Rame-Rame Ikut Tender, Rame-Rame Urus Pajaknya

Dokumen pajak untuk tender

Terlepas dari tender secara elektronik (e-Procurement atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik/LPSE) ataupun tender dengan sistem manual. Panitia tender/dinas (baik bersumber dari dana APBD atau APBN) menyaratkan beberapa dokumen perpajakan yang harus dilengkapi sebagai bagian dari berkas yang akan diajukan dalam tender. Artikel ini hasil dari pengalaman selama menjadi AR dan ndengerin keluhan WP dalam memenuhi persyaratan administrasi pajaknya untuk ikutan tender. Boleh ditambahin bagi yang ingin berbagi cerita 🙂

SPT Tahunan PPh

SPT ini dibuat dan disampaikan oleh WP sebelum batas waktunya berakhir, bagi WP badan maka batas waktunya adalah akhir bulan ke-4 setelah tutup buku. Setahu saya yang dilampirkan pada berkas tender adalah salinan SPT Tahunan PPh dan juga salinan Tanda Terima pelaporan SPT Tahunan tentunya yang diminta adalah tahun pajak yang terakhir, saat artikel ini ditulis berarti yang tahun pajak 2013. Tanda terima penyampaian SPT Tahunan ini diterbitkan oleh KPP saat Anda menyampaikan SPT-nya. Kesulitannya adalah bagi WP badan yang mempunyai usaha namun tidak mempunyai pembukuan yang baik sering bingung dalam mengisi SPT Tahunan. Cara praktisnya adalah dengan melaporkan nihil dahulu dan nantinya dilakukan pembetulan. Nah bagi Anda yang sudah terlambat lapor ada sanksi atas terlambat lapor dan sanksi bagi yang telat setor pajak tahunannya seandainya ada pajak kurang bayar. Maka segeralah berkonsultasi dengan petugas AR Anda untuk kendala yang dialami.

SPT Masa 3 Bulan Terakhir

Jika pada SPT Tahunan yang diminta adalah salinan SPT Tahunan dan salinan tanda terima, maka pada SPT masa ini cukup tanda terima pelaporannya saja.

Minimal yang harus dipunyai tanda terimanya adalah untuk:

  • SPT Masa PPh 21
    Untuk PPh 21 maka lihat kembali apakah dengan pelaporan manual atau wajib menggunakan e-SPT PPh 21. Bahkan walaupun nihil tetap harus lapor. Untuk formulir PPh 21 yang pelaporan manual bisa mendapatkan formulir SPT-nya di TPT.
  • SPT Masa PPN (bagi yang masih PKP)
    Bagi WP PKP Badan maka lapor SPT masa PPN wajib hukumnya menggunakan e-SPT PPN. Dan bagi yang sudah atau akan memenangkan tender segera ajukan permintaan nomor seri faktur pajak, agar bisa segera membuat faktur pajak saat proyek dimulai.

Selain dua jenis tanda terima diatas (PPh 21 dan PPN) ada jenis SPT masa lain yang sifatnya kondisional, artinya tidak semua wajib pajak melaporkannya, yaitu:

  • SSP PPh 25
    Dulu untuk mendapatkan tanda terima PPh 25 nihil adalah dengan cara menyampaikan SSP PPh 25 masa yang nihil (tanpa setoran) ke KPP. Sekarang hanya WP yang beromset > 4.8M dan pekerjaan bebas yang masih bisa melakukan setoran angsuran PPh 25
  • SPT PPh final 4 ayat (2)
    Bagi WP yang menerapkan pajak UKM 1%, maka sebenarnya tidak ada kewajiban lapor SPT masa ini karena dengan sudah pegang nomor NTPN maka itu sudah dianggap lapor. Dalam hemat saya bisa juga melaporkan atas SSP 1%-nya ke dalam SPT ini untuk mendapatkan tanda terima. Namun jika KPP menolak maka lampirkan saja salinan SSP 1% dengan salinan NTPN pada BPN untuk berkas tender itu sudah mewakili, dengan catatan panitia tendernya juga paham atas ketentuan PP 46 tersebut.
  • SPT PPh 22 dan PPh 23
    Ini hanya wajib bagi WP yang melakukan pemungutan dan pemotong saja.

Surat Keterangan Fiskal/ SKF

Ada 2 versi SKF yang terbit saat ini, yaitu SKF dari KPP dan SKF dari Dispenda. Sudah bisa ditebak, SKF dari KPP adalah untuk pajak pusat (PPh, PPN) sedangkan SKF dari Dispenda adalah untuk pajak daerah, termasuk PBB juga disini. Pada Per-44/PJ/2013 untuk keperluan tender yang diwajibkan punya adalah SKF yang diterbitkan dari DJP (dalam hal ini KPP).

2 Versi SKF ini yang sering jadi celah berbuat curang. Fungsi SKF bisa juga disamakan dengan SKCK, artinya nggak akan terbit SKCK yang bersih kalau ada catatan hitam disana. Untuk urus SKF di KPP salah satu poinnya adalah tidak mempunyai tunggakan pajak, maka WP yang ngerti kalau panitia tendernya nggak ngerti pajak akan mencoba mendapatkan SKF dari dispenda daripada urus di KPP, karena yang saya tahu tidak ada klausul tunggakan pajak daerah disana.

Kalau saya yang jadi panitia tender atau rival peserta tender bisa saja saya permasalahkan tentang ketiadaan SKF KPP ini agar bisa meng-kick peserta lain. Wallahu a’lam. Tapi akan lebih indah jika 2 versi SKF tersebut ada di buku tender karena bisa diartikan WP-nya nggak cuma patuh pajak daerah tetapi juga pajak pusat.

Itu aja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bulan ini jarang aktif di blog karena deadline cleansing PKP yang mepet dan lebih aktif di dunia nyata alias masih ngerjain kerjaan kantor lainnya 🙂

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *