Norma Perhitungan Penghasilan Bruto, Simpel Harusnya

tabel norma

Dalam beberapa artikel saya kerap mencontohkan perhitungan norma dagang dengan tarif 20%, sebagian pembaca bertanya kenapa tidak menggunakan 30% dan darimana tarif 20% tersebut berasal. Penggunaan persentase tarif tertentu sudah diatur pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN. siapakah itu mbak Norma dan siapa saja yang bisa menggunakannya?

Apa pengertian Norma?

Pada KBBI daring salah satu makna norma yg dimaksud dalam perpajakan adalah aturan, ukuran, atau kaidah yg dipakai sbg tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.  Tapi saya belum menemukan definisi norma versi pajak atau mungkin saya yang kelupaan apa.

tabel norma

Siapa yang berhak menggunakan norma?

WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (2) UU PPh)

  • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Apakah pengguna norma harus melakukan pembukuan?

Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan contohnya seperti dibawah ini:

contoh pencatatanApa saja yang harus dibuat dalam pencatatan?

  • Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh;
  • Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
  • Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan. (Pasal 2 ayat (2) PMK-24/PMK.11/2012)
  • Wajib Pajak Orang pribadi juga harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. (Pasal 2 ayat (3) PMK-24/PMK.11/2012)

Apakah setiap persentase tarif norma selalu sama di semua daerah?

Tidak sama, Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut : (Pasal 4 KEP-536/PJ./2000)

  1. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
  2. Ibukota propinsi lainnya;  diluar yg dari poin 1 tentunya
  3. Daerah lainnya, ya kabupaten kecil seperti Mimika misalnya

Download Tabel Norma

20 replies
  1. roro
    roro says:

    Mohon pencerahannya Pak..Kalau berdasarkan KEP-536/PJ./2000, patokan peredaran bruto bukannya sebesar Rp 600 juta ya Pak?

    Reply
  2. Irwan
    Irwan says:

    yang dimaksud peredara brutonya selama 1 thn, apa yah pak. bisa berikan contoh ga?..misalnya jumlah total kontrak (paket konstruksi) sy selama 1 thn < 4,8M, kira2 bgitu yah pak?

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Peredaran bruto adalah penghasilan yang diterima atas jasa dan belum dikurangi dengan biaya-biaya yang muncul/terkait. Ya gampangannya penghasilan kotor.

      Reply
  3. Yudi
    Yudi says:

    Trima kasih pak, kalo boleh tau lebih rinci lagi beberapa pekerjaan bebas yg sudah dirinci untuk dikecualikan dari PP 46 itu..
    apa saja ya pak??

    Dan jika ada WP OP yang baru memulai usahanya.. bagaimana cara perhitungan angsuran 25nya ya pak?
    Mohon petunjuknya ya pak.. 🙂

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Ini ya pak untuk pekerjaan bebas

      1. Tenaga Ahli Yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Yang Terdiri Dari Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter,
        Konsultan, Notaris, Penilai, Dan Aktuaris;
      2. Pemain Musik, Pembawa Acara, Penyanyi, Pelawak, Bintang Film, Bintang Sinetron, Bintang Iklan, Sutradara, Kru Film, Foto Model, Peragawan/Peragawati, Pemain Drama, Dan Penari;
      3. Olahragawan;
      4. Penasihat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Penyuluh, Dan Moderator; Pengarang, Peneliti, Dan Penerjemah;
      5. Agen Iklan;
      6. Pengawas Atau Pengelola Proyek;
      7. Perantara;
      8. Petugas Penjaja Barang Dagangan;
      9. Agen Asuransi; Dan
      10. Distributor Perusahaan Pemasaran Berjenjang ( Multilevel Marketing) Atau Penjualan Langsung (direct Selling)
      11. Dan Kegiatan Sejenis Lainnya.

      Untuk WP baru yg OP kalau nggak salah 0,75% dari keuntungan bisa dijadikan patokan angsuran PPh 25, namun bisa juga menggunakan perhitungan sendiri sesuai analisis dari pak Yudi, karena memang tidak ada patokan baku.
      Untuk yg persentase 0,75% akan saya cek kembali pak, karena lupa-lupa ingat ini 🙂

      Reply
  4. Yudi
    Yudi says:

    Malam Pak Dwi Utomo..
    Bukannya penghasilan yg di bawah 4,8 M semuanya menggunakan PP 46..
    kok masih bisa memakai norma?

    Jika memang pendapat saya salah mohon pengarahannya pak.. Terima kasih

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore pak Yudi
      Pada PP 46 dan PMK 107, ada beberapa pekerjaan bebas yg sudah dirinci untuk dikecualikan dari PP 46, seperti dokter, arsitek, MLM dsb. Yg dikecualikan tsb akhirnya larinya ke norma lagi.

      Reply
  5. Arif M
    Arif M says:

    Siang Pak Dwi,
    Saya punya usaha di lokasi A dan saya tinggal di Lokasi B,
    PPh 21 Jan – Jun saya pake norma, tarif norma yg saya pakai lokasi A atau lokasi B
    Mohon pencarahannnay

    Terima kasih

    Reply
  6. yoppie
    yoppie says:

    malam pak dwi, kalau saya buka toko omset <4.8m apakah masih bias pakai norma atau harus sesuai PP46 / 2013 .. sebelumnya bulan januari dan feb 2014 udah bayar pakai PP46 / 2013 .. mohon pencerahan

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Oke pak Sandy. Norma bisa dipakai asalkan masih dibawah 4,8M, saya kutipkan aturannya
      WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto… (Pasal 14 ayat (2) UU PPh)

      Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi pak Sandy
      Yang bisa menggunakan norma adalah yg omset setahunnya <4,8M pak Sandy. Jika sudah melebihi maka wajib menghitung labanya dengan pembukuan/laba rugi.

      Reply
      • sandy
        sandy says:

        Pak Dwi Utomo

        Pada lampiran I keputusan Dirjen Pajak No.536/PJ/2000 Tgl.29 Desember 2000 tercantum …. Daftar Persentase Norma Perhitungan Untuk Peredaran Usaha, Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Kurang DariRp.600.000.000 …. Untuk yang penerimaan lebih dari Rp.600.000.000 sd kurang dari Rp.4.800.000.000 menggunakan tarif yang mana.
        Terima kasih pak Dwi
        Selamat Sore

        Salam,
        Sandy

        Reply
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Selamat malam pak Sandy
          Judul tabel yg kurang dari 600jt itu saya kpi langsung dari lampiran peraturannya sendiri, sedangkan pada aturannya tidak menyebutkan <600jt tetapi bisa untuk yg <4,8M. Sepertinya salah ketik, besok saya pastikan di kantor. Seharusny jenis pekerjaan yg tercantum bisa menggunakan norma asalkan masih <4,8M

          Terima kasih udah diingetin

          Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan komentar Anda disini..