PPN Bagi Penyedia, Pelatihan Dan Atau Jasa Tenaga Kerja

jasa Tenaga Kerja dan PPN

Terlepas dari kesimpangsiuran status aturan tentang outsourcing alias pekerja alih daya, saya kutipan artikel tentang PPN bagi jasa tenaga kerja. Di akhir artikel juga ada sedikit ulasan tentang PPN bagi penyedia jasa tenaga kerja & penyelenggara pelatihan tenaker. Kesimplannya ada jasa tenaga kerja yang terutang PPN, ada juga yang tidak.

APA YANG DIMAKSUD JASA TENAGA KERJA?

Termasuk dalam pengertian tenaga kerja adalah peserta magang yang melakukan kegiatan pemagangan. (pasal 1 ayat (3)PMK 83/PMK.03/2012)

Dari KBBI, didapatkan definisi magang yg terkait ketenagakerjaan adalah:

1ma·gang n 1 calon pegawai (yg belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah krn dianggap masih dl taraf belajar): 2 calon ahli: ia sudah cukup lama menjadi — di kantor itu; ber·ma·gang v bekerja sbg magang

APA SAJA JASA KETENAGAKERJAAN YANG TIDAK DIKENAI PPN

Yaitu meliputi : (pasal 1 ayat (2) PMK 83/PMK.03/2012)

  1. Jasa tenaga kerja;
    Jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN adalah jasa yang diserahkan oleh tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja dengan kriteria : (pasal 2 PMK 83/PMK.03/2012)
  • Tenaga kerja tersebut menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya; dan
  • Tenaga kerja tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa tenaga kerja atas jasa tenaga kerja yang diserahkannya.
  • Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
  1. Jasa penyediaan tenaga kerja adalah jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja. (pasal 3 ayat (1)PMK 83/PMK.03/2012). Jasa ini dapat meliputi kegiatan perekrutan, pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan/atau penempatan tenaga kerja, yang kegiatannya dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja. (pasal 3 ayat (2)PMK 83/PMK.03/2012)

    Kriteria jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak dikenai PPN adalah : (pasal 3 ayat (3)PMK 83/PMK.03/2012)

  • Pengusaha penyedia jasa tenaga kerja tersebut semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan/ atau jasa lainnya;
  • Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/ atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan;
  • Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja; dan
  • Tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

    Dalam hal jasa penyediaan tenaga kerja tidak memenuhi ketentuan diatas (poin a, b) jasa penyediaan tenaga kerja dimaksud merupakan jasa yang dikenai PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan Dasar Pengenaan Pajak. (pasal 4 ayat (1) dan (2) PMK 83/PMK.03/2012)

  • Dasar Pengenaan Pajak adalah penggantian, yang meliputi seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. (pasal 4 ayat (3) PMK 83/PMK.03/2012)
  • Dalam hal tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja dirinci dalam Faktur Pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja, Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai lain. (pasal 4 ayat (4) PMK 83/PMK.03/2012)
  • Nilai lain adalah seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. (pasal 4 ayat (5) PMK 83/PMK.03/2012)

  1. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
    Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja adalah jasa penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah memperoleh izin atau terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (pasal 5 ayat (1) PMK 83/PMK.03/2012)
    Termasuk dalam pengertian jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja adalah kegiatan pemagangan yang dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. (pasal 5 ayat (2) PMK 83/PMK.03/2012)

Selamat berakhir pekan bagi yang sudah dalam suasana liburan 🙂

2 replies
  1. Danar Sugiantoro
    Danar Sugiantoro says:

    siang Pak,

    untuk perushaan outsourcing saat buat invoice :
    gaji …. 1000.000
    jasa managemen 200.000
    ppn 20.000

    omzet yg dikenai pph final 1 % berapa ?

    Balas

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *