Pedoman Pengkreditan PM bagi PKP Usaha Tertentu (Emas & Kendaraan Bekas)

Selamat sore pembaca dan selamat (menjelang) menikmati liburan panjang di penghujung tahun ini. Artikel ini merespon pertanyaan dari salah satu pembaca (ibu Ucha), yaitu bagaimana mekanisme PPN untuk pedagang emas dan penjualan kendaraan bekas. Semoga bermanfaat 🙂

Selamat Pagi Pak..
saya ingin bertanya tentang perhitungan PPN untuk mobil bekas.. bisa bapak jelaskan pada saya pak..
saya butuh bantuannya.. atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

I. YANG WAJIB MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGKREDITAN PM BAGI PKP USAHA TERTENTU

Ketentuan yang ada di PMK ini sifatnya WAJIB digunakan oleh PKP emas maupun kendaraan bekas (baik yang menggunakan pembukuan atau pencatatan biasa).

PKP kegiatan usaha tertentu adalah PKP dengan kegiatan usaha yang semata-mata melakukan :

  1. Penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran
  • PKP tetap memungut PPN Keluaran kepada konsumen dengan tarif 10% dari peredaran usaha
  • PPN Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 90% dari PPN Keluaran
  • PPN Masukan pada setiap lembar Faktur Pajak yang diterima dari supplier, tidak dapat dikreditkan di SPT Masa PPN sekaligus tidak dapat dijadikan biaya pengurang untuk perhitungan di SPT Tahunan PPh.
  1. Penyerahan emas perhiasan secara eceran
  • PKP tetap memungut PPN Keluaran kepada konsumen dengan tarif 10% dari peredaran usaha
  • PPN Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 80% dari PPN Keluaran
  • PPN Masukan pada setiap lembar Faktur Pajak yang diterima dari supplier, tidak dapat dikreditkan di SPT Masa PPN sekaligus tidak dapat dijadikan biaya pengurang untuk perhitungan di SPT Tahunan PPh.

 

II. KETENTUAN BAGI PKP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU KEMUDIAN BERALIH USAHA DI LUAR KEGIATAN USAHA TERTENTU (Pasal 7 ayat (2) PMK-79/PMK.03/2010)

  1. PKP dapat menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan menggunakan :
  • mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran; atau
  • pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sesuai Pasal 9 ayat (7) UU PPN  apabila peredaran usahanya dalam 1 tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
  1. PKP wajib menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran apabila peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun buku di atas Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), terhitung sejak Masa Pajak saat PKP tidak melakukan Kegiatan Usaha Tertentu.

 

III. DALAM HAL TERJADI RETUR OLEH PEMBELI

PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikembalikan atau diretur oleh pembeli, mengurangi PPN yang terutang oleh PKP penjual dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP dan/atau JKP, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

IV. DASAR HUKUM

  • Pasal 9 ayat 7a dan 7b UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
  • PMK-79/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu

4 Comments

  1. EKO Jan 10, 2014
    • Irfan Hartono Jan 14, 2014
  2. coco Jan 4, 2014
    • Dwi Utomo Jul 23, 2014

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini