SPT Tahunan Lebih Bayar Karena PP 46, Diperiksakah? (2 of 2)

Ngelanjutin artikel tentang SPT tahunan yg LB karena PP 46 kemarin. Yg kemarin udah saya bagi adalah bahwa ada batasan Lebih bayar/LB pada SPT yg akan ditindaklannjuti oleh KPP tidak dengan pemeriksaan tapi dengan penelitian. Kemungkinan besar yg neliti ya AR (wew.. kerjaan AR makin nambah) jadi bagi para wajib pajak yg terhormat nggak usah canggung lagi untuk lapor SPT LB. Saya simpulkan kembali disini

  1. Jika SPT Tahunan PPh OP Anda lebih bayarnya <10 juta
  2. Jika SPT Tahunan PPh Badan Anda lebih bayarnya <100 juta
  3. Jika SPT Masa PPN Anda lebih bayarnya <100 juta

3 Kondisi diatas akan direstitusi/dikembalikan uang pajaknya setelah melalui penelitian.

PENELITIAN TERHADAP PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

  • Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada WP yang memenuhi persyaratan tertentu, dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian. (Pasal 8 ayat (1) PMK-198/PMK.03/2013)
  • Penelitian ini dilakukan atas: (Pasal 8 ayat (2) PMK-198/PMK.03/2013)
  1. Kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya;
  2. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
  3. Kebenaran kredit pajak atau Pajak Masukan berdasarkan sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
  4. Kebenaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

BERAPA LAMA PROSESNYA?

  1. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama: (Pasal 9 ayat (1) PMK-198/PMK.03/2013)
  • 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan orang pribadi;
  • 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan badan; dan
  • 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.
  1. Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan. (Pasal 9 ayat (2) PMK-198/PMK.03/2013)
  2. Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu yang seharusnya berakhir. (Pasal 9 ayat (3) PMK-198/PMK.03/2013)
  3. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK-198/PMK.03/2013

HAL YANG MENYEBABKAN SKPPKP TIDAK DITERBITKAN

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: (Pasal 10 ayat (1) PMK-198/PMK.03/2013)

  1. Tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak;
  2. Surat Pemberitahuan beserta lampirannya tidak lengkap;
  3. Penulisan dan penghitungan pajak tidak benar;
  4. Kredit pajak atau Pajak Masukan berdasarkan sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak tidak benar;
  5. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak benar; atau
  6. Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada WP dan SPT yang menyatakan lebih bayar tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP. (Pasal 10 ayat (2) PMK-198/PMK.03/2013)

Bersambung lagi di materi suplemen besok 🙂

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jika permohonan restitusi lengkap maka KPP akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur pengembalian pendahuluan […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan komentar Anda disini..