Bersih-Bersih Dari Sanksi Pajak, Manfaatkan PMK-91/PMK.03/2015

Pernahkah bapak ibu melihat spanduk, banner atau iklan dengan gambar seperti dibawah ini?

Pajak 2015 Spanduk

Jika pernah melihatnya, maka Anda beruntung,  jika belum silahkan coba lagi hehe.. Nggak ada maksud apa-apa ah. Seperti yang bapak ibu kakak adik tahu, DJP tahun ini (2015) sedang menggencarkan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak atau yang biasa disingkat dengan TPWP. Salah satu bentuk stimulus atau rangsangan agar WP menjadi lebih patuh adalah dengan menggelar Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administrasi yang biasa disingkat (lagi-lagi) dengan PSA dengan dasar hukum pada PMK-91/PMK.03/2015. Penghapusan sanksi administrasi ini lebih meberikan kepastian karena setiap permohonan yang memenuhi syarat akan pasti haqqul yakin 100% akan disetujui oleh DJP untuk dihapuskan sanksinya. Seperti apa dan bagaimana pemanfaatannya?

Dasar Hukum

  1. Pasal 36 Undang-Undang KUP
    • Ayat (1) huruf a menyebutkan:
      Direktur Jenderal Pajak, karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak, dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.Penjelasan:“Dalam Praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi adminitrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. ”
    • Ayat (2)Ketentuan pelaksanaan ayat (1), (1a), (1b), (1c), (1d), (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  2. Nah Peraturan Menteri Keuangannya-nya ini dijabarkan pada PMK-91/PMK.03/2015 Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak. PMK ini terbit sudah lama yaitu tanggal 30 April 2015.

Ruang Lingkup Penghapusan Sanksi Adminitrasi Tahun 2015

Pertama harus ada itikad baik dari WP yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan lapor dan atau setor atas:

  1. Keterlambatan penyampaian SPT:
    • SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya
    • SPT Masa PPh & PPN masa Desember 2014 dan sebelumnya;
  2. Keterlambatan pembayaran dan penyetoran atas kekurangan pajak yang terutang berdasarkan:
    • SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
    • SPT Masa PPh & PPN masa Desember 2014 dan sebelumnya;
  3. Pembetulan SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar:
    • SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
    • SPT Masa PPh & PPN masa Desember 2014 dan sebelumnya,

yang kesemua kegiatan diatas dilaksanakan pada/sepanjang (jan-des) tahun 2015 ini.

Atas usaha perbaikan kepatuhan/”pertaubatan WP” di atas tentu akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak/STP, nah atas sanksi administrasi baik denda atau sanksi bunga yang muncul di STP itulah yang bisa WP manfaatkan dengan mengajukan permohonan penghapusan sanksi ke KPP dan nanti dari Kanwil DJP akan menghapuskannya 100% dari permohonan tsb 🙂 .

Jika dijelaskan dari sudut pandang WP, bapak ibu setor atau lapor aja SPT seperti yg tersebut diatas jika ada yg belum dilapor atau harus dibetulin SPT-nya. Dan nanti jika ada STP dari KPP, coba ditanya apakah atas kegiatan diatas, jika iya maka ajukan penghapusan sanksinya. Untuk alurnya kurang lebih seperti dibawah ini.

PSA dan TPWP 2015

Apa Saja Sanksi Yang Bisa Dihapuskan/Kurangkan?

Bunga atau denda dalam Undang‑Undang KUP :

  1. Sanksi Denda Pasal 7 [keterlambatan penyampaian SPT]
    • Rp500.000,00 untuk SPT Masa PPN,
    • Rp100.000,00 untuk SPT Masa lainnya, dan
    • Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh badan
    • Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi
  2. Pasal 9 ayat (2a) & (2b) [keterlambatan pembayaran/penyetoran]
    • Bunga 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran SPT Masa/penyampaian SPT Tahunan PPh s.d. tanggal pembayaran
  3. Pasal 8 ayat (2) & (2a) [pembetulan SPT]
    • Sanksi Bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran SPT Masa/penyampaian SPT Tahunan PPh s.d. tanggal pembayaran
  4. Pasal 14 ayat (4) [Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak]
    • Sanksi Denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak

Bagaimana Cara Pengajuan Permohonannya?

  1. 1 permohonan untuk 1 STP
  2. Tertulis dalam bahasa Indonesia (format Lampiran A.1)
  3. Ditandatangani langsung Wajib Pajak (tidak dapat dikuasakan); dan
  4. Disampaikan ke KPP terdaftar

Apa Saja Lampiran Yang Perlu Disiapkan Bersama Permohonan?

  1. Surat pernyataan yang ditandatangani WP di atas meterai Rp6.000,- dan tidak dapat dikuasakan (format Lampiran A.2);
  2. Fotokopi SPT atau SPT pembetulan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik;
  3. Fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
  4. Fotokopi SSP atau sarana administrasi lain sebagai bukti pelunasan kurang bayar dalam SPT atau SPT pembetulan; dan
  5. Fotokopi STP

Apa Tindak lanjut KPP Setelah Permohonan Diajukan?

  1. Jika atas permohonan sudah memenuhi ketentuan, maka DJP melalui Kanwil, akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima. Atau jika dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima WP tidak mendapat jawaban maka permohonan penghapusan dianggap diterima.
  2. Jika permohonan belum memenuhi persyaratan maka berkas akan dikembalikan oleh KPP untuk diperbaiki dan mendapat kesempatan paling banyak 2X untuk pengajuan serupa.

Dari banyak berita ekonomi kita mengetahui bahwa tahun 2015 ini adalah tahun dengan tema pembinaan Wajib Pajak sehingga DJP memberikan beberapa keleluasaan bagi WP untuk meningkatkan kepatuhan dan kontribusinya dengan menyetor pajak bagi yang masih bolong-bolong di tahun lalu atau mengurangi sanksi bunga penagihan. Berbeda dengan tahun 2016 yang mengusung tema penegakan hukum dimana nanti bagi penunggak pajak akan semakin ditegaskan lagi untuk segera melunasi pajak/sanksi termasuk dengan sanksi sandera badan/gijzeling yang sering kita tahu beritanya di media.

Jadi manfaatkan fasilitas yang berlaku pada tahun 2015 ini karena bisa jadi diskon pajak berupa penghapusan sanksi belum tentu ada lagi di tahun-tahun ke depannya. Hubungi AR Anda dan secara bertahap tapi pasti, segera tunaikan kewajiban pajak Anda dan bersam-sama awasi penggunaannya. 🙂

PMK-91/PMK.03/2015

Lampiran PMK-91/PMK.03/2015

Formulir Permohonan & Surat Pernyataan Penghapusan Sanksi

4 replies
  1. rahayu
    rahayu says:

    Met pagi Pak.
    Apakah kalo mengajukan permohonan pengurangan harus diterbitkan STP dulu?
    trimakasih.

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi Bu Ayu
      Iya bener, untuk pengajuan penghapusan sanksi PMK-91 AR harus menerbitkan STP-nya terlebih dahulu. Silahkan hubungi AR untuk koordinasi lebih lanjut.

      Reply
  2. Ketut Subawa
    Ketut Subawa says:

    Selamat pagi, Mas Dwi
    Kalau timbul sanksi setelah pemeriksaan masa pajak tahun 2013 dan 2014, apakah boleh mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

    Terima kasih

    Reply
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore pak Ketut
      Untuk sanksi yang terbit karena pemeriksaan tidak bisa menggunakan fasilitas PMK-91 tetapi bisa diajukan pengurangan/penghapusan sanksi dengan menggunakan PMK-8/PMK.03/2013. Persyaratannya hampir sama tetapi tidak perlu pernyataan kekhilafan dan peluang dikabulkannya tidak 100% disetujui, tetapi dengan pertimbangan tim PK di tingkat kanwil DJP.

      Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan komentar Anda disini..