Beda Faktur Pajak Digunggung Dengan Yang Tidak Digunggung?

lampiran AB 1111

Sebagai orang jawa, dulu saya sering mendengar kata-kata gunggungan. “Ojo gunggungan lek sekolah le” yg artinya jangan nakal/bikin rusuh kalau sekolah nak. Nasehat-nasehat tsb selalu melekat, dan pada akhirnya ketika mendengar istilah faktur pajak digunggung pada PPN asosiasi jangan rusuh juga ikut tertanam walaupun sebenarnya kata gunggung pada PPN bukan berarti jangan nakal atau makna negatif lainnya. Apa itu faktur pajak digunggung? Kita lihat secara leksikal pada KBBI

gunggung /gung·gung/ n jumlah; sejumlah; sebanyak;

menggunggung /meng·gung·gung/ v menjumlahkan
Sekarang kita lihat bedanya:

Faktur Pajak yang Digunggung adalah Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tandatangan penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2) UU KUP yang hanya bisa dibuat oleh PKP Pedagang Eceran. Faktur Pajak ini dilaporkan dalam Formulir 1111 AB (Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan pada butir I huruf B angka 2).

Faktur Pajak yang tidak digunggung Faktur Pajak yang merupakan pindahan dari baris jumlah pada Formulir 1111 A2 (Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak).Faktur Pajak yang diisikan dalam Formulir 1111 A2  adalah Faktur Pajak selain yang digunggung yang dilaporkan dalam formulir 1111 AB, yaitu :

  1. FP yang diterbitkan oleh PKP selain PKP  Pedagang Eceran  yang wajib mengisi FP dengan lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN
  2. FP yang diterbitkan oleh PKP Pedagang Eceran, namun PKP tersebut juga melakukan penyerahan yang Faktur Pajaknya :
  • Diisi lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN; dan/atau
  • Tidak diisi dengan identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN; dan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang strukturnya mengikuti ketentuan dalam peraturan mengenai Faktur Pajak.

Pada prakteknya FP digunggung adalah nota sederhana/struk yg diterima pembeli karena beli secara eceran, makanya disitu tidak ada data identitas pembeli (nama, NPWP, alamat). Bahkan pada penjualan eceran yg hanya mengandalkan catatan sederhana tanpa mencetak struk/nota itu bisa dikategorikan dengan DPP untuk FP digunggung. Sehingga itu pula, penghitungannya dengan menjumlahkan seluruh FP yg digunggung tsb dan mengalikannya dengan 10% agar tahu PPN-nya.

Besok akan saya rangkumkan tentang Faktur Pajak pada pedagang eceran.

11 replies
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Tidak hanya alamat, yang bisa digunggung antara lain jika pada faktur pajak tidak memuat:

      • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; atau
      • Nama, alamat, dan Nomor; Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau; penerima Jasa Kena Pajak, serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.
      Balas
      • Otnay
        Otnay says:

        Siang Mas

        Saya PKP bukan PE tapi akhir-akhir ini saya melayani penjualan secara eceran melalui media online.

        khusus yg online ini tidak saya buatkan faktur pajak “yg komplit” tapi saya bukakan berupa invoice (faktur penjualan biasa. Laporan saya di form 1111 saya masukkan di 1111 AB ( I B.2 … penyerahan DN yang digunggung).

        apakah yang saya lakukan ini sudah benar ya Mas ???

         

        Salam

        Otnay

        Balas
        • joko
          joko says:

          Dalam PER – 58/PJ/2010 tgl 13 Desember 2010 dinyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang selanjutnya disebut PKP PE adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

          melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
          dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
          pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

          Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Selamat siang Pak Otnay
          Ketentuan pedagang eceran saat ini masih belum dirubah. Jika dibandingkan dengan eceran online tentu akan berbeda, karena eceran offline/luring mengharuskan ada tempat dan penyerahan langsung ke pembeli. Yang benar adalah tetap dibuatkan FP tidak lengkap, untuk memenuhi ketentuan administrasi penerbitan FP bagi PKP. Jika pembeli yang sama bertransaksi secara berulang dalam satu bulan, bisa dibuatkan FP gabungan paling lama di akhir bulan.

          Balas
          • Otnay
            Otnay says:

            Okey Mas ….Matur nuwun.

            Tempatnya secara fisik ada Mas berupa toko … cuma mereka tidak langsung datang ke toko tetapi secara online dan cash less pula.

            Bukankah hal tersebut sdh masuk kriteria eceran ???

             

            Balas
            • Dwi Utomo
              Dwi Utomo says:

              Saya tidak bisa menjawab secara pasti pak, karena terkait niaga dalam jaringan belum diberikan aturan teknis. Hanya saja secara umum aturan dagang secara online ataupun offline masih menggunakan aturan yang sama. Silahkan sampaikan ke AR pak Otnay langsung.

              Balas

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] berbagi artikel di hari sabtu ini, dan sebenarnya artikel ini masih lanjutan dari artikel tentang Faktur Pajak yang digunggung kemarin. Jika kemarin bahas jenis FP-nya maka sekarang membahas subyek penggunanya dan bagaimana cara […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *