SPT Tahunan Lebih Bayar Karena PP 46, Diperiksakah? (1 of 2)

Selamat sore pengunjung amsyong yang baik budinya. Sekarang sudah masuk bulan februari selain pelaporan e-SPT PPh 21 yg mendesak (mohonmaaf tutorialnya belum komplit saya buatkan) ada juga yaitu agenda penyampaian SPT Tahunan 2013. Yang menjadi pertanyaan banyak pengunjung dan WP saya adalah apakah jika SPT Tahunan (baik PPh OP ataupun Badan) hasilnya lebih bayar (SPT lebay LB) karena adanya PP 46 apakah saya akan diperiksa? Jawabannya bisa iya dan tidak.

Secara umum jika SPT LB maka WP punya hak agar uang pajak yang lebih bayar tersebut dikembalikan melalui proses restitusi namun sebelum restitusi dikabulkan maka KPP akan melakukan pemeriksaan atas masa/tahun pajak bersangkutan dimana LB muncul. DJP sudah merespon akan adanya skenario LB dalam kuantitas besar karena diterapkannya PP 46. Yaitu dengan menerbitkan PMK-198/PMK.03/2013 (tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi WP yang memenuhi persyaratan tertentu

Apa saja isinya dan baca simpulan saya di akhir artikel dan masih ada artikellanjutan esok hari 😀

DASAR HUKUM

  1. Pasal 17D UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  2. PMK-198/PMK.03/2013 (berlaku sejak 1 Januari 2014) tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi WP yang memenuhi persyaratan tertentu

WP YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

WP yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak meliputi: (Pasal 2 PMK-198/PMK.03/2013)

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  3. Wajib Pajak badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
  4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PMK-198/PMK.03/2013, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak harus didasarkan pada analisis risiko yang pedomannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 3 ayat (1) PMK-198/PMK.03/2013)

Analisis risiko ini harus mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang dapat berupa: (Pasal 3 ayat (2) PMK-198/PMK.03/2013)

  • Kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan;
  • Kepatuhan dalam melunasi utang pajak; dan
  • Kebenaran Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum-sebelumnya.

CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

  • Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh WP, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.(Pasal 4 ayat (1) PMK-198/PMK.03/2013)
  • Permohonan secara tertulis ini dilakukan dengan cara memberi tanda pada SPT yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri. (Pasal 4 ayat (2) PMK-198/PMK.03/2013)

Wajib Pajak  yang menyampaikan: (Pasal 4 ayat (3) PMK-198/PMK.03/2013)

  1. SPT yang menyatakan lebih bayar tanpa ada permohonan kompensasi dan tanpa ada permohonan restitusi; atau
  2. SPT pembetulan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,dianggap mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

PEMROSESAN TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN WP

  1. Dalam hal WP yang memenuhi persyaratan tertentu mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan Pasal 17B UU KUP, permohonan dimaksud diproses dengan mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan Pasal 17D UU KUP (Pasal 5 ayat (1) PMK-198/PMK.03/2013)
  • Atas penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan kepada Wajib Pajak. (Pasal 5 ayat (2) PMK-198/PMK.03/2013)
  1. Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak  diajukan oleh PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN, pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN. (Pasal 6 ayat (1) PMK-198/PMK.03/2013)
  2. Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh WP Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP, pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP. (Pasal 6 ayat (2) PMK-198/PMK.03/2013)
  3. Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PMK-198/PMK.03/2013, diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B UU KUP. (Pasal 7 ayat (1) PMK-198/PMK.03/2013)
  • Atas penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan kepada Wajib Pajak. (Pasal 7 ayat (2) PMK-198/PMK.03/2013)

PENELITIAN TERHADAP PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

bersambung besok… 🙂

Simpulan awal

  1. Jika SPT Tahunan PPh OP Anda lebih bayarnya <10 juta
  2. Jika SPT Tahunan PPh Badan Anda lebih bayarnya <100 juta
  3. Jika SPT Masa PPN Anda lebih bayarnya <100 juta

maka akan dilakukan penelitian oleh AR (bukan diperiksa), jika semua persyaratan terpenuhi akan dilanjutkan dengan restitusi

5 replies
  1. NIng
    NIng says:

    Dear Sir,

    Tanya Kalau PPN Masa Des 2011 LB apakah bisa saya kompensasikan ke masa pajak Jan 2012 sampai tidak ada LB lagi? dan apakah ada dasar hukumnya? makasih

    Balas
  2. OTNAY
    OTNAY says:

    mau nanya Mas Dwi

    Khusus untuk WP yang memenuhi “kriteria tertentu berdasarkan PP 46 ini” …. Apakah setelah WP diberikan pembayaran pendahuluan pajak DIJAMIN tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

    Salam
    Otnay

    Balas
      • Randy
        Randy says:

        Diperiksa atau tidaknya tergantung petugas pajaknya jg pak.
        Spt tahunan saya sebenarnya lebih bayar akibat PP baru ini, tp ketika dikonsultasikan dengan petugas pajaknya, saya disuruh utk membuat kelebihan bayar tsb agar dijadikan Rp 0,-.
        Padahal lebih bayar saya kurang dr yg anda cantumkan dan sebenarnya memenuhi syarat utk tdk diperiksa, melainkan hanya diteliti saja.
        Alasannya karena kalau lebih bayar PASTI akan diperiksa.
        Kalau begini tentu saja kita yg dirugikan, mau ikut aturan tapi malah diperintahkan utk melanggar aturannya oleh petugas pajaknya itu sendiri.
        Karena takut dikerjai oleh petugas pajaknya, terpaksa kita ikuti instruksi dr petugas pajak tsb.

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Ini komentar yang provokatif sekaligus konstruktif. Secara pribadi saya setuju dengan opini pak Randy, jika memang WP mempunyai hak untuk direstitusi walaupun nilainya kecilpun ya DJP harus mengembalikan karena itu adalah konsekuensi dari hak dan kewajiban perpajakan. Namun sayangnya prosedur yang panjang dan boros waktu akhirnya “memaksa” petugas DJP-pun jadi khilaf untuk berkompromi. Terima kasih atas berbagi kisahnya pak Randy 🙂

          Balas

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *