Ayo Cari Tahu Seputar e-Faktur 2014 Bag. 2

Selamat siang pembaca sekalian. Saya lanjutkan sambungan dari FaQs terkait e-Faktur 2015 bagian 1 kemarin. Pada sambungan tanya jawab kali ini masih terkait dengan penggunaan e-Faktur. Bagi pengunjung yang masih kebingungan tentang penggunaan aplikasi ini untuk tidak segan-segan datang ke KPP tempat PKP Anda dikukuhkan dan minta dibantu oleh AR atau petugas teknis yang ditunjuk. Saya secara pribadi akan berusaha mencarikan solusi jika saya tahu. Semoga bermanfaat.

No Masalah Solusi
51 Pada aplikasi e- Faktur terdapat beberapa password, bagaimana tips untuk mengingatnya?
  1. Setiap PKP harus mempunyai kode aktivasi dan password yang digunakan untuk meminta Nomor Seri faktur Pajak. Buat password yang mudah untuk dihafal.
  2. Kenali dan identifikasi pada tahap yang mana diperlukan password dalam menggunakan aplikasi Efaktur Pajak , seperti pada tahap berikut ini:
    1. Registrasi aplikasi
      • Passphrase dengan benar. Passphrase adalah password/kode yang dimasukkan PKP pada saat meminta Sertifikat Digital ke KPP
      • Isi Kode Aktivasi dengan kode aktivasi yang PKP gunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP
      • Apabila diminta untuk masukkan Captcha, maka diperlukan Password (yang PKP gunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP)
    2. Registrasi admin atau user Setelah Registrasi Aplikasi e-Faktur berhasil dilakukan, admin/user harus membuat Password Admin/user aplikasi
    3. Login aplikasi E Faktur Mengisi password aplikasi dengan mengetik password yang sudah dibuat oleh admin atau user
    4. Menghidupkan uploader PKP diminta untuk memasukkan Captcha dan Password (yang PKP gunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP)
  3. Password dicatat dalam buku agenda tertentu/disimpan dalam handphone atau media lain dan pastikan aman dari pihak yang tidak berkepentingan.
52 Faktur Pajak Pengganti, input harga dsb bagaimana penggantiannya? Secara ketentuan:

  1. Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Faktur Pajak Pengganti menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti.

Secara Aplikasi:

  1. Buka faktur pajak yang akan diganti dalam aplikasi e Faktur (status faktur = normal)
  2. Selanjutnya dilakukan proses penggantian, sbb:
    • Pilih tombol”pengganti” dalam daftar faktur pajak keluaran
    • Pilih tombol”ubah transaksi” dan masukkan bagian yang akan diubah/diganti seperti kode barang, harga satuan dan jumlah barang
    • Klik “simpan” dan terakhir dilakukan upload
53 Beda Faktur Pajak Pengganti dengan Pembatalan Faktur Pajak? Faktur Pajak Pengganti adalah e-Faktur yang salah dalam pengisian atau penulisan.Faktur Pajak pembatalan dibuat dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan BKP salah dalam penulisan dan/atau penyerahan JKP yang e-Fakturnya telah dibuat. Termasuk dalam hal salah NPWPPenerapan pada aplikasi:

  1. Nomor Seri Faktur Pajak yang telah dibatalkan tidak dapat dipakai kembali
  2. Buka faktur pajak yang akan dibatalkan dalam aplikasi e Faktur
  3. Selanjutnya dilakukan proses pembatalan sbb:
    • Pilih tombol”batalkan faktur” dalam daftar faktur pajak keluaran
    • Kemudian “upload” dan status Faktur Pajak berubah “batal”
54 Faktur Pajak Pengganti atas Faktur Pajak di Masa sebelum menggunakan e-Faktur Dalam hal Faktur pajak yang diganti adalah Faktur Pajak sebelum e Faktur Pajak, maka berlaku ketentuan sbb:

  1. Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.
  2. Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti.
  3. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.
55 Faktur Pajak pengganti apakah perlu dicap? Mengingat bahwa bentuk e-Faktur maupun e Faktur Pajak Pengganti adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau system elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP, maka atas Faktur Pajak pengganti tersebut tidak perlu dicap dengan mencantumkan “ Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti”
56 Apabila terjadi kesalahan tulis Kode Faktur, apakah dibuatkan Faktur Pajak Pengganti atau dibatalkan? Salah tulis kode transaksi termasuk dalam kategori salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan. Atas kesalahan dalam penulisan kode transaksi tsb, maka PKP dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak
57 Apakah Nota Retur bisa diprint menggunakan aplikasi e-Faktur? Sesuai dengan ketentuan PMK No.65/PMK.03/2010 diatur bahwa:

  1. Nota retur atau Nota pembatalan dibuat oleh pembeli BKP atau penerima JKP
  2. Dalam Nota Retur atau Nota pembatalan harus mencantumkan:
    • nomor Nota retur atau Nota pembatalan yang dibuat oleh PKP sendiri
    • Nomor dan Kode Seri Faktur Pajak yang dikembalikan atau dibatalkan

Dalam aplikasi e faktur ini tidak disediakan menu untuk mencetak Nota Retur atau Nota pembatalan karena pertimbangan di atas

58 Input retur sebelum e-Faktur Secara ketentuan:

  1. Nota retur atau Nota pembatalan harus dibuat pada saat BKP dikembalikan atau JKP dibatalkan
  2. Bagi PKP penjual BKP atau pemberi JKP, Nota retur atau Nota pembatalan dilaporkan di Masa Pajak saat Nota retur atau Nota pembatalan tersebut diterima
59 Pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak bagi PKP deemed kewajiban pembuatan e faktur dikecualikan atas penyerahan BKP dan atau JKP:

  1. yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP Nomor 1 Tahun 2012;
  2. yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU PPN; dan
  3. yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN.

Dalam hal PKP deemed tidak memenuhi kriteria di atas, maka wajib membuat e-faktur dan untuk pelaporan SPT menggunakan SPT Masa PPN 1111DM

60 Pembuatan e-Faktur untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain, khususnya untuk jasa tenaga kerja dan freight forwarding
  • e-faktur ini sudah mengakomodasi atas transaksi yang penyerahannya menggunakan Nilai lain
  • Kode transaksi yang digunakan adalah 04
  • Dalam rekam transaksi, DPP diisi dengan menggunakan Nilai lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  • Klik “simpan” dan terakhir dilakukan upload
61 Apakah e-Faktur bisa menggunakan kurs/valuta asing Dalam pengisian menggunakan e-faktur harus dengan menggunakan mata uang rupiah. Oleh karena itu, dalam hal transaksi PKP menggunakan mata uang asing harus di konversi menjadi mata uang Rupiah. Untuk menambahkan keterangan nilai dalam mata uang asing dan kurs KMK yang digunakan dalam FP, PKP dapat menambahkan dalam kolom referensi
62 Apakah kurs bisa per item barang? Karena dalam e-faktur menggunakan mata uang rupiah, dan pengisian DPP adalah masing-masing barang, sehingga dalam pengisian e-faktur harus mengkonversi masing-masing barang ke mata uang Rupiah
63 Mengapa PPN uang muka tidak langsung terkali otomatis 10%? Fitur ini dibuka sesuai dengan permintaan beberapa Pengusaha Kena Pajak sewaktu dilakukan piloting, dengan pertimbangan terdapat beberapa PKP yang menggunakan DPP Nilai lain. Sehingga jumlah uang muka tidak secara otomatis dikalikan 10%
64 Belum ada satuan barang pada aplikasi e-Faktur Satuan barang diserahkan kepada masing-masing PKP. Dalam hal PKP ingin memberikan penjelasan lebih rinci dapat dituliskan pada kolom Referensi Faktur Pajak
65 Apakah kode barang harus diisi, bagaimana jika tidak memiliki kode barang Harus diisi untuk memudahkan PKP untuk membuat FP dengan barang yang sama. Dalam hal PKP tidak memiliki kode barang, maka dapat dikosongkan
66 Bagaimana menambah keterangan yang ada di e-Faktur? Dalam aplikasi e-Faktur terdapat kolom Referensi. Pada kolom referensi ini, PKP dapat mengisi keterangan apa pun, seperti nomor Invoice komersial, keterangan nilai kurs, dan keterangan lainnya. Keterangan yang dicantumkan dalam kolom referensi ini bukan merupakan bagian dari kelengkapan Faktur Pajak
67 Apakah penandatangan Faktur Pajak boleh orang asing? Penanda tangan boleh orang asing dengan ketentuan dilaporkan kepada KPP tempat terdaftar dengan menyerahkan fotokopi paspor yang sudah dilegalisasi dari kedutaan besar negara yang bersangkutan di Indonesia
68 Apakah seluruh admin e-Faktur dilaporkan ke KPP sebagai penandatangan Faktur Pajak Seluruh admin yang akan mengupload e-faktur sehingga namanya tercantum dalam Faktur Pajak wajib didaftarkan ke KPP sebagai penandatangan faktur pajak
 69 Berapa maksimal jumlah admin yang diperkenankan untuk mengupload e-Faktur Tidak ada batas maksimal admin yang diperkenankan untuk mengupload e-faktur, kembali kepada internal control masing-masing perusahaan
 70 Apakah admin/perekam bisa di ubah atau dihapus Data Admin/Perekam dalam aplikasi e-Faktur tidak dapat dihapus, karena telah tercatat dalam data history dalam database e-Faktur. Dalam hal Login Admin/Perekam sudah tidak diperlukan lagi, misalnya pegawai yang bersangkutan telah pindah, maka Admin Utama atau Admin di atasnya dapat mengubah password Admin/Perekam yang bersangkutan sehingga tidak dimanfaatkan/disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang
71 Apakah pedagang eceran menggunakan e-Faktur? Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Ketentuan pembuatan Faktur Pajak oleh pedagang eceran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa pedagang eceran yang bersangkutan telah memenuhi kriteria sebagai pedagang eceran sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.
 72 Jika kami adalah PKP yang menerbitkan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai PER-10/PJ/2010, apakah kami tetap harus menggunakan aplikasi e-faktur? Atas dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak tetap harusdirekam atau diinput melalui “Menu Dokumen Lainnya” dalam aplikasiuntuk keperluan pelaporan SPT Masa PPN. Namun dokumen yangdipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak perlu diupload.dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak dapat direkam melalui mekanisme input data di Aplikasi e-Faktur atau dengan melakukan“impor” data dari sistem yang digunakan masing-masing KPP ke Aplikasie-Faktur
73 Bagaimana dengan PEB dan PIBdi aplikasi e-Faktur? Untuk PEB dan PIB dapat diinput dengan aplikasi e-Faktur untukkeperluan administrasi SPT Masa PPN., akan tetapi tidak diperlukan diupload untuk PEB dan PIB
74 Apakah pelaporan SPT PPN harus menggunakan aplikasipembuatan SPT di e-Faktur? PKP yang menggunakan aplikasi e-Faktur wajib membuat SPT melalui aplikasi e-Faktur. Melalui aplikasi SPT pada aplikasi e-Faktur PKP dapat membuat SPT Masa PPN menggunakan data input Faktur Pajak dan Dokumen Lainnya, melengkapi formulir SPT yang sudah terbentuk dan membuat file csv yang sama dengan bentuk SPT Masa PPN 1111 untuk pelaporan ke KPP Pratama.

Kedepannya direncakan PKP pengguna e-Fktur dapat melaporkan SPT Masa PPN langsung upload ke Direktorat Jenderal Pajaktanpa harus datang ke KPP

75 Bagaimana melakukan filter atasFaktur Pajak yang sudahdilaporkan dalam SPT Masa PPN satu masa tertentu dengan Faktur Pajak yang belum dilaporkanpada pada masa tersebut PKP dapat mengetahuinya Faktur Pajak yang sudah dilaporkan ataubelum pada satu masa tertentu dari cut off posting SPT Masa PPN.Faktur-faktur yang tanggal approvalnya diperoleh sebelum tanggalposting merupakan Faktur-faktur yang sudah dilaporkan dalam satu masatertentu, sedangkan Faktur-faktur yang tanggal approval diperolehsetelah tanggal posting merupakan faktur-faktur yang belum dilaporkandalam satu masa tertentu
76 Bagaimana pengkreditan PajakMasukan oleh PKP yang belummenggunakan e-Faktur atastransaksi oleh Penjual yangmenggunakan e-Faktur? PKP pembeli yang menerima e-Faktur dapat dikreditkan sesuai denganketentuan yang berlaku, dalam hal menghendaki untuk dicetak, makasoftcopy e-faktur dapat dicetak sesuai dengan kebutuhan
77 Setelah menggunakan e-Fakturapakaah ke depan dalam prosespemeriksaan masih dimintamenyampaikan hardcopy Kedepan dalam proses pemeriksaan pajak , tidak diperlukan lagi hardcopy e-faktur, mengingat data faktur tersebut sudah berada di DJP. Namun demikian terhadap dokumen pendukung transaksi lainnya masih dimungkinkan untuk ditunjukkan dalam proses pemeriksaan.
78 Dalam hal pindah KPP, apakah nomor seri Faktur Pajak yang diterima di KPP lama masih bisa digunakan? Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER-24/PJ/2012 bahwa untuk PKP yang pindah KPP, PKP masih dapat menggunakan nomor seri Faktur Pajak yang belum digunakan yang telah diterima dari KPP lama. Namun demikian, PKP harus mengajukan permohonan kode aktivasi dan password baru ke KPP baru dengan menunjukkan asli pemberitahuan kode aktivasi dari KPP sebelumnya. Untuk pengajuan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berikutnya, PKP harus menggunakan kode aktivasi dan password baru yang diberikan oleh KPP baru
79 Dalam hal PKP pindah KPP, bagaiman dengan sertifikat elektronik? Sertifikat elektronik berfungsi sebagai indentitas PKP pengguna e-Faktur yang penggunaannya berdasarkan NPWP. Setiap PKP hanya memiliki 1sertifikat elektronik kecuali apabila PKP tersebut mempunyai cabang. Apabila PKP pindah KPP berarti NPWP PKP tersebut akan berubah (bagian kode KPP) sehingga PKP harus meminta kembali sertifikat elektronik ke KPP yang baru. Sertifikat elektronik dari KPP lama otomatis tidak dapat digunakan
80 Bagaimana cara lawan transaksi/pembeli meyakini kebenaran e-Faktur yang diterimanya? Untuk lawan transaksi yang merupakan pengguna e-Faktur, kebenaran e-Faktur dapat diketahui ketika proses upload faktur setelah terlebih dahulu melakukan input atas e-Faktur melalui menu Faktur Pajak Masukan PER-16/PJ/2014.

Untuk lawan transaksi yang bukan merupakan pengguna e-Faktur kebenaran e-Faktur dapat dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Cetakan e-Faktur dilengkapi dengan QR code sebagai pengaman e-Faktur. QR code isinya menampilkan informasi terkait dengan transaksi penyerahan. Informasi dalam QR code dapat dilihat dengan menggunakan aplikasi pembaca QR code (QR code scanner) yang dapat dilakukan melalui smartphone atau gadget lainnya yang mempunyai fitur yang mendukung. Apabila Informasi yang terdapat dalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur maka Faktur Pajak tersebut tidak valid

81 Bagaimana cara masyarakat/pembeli mengecek eFaktur merupakan Faktur Pajak yang valid? Cetakan e-Faktur dilengkapi dengan QR code sebagai pengaman e-Faktur. QR code isinya menampilkan informasi terkait dengan transaksi penyerahan yaitu: nilai DPP dan PPN dll …

Informasi dalam QR code dapat dilihat dengan menggunakan aplikasi pembaca QR code (QR codescanner) yang dapat dilakukan melalui smartphone atau gadget lainnya yang mempunyai fitur yang mendukung. Apabila Informasi yang terdapatdalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan eFaktur maka Faktur Pajak tersebut tidak validPER-16/PJ/2014

 

Tinggalkan komentar Anda disini..

Dukung Blog Ini!

Dengan Klik salah satu tombol dibawah ini