Ayo Cari Tahu Seputar e-Faktur 2014 Bag. 1

solusi e-faktur 1.0 2014

Assalamualaikum dan selamat pagi. Sebelumnya saya secara personal ingin mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1436H, semoga pengunjung sekalian masih berkenan memaafkan kesalahan yang bertubi-tubi saya buat. Banyak hal yang saya lewatkan selama beberapa bulan terakhir dan akan saya awali kembali dengan pembahasan tentang aplikasi e-faktur yang berlaku sejak 1 Juli 2015 bagi PKP yang dikukuhkan di wilayah jawa dan bali. Postingan akan saya sampaikan dalam bentuk Frequently Asked Question (FAQ).

Sumber materi ini dari FAQs e-Faktur V.1.0 diterbitkan oleh Bimbingan Sistem Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan DJP. Yang nggak kalah penting untuk diketahui lagi adalah saya sendiri belum sempat nyoba e-faktur karena saya masih di KPP Pratama Timika yang notabene baru juli tahun depan PKP-nya akan wajib menggunakan e-faktur. Doakan saja semoga saya bisa pindah ke jawa tahun ini biar postingan ini nggak cuma dalam angan-angan saja. Untuk sementara kesulitan terkait teknis aplikasi bisa Anda tanyakan via telpon ke kring pajak 1500200 atau ke Account Representative KPP PKP Anda.

Oke langsung simak saja dan semoga bermanfaat 🙂

No Masalah Solusi
 1 Dasar Hukum penggunaan e-Faktur
  •  UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM.
  • PMK-151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP
  • PER-17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan FP.
  • PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik .
 2 Latar belakang peluncuran e-Faktur Karena masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda, juga mengurangi beban administrasi PKP
 3 Apa keuntungan menggunakan eFaktur sebagai Penjual dan
pembeli?
Bagi penjual: tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, e-faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan, aplikasi e-faktur sekaligus pembuatan spt masa ppn dan memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui website DJP sehingga tidak perlu lagi datang ke KPP.Bagi pembeli: terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena e-faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan smartphone sehingga PKP pembeli memperoleh kepastian bahwa PPN yang setor ke pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual
 4 Kapan saya harus menggunakan aplikasi e-faktur dalam menerbitkan faktur pajak? Penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-faktur dibagi sebagai berikut:

  1. Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu
  2. Per 1 Juli 2015 untuk PKP jawa dan bali
  3. Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional/seluruhnya
 5 Dimana dan bagaimana cara memperoleh aplikasi e-Faktur? Anda dapat memperolehnya secara gratis tentunya di KPP tempat PKP dikukuhkan atau dapat mendownload (pilih salah satu link sesuai dengan OS yang digunakan) pada laman resmi berikut:

  • e-Faktur Windows 32 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip
  • e-Faktur Windows 64 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip
  • e-Faktur Linux 32 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip
  • e-Faktur Linux 64 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip
  • e-Faktur Macinthos 64 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip
 6 Apa yang perlu dipersiapkan untuk menggunakan e-Faktur?
  1. Telah memiliki Sertifikat Elektronik
  2. Komputer/laptop dengan spesifikasi hardware minimal yaitu: Processor Dual Core. 3 GB RAM, 50 GB Harddisk space, VGA dengan minimal resolusi layar 1024×768, Mouse, dan Keyboard dan Perangkat Lunak berupa Sistem Operasi : Linux / Mac OS / Microsoft Windows, Java versi 1.7, dan Adobe Reader
  3. Terhubung dengan jaringan internet baik direct connection ataupun proxy
  4. Menyiapkan password permintaan nomor seri faktur pajak (e-NOFA)
  5. Menyiapkan username penandatangan faktur pajak
  6. Menyiapkan nomor seri faktur pajak yang telah didapatkan dari KPP atau dari website DJP
  7. Menyiapkan data transaksi faktur pajak atau menyiapkan data impor sesuai manual user aplikasi.
 7 Apa yang dimaksud dengan sertifikat elektronik? Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (SE-20/PJ/2014)
 8 Apa fungsi sertifikat elektronik/Digital Certificate? Sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik (melalui akun PKP) dalam melaksanakan ketentuan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai seperti penggunaan aplikasi e-Faktur, permintaan nomor seri Faktur Pajak secara online dan layanan lainnya
9 Bagaimana cara memperoleh sertifikat elektronik? PKP dapat memperoleh sertifikat elektronik dengan cara mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik ke KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik. Selanjutnya petugas di KPP akan memandu PKP untuk melakukan prosedur berikutnya
10 Apa persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk meminta
digital sertifikat?
  1. Surat permintaan sertifikat elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain
  2. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:

– Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan; dan

– Namanya tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan sertifikat elektronik

  1. SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT
  2. Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan dan menunjukkan asli akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT/permanent establisment dari perusahaan induk di luar negeri dan menyerahkan fotocopy dokumen tersebut.
  3. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menunjukkan asli kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan asli Kartu Keluarga (KK), serta menyerahkan fotocopy dokumen tersebut.
  4. Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing harus menunjukkan asli paspor, asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau asli Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dan menyerahkan fotocopy dokument tersebut.
  5. Menyampaikan softcopy pas foto terbatu yang dsimpan dalam compact disc (CD) sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik.
  6. Seluruh berkas persyaratan di atas disampaikan ke Petugas Khusus yang bertugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP dikukuhkan.
11 Bagaimana dengan PKP yang tidak mempunyai komputer? Pinjam, sewa atau lebih baik berinvestasi di laptop biar lebih flesibel dibawa ke KPP jika ada kesulitan
12 Apakah e-Faktur hanya bisa digunakan melalui komputer atau laptop saja?  Iya, untuk smartphone sementara belum bisa
 13 Apabila ada permasalahan terkait dengan kendala teknis kemana bisa dihubungi
  1. Account Representative Anda atau petugas terkait di KPP
  2. Telepon Kring Pajak 1500200
 14 Bagaimana jika PKP meminta menggunakan e-Faktur sebelum 1 Juli 2015? PKP silahkan mengajukan surat permintaan ke KPP tempat terdaftar. Nantinya akan diterbitkan Surat Keputusan untuk menetapkan PKP yang bersangkutan setelah melalui koordinasi dengan direktorat teknis terkait
 15 Apa yang dimaksud dengan Akun PKP dan apa fungsinya? Akun PKP adalah wadah layanan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah pemberian layanan secara elektronik dalam hal ini adalah pemberian digital sertifikat dan pemberian nomor seri faktur pajak melalui website.Fungsinya untuk mempermudah pelayanan kepada PKP sekaligus memberikan keamanan. Setiap PKP yang memenuhi syarat akan dibuatkan Akun PKP oleh DJP. Untuk dapat menggunakan Akun PKP, PKP harus mengaktifkan Akun tersebut.
 16 Setelah ditunjuk sebagai PKP yang wajib menggunakan eFaktur, apakah masih diperkenankan membuat Faktur Pajak berbentuk kertas? PKP yang telah ditunjuk sebagai PKP yang wajib menggunakan e-Faktur tidak diperkenankan lagi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas, apabila setelah ditunjuk sebagai PKP e-Faktur namun PKP tersebut tidak membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik maka PKP dianggap tidak membuat Faktur Pajak
 17 Jika PKP sudah memiliki sistem pembuatan FP, apakah masih harus menginput data FP per transaksi (key in)? PKP yang sudah memiliki sistem pembuatan FP tidak harus menginput data FP per transaksi (key in) karena PKP dapat melakukan impor data dari sistem FP-nya ke aplikasi e-Faktur dengan menggunakan skema dan mekanisme impor data. Aplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Import untuk mengimpor data Faktur dalam format csv ke dalam database aplikasi. Tahapan melakukan import faktur adalah :

  • Menyiapkan file csv data faktur yang akan diimport sesuai dengan skema import dari Direktorat Jenderal Pajak;
  • Melakukan import data dari menu Faktur. Tata cara impor data dapat dilihat pada User Manual/Help pada aplikasi eFaktur pada menu Import Faktur/Dokumen Lain
 18 Apakah e-Faktur harus dicetak dan ditandatangani?
  • e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas, namun demikian dalam hal diperlukan cetakan kertas baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, e-Faktur dapat dicetak sesuai dengan kebutuhan.
  • e-Faktur ditandatangani secara elektronik, sehingga tidak disyaratkan  lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak
 19 Apakah e-faktur boleh dicetak di kertas perusahaan yang telah ada logonya? Ya. e-Faktur berbentuk elektronik dalam format file PDF namun dalam hal PKP membutuhkan e-Faktur untuk dicetak maka file e-Faktur berbentuk PDF tersebut dapat dicetak menggunakan kertas perusahaan yang telah ada logonya dan e-Faktur yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak.
20 Apakah e-faktur masih perlu dibuat rangkap 2?  e-Faktur tidak perlu dibuat rangkap 2 karena e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas, namun demikian dalam hal diperlukan cetakan kertas baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, e-Faktur dapat dicetak sesuai dengan kebutuhan.
 21 Faktur Pajak Gabungan apakah masih diperkenankan di e-Faktur? Ya, Faktur Pajak Gabungan masih diperkenankan dengan menggunakan aplikasi e-Faktur. Yang perlu diperhatikan adalah Faktur Pajak Gabungan digunakan untuk penyerahan kepada pembeli yang sama dalam satu bulan.
 22 Bagaimana pembuatan e-Faktur oleh Cabang yang telah dilakukan Pemusatan tempat terutang PPN? Pada prinsipnya, PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN, pembuatan faktur pajak dilakukan oleh tempat yang ditunjuk sebagai tempat pemusatan PPN tersebut. Namun dalam hal tempat lain yang tidak menjadi tempat pemusatan tersebut membuat faktur pajak, maka harus mengikuti hal-hal sebagai berikut:

  • Identitas pembuat faktur adalah identitas tempat pemusatan PPN.
  • Penandatangan faktur tersebut adalah pejabat/ pegawai yang ditunjuk yang telah diberitahukan oleh PKP tempat pemusatan termasuk dalam hal ini pengurus/pimpinan cabang.

Untuk menggunakan aplikasi e-faktur dapat melalui 2 cara yaitu:

  • Untuk PKP yang sudah Pemusatan, pengadministrasian Faktur Pajak dilakukan oleh Pusat. Namun demikian, pembuatan eFaktur dapat dilakukan oleh cabang yang mengikuti pemusatan apabila cabang yang mengikuti pemusatan tersebut telah memiliki sertifikat elektronik dan nama yang tercantum dalam eFaktur adalah pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak yang telah dilaporkan oleh PKP Pusat kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
  • Atau PKP cabang tersebut membuat e-Faktur dengan menggunakan aplikasi e-Faktur dengan menggunakan network database yang terhubung kepada komputer/aplikasi e-Faktur PKP Pusat yang berfungsi sebagai server. Dalam hal ini, PKP Cabang tidak memerlukan sertifikat elektronik.
23 Apakah 1 aplikasi e-Faktur dapat digunakan untuk beberapa PKP? Bahwa 1 Sertifikat Elektronik diberikan untuk 1 PKP dan 1 Sertifikat Elektronik digunakan untuk 1 Aplikasi e-Faktur sehingga 1 Aplikasi efaktur tidak dapat digunakan untuk beberapa PKP
24 Apakah dalam satu komputer dapat digunakan untuk aplikasi eFaktur beberapa Pengusaha Kena Pajak? Pada prinsip 1 komputer dapat digunakan untuk menjalankan beberapa aplikasi e-faktur namun demikian untuk keamanan data transaksi dan kenyamanan aplikasi tidak disarankan untuk menggunakan beberapa aplikasi e-Faktur dalam 1 komputer.
25 Terdapat beberapa ketentuan pembuatan Faktur Pajak harus menggunakan stempel. Apakah hal tersebut sudah tersedia di aplikasi e-Faktur? Ya, aplikasi e-Faktur sudah menyediakan fitur untuk transaksi tertentu yang memerlukan stempel pada faktur pajak. PKP tinggal memilih kode transaksi yang sesuai dengan ketentuan. Contoh pada saat PKP menginput data transaksi pada aplikasi e-Faktur atas penyerahan dengan kode transaksi 07 atau 08 (penyerahan yang PPNnya mendapat fasilitas tidak dipungut atau PPN-nya dibebaskan), maka pada e-Faktur tersebut akan muncul stempel otomatis “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP Nomor…” atau “PPN dan PPnBM TIDAK DIPUNGUT”. (format stempel telah mengikuti ketentuan yang berlaku)
26 Apabila jumlah halaman e-Faktur lebih dari satu, apakah di setiap halaman ada QR Code nya? Tidak, QR Code hanya muncul pada halaman terakhir setelah tempat dan tanggal Faktur Pajak serta Nama yang berhak menandatangani Faktur Pajak. QR Code berisi data Faktur yang telah memperoleh persetujuan dari DJP yakni nomor Faktur, Alamat dan NPWP Penjual dan Pembeli, harga satuan, jumlah barang, harga total, DPP, PPN dan PPnBM Pasal 13 ayat (5) UU PPN
27 Pada pembuatan Faktur Pajak elektronik ada mekanisme pelaporan ke DJP/upload ke sistem DJP untuk memperoleh persetujuan/ approval. Apa saja yang harus dimintakan approval pada aplikasi e-Faktur? Pada prinsipnya yang perlu dimintakan approval DJP adalah atas:

  • Faktur Pajak Keluaran; dan
  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Pengganti,
  • Pembatalan Faktur Pajak Keluaran,
  • Perekaman Retur Pajak Keluaran
  • Pembatalan Faktur Pajak,
  • Pembuatan Retur Pajak Masukan Pasal 11 ayat (1) PER- 16/PJ/2014 e-Faktur wajib dilaporkan olehPKP
28 Dalam proses approval, apa saja yang dicek oleh DJP? DJP akan melakukan pengecekan, meliputi:

  • NPWP (apakah NPWP penerbit Faktur atau NPWP lawan transaksi penerbit Faktur valid)
  • Status PKP (Apakah Penerbit Faktur merupakan PKP pada saat tanggal Faktur Pajak diterbitkan dan Apakah PKP yang menerbitkan Faktur merupakan PKP yang wajib menerbitkan e-Faktur)
  • Nomor Seri Faktur Pajak (Apakah Nomor Seri yang tertera di Faktur Pasal 13 ayat (5) UU PPN Pasal 3A ayat (1) UU PPN Kep-136/PJ/2014 Pasal 13 ayat (5) benar merupakan jatah nomor seri penerbit Faktur Pajak dan Apakah tanggal Faktur Pajak tidak kurang dari/sebelum tanggal Pemberitahuan NSFP dari DJP) PPN, Pasal 11 ayat (3) PER-16/PJ/2014 Pasal 13 ayat (9) UU PPN
 29 Apakah e-Faktur yang sudah mendapat approval merupakan Faktur Pajak yang sah? Ya, e-Faktur yang telah memperoleh persetujuan dari DJP merupakan Faktur Pajak yang sah proses penerbitannya. Dalam hal keterangan yang tercantum pada e-Faktur merupakan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya maka e-Faktur tersebut tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Faktur Pajak yang sah. Berdasarkan PER-16/PJ/2014 telah diatur bahwa e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.
 30 Apakah ada batas waktu melakukan pelaporan/upload eFaktur? Sesuai dengan PER-16/PJ/2014, batas waktu pelaporan/upload e-Faktur ke DJP tidak diatur. Namun demikian sesuai dengan proses bisnis perusahaan yang lazim, Pembeli akan meminta Faktur Pajak sesegera mungkin. Untuk menghindari adanya transaksi/penyerahan BKP/JKP yang lupa tidak dilaporkan/upload ke DJP yang dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi perpajakan yang berlaku, diminta untuk sesegera mungkin melakukan pelaporan/upload e-Faktur tersebut. Pasal 9 ayat (9) UU PPN Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebanka
 31 Apakah upload e-Faktur hanya dilakukan pada jam kerja kantor dan harus terkoneksi dengan internet setiap saat? Upload e-Faktur dapat dilakukan 24 jam dan tidak terbatas pada jam kerja kantor. Jaringan internet diperlukan hanya pada saat:

  • Registrasi aplikasi e-Faktur saat pertama kali;
  • Autoupdate aplikasi e-Faktur;
  • Upload data e-Faktur;
  • Sinkronisasi data profil PKP (dalam hal terdapat perubahan data PKP Penjual, misal. nama atau alamat berubah).

Catatan: Perlu diperhatikan bahwa dalam aplikasi e-Faktur terdapat fitur “uploader“ (fitur koneksi ke sistem DJP). Fitur ini aktif selama 6 jam dari aktivitas upload terakhir. Contoh: upload pukul 09.00, uploader akan terhenti pada pukul 15.00 dalam hal tidak ada aktivitas upload

 32 Apabila pada proses upload terjadi kendala teknis, misal internet terputus atau listrik mati, apakah e-Faktur memberikan informasi Faktur mana saja yang berhasil di upload? Pada bagian administrasi Faktur (baik masukan maupun keluaran) terdapat kolom status aproval Kolom ini menjelaskan status approval:

  • Belum Approve (untuk faktur yang belum di upload (dilaporkan) ke DJP
  • Siap Approve (untuk Faktur yang sudah diupload (tidak dapat diubah), menunggu dilakukannya start uploader pada menu management upload-upload faktur)
  • Approval Sukses (menunjukkan Faktur yang telah dilaporkan dan memperoleh persetujuan DJP)
  • Reject (menunjukkan Faktur yang ditolak sistem disebabkan hal tertentu (misal. NSFP bukan jatah PKP)
  • Bukan Faktur e-Tax (merupakan status Approval khusus untuk Pajak Masukan yang diperoleh dari PKP yang belum menggunakan e- -Faktur)
 33 Bagaimana jika data e-Faktur yang dimiliki PKP berbeda dengan data yang ada di DJP? Data/keterangan pada e-Faktur yang telah diberikan persetujuan oleh DJP adalah sama dengan data yang dimiliki oleh DJP. Untuk itu, agar dipastikan keterangan fisik yang ada di cetakan e-Faktur sama dengan QR Code yang ada pada e-Faktur. Tips untuk pembeli/penerima eFaktur, silahkan untuk discan QR Code menggunakan smartphone yang compatible
 34 Dalam keadaan tertentu, apakah PKP diperkenankan meminta database e-Faktur yang telah dibuat ke DJP? Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mengalami kendala teknis yang menyebabkan data e-Faktur rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-Faktur terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan SE-21/PJ/2014
 35 Jika data e-Faktur hilang, apa yang harus dilakukan oleh PKP Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mengalami kendala teknis yang menyebabkan data e-Faktur rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-Faktur terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan SE-21/PJ/2014
 36 Jika jaringan internet offline atau aplikasi e-Faktur tidak dapat diakses, apa yang harus dilakukan PKP dalam menerbitkan Faktur  Pembuatan e-Faktur harus terhubung dengan jaringan internet pada saat melakukan upload. Dalam hal internet offline atau terdapat kendala teknis dengan jaringan DJP, maka PKP dapat menunda sementara kegiatan upload Faktur.
37  Bagaimana jika PKP lupa password dan passphrase?  Apabila PKP lupa password, PKP dapat melakukan reset password melalui Akun PKP, dengan cara sebagai berikut:

  1. Membuka akun PKP melalui web: https://efaktur.pajak.go.id/login
  2. Klik link lupa Password? pada halaman login SE-20/PJ/2014
  3. Masukkan username berupa NPWP 15 digit dan email utama.
  4. Klik tombol Reset Password.
  5. Jika NPWP 15 dan email utama tidak valid maka system akan menampilkan informasi kesalahan.
  6. Jika NPWP 15 dan email utama valid maka system akan mengirimkan password baru ke email tersebut. Selanjutnya, PKP dapat mengubah password melalui Akun PKP tersebut, sehingga lebih mudah diingat oleh PKP yang bersangkutan.  Apabila PKP lupa passphrase atas sertifikat elektronik, maka PKP dapat melakukan pencabutan (revoke) sertifikat elektronik dan mengajukan sertifikat elektronik yang baru sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran VI SE-20/PJ/2014
 38 Apakah tanggal Faktur Pajak diperkenankan lebih dulu dari tanggal Surat Pemberian NSFP? Tanggal Faktur Pajak tidak diperkenankan mendahului (lebih dulu) dari tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang Nomor Seri Faktur Pajaknya digunakan dalam Faktur Pajak tersebut. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 24/PJ/2012 dan perubahannya
 39 Apakah Nomor Seri Faktur diperkenankan tidak urut Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tidak harus berurutan. Namun demikian, PKP wajib menyampaikan pemberitahuan ke KPP atas Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam satu tahun pajak PER-24/PJ/2012 dan perubahannya
 40 Apakah tanggal SSP PPN Jasa Luar negeri harus sama dengan masa pelaporan Berdasarkan PMK 40/PMK.03/2010, diatur bahwa: – PPN terutang atas pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean wajib disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak; PMK 40/PMK.03/2010 – SSP atas penyetoran PPN tersebut dilaporkan di Masa Pajak saat terutangnya pajak. Dengan demikian, saat penyetoran SSP Jasa Luar negeri dapat berbeda dengan masa pelaporan.
 41  Bagaimana cara pembuatan eFaktur jika pembeli nya tidak ber NPWP? Dalam hal pembeli tidak ber-NPWP, maka pengisian NPWP Pembeli dalam aplikasi e-Faktur diisi dengan angka 00.000.000.0-000.000
 42 Apakah aplikasi e-Faktur sudah mengakomodasi pengkreditan masa pajak yang tidak sama pada pembuatan SPT PPN? Bahwa aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak sekaligus untuk membuat SPT Masa PPN. Pada fitur pembuatan SPT PPN, aplikasi e-Faktur telah mengakomodasi pengkreditan Faktur Pajak Masukan dalam Masa yang tidak sama, yaitu paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa pajak yang bersangkutan
 43 Apakah harga satuan, DPP, PPN pada e-Faktur dapat bernilai? Pada aplikasi e-Faktur, Harga Satuan, DPP, dan PPN dapat bernilai 0. Namun demikian, PKP perlu memastikan pertimbangan pencantuman nilai 0 tersebut dalam Faktur Pajak. Sebagai contoh, dalam transaksi pemberian Cuma-Cuma meskipun tidak terjadi pembayaran, DPP PPN adalah sebesar Harga Pokok Penjualan dan PPN-nya adalah 10% x DPP
 44 Apakah Diskon dapat diberikan atas keseluruhan Faktur, tidak per item barang. Bagaimana teknisnya? Dalam aplikasi e-Faktur, diskon hanya dapat diberikan atas per item barang
 45 Bagaimana pengisian di e-Faktur terkait uang muka yang belum diketahui jumlah dan harga barang yang akan diserahkan? Uang muka yang belum diketahui jumlah dan harganya, maka pengisian di e-Faktur dapat dilakukan sebagai berikut:

– DPP dan PPN diisi sesuai dengan jumlah uang muka yang diterima

– Nama dan jenis barang dapat diisi dengan rencana barang/jasa yang akan diserahkan

 46 Apakah aplikasi e-Faktur mempunyai fitur yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengolahan data Faktur Pajak yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan terkait data Faktur Pajak yang dihasilkan oleh e-Faktur?  Aplikasi e-Faktur dilengkapi dengan fitur filter data (F4) untuk mencari dan menampilkan data sesuai dengan kebutuhan. Melalui fitur filter data (F4) ini user dapat melakukan berbagai kombinasi untuk menampilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan
 47 Apakah faktur komersial dapat merangkap/berfungsi juga sebagai e-Faktur sebagaimana yang selama ini dilakukan pada Faktur Pajak kertas? Dalam rezim Faktur Pajak kertas, bentuk/tampilan/format Faktur Pajak tidak ditentukan sehingga faktur komersial dapat difungsikan sebagai Faktur Pajak sepanjang informasi yang termuat memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Namun dalam e-Faktur, bentuk, tampilan, dan format cetakan e-Faktur ditentukan sesuai dengan output dari aplikasi e-Faktur sehingga faktur komersial yang merupakan output dari system di luar e-Faktur tidak dapat difungsikan/merangkap sebagai Faktur Pajak
 48  Apakah lampiran e-Faktur yang memuat detil penyerahan diperkenankan untuk tidak input di aplikasi tetapi dengan dengan cara dilampirkan pada cetakan e-Faktur seperti yang selama ini dilakukan pada Faktur Pajak kertas? e-Faktur harus diisi dengan jelas, lengkap, dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga detil data dan informasi (lampiran) terkait dengan penyerahan BKP/JKP harus diinput kedalam e-Faktur. Oleh sebab itu, lampiran (detil) mengenai penyerahan BKP/JKP tidak diperkenankan dalam bentuk lampiran (merujuk pada lampiran tertentu)
 49 Apakah e-Faktur boleh ditandatangani secara basah apabila konsumen menghendakinya? e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak memerlukan lagi tanda tangan basah. Namun demikian, apabila konsumen masih menginginkan cetakan e-Faktur untuk ditandatangani secara basah maka hal ini dipersilahkan
 50  Apa yang dimaksud dengan QR code pada e-faktur dan apa fungsinya? Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung SE-20/PJ/2014, Peng-01/PJ.02/2014

Bersambung ya ke bagian duanya, besok insyaAlloh.

7 replies
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Boleh dan silahkan disebarluaskan dengan mencantumkan sumber link asli, dan jangan lupa silahkan kritik atau tambahan solusinya terutama untuk materi e-Faktur ini. Trims.

      Reply
  1. ocin syaidina
    ocin syaidina says:

    sangat berguna banget article di atas…..cuma saya ada pertanyaan setelah kita reg. etax invoice kita kan buat sendiri untuk user ama password superadminnya…. nah di sini mengalami kendala…yaitu lupa user name ama passwordnya…..jadi apa yg saya harus lakukan…mohon pencerahaanya terima kasih.

    Reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] siang pembaca sekalian. Saya lanjutkan sambungan dari FaQs terkait e-Faktur 2015 bagian 1 kemarin. Pada sambungan tanya jawab kali ini masih terkait dengan penggunaan e-Faktur. Bagi pengunjung yang […]

  2. […] jumat, saya akan bagikan lagi artikel terkait penggunaan aplikasi e-faktur. Pada artikel bagian pertama dan kedua sudah saya bagikan secara teoritis untuk penggunaan aplikasi e-faktur. Kali ini […]

  3. […] siang pembaca sekalian. Saya lanjutkan sambungan dari FaQs terkait e-Faktur 2015 bagian 1 kemarin. Pada sambungan tanya jawab kali ini masih terkait dengan penggunaan e-Faktur. Bagi pengunjung yang […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan komentar Anda disini..