Cara Urus Faktur Pajak Yang Hilang

Faktur pajak hilang

Selamat siang pengunjung sekalian, udah masuk di akhir triwulan 4 ya, artinya makin gencar aja KPP nanti menghimbau, mengunjugi lokasi kerja WP, verfikasi, STP bahkan hingga nyari WP buat diusilin diusulin riksus alias pemeriksaan khusus. Saat pemeriksaan, khususnya atas PPN biasanya dilakukan sampling atas fisik faktur pajak. Nah kalau lengkap dokumennya sih gapapa, gimana kalau ternyata faktur pajaknya hilang? Ada prosedur baku untuk mendapatkan salinannya, sehingga bisa sah jika ingin dikreditkan.

Atas Faktur Pajak yang hilang, baik PKP yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut, dapat membuat copy/salinan dari arsip Faktur Pajak, yang tata caranya diatur dalam Lampiran VI.B PER-24/PJ/2012

Tata cara penggantian FP yang hilang adalah sebagai berikut :

  1. PKP Penjual atau Pemberi JKP :

  1. PKP penjual atau pemberi JKP dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada PKP pembeli atau penerima JKP dengan tembusan kepada KPP di tempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan dan kepada KPP di tempat PKP pembeli atau penerima JKP dikukuhkan.
  2. Berdasarkan permohonan dari PKP penjual atau pemberi JKP, PKP pembeli atau penerima JKP membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh PKP pembeli atau penerima JKP, untuk dilegalisasi oleh KPP tempat PKP pembeli atau penerima JKP dikukuhkan.
  3. Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
    1. Lembar ke-1 : diserahkan ke PKP penjual atau pemberi JKP melalui PKP pembeli atau penerima JKP.
    2. Lembar ke-2 : arsip KPP yang bersangkutan.
  4. Legalisasi diberikan oleh KPP tempat PKP pembeli atau penerima JKP dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari PKP pembeli atau penerima JKP tersebut.
  5. KPP tempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena . Pajak penjual atau pemberi JKP untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran.
  1. PKP Pembeli atau Penerima JKP

  1. PKP pembeli atau penerima JKP dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada PKP penjual atau pemberi JKP dengan tembusan kepada KPP di tempat PKP pembeli atau penerima JKP dikukuhkan dan kepada KPP di tempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan.
  2. Berdasarkan permohonan dari PKP pembeli atau penerima JKP, PKP penjual atau pemberi JKP membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh PKP penjual atau pemberi JKP, untuk dilegalisasi oleh KPP tempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan. Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu:
    1. Lembar ke-1 : diserahkan ke PKP pembeli atau penerima JKP melalui PKP penjual atau pemberi JKP.
    2. Lembar ke-2 : arsip KPP yang bersangkutan.
  3. Legalisasi diberikan oleh KPP tempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari PKP penjual atau pemberi JKP tersebut.
  4. KPP tempat PKP pembeli atau penerima JKP dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari PKP pembeli atau penerima JKP untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Catatan:

Saya sendiri tidak menemukan contoh format surat permohonan dari WP ke KPP untuk melakukan legalisasi FP yg hilang, sehingga simpulan saya tidak ada format baku yang penting redaksinya detil dan jelas. Karena tidak disebutkan dengan jelas jangka waktu proses legalisasi copy FP yang hilang, maka silahkan berkoordinasi dengan petugas di KPP. Ke depannya saat pelaksanaan e-faktur sudah lancar berjalan maka bisa dipastikan kemungkinan FP hilang bisa diminimalisir karena sistem pelaporan FP elektronik online sehingga akhurasi penggunaan nomor faktur bisa tercatat dengan baik.

Dasar Hukum

  • Pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
  • PMK-84/PMK.03/2012 (berlaku sejak 7 Juni 2012 s/d 31 Desember 2013) tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP sejak 1 Januari 2014, PMK ini telah dicabut dengan PMK-151/PMK.03/2013 (berlaku sejak 1 Januari 2014) tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
  • Pasal 15 dan Lampiran VI PER-24/PJ/2012 (berlaku sejak 1 April 2013) tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan FP (PER ini mencabut PER-13/PJ/2010)
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *