Bagaimana PPN Untuk Penjualan Secara Konsinyasi

Konsinyasi adalah metode penjualan dimana barang dari produsen “dititipkan” ke penjual lain. Kata dititipkan dalam hal ini bermakna sama seperti jika Anda main ke mall terus nitip jaket atau helm ke tempat penitipan. Tentunya barang yang Anda titipkan bukan menjadi hak milik si empunya penitipan, masih tetap milik Anda sendiri. Sama dengan konsinyasi, sekalipun barang sudah berpindah tangan dari produsen/pemilik barang (consignee/konsinyi) ke penjual (consignor/konsinyor) bukan berarti itu dianggap barang milik penjual, masih tetap milik si produsen hingga barang tsb berhasil dijual oleh konsiyor. Itu adalah dari sudut pandang akuntansi komersil, jika dalam sudut pandang pajak maka begitu barang berpindah saat itu juga dianggap sebagai penjualan yang terutang PPN.

MENGAPA MEMILIH KONSINYASI?

Misalkan saya seorang pengrajin dompet kulit buaya yang memproduksi dalam skala home industry. Pada saat pemasaran saya dihadapkan pada dua pilihan, apakah saya akan menyewa toko dan meletakkan barang saya sebagai display atau saya titipkan saja di teman yang punya toko aksesoris. Jika pada pilihan sewa bangunan sebagai toko ternyata biaya sewanya cukup mahal maka saya bisa memilih alternatif konsinyasi. Kenapa demikian? Pada sewa toko, biaya sewa akan menjadi biaya tetap nggak peduli barang akan laku atau tidak, sedangkan pada konsinyasi saya tidak perlu membayar sewa tetapi saya wajib memberikan komisi (dengan persentase yg disepakati) kepada teman. Namun pilihan konsinyasi menjadi tidak menguntungkan jika komisi penjualan yg kita perkirakan keluar masih lebih besar dari nilai beban sewa pada opsi pertama.

PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI

  • Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayar pada waktu BKP yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan BKP yang dititipkan tersebut.
  • Sebaliknya, jika BKP titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik BKP, Pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian BKP (retur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A Undang-undang ini.

SYARAT PENYERAHAN BARANG ATAU JASA  TERUTANG PPN (penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 42 Tahun 2009)

  • Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP atau JKP meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan.
  • Penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (syarat ini bersifat kumulatif Dengan demikian apabila ada satu atau lebih syarat tersebut tidak terpenuhi maka atas penyerahan barang tersebut tidak dikenai PPN) (Penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf a dan c)
  1. Yang diserahkan merupakan BKP atau JKP
  2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
  3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

 

ILUSTRASI TRANSAKSI DAN PENJURNALANNYA

Misal: Konsinyor menyerahkan mesin cuci dengan harga pokok Rp.1.000.000 kepada Konsinyi utk dijual seharga Rp.1.500.000 dengan komisi 10%.

 

Jurnal Konsinyasi (Metode Fisik) oleh Konsinyor bila dijurnal:

(D)Barang Konsinyasi Keluar….. 1.000.000

(K)Pengiriman Brg Konsinyasi…………………… 1.000.000

 

Jurnal Perpajakannya:

(D)Piutang PPN………. 150.000

(K)PPN Keluaran………………………. 150.000

Faktur ini menjadi PM bagi Konsinyi dan PK bagi Konsinyor.

 

Bila terjadi pengembalian barang (Retur) dan dibuatkan Nota Retur Rp.500rb maka jurnal perpajakannya:

(D)PPN Keluaran………….. 50rb

(K)Piutang PPN………… 50rb

Nota Retur ini menjadi pengurang PK bagi Konsinyor dan menjadi pengurang PM bagi Konsinyi.

 

DASAR HUKUM

  • Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010)
  • SE-130/PJ/2010 tentang penegasan perlakuan PPN atas penyerahan BKP dan hak atas BKP yang berada diluar daerah pabean

Saya agak bingung sebenarnya di bagian penjurnalan, monggo didebat..

Credits: asalalaspajakpajak

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan komentar Anda disini..