Mau Jadi Konsultan Pajak? Baca PMK 111 Dan Pelajari Syaratnya (1)

Salah satu pekerjaan yang dijamin pasti laku saat ini dan dibutuhkan banyak masyarakat adalah menjadi konsultan pajak. Walaupun DJP sedang gencar-gencarnya mengotomatisasi administrasi perpajakan tetapi advice atau masukan dari konsultan tetaplah diperlukan agar usahawan/wajib pajak bisa mengatur prediksi profit tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Untuk tahu siapa saja konsultan pajak yang resmi terdaftar di database DJP bisa klik link ini. Dari link tersebut ada sebagian yang ijinnya sudah dicabut jadi harap selektif dalam memilih konsultan pajak, kalau perlu minta info dari KPP Anda agar diberi tahu kinerja konsultan yg beroperasi di wilayah kerja KPP.

Sebelum PMK-111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak terbit, syarat menjadi konsultan relatif lebih longgar dan setelah terbit PMK ini syarat menjadi lebih sulit (mungkin) dan pengawasan oleh DJP terhadap konsultan akan lebih ketat demi menjamin kualitas layanan dari konsultan ke WP. Tentu Anda nggak mau dong udah bayar mahal-mahal konsultan pajak tapi tapi laporannya masih salah-salah dan lebih sial lagi malah masih dikenai sanksi dari KPP akibat konsultan pajak abal-abal yang nggak profesional dalam bekerja. Mari pahami yang dimau aturan baru ini sehingga peluang Anda untuk meraup rejeki sebagai konsultan pajak yang profesional dan berintegritas makin tinggi dan dicari.

1. Apa yang dimaksud dengan Konsultan Pajak?
Jawaban:

Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 1 angka 1 PMK-111/PMK.03/2014)

2. Siapa saja yang bisa menjadi Konsultan Pajak?
Jawaban:

Setiap orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Bertempat tinggal di Indonesia;
  3. Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  4. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
    memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  5. Menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan
    memiliki Sertifikat Konsultan Pajak;

Orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mencapai batas usia pensiun, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Bertempat tinggal di Indonesia;
    tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  3. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
  4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  5. Menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan
    memiliki Sertifikat Konsultan Pajak;
  6. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri; dan
    telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak,  yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Warga Negara Indonesia;

  1. Bertempat tinggal di Indonesia;
  2. Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  3. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
    memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  4. Menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan
    memiliki Sertifikat Konsultan Pajak;
  5. Mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di Direktorat Jenderal Pajak;
    selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
  6. Mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
  7. Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.
    (Pasal 2 PMK-111/PMK.03/2014)

3. Apa yang dimaksud dengan Sertifikat Konsultan Pajak?
Sertifikat Konsultan Pajak adalah surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan Pajak. (Pasal 1 angka 4 PMK-111/PMK.03/2014)

 Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP)

4. Apa yang dimaksud dengan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP)?

USKP merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak. USKP diikuti secara berjenjang dimulai dari USKP tingkat A, tingkat B, dan tingkat C. (Pasal 9 dan Pasal 12 PMK-111/PMK.03/2014)

5. Siapa saja yang dapat mengikuti  USKP?

Orang perseorangan yang mendaftarkan diri ke Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dengan persyaratan sebagai berikut: (Pasal 12 PMK-111/PMK.03/2014)

  1. untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat A, orang perseorangan harus memiliki ijazah paling rendah  Diploma III (D-III) program studi akuntansi atau program studi perpajakan, atau ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.
  2. untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat B, orang perseorangan harus:
    1. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A; dan
    2. memiliki ijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.
  3. untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat C, orang perseorangan harus:
    1. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B; dan
    2. memiliki ijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.

6. Siapa yang menyelenggarakan USKP?

Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. (Pasal 14 ayat (1) PMK-111/PMK.03/2014)

7. Apakah ada tingkatan dalam USKP?

Ya. USKP meliputi USKP tingkat A, USKP tingkat B, dan USKP tingkat C. (Pasal 11 ayat (1) PMK-111/PMK.03/2014)

8. Materi apa saja yang diujikan dalam USKP?

Materi dan soal USKP ditentukan oleh Panitia Penyelenggaran Sertifikasi Konsultan Pajak. (Pasal 15 dan Pasal 16 PMK-111/PMK.03/2014)

Izin Praktik Konsultan

9. Apa yang dimaksud Izin Praktek Konsultan?
Jawaban:

bersambung…

3 replies
  1. Heru Susanto
    Heru Susanto says:

    Belom selesai diupdate nih ya amsyong.com nya pak Dwi. hehe…

    Rajin sangat buat tulisannya, bagus-bagus selalu penyajiannya. Terus berbagi pak!

    Salam,

    Reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] artikel sebelumnya tentang syarat menjadi konsultan pajak. Kali ini berisi tetang ijin praktek konsultan. Sebelum lanjut ke isi, saya coba rangkumkan kondisi […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan komentar Anda disini..