Faktur Pajak Pedagang Eceran

13
12590

StrukSelamat siang pembaca sekalian, saya sempatkan berbagi artikel di hari sabtu ini, dan sebenarnya artikel ini masih lanjutan dari artikel tentang Faktur Pajak yang digunggung kemarin. Jika kemarin bahas jenis FP-nya maka sekarang membahas subyek penggunanya dan bagaimana cara menerapkannya. Artikel ini saya kopas mentah-mentah dari P2Humas karena saya sedang fokus pada proyek kecil-kecilan. Silahkan disimak jika berkenan, anyway happy weekend everybody

DEFINISI PKP PE

  1. PKP Pedagang Eceran yang selanjutnya disebut PKP PE adalah PKP yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara sebagai berikut : (Pasal 20 ayat (2) PP 1 Tahun 2012)
  • Melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya.
  • Dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
  • Pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.
  1. Termasuk dalam pengertian Pedagang eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut: (Pasal 20 ayat (3) PP 1 Tahun 2012)
  • Melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
  • Dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
  • Pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai.

BENTUK FP YANG BISA DIBUAT OLEH PKP PE DAN PELAPORANNYA DI SPT MASA PPN

Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP PE berupa:

  • Bon kontan,
  • Faktur penjualan,
  • Segi cash register,
  • Karcis,
  • Kuitansi, atau
  • Tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Dengan Ketentuan paling sedikit harus memuat keterangan : (dengan ketentuan harus diisi dengan lengkap, jelas, dan benar)

  • Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP;
  • Jenis BKP yang diserahkan;
  • Jumlah Harga Jual yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah;
  • PPnBM yang dipungut; dan
  • Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. (Kode dan nomor seri Faktur Pajak dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE.)

Sejak 1 Januari 2011, FP yang dibuat oleh PKP PE ini dilaporkan di SPT Masa PPN 1111 AB di kolom I.B.2 (Penyerahan Dalam Negeri dengan FP yang digunggung)

JUMLAH LEMBAR FP YANG HARUS DIBUAT

  • Faktur Pajak dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut : Pasal 6 ayat (1) PER-58/PJ/2010
  1. Lembar ke-1 : disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak.
  2. Lembar ke-2 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak.
  • Lembar ke-2 Faktur Pajak dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD). Pasal 6 ayat (3) PER-58/PJ/2010
  • Faktur Pajak dianggap telah dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong Pasal 6 ayat (2) PER-58/PJ/2010

DASAR HUKUM

  1. Pasal 20 PP 1 Tahun 2012 (berlaku sejak tanggal diundangkan (4 Januari 2012) kecuali mengenai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 berlaku sejak tanggal 1 April 2010) tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM
  2. PER-58/PJ/2010 (berlaku sejak 1 Januari 2011) tentang bentuk dan ukuran formulir serta tata cara pengisian keterangan pad FP bagi PKP PE

SURAT EDARAN TERKAIT

  • SE-137/PJ/2010 tentang penyampaian PER-58/PJ/2010

kredit gambar struk

13 KOMENTAR

  1. Selamat pagi pak dwi

    saya mau tanya bagaimana proses perhitungan pajak atas pedagang Handphone yang ingin menjual barang dagangannya tersebut dengan memungut pajaknya langsung dari konsumen?

    • Jika pedagang tersebut PKP maka harga jual di nota sudah termasuk PPN Bu Nirmala, untuk PPh 1% atau PPh 25 dihitung nanti setelah terdata omsetnya.

  2. Mau tanya pak…
    Sy bekerja di perusahaan dagang yg sudah pkp, kadang2 kita menjual barang secara eceran tidak memakai faktur pajak kepada pembeli bagaimana cara pelaporan pajaknya? Apakah penjualan tersebut bisa dimasukan ke laporan laba rugi sebagai peredaran usaha ? Karena perusahaan sudah pkp…terima kasih mohon pencerahannya

  3. Selamat Pagi Pak Dwi,

    Senang bertemu dengan blog anda, saya adalah seorang karyawati dlm masa percobaan dan baru kali ini memegang posisi tax and accounting staff, yang saya mau tanyakan adalah :

    Perusahaan tempat saya bekerja adalah PKP dan punya supplier non PKP apakah sah bon kontan dari supplier tersebut jika ada pemeriksaan pajak, apakah perlu materai atau yg lain?
    Gedung utk mess karyawan adalah aktiva tak bergerak, apakah itu termasuk kekayaan perusahaan yg harus dihitung pajaknya?
    Bagaimana perhitungan pajak untuk perusahaan jasa dan konstruksi?

    Terima kasih.

    Salam

  4. Saya belum punya NPWP, rencana bulan ini daftra ke KPP. Profesi sales re seller beras. hasilnya keuntungan netto tidak stabil, kadang diatas 2 juta sering kali dibawah 2 juta. Baru daftar lewat maret apakah terkena sangsi .. ? masuk kategori pekerjaan bebas ?

  5. Selamat malam,

    Saya mau bertanya untuk usaha ortu dan kakak saya bergerak dibidang jasa perbaikan mobil. Disini kk dan ortu saya mau melapor pajak karena kekurang pahaman kami cukup bingung dan saya ingin membantu. Hanya saja bagaimana cara pelaporan dan bukti atau perhitungan pajaknya bagaimana? karena ini masih skala kecil saja bukan seperti dealer mobil pada umumnya. yang mau saya minta arahannya ,
    1. Bagaimana bukti yang diberikan sebagai dasar perhitungan pelaporan pajak?
    2. Apakah setiap konsumen dikenakan PPN? Karena tidak semua konsumen orang yang dalam artian memiliki NPWP atau PKP. Karena angkot pun memperbaiki mobil di bengkel kami..
    3. Apa saja katagori yang di laporkan?

    Maaf saya masih belum paham pajak mengenai usaha ortu saya ini. mohon arahanya, kalau ada semacam program atau bacaan bisa diberikan?

    Terima Kasih

    Mei Fen

  6. Pak Dwi Utomo yth…

    Perusahaan kami bergerak di bidang jasa service alat-alat elektronik. Sudah terdaftar sebagai PKP dengan KLU 95210 ( “Jasa Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen). Dalam menjalankan usaha, kami mempergunakan 2 jenis penyerahan PPN yakni
    1. Dengan menggunakan Invoice (di dalamnya including PPN 10%) kepada customer perorangan non NPWP, dan
    2. Dengan menggunakan Faktur Pajak kepada customer badan yang mempunyai NPWP.

    Yang ingin saya tanyakan:

    Apakah hal tersebut dibenarkan secara peraturan perpajakan?
    Apabila dibenarkan, apakah prsh kami harus mengganti KLU agar sesuai dengan kriteria pedagan eceran?

    Terimakasih atas jawabannya.

    • Selamat pagi pak Ed

      1. Diperbolehkan pak, karena bagi klien non PKP memang kita tidak bisa menerbitkan faktur pajak, namun harus memungut sebagai PKP, sehingga memasukkan PPN pada tagihan itu adalah salah satu caranya yang sah
      2. Manfaat dari mengupdate data perpajakan (termasuk KLU) sesuai kondisi terkini akan memudahkan analisa dari KPP atas kondisi usaha pak Ed, saya sarankan diupdate
      • Diperbolehkan pak, karena bagi klien non PKP memang kita tidak bisa menerbitkan faktur pajak, namun harus memungut sebagai PKP, sehingga memasukkan PPN pada tagihan itu adalah salah satu caranya yang sah. ===> yang ingin saya tanyakan adalah apakah PPN yang dipungut dari customer yg tidak ada NPWP/Non PKP tersebut harus tetap dilaporkan di SPT Masa PPN? Mohon petunjuk yang lebih jelas. Thanks

  7. Salam.

    Pak Dwi,
    Apabila usaha saya adalah berbadan hukum CV, dan melakukan jasa pengetesan untuk karyawan/perorangan, apakah juga harus menampilkan pajak PPN 10% dalam tagihan yang saya ajukan ke klien? aturannya apakah bisa mengikuti lembaran Faktur Pajak yang dijual bebas (toko buku). Kemudian kode dan nomer seri faktur pajak apakah saya buat sendiri atau harus minta ke KPP?
    Hasil PPN 10% tsb apakah perlu saya laporkan ke KPP secara berkala (copy-annya)?
    Tks banyak Pak Dwi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.