Batasan PKP Berubah ???

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 197/PMK.03/2013


TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

b.

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada pengusaha yang memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
(1)

Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

(2)

Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

(3)

Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun kalender.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1)

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

(2)

Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1)

Apabila diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(2)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
                                ttd.
                MUHAMAD CHATIB BASRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, 
                               ttd.
                  AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1521
15 replies
  1. Fransisca
    Fransisca says:

    Pak mau tanya, perusahan saya mulai beroperasi di 2013, tapi karena ada pp 46 belum urus pkp karena belum 4.8 milyar. sekarang di 2014 ternyata omzet tercapai dan sudah pkp. Untuk periode 2013 yetap ditagih ppn untuk penyerahannya oleh kpp. Kenapa bisa begitu ya Pak? Bukannya seharusnya syaratnya 4.8 m baru ada kewajiban tersebut?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore rekan Sisca
      pada permenkeu 197/PMK.03/2013 pasal 4 “Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00. Artinya jika pada tahun buku 2013 (jan-des) belum meencapai 4,8M maka tidak perlu jadi PKP dan tidak bisa pungut PPN. Namun jika pada tahun buku 2014 (Jan-des) misal omset jan-mar 2014 ternyata sudah 5M maka di maret 2014 harus kukuhkan diri sebagai PKP dan muli memungut PPN dan membuat faktur pajak sejak dikukuhkan. Silahkan konfirmasi KPP lagi apa alasan mereka untuk menarik mundur PPN.

      Balas
  2. Ferry
    Ferry says:

    Salam Pak Dwi. Saya sudah mengajukan untuk pencabutan pkp… bagaimana kita tahu statusnya yah? apakah nanti kita harus tanya ataukah dikirimkan surat jika pencabutan disetujui. Trims Pak.

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Dalam 6 bulan sejak permohonan lengkap akan ada pemberitahuan bahwa status PKP sudah dicabut, jika sudah melebihi 6 bln tapi tidak ada pemberitahuan arinya sudah dicabut. Jika pak Ferry sempat, bisa juga tanya ke AR bapak, biar ditanaykan ke seksi terkait.

      Balas
      • Ferry
        Ferry says:

        Terima kasih atas jawabannya Pak Dwi, waktu itu yang urus masih konsultan saya pak. Sekarang soalnya dia sudah mengundurkan diri. Jadi saya rencana mau urus pajaknya sendiri saja tanpa lewat konsultan. Jadi selama 6 bulan ini saya harus tetap membayarkan PPN-nya pak?

        Balas
  3. adi
    adi says:

    apabila kita mamasukan permohonan untuk penghapusan pkp.. apa orang pajak akan datang ke lapangan dan men survey nya?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Ada beberapa permohonan yg hanya akan dilakukan vervikasi/penelitian data tanpa kunjungan lapangan salah satunya karena omsetnya masih dibawah batasan PKP. Jadi tidak akan ada survey, kecuali verifikator merasa perlu pinjam data bisa saja kunjungan biasa.

      Balas
  4. Ari
    Ari says:

    Saya punya CV yang menjadi rekanan pemda dengan omzet masih dibawah 4,8 milyar. Apakah CV tersebut masih PKP atau tidak ?

    Balas
  5. Ratnawati
    Ratnawati says:

    Perusahaan saya sudah lama dikukuhkan sbg PKP, tetapi omzet kurang dr 4,8 m. Berari mulai Januari 2014 ini bisa mengajukan Pencabutan PKP dan Mulai Januari ini saya tdk mungut PPN ke Clien.

    Balas
    • Ratnawati
      Ratnawati says:

      Perusahaan saya juga sudah melaksanakan kewajiban PPH Final 1% . Jadi Tidak pungut PPN ini untk semua perusahhan (PKP lama) atau hanya untuk Perusahaan baru yg akan daftar PKP.

      Balas
      • Dwi Utomo
        Dwi Utomo says:

        Siang bu Ratna
        Kewajiban mungut PPN terhapus sejak permohonan pencabutan PKP diterima, jka masih dalam proses berarti masih tetap mungut
        Batasan PKP baru ini berlaku untuk seluruh PKP (baru/lama)

        Balas

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan komentar Anda disini..