis “spt loader”, lalu di bwhny tertulis ” (espt): nihil”, mhn tanya ini mksdnya apa y pak?

    Lalu di halaman kedua , ada tercentang form 1721-I, tapi tidak ada arsipnya (arsip hanya form induk). Kalau dr keterangan bapak di atas, sehrsnya kl nihil tdk perlu centang dan lampirkan form 1721-I tsb, apakah betul?

    Dan lalu apakah ke depannya , saya bisa tetap lapor pph 21 nihil dengan cara manual (download form pph 21, lalu isi trus print form induk saja dan bawa ke kpp) ?

    Terima kasih sebelumnya,

    Salam
    Andre

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang Pak Andre

      • BPS dengan keterangan loader dan espt nihil artinya laporan SPT disampaikan dalam bentuk elektronik atau CSV yang dihasilkan oleh aplikasi dengan status pajaknya nihil, dengan demikian berikutnya pun harus tetap menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 untuk laporannya dan tidak dapat lapor manual
      • Pada aplikasi e-SPT PPh 21 formulir 1721-I tetap diisi agar SPT dapat diketahui apakah memang ada pajak yang terutang atau tidak, tetapi pada saat lapor di KPP, formulir 1721-I tidak perlu dicetak karena datanya sudah ada di CSV yang dilaporkan

      Salam

      Balas
      • Andre
        Andre says:

        Terima kasih banyak utk jawabannya Pak Dwi, mohon tanya lagi:

        Jika saya tidak bisa mendapatkan database e spt pph 21 dari konsultan yg lama, apakah:

        1) saya bisa menginput mundur untuk data pelaporan nihil di 2016 ?

        2) saya bisa menginput data pelaporan nihil baru utk tahun 2017? Tak perlu password atau database yg lama?

        Terima kasih sebelumnya

        Salam

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Selamat pagi Pak Andre

          1. Input mundur maksudnya pa ya pak, jika di masa-masa pajak sebelumnya sudah pernah dilaporkan tetapi bapak ingin punya arsip data di e-SPT tentu bisa diinput lagi dengan isian dan tanggal yang sama persis
          2. Jika ingin membuat database baru untuk masa pajak ke depannya, bisa saja. Tidak perlu data lama, tapi nanti di database baru ya kosongan lagi karena mulai baru

          Fungsi database di e-SPT adalah arsip jika swaktu-waktu diperlukan untuk cetak ulang SPT atau bahan untuk menanggapi himbauan, disarankan file database lama bisa didapatkan minimal untuk arsip internal.

          Balas
          • Andre
            Andre says:

            Selamat pagi jg Pak Dwi,

            1) betul pak spt itu, maksudnya saya sudah dapat BPS dan arsip hardcopy laporan pph 21 nihilnya sepanjang 2016, akan tetapi karena file databaseny tdk ada, jadi apa saya masih perlu buat ulang data 2016 nya, atau saya hanya perlu mulai baru database 2017 saja?

            Kalau dari penjelasannya sptnya hanya perlu buat data 2017 saja y pak , karena 2016 sdh saya pegang data hardcopy pelaporannya (BPS).

            Mohon pencerahannya sekali lg y Pak, Terima kasih banyak

            Salam

            Balas
  6. Siti Rohmah
    Siti Rohmah says:

    Selamat siang Bapak, bagaimana cara mengisi SSP elektronik Pajak Pasal 21 masa apabila nihil

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Untuk PPh Pasal 21 jika tidak terutang maka tidak perlu input SSE PPh Pasal 21 nihil, di palikasi e-SPT PPh 21 juga tidak perlu input data SSP

      Balas
  7. Sienna
    Sienna says:

    Terima Kasih atas artikelnya yg bermanfaat sekali.
    Namun saya masih awam sekali sehingga ingin bertanya. Sy dan teman berencana membuat CV untuk usaha dagang kecil2an. Kisaran omset per bulan diprediksi 150-200 jt. Karyawan yg akan dibutuhkan sekitar 5-7 orang, semuanya penghasilan di bawah PTKP karena mengikuti UMR. Yg saya ingin tanyakan adalah kewajiban badan utk Pph 21 nya. Walaupun nihil tetap harus lapor kan Pak?
    Jadi kewajibannya apa benar : 1) SPT masa pph 21 tiap bulan 2) SPT tahunan pph 21?
    Untuk form spt tahunan pph21 apakah sama dengan form spt masa?
    Saya masi bingung sekali step2 apa yg harus dilakukan.
    Makasih byk Pak

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat siang Saudara Sienna
      Untuk perusahaan dengan upah karyawan yang masih dibawah PTKP (PTKP 2016 saat ini 4,5jt untuk TK/0) maka setiap bulan paling lambat tanggal 20 lapor SPT Masa PPh Pasal 21 saja, untuk kewajiban lapor SPT PPh 21 tahunan sudah tidak berlaku lagi saat ini.

      Balas
  8. ani
    ani says:

    Maaaf pak.. klo telat lapor SPT Masa slma 8 bln itu SSP nya jg 8 lmbar atau cukup 1 Ssp aja? Mkasih pak

    Balas
  9. Asya
    Asya says:

    Dear Pa Dwi,

    Saya punya kasus :
    Setor pph 21, tanggal 10 Sebesar = Rp. 39.668
    Setelah saya mau input spt, ternyata ada kesalahan jumlah setor, yang Seharusnya Rp. 39.688 (selisih/kurang 20) bagaimana dg hal ini, apakah saya harus setor lagi Rp. 20 (kode 411121 / 100), dan apabila saya setor kekurangan tersebut, di atas tanggal 10 apakah dikenakan denda? Terima kasih

    Balas
  10. Nofi
    Nofi says:

    Bpk mohon penjelasannya : saya Pribadi memiliki NPWP di tahun 2013 Penghasilan kurang dari PTKP dan Pemberi kerja tidak menerbitkan A1. jadi saya tidak laporan pajak. sekarang ditahun 2014 saya dapat panggilan dari KPP untuk laporan , apa yang harus saya laporkan dan Formulir apa yang saya pakai, trims

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat malam bu Nofi
      Pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk membuat bukti potong 1721-A1 walaupun penghasilan karyawan <PTKP. Sehingga mau nggak mau ibu harus mengubungi pihak pemberi kerja untuk meminta bukti potong. Misalkan si pemberi kerja berdalih lupa/tidak bisa membuat bukti potong tsb, ibu Nofi sebaiknya meminta bantuan ke AR di KPP untuk menjelaskan hambatannya sehingga AR akan membantu perusahaan untuk membuat bukti potongnya sehingga ibu Nofi bisa melampirkan sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan pribadi

      Balas
  11. gusti
    gusti says:

    pa, mohon penjelasan dan bantuan nya, saya punya npwp pribadi nihil, krna penghasilan saya msh dibwh 1jt perbln nya
    untuk pelaporan spt tahunan nya bgaimana? mhon penjelasan nya, trmksh.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Dear rekan Gusti
      jika rekan sebagi karyawan maka nanti setlah akhir tahun akan diberi bukti potong PPh 21 selama setahun, biasanya jika hanya sebagai karyawan maka tidak ada pajak yg harus disetor karena perusahaan sudah motong dari gaji bulanan. Namun jika penghasilan bulanan masih dibawah PTKP maka perusahaan tidak akan memotong untuk PPh 21.

      Balas
  12. ayux
    ayux says:

    selamat siang pak,
    saya masih belum jelas kalau untuk masa pajak bulan desember gimana pak pelaporanya apakah sama dengan masa pajak nopember apa saja yang perlu dilampirkan,
    terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat malam bu Ayu
      Untuk pengisian di 1721, kolom penghaslian bruto adalah jumlah yg dibayarkan di bulan desember tsb namun untuk kolom jumlah pajak yg dipotong adalah jumlah selisihnya dari 11 bulan terdahulu.
      Saya asumsikan perusahaan ibu ada PPh 21 KB di desember, jadi yg dilampirkan adala 1721-I, 1721-II, SSP, daftar biaya. 1721-IV. Lainnya kondisional artinya bisa ada jika memang ada transaksi terkait.

      Balas
  13. arum
    arum says:

    selamat sore pa dwi, mohon penjelasannya. karyawan kami ada 17 orang tetapi yang bisa kena PPH21 hanya 11 orang sisanya karena tanggungannya diatas 3 maka nihil.
    Yang mau saya tanyakan bagaimana melaporkan formulir 1721. apakah di kolom pegawai tetap ditulis semua jumlah karyawannya dan total gaji yang dikeluarkan ? atau hanya jumlah yg kena pph saja ?
    lantas bagaimana perlakuan untuk karyawan yang nihil ?

    terima kasih pak.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat malam bu Arum
      Pada 1721/induk jumlah pegawai yg diisikan adalah yg memang terkena pemotongan artinya yg 11 orang dengan bruto dan PPh 21nya. Kemudian atas 11 orang tsb dirinci pada formulir 1721-I, dan jika ibu ARum lihat di 1721-I pada bagian B ada “PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP” ibu isi dengan 6 orang dengan bruto atas 6 orang tsb.

      Balas
  14. Kamal
    Kamal says:

    Pak Dwi, Setiap bulan laporan SPT Masa PPh 21 saya nihil. Kebetulan untuk masa Juli ini ada THR. Nilainya 1x gaji. Apakah THR nya harus dilaporkan di SPT PPh 21 masa Juli saya? Jika ya, caranya bagaimana? Mohon dicantumkan contoh penerapannya juga. Terimakasih pak.

    Balas
  15. rina astri oktavia
    rina astri oktavia says:

    selamat pagi…. saya ingin bertanyak ge mna cara membuat spt tanpa faktur itu…knp saat di laporkan ke kpp hasil nya tidak diketahui atau nihil

    Balas
    • Irfan Hartono
      Irfan Hartono says:

      Selamat sore, Ibu Rina. Membuat SPT PPN tanpa faktur caranya adalah melalui menu input data<SPT tanpa rincian faktur< lalu pilih masa pajak yang akan dibuat SPT-nya. Kemudian klik “buat SPT”, lalu pilih Yes ketika muncul kotak dialog selanjutnya. Untuk membuat file csv-nya, lakukan seperti biasanya.

      Balas
  16. Ichsan
    Ichsan says:

    pak cara lapor spt tahunan badan yg belum pernah ada kegiatan gimana pak ?

    kasus:
    Jadi perusahaan ini baru dibikin Des 2013, bidang supp&contractor. aku udah lapor pajak bulanan PPN,pph pasal 25,pph pasal 21 nihil mulai des sampai maret. nah kalau lapor spt tahunan gimana ya ? ini perusahaan belum pernah di pake pak. tolong bantuu

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Silahkan dibuat laporan keuangannya pak, jika tidak ada pendapatan/beban, maka cukup dibuat neracanya saja. SPT-nya diisi angka 0 (nihil) karena tidak ada penghasilan, teknisnya bisa minta bantuan ke KPP setelah laporan keuangan selesai dibuat.

      Balas
  17. Nur Halimah
    Nur Halimah says:

    yang area bercode pada bagian yang di lingkarin nomor 1 itu di isi bagaimana pak?
    Terimakasih.

    Balas
  18. warie
    warie says:

    Pak Dwi,
    Saya mau tanya, di PT saya ada karyawan 28 orang, tetapi yang nilai di atas PTKP baru 18 orang, apakah saya harus pakai e spt atau tidak ya?
    soalnya di form 1721-I ada kolom A dan B, apakah yang 28 orang tersebut dimasukkan ke kolom A semua atau bagaimana ya?

    Balas
  19. aiko
    aiko says:

    Pak,untuk pph pasal 21/26 untuk masa januari 2014 apa saja yang mesti dilapor ke KPP,misalnya dalam prusahaan terdapat 5 karyawan.mohon bantuannya pak karena saya masih awam tentang perpajakan.
    bisa email ke marlianitya@gmail.com.
    terimksh

    Balas
  20. Dade
    Dade says:

    Terimakasih antas pencerahannya pak Dwi…
    Penjelsannya sangat membantu..

    Semoga tetap memberikan pencerahan terhadap yang awam…
    Sehat dan Sukses slalu…

    Balas
  21. Kamal
    Kamal says:

    Selamat siang Pak,
    Jika ada penambahan karyawan baru, apakah SPT PPh Pasal 21 yang baru ini juga menyediakan lampiran khusus seperti form spt pph pasal 21 sebelumnya (1721 – II) ? atau langsung ditambahkan saja di induknya? Terima kasih

    Balas
  22. Dade ES
    Dade ES says:

    Selamat Siang Pak Dwi..

    Terimakasih sudah menulis tentang perpajakan dan itu sangat berguna untuk orang seperti saya yang awan akan perpajakan.

    pada hari kamis tgl. 30 jan ’14 saya lapor ke pph21/26 Badan, ke kpp tetapi dengan form yang lama, akhirnya oleh petugas penerima disuruh ganti degan form baru yang untuk pph21/26 tahun 2014, karena menurut petugas, saya lapor pph 21/26 diatas tanggal 20 bulan desember.

    pada hari jum’at 31 Jan ’14 saya kembali dengan form baru pph 21/26 Badan, dan saya isi dengan contoh yang pak Dwi buat diatas hanya saja berbeda jumlah nilainya dan masih belum di kategorikan PTKP, tetapi juga di tolak oleh petugas yang berbeda, beliau mengatakan harus melapirkan form 1721-I dan SPT saya dianggap tidak nihil.

    pertanyaan saya:
    1. apa benar setiap kpp berbeda peraturannya?..
    2. apa benar saya harus melapirkan 1721-I untuk nilai bukan PTKP??..
    3. jika harus melampirkan 1721-I dan penerima gaji tidak mempunyai npwp bagaimana?..

    sebelumnya terimakasih untuk ruang tanya jawab yang pak Dwi sediakan, Semoga Sukses Selalu dan terus Menulis..
    Salam
    Dade ES.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Salam kenal pak Dade

      1. Aturannya berlaku nasional pak, semua KPP mestinya sudah standar. Karena pak Dade lapormasa Desember 2013-nya pada tanggal diatas tgl 20 januari 2014, maka diberlakukan form SPT masa PPh 21 yg baru (sesuai per-14). Hal ini sudah dijelaskan pada pasal 8 ayat (2) huruf b per-14/PJ/2013
      2. Pada pasal 7 ayat (1) huruf b per-14/PJ/2013 cukup lapor nihil/form 1721 saja jika memang tidak ada pemotongan/penyetoran SSP. Nihil disini juga karena penghasilan karyawan < PTKP
      3. Pada WP yg lapor SPT PPh 21 nihil, tidak perlu ada lampiran, namun wajib mempunyai kertas kerja/catatan perhitungan sebagai arsip internal prusahaan jika sewaktu-waktu diperiksa. Sekalipun karyawan tidak punya NPWP tetapi jika masih dibawah PTKP maka tidak ada pemotongan juga
      Balas

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] SPT Masa PPh 21 nihil dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPh 21. Dulu sudah pernah saya tampilkan cara manual atau yang tanpa aplikasi nah sekarang bagaimana untuk yg aplikasi. Simak saja langkah mudahnya sebagai […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *